Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sejatinya merupakan perangkat kenegaraan yang menyeimbangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan rakyat. Pilihan untuk menegaskan sistem parlemen dua kamar (bicameral) diasumsikan sebagai bagian dari pembenahan tata politik yang berpegang pada konsepsi system demokrasi, di mana perwakilan populasi lewat saluran partai politik, harus juga diikuti dengan perwakilan wilayah, yang proses dan pemilihannya sama dengan proses pemilihan perwakilan populasi. Substansi yang membedakannya hanyalah pada calon perorangan dari perwakilan wilayah haruslah bukan anggota atau kader dari suatu partai politik, dengan terlebih dahulu mendapatkan dukungan dari populasi di wilayah tersebut yang diatur dalam UU No. 12 Tahyn 2003 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Keinginan untuk membangun dan memberdayakan partisipasi politik daerah dalam wadah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau lazim disebut House of Lord di Inggris, ataupun Senator di Amerika Serikat ini merupakan buah dari reformasi politik, yang menghasilkan liberalisasi politik secara substantif. Setidaknya apabila dilihat proses amandemen UUD ’45 yang menghasilkan perombakan struktur parlemen dan beberapa lembaga tinggi Negara yang fungsinya tidak jelas seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Di parlemen sendiri, sejumlah fraksi yang tidak mencerminkan perwakilan dan tidak dipilih secara langsung dalam demokrasi prosedural juga ikut terpangkas, seperti Fraksi Utusan Golongan, Fraksi TNI/Polri, serta Fraksi Utusan Daerah. Penegasan penghapusan Fraksi Utusan Daerah, yang diasumsikan merupakan representasi dari perwakilan wilayah ini adalah bagian dari perbaikan system perekrutan politik yang selama ini dianggap kurang demokratis. Sebab, sebagaimana diketahui bersama bahwa Utusan Daerah memang telah dikenal sejak republik ini lahir, hanya sempat terinterupsi saat peralihan dari parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) ke parlemen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan landasan hukum UUD S 1950. Hanya saja model dan pola perekrutannya tidak demokratis, bahkan cenderung menguntungkan elit-elit politik di daerah karena mampu mendudukkan kader atau orang kepercayaannya di parlemen nasional.

Oleh sebab itu, perbaikan system ketatanegaraan kita, dalam hal ini komposisi keanggotaan di parlemen menjadi sesuatu yang bersifat urgen. Mengingat bahwa komposisi keanggotaan di parlemen setidaknya mewakili dua hal; pertama perwakilan populasi yang termanifestasi dalam calon-calon dari partai politik yang akan duduk di Dewan Perwakilan rakyat. Kedua, perwakilan kewilayahan yang termanifestasi pada calon-calon independen perseorangan yang akan duduk di Dewan Perwakilan Daerah.

Carlton Clymer Rodee (2000; 213) mengungkapkan bahwa pembagian kamar dalam parlemen belum tentu mampu memberikan stimulasi politik bagi efektifnya parlemen di suatu Negara. Bahkan lanjut Rodee, parlemen dua kamar hanya akan memberikan efek negative bagi jalannya sebuah pemerintahan, sebab konsekuensi dari system dua kamar menurut Rodee hanya akan menghambat proses politik yang tengah berlangsung.

Pernyataan Rodee bisa jadi merupakan sebuah situasi dan kondisi yang akan menghadang Negara-negara yang tengah bangkit menuju Negara demokratis dengan mencoba menganut system parlemen dua kamar ini. Meski secara eksplisit Rodee tidak menyebutkan system dua kamar yang mana; kuat atau lemah yang akan menghambat proses politik tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa bikameral kuat maupun lemah hanya akan mengarah kepada ketidakefektifan suatu Negara dalam proses politik yang sesungguhnya, karena akan terbentur pada kepentingan-kepentingan yang ada di kedua kamar tersebut.

Akan tetapi, Robert A. Dahl (1966;154) menegaskan bahwa pembagian kamar dalam parlemen yang demokratis akan melahirkan partisipasi publik yang signifikan. Dalam pengertian bahwa keberadaan perwakilan populasi dan perwakilan kewilayahan akan mampu menyerap partisipasi politik publik yang lebih luas lagi. Meski Dahl mengakui akan terjadi arus kepentingan politik yang saling berlawanan, namun secara prinsipil partisipasi politik publik harus diwadahi dalam berbagai kanal, baik lewat partai politik, maupun perseorangan yang dinilai cakap untuk mewakili wilayahnya untuk duduk di parlemen nasional. Dahl juga menegaskan bahwa format dua kamar dalam parlemen yang ideal adalah dengan memposisikan kamar-kamar tersebut dalam posisi yang setara, yakni memiliki fungsi dan wewenang yang sama. Dahl secara implisit menunjuk model bikameral kuat yang dipraktikkan di Amerika Serikat sebagai model bikameral yang ideal untuk dipraktikkan. Dahl juga menolak anggapan bahwa bikameral lunak merupakan bentuk proses pendewasaan politik dari masyarakat yang budaya politiknya belum demokratis ke budaya politik yang demokratis, sehingga cocok diterapkan di Negara dengan tingkat kecerdasan politiknya belum mapan. Justru sebaliknya, Dahl, yang juga diamini oleh Dennis C. Mueller (1979;173) bahwa proses politik yang harus dibangun dalam kultur politik demokratis yang lemah adalah dengan menerapkan model bikameral kuat, sebab akan memberikan efek politik yang positif dengan berbagai proses politik yang terjadi di dalamnya. Karena apabila menerapkan system bikameral lemah, hanya akan membiarkan proses politik dimonopoli oleh partai-partai politik yang bisa jadi tidak mewakili kepentingan publik secara umum. Ada lima alasan mengapa setidaknya ada dua bentuk perwakilan dalam parlemen kita. Pertama, dua bentuk perwakilan di parlemen tersebut akan mampu menstimulasi partisipasi politik daerah untuk dapat urun rembuk menyelesaikan berbagai permasalahan kebangsaan, baik secara langsung, maupun tidak langsung.

Kedua, format utusan daerah yang selama ini dianut sebagaimana dijelaskan di atas dianggap kurang merepresentasikan aspirasi daerah, karena utusan daerah lebih banyak menggunakan mekanisme penunjukkan bukan pemilihan secara demokratis. Turunannya dapat ditebak bahwa para utusan daerah yang melenggeang ke Senayan ini bukan merupakan perwakilan dari daerah dimaksud, melainkan cenderung karena unsure kedekatan dengan elit-elit politik lokal maupun elit politik nasional.

Ketiga, dengan adanya perwakilan populasi dan wilayah di parlemen, diharapkan adanya peningkatan kinerja dari parlemen menyangkut permasalahan kebangsaan maupun permasalahan kewilayahan lainnya. Sebab adanya system dua kamar ini diasumsikan akan ada mekanisme checks and balances antara DPR dan DPD. Sehingga efektifitas kinerja parlemen dapat terukur.

Keempat, sebagai konsekuensi dari transisi demokrasi yang tengah berlangsung, dibutuhkan parlemen yang mampu mengejawantahkan keinginan dan aspirasi politik masyarakat secara sistemik, dan aspiratif. Dalam pengertian bahwa parlemen yang efektif dan aspiratif, dan tetap dalam bingkai prosedural demokrasi akan mampu mengantarkan bangsa ini kepada alam demokrasi yang sesungguhnya, dengan berlandas pada efektifitas kerja-kerja partai politik dan perwakilan perorangan yang duduk di DPR dan DPD.

Kelima, system dua kamar diasumsikan akan memberikan peluang bagi masuknya individu-individu yang cakap yang tidak datang dari partai politik untuk dapat berpartisipasi dan mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota DPD. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi pendewasaan elit-elit partai politik yang lainnya, bahwa elit-elit partai yang ada belum tentu dipilih oleh masyarakat pemilihnya apabila dipilih langsung sebagaimana yang dilakukan pada pemilihan calon-calon DPD.

AMANDEMEN KONSTITUSI
Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam parlemen Indonesia terlepas dari kuat atau lemahnya fungsi yang diemban oleh DPD, telah mampu memberikan stimulasi positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Sehingga apapun kondisinya, secara prinsip DPD harus tetap dipertahankan dengan mendorong terjadinya penguatan terhadap lembaga tinggi tersebut, baik oleh internal DPD, anggota DPR, maupun masyarakat. Permasalahan bahwa DPD memiliki tugas dan wewenang yang terbatas adalah sebuah realitas politik, namun realitas tersebut tidak sebagai sesuatu yang bersifat baku, melainkan masih mungkin dapat dilakukan perubahan yang sesuai dengan napas demokrasi.

Perdebatan bahwa negara kesatuan seperti Indonesia tidak cocok menganut sistem perwakilan bikameralisme, namun lebih cocok unikameralisme adalah suatu pemikiran yang tidak membebaskan dan cenderung menyesatkan. Bahwa sistem bikameralisme cenderung cocok diterapkan di negara federal, dan bila diterapkan di negara kesatuan justru berpotensi menghancurkan bangsa adalah upaya untuk membangun satu kesimpulan yang tidak teruji kesahiannya. Faktanya, sistem bikameral, ternyata bersifat lintas bentuk negara; kesatuan ataupun federal, hal yang sama juga terjadi pada sistem unikameral. Artinya bahwa sistem legislative, apakah unikameralisme ataupun bikameralisme tidak ada sangkut pautnya dengan eksistensi bentuk kenegaraan, komposisi penduduk, ataupun golongan. Sekedar contoh misalnya, perubahan dari sistem legislative bikameral ke sistem legislative unikameral yang terjadi di Denmark, Swedia, Norwegia, Islandia, maupun Selandia Baru adalah karena keefektifan perwakilan politik yang ada di Negara-negara tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Negara-negara skandinavia lebih memilih system legislative unikameral karena komposisi penduduknya bisa dikatakan hampir homogen, hampir tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Sementara di Selandia Baru, meski ada dua komposisi penduduk yang saling berkompetisi; Bangsa Eropa dan Maori, namun demi membangun kontestasi yang lebih demokratis, maka perubahan sistem legislative dari bikameral ke unikameral pada akhirnya dilakukan.

Sementara, bila membandingkannya dengan komposisi penduduk yang ada di Indonesia, maka dapat dilihat bagaimana rumitnya sebuah bangsa bernama Indonesia menjalankan roda pemerintahan dan kebangsaannya tanpa melibatkan unsur kewillayahan, selain perwakilan dari populasi. Sebab, denga luas wilayah dan beragamnya etnis dan keheterogenan penduduk, maka dapat dipastikan bahwa harus ada kanal politik yang dapat memberikan ruang bagi eksistensi sebuah perwakilan lain selain perwakilan populasi melalui partai politik. Dengan kata lain, tidak ada cara lain untuk menegaskan bahwa Dewan Perwakilan daerah (DPD), sebagai lembaga tinggi baru dalam parlemen Indonesia harus diperkuat eksistensinya, tidak sekedar menjadi pelengkap dari keinginan untuk membangun check and balances dari hubungan antar lembaga tinggi dalam parlemen.

Ada empat alasan mengapa DPD secara prinsip politik harus diperkuat eksistensinya, yang berarti akan mempertegas fungsi, wewenang, dan tugas dari DPD, dari sekedar lembaga tinggi pelengkap menjadi lembaga yang memiliki fungsi, wewenang, dan tugas yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakayat (DPR). Pertama, keanggotaa DPD memiliki legitimasi yang kuat sebagai perwakilan langsung dari kewilayahan, karena telah menggunakan pola pencalonan personal, tidak lagi menggunakan simbol-simbol kepartaian, yang cenderung menghasilkan calon terpilih bukan karena kecakapan pribadi tapi karena mampu memberikan efek positif bagi partai. efek positif tersebut dalam kasus Indonesia masih berupa materi, yang termanifes ke dalam politik uang.

Kedua, proses pemilihan anggota DPD melengkapi hasrat politik masyarakat perihal alternative pilihan bagi wakil-wakilnya di parlemen. Hasrat politik masyarakat yang cenderung kurang bergairah karena ulah anggota dan partai politik membuat masyarakat cenderung memilih calon yang tidak dikenalnya, atau bahkan memilih golput. Dengan kehadiran pemilihan DPD, diharapkan masyarakat memiliki harapan politik, dan secara aktif memilih calon anggota DPD yang secara personal dikenalnya.

Ketiga, dalam transisi demokrasi yang tengah berjalan, wakil populasi, yang lewat partai politik cenderung patuh dan nunut kepada partai politik yang menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi anggota parlemen, sehingga kecenderungan bahwa anggota parlemen yang mewakili populasi, dan lewat partai politik kurang memiliki kepekaan terhadap aspirasi dan kondisi daerah dan masyarakatnya. Kekosongan menampung aspirasi politik masyarakat dapat diisi dengan adanya wakil-wakil wilayah di DPD dengan memberikan keefektifan kerja-kerja politik DPD yang menyuarakan wakil wilayah dan penduduknya sekaligus.

Keempat, upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mengontrol kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang pasca amandemen pertama UUD 1945 sangat dominant dan superioritas. Permasalahannya adalah keberadaan DPD hasil Pemilu 2004 lalu ternyata belum memenuhi harapan politik sebagian besar masyarakat perihal check and balances di parlemen. Alih-alih keberadaan DPD diharapkan menjadi lembaga penyimbang dan mampu menjadi mitra yang setara dengan DPR terhadap berbagai tugas dan fungsi dari DPR, DPD justru hanya menjadi lembaga tinggi tanpa taring dan gigi; fungsinya sekedar menjadi pelengkap. Karenanya penguatan eksistensi DPD di parlemen adalah sesuatu yang tidak bisa ditunggu.

Untuk kasus Indonesia, bikameral atau system dua kamar yang dipraktikkan adalah bikameral lunak di mana fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dibatasi hanya pada kepentingan-kepentingan kewilayahan (daerah) seperti otonomi daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, penggabungan dan pemekaran daerah, hubungan antara pusat dan daerah. Pembatasan fungsi dan wewenang inilah sejatinya yang mematikan kreativitas dan hasrat politik DPD untuk lebih berpartisipasi dan urun rembuk secara berkesinambungan menyangkut kondisi kebangsaan dan kenegaraan. Hal inilah sejatinya yang memberikan gambaran yang mengundang dilemma bagi system ketatanegaraan kita. Sebab, penguatan fungsi dan wewenang DPD adalah mutlak untuk melakukan check and balances terhadap kinerja DPR yang dalam kurun satu tahun berjalan ini mempraktikkan pola-pola yang sama sekali jauh dari semangat demokrasi. Lemahnya fungsi yang diemban oleh DPD membuka ruang bagi praktik-praktik yang tidak demokratis di parlemen perihal permasalahan kebangsaan yang ada. Alih-alih membangun system dua kamar di parlemen agar terjadi pembangunan budaya politik demokratis, justru system dua kamar lunak ini mendorong ketidakefektifan parlemen dalam merumuskan dan mengartikulasikan harapan dan keinginan masyarakat, karena dominannya kamar yang diisi oleh perwakilan partai politik yang mewakili populasi penduduk.

Disinilah pentingnya upaya yang sistematis dari anggota DPD maupun penggiat LSM dan dunia akademis untuk mendorong dan memperkuat fungsi, peran, dan kedudukan DPD dalam parlemen. Masalah yang kemudian muncul adalah penguatan DPD harus melalui amandemen kembali UUD 1945. Sesuatu yang rumit, karena jumlah anggota DPD tidak cukup untuk mengajukan usulan amandemen UUD 1945 tanpa dukungan dari DPR, sesuatu yang hampir mustahil apabila tidak dengan insentif politik kepada partai politik yang mendudukkan kader dan anggotanya di DPR. Potensi kegagalan

Bisa jadi keberadaan Rumah aspirasi (RA), baik yang baru digagas, hingga yang telah berdiri mapan akan mampu memecah kebuntuan perihal konstituensi DPD yang masih samar. Namun asumsi bahwa RA mampu menjadi peretas kebuntuan pun hingga saat ini masih sebatas wacana dan retoris. Bahwa ada di beberapa provinsi relative mapan, bahkan dengan berbagai program pendekatan kepada masyarakat pemilihnya, namun tidak sedikit anggota DPD justru kebingungan untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat yang cenderung kritis dan pro aktif.
Harus diakui bahwa, meski keberadaan RA relative menjadi harapan banyak pihak untuk dapat menyalurkan aspirasi, dan menstimulasi agar anggota DPD yang mewakili daerahnya dapat bersungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dan keinginan masyarakat wilayahnya. Namun sejatinya RA masih baru menjadi sebuah sarana politis yang ditawarkan kepada masyarakat, di tengah minimnya sosialisasi dan keberadaan DPD yang belum memasyarakat. Meski begitu, dapat dianalogikan bahwa kehadiran RA menjadi semacam garansi politik yang harus direalisasikan masing-masing anggota DPD di provinsi guna menyerap aspirasi sekaligus menjadi bagian pembangunan penguatan DPD. Sebab, keberadaan RA bisa menjadi barometer bagi sosialisasi keberadaan DPD di masyarakat.

KOORDINASI TIGA KELEMBAGAAN DAERAH
Bukan hal baru apabila banyak dari kita mempertanyakan kejelasan konstituen dari DPD. Bila merunut ke belakang, maka ditemukan bahwa DPD sebagai lembaga kamar kedua dalam system bikameral dalam parlemen masih berada di wilayah abu-abu. Dalam pengertian bahwa banyak dari konstituen yang memilih anggota DPD pada Pemilu 2004 lalu lebih banyak dikarenakan popularitas ketimbang kualitas dan memahami betul apa itu DPD. Ditambah lagi hampir tidak ada batasan yang jelas antara fungsi yang diemban oleh partai politik yang mewakili penduduk yang berada di DPR ataupun DPRD dengan DPD sendiri. Bahkan sebagai lembaga tinggi baru, DPD sudah menjadi korban politik untuk tetap dikerdilkan fungsi dan wewenangnya karena alasan-alasan yang dinilai irasional.

Irisan yang paling kentara adalah bahwa konstituen DPD merupakan juga simpatisan dan kader dari partai politik. Hanya saja bila partai politik yang direpresentasikan melalui DPR bisa mengklaim suatu daerah adalah basis pendukungnya, maka DPD secara prinsip tidak dapat melakukan itu, hanya saja mungkin ada sebagian anggota DPD memiliki hubungan yang relative dekat dengan massa pendukung partai politik tersebut hingga ia dipilih. Hal ini pula yang di kemudian hari mengundang permasalahan, sebab tak banyak yang paham bahwa DPD adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system parlemen yang dianut oleh Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

Kondisi ini tentu saja tidak mengenakan bagi DPD, selain menghadapi upaya pemasungan dan pengkerdilan, DPD juga diputus basis konstituensinya. Sehingga upaya untuk menarik gerbong konstituensi yang jelas adalah sebuah kebutuhan bagi DPD, maupun anggotanya untuk dapat mengeksiskan diri dan memilik basis massa pendukung yang konkret dan jelas. Selain melakukan kunjungan kerja dan mendatangi kantung-kantung massa guna menyerap aspirasi massa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 126-127 Bab XX, serta Pasal 128-129 Bab XXI Kep. DPD No. 2/DPD/2004 Tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPD, juga dibutuhkan upaya jemput bola permanen, dengan membangun dan mendirikan sekretariat bersama anggota DPD di tiap-tiap provinsi dalam bentuk Rumah Aspirasi (RA) tersebut.

Ada lima keuntungan bagi DPD secara kelembagaan, maupun personal dari anggota-anggota DPD sendiri perihal upaya jemput bola permanen tersebut. Pertama, secara kelembagaan dan personal dari DPD makin dikenal oleh masyarakat, yang akan berefek pada upaya penguatan kelembagaan DPD di masyarakat, selain upaya yang terus menerus melakukan konvensi kenegaraan di tingkat elit dan pusat. Kedua, penyerapan aspirasi dan permasalahan daerah dapat dikupas dan dianalisis terlebih dahulu oleh tim yang ada dalam RA, sehingga para anggota DPD yang mewakili daerah tersebut dapat memperjuangkan aspirasi daerah tersebut sudah dalam keadaan matang, bukan sekedar asumsi ataupun tuntutan semata.

Ketiga, perbaikan kinerja anggota DPD dan tuntutan profesionalisme dari masyarakat yang mendiami wilayah yang diwakilinya. Hal ini dianggap menguntungkan karena secara tidak langsung DPD tengah memperkuat konstituensinya, dengan mengentalkan tuntutan masyarakat perihal perbaikan kinerja dari para anggota DPD tersebut. dengan begitu secara prinsip, keberadaan RA akan memberikan stimulasi positif pengentalan dukungan masyarakat kepada DPD.

Keempat, keberadaan RA juga akan mereduksi asumsi bahwa empat anggota DPD yang mewakili provinsi tersebut memiliki semangat dan kepentingan yang sama terhadap daerahnya sebagaimana yang terepresentasikan dalam pembagian kelompok kerja, komisi maupun panitia ad hoq (pah). Sebab dengan adanya RA ini, maka masing-masing anggota DPD akan memiliki kecenderungan untuk memperjuangkan basis massa pendukungnya masing-masing. Hal ini tentu saja tidak dapat terakomodasi apabila masing-masing anggota DPD tersebut diasumsikan memiliki kepentingan yang sama satu dengan yang lain, sebagaimana DPR yang mengelompokkannya ke dalam komisi-komisi.

Kelima, keberadaan RA juga akan mencairkan kebuntuan politik perihal garis koordinasi yang tidak jelas, antara DPD, DPRD, dengan pemprov maupun pemkab/pemkot. Tidak adanya perasaan memiliki dan merasa terwakili dari pemprov maupun pemkab/pemkot kepada DPD adalah suatu realitas yang tidak dapat dibantah. Dalam pengertian bahwa keberadaan DPD akan terasing apabila dibiarkan dengan kondisi seperti ini. Sehingga keberadaan RA mempertegas eksistensi dan kinerja yang kentara dan dilihat oleh DPRD, maupun pemerintahan daerah masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Harus diakui bahwa garis koordinasi yang jelas antara DPD, DPRD, dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota hingga saat ini masih belum tegas dan jelas, pembagian wilayah aspiratif sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seyogyanya dapat direalisasikan kedalam nota kesepahaman dan koordinasi politik antara tiga kelembagaan; partai politik yang ada di DPRD, DPD sendiri, dan Pemerintah Provinsi perihal penyerapan aspirasi dan pembagian tugas untuk menyuarakan aspirasi politik daerah dalam tataran yang lebih luas lagi. Hal ini menjadi penting agar apa yang sudah disuarakan oleh DPRD misalnya tidak perlu lagi dibawa DPD ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya juga apa yang sudah disuarakan DPD di pusat, tidak perlu lagi disuarakan oleh pemprov maupun DPRD kecuali memang sekedar menegaskan apa saja permasalahan-permasalahan tersebut.

Namun sebelum pada adanya nota kesepahaman antara DPD, DPRD, dan Pemprov, ada lima prasyarat yang harus dimiliki DPD untuk bisa memiliki bargaining position yang baik dan tidak dipandang sebelah mata oleh dua lembaga tersebut. pertama, DPD harus mempergiat dan mengefektifkan kinerja dari RA maupun anggota-anggota DPD yang mewakili provinsinya. Sebab RA merupakan indikator bagi perbaikan kinerja dan efektivitas dari eksistensi kelembagaan DPD di masing-masing provinsi tersebut.

Kedua, DPD harus mampu membangun kreativitas politik agar DPD secara kelembagaan diterima dan diakui eksistensinya (minimal) di provinsi yang diwakilinya. Kreativitas politik tersebut misalnya melakukan pemantauan perihal pelaksanaan pilkada, ataupun membentuk tim peneliti ataupun investigasi perihal konflik-konflik yang terjadi di daerahnya, dan menyikapinya dengan sikap kenegarawanan. Ataupun secara lantang misalnya menyuarakan anti kenaikan BBM karena masyarakat yang diwakilinya mengalami kesusahan yang sangat akibat dari kenaikan harga BBM.

Ketiga, DPD harus secara kontinnyu melakukan kegiatan politik yang dapat memberikan implikasi positif perihal eksistensi dan penguatan DPD dengan pendekatan pada konvensi ketatanegaraan. Kegiatan tersebut dapat seperti pembangunan kaukus politik anggota parlemen (DPD dan DPR) asal provinsi yang sama, dan membangun hubungan yang baik untuk secara serius dan terencana mendorong pembangunan daerah dan memperjuangkan aspirasinya. Kaukus politik ini seyogyanya layak diujimaterikan agar dapat pembuktian perihal kesadaran dari masing-masing perwakilan provinsi apakah populasinya (DPR) ataukah kewilayahannya (DPD) perihal upaya membangun dan memperjuangkan provinsi tersebut.

Keempat, membangun kerja sama lintas komisi dengan DPR. Pembangunan kerja sama lintas komisi ini penting untuk membiasakan bekerja sama dan mengerjakan hal-hal yang sama seperti yang dikerjakan anggota DPR. Meski ini tidak diatur dalam konstitusi, namun sangat efektif dan besar pengaruhnya bagi eksistensi DPD, sebab membiasakan kerja sama dengan DPR dan membahas permasalahan yang sama dengan seperti yang dibahas DPR akan membangun kepercayaan diri, dan pembelajaran politik yang besar bagi DPD sebagai lembaga yang baru menapak dan membangun eksistensinya.

Kelima, DPD secara kelembagaan harus terus melakukan komunikasi politik dengan eksekutif perihal kebijakan yang dibuatnya. Komunikasi politik tersebut bisa dilakukan dengan rapat konsultasi sebagaimana yang dilakukan DPR, juga diupayakan untuk mengundang presiden ataupun menteri terkait untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan (terutama) menyangkut daerahnya, misalnya perihal nota kesepahaman dengan GAM, penyelundupan BBM, penyelesaian konflik, perihal internasionalisasi Papua dan lain sebagainya. Langkah ini meski tidak ada diatur dalam konstitusi, namun perlu dilakukan sebagai stimulasi dan pengkondisian dari upaya penguatan DPD untuk menjadi salah satu dari dua kamar yang efektif dalam sistem parlemen bikameral. Konvensi melalui kebiasaan ketatanegaraan sebagaimana yang pernah dilakukan harus terus dilakukan guna membangun kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga seperti DPD untuk mempetegas eksistensinya.

Dari lima prasyarat tersebut, harus dipahami sebagai langkah-langkah penguatan sampai kemudian lembaga-lembaga lain yang terkait mau dan tidak memandang remeh DPD sebagai satu kelembagaan. Artinya apakah nota kesepahaman dalam tripartite tersebut layak atau tidak dilakukan bergantung dari kinerja DPD, khususnya mengartikulasikan dan mengefektifkan keberadaan Rumah Aspirasi DPD serta kreativitas politik DPD pada moment-momen yang dapat memberikan efek penguatan bagi keberadaan DPD sebagai salah satu kamar dalam system dua kamar parlemen Indonesia.