Meningkatnya kembali eskalasi konflik di Poso pasca eksekusi hukuman mati terhadap Tibo cs sesungguhnya sudah dapat diprediksi ketika sebaran konflik merambah ke Atambua, NTT dan Sulawesi Barat. Hukuman mati terhadap pelaku Konflik Poso tersebut dalam konteks penanganan dan penyelesaian konflik secara luas ternyata telah memberikan stimulan bagi meningkatnya eskalasi konflik baru di salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Hal ini mungkin saja disadari oleh pemerintah dan aparat keamanan, hanya saja kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Pembakaran kantor DPRD dan Pengadilan Negeri di Atambua dan Sulawesi Barat menjadi satu genderang perang baru bagi masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. Dan peningkatan konflik ini makin kentara saat terjadi penembakan salah seorang pendeta terkemuka di Palu, serta penembakan oleh aparat Brimob yang menewaskan simpatisan FPI.

Kondisi tersebut di atas mengisyaratkan bahwa Konflik Poso memiliki beragam kepentingan, yang pada akhirnya menyulitkan pemerintah dan aparat keamanan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Bila dibandingkan dengan konflik di Maluku, Aceh, atau bahkan Papua, bisa jadi Konflik Poso tidak memberikan efek khusus terhadap citra bangsa di mata internasional, karena hampir tidak ada singgungan dengan negara lain dan institusi internasional. Bila di Aceh, Maluku, dan Papua, upaya untuk menyelesaikan konflik dengan sangat elegan, sebagaimana yang terjadi pada kesepakatan damai antara pemerintah dengan GAM. Maka relatif upaya penyelesaian Konflik Poso tidak secara tuntas, meski ada Kesepakatan Damai Malino I dan Malino II, namun berhenti begitu penangkapan terhadap Tibo cs. Padahal bila kita mengurai lebih dalam anatomi konflik di Poso, maka aktornya tidak hanya Tibo cs, melainkan juga beberapa aktor di Poso yang bersembunyi pada institusi keagamaan dan kemasyarakatan, masih bebas berkeliaran. Di samping itu, yang tidak kalah seriusnya adalah beragamnya kepentingan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri yang turut memperkeruh penyelesaian konflik di Poso. Ragam kepentingan aparat keamanan tersebut mulai dari sentimen antar angkatan dan Polri, hingga keterlibatan oknum dari ketiga matra dan Polri dalam mengambil keuntungan dari konflik yang ada. Dan yang paling kentara adalah jasa pengamanan berbagai bisnis yang dikelola, baik oleh swasta, maupun unit bisnis TNI maupun Polri sendiri. Permasalahan yang kemudian muncul adalah disinyalir ada simbiosis mutualisme antara kelompok yang bertingkai dengan aparat keamanan, menyangkut soal ragam kepentingan tersebut.

Kompleksitas Konflik Poso dan Citra Polri
Berlarut-larutnya penyelesaian konflik di Poso menyebabkan efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri menjadi pertanyaan publik. Hal tersebut makin rumit ketika Brimob terprovokasi melepaskan tembakan, dan menyebabkan tewasnya warga sipil. Brimob yang di BKO-kan di Poso makin membenamkan citra Polri di Poso, bukan isu baru jika opini masyarakat Poso terhadap Polri tidak cukup baik. Tugas pengamanan Polri di Poso merupakan bagian dari tugas Polri dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sehingga ketika eskalasi konflik makin berkembang maka wajar apabila masyarakat kemudian mempertanyakan efektifitas tugas Polri di Poso. akan tetapi, apabila mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) No. 13 Tahun 2005 tentang Penyelesaian dan Pengamanan di Poso, maka yang terlibat pengamanan tidak hanya Polri, melainkan juga TNI. Hal tersebut justru membuat proses penyelesaian Kasus Poso makin berlarut-larut karena berulang kali terjadi saling provokasi, baik yang melibatkan warga sipil, maupun tidak. Sehingga keberadaan Kepres tersebut bisa dikatakan tidak efektif, bahkan makin memperkeruh suasana.

Upaya Polri untuk membangun suasana aman, dan tentram di Poso pasca perjanjian Malino merupakan bagian dari implementasi Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri. sehingga upaya mewujudkan Kamdagri merupakan bagian dari komitmen Polri sebagai penyelenggara fungsi Keamanan Dalam Negeri pasca pemisahan Polri dari TNI. Hanya saja berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Polri untuk dapat menjalankan tugasnya. Adapun permasalahan dan kendala antara lain: Pertama, kompleksitas kepentingan yang memperkeruh penyelesaian konflik di Poso. Sebagaimana diurai di atas, ragam dan kompleknya kepentingan yang bermain di Poso menyebabkan daerah tersebut relatif tertinggal dalam penyelesaian berbagai konflik dibandingkan dengan Aceh, Maluku, maupun Papua.

Kedua, dinamika politik lokal cenderung menyimpan ’api dalam sekam’, yang sewaktu-waktu dapat meledak yang dipicu oleh momentum. Demografi yang cenderung membangun garis demarkasi, antara penduduk pantai yang di dominasi muslim, dan penduduk pegunungan yang banyak penganutnya beragama Kristen membuat peta politik di Poso terbelah pada kepentingan-kepentingan tersebut di atas. Sehingga ketika duduk bersama di DPRD setempat, kepentingan yang dibangun tetap berakar pada peta politik dan demografi.

Ketiga, ketidakterbukaan masyarakat Poso sendiri dalam memberikan informasi yang akurat dan benar kepada aparat penegak hukum, membuat upaya damai dan penyelesaian konflik jalan di tempat. Keengganan memberikan informasi menyulitkan penyelesaian kasus, bahkan kasus pemenggalan kepala warga sipil setahun lalu, hingga kasus penembakan kapolres setempat tetap menjadi misteri hingga kini. Bisa jadi bungkamnya masyarakat disebabkan karena takut menjadi korban dari pertikaian tersebut, namun apabila hal tersebut tetap dilakukan masyarakat Poso. Maka dapat dipastikan Poso akan terus menjadi ladang konflik.

Keempat, koordinasi antar aparat yang terlibat dalam pengamanan dan penegakan hukum, baik yang organik maupun yang di-BKO-kan. Polri yang memegang kendali operasi relatif kesulitan ketika harus membangun koordinasi dengan anggota TNI, selain masalah esprit de corps, juga terkait dengan kesungkanan dan kepatuhan, serta kebersamaan yang tidak terbangun. Hal yang membuat makin tidak jelas adalah tugas perbantuan TNI kepada Polri, dan perbanyakan pasukan BKO, yang sebenarnya merupakan cela terjadinya berbagai problem turunan. Hal ini perlu ditegaskan karena pasukan BKO cenderung kurang memahami karakteristik masyarakat setempat. Sementara koordinasi yang rapuh antar aparat juga dipertegas dengan belum adanya undang-undang yang mengatur Tugas Perbantuan, baik dari TNI ke Polri ataupun sebaliknya.

Kelima, pola pendekatan yang dilakukan oleh Polri, khususnya Brimob cenderung kurang menampakkan watak Polisi Sipil. Bahkan cenderung mengarah kepada pendekatan militeristik, yang sesungguhnya telah ditinggalkan oleh tentara yang di-BKO-kan di Poso. Sehingga tak heran lahir ketidakpuasan dan ketidakpuasan di masyarakat Poso terhadap kinerja Polri, khususnya Brimob.

Melihat realitas tersebut, kemampuan Polri untuk menciptakan rasa aman dan tentram, serta melakukan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya konflik di Poso sebagai syarat terpeliharanya Kamdagri diragukan efektivitasnya. Hal ini berimplikasi kepada pencitraan Polri di masyarakat. Brimob menjadi salah satu faktor determinan dalam metamorfosis Polri dari polisi berkarakter militer menjadi Polisi Sipil. namun terlepas dari itu, Polri harus mampu melakukan berbagai upaya agar konflik yang mendera Poso dapat segera dipadamkan, dengan begitu Kamdagri dapat diwujudkan.

Dibutuhkan dukungan kebijakan dan prasyarat untuk mewujudkan Poso yang damai dan tentram, yang terkait dengan tugas Polri, yakni: Pertama, pemerintah harus terus mengupayakan agar penyelesaian Konflik Poso menjadi agenda utama. Salah satu indikasi keseriusan tersebut adanya kebijakan yang simultan dan sinergis, bukan parsial bagi upaya mewujudkan Keamanan Dalam Negeri. Artinya perlu kearifan pemerintah untuk tidak lagi menampilkan kebijakan populis dan menjadikan Poso sebagai komoditas politik semata.
Kedua, meninjau ulang penempatan pasukan BKO, baik dari TNI, maupun Polri, khususnya Brimob. Sebab dalam dua tahun terakhir, eskalasi konflik meningkat di Poso, salah satunya disebabkan oleh prilaku pasukan BKO. Jikapun perlu penempatan pasukan BKO, perlu ada satu pendekatan yang dibangun bersama berkaitan dengan upaya menjaga agar Poso tetap dalam kondisi kondusif.

Ketiga, perlu segera merumuskan Undang-undang Tugas Perbantuan agar memperjelas tugas dan fungsi Polri dan TNI. Hal ini agar dapat menertibkan definisi yang meluas tentang Operasi Militer Selain Perang yang terumus dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Selain itu juga Polri sebagai institusi pasif dalam pertahanan negara, yang menjadi domain TNI dapat memposisikan diri lebih efektif. Kasus di Poso sebenarnya menjadi cerminan bahwa tumpang tindih tugas antara Polri dan TNI merupakan contoh dari ketiadaan perangkat perundang-undangan yang mengikat.

Keempat, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Kamdagri harus segera menata dan memperbaiki diri, khususnya terkait dengan pola pendekatan ke masyarakat di daerah konflik. Agaknya Polri relatif lamban dalam melakukan dan pola pendekatan ke masyarakat di daerah konflik. Pembelajaran di Papua, yang menewaskan anggotanya pada bentrok massa di Abepura beberapa waktu lalu belum cukup memberikan satu pencerahan bagi Polri. keinginan kuat untuk membangun kultur Polisi Sipil hingga saat ini baru sebatas wacana, sebab dalam praktik di lapangan masih menggunakan pola dan pendekatan militeristik.

Kelima, masyarakat di Poso harus memiliki keinginan yang kuat untuk menyudahi konflik yang terjadi di daerahnya. Sebab, keinginan untuk menyelesaikan konflik harus bermula dari masyarakat Poso sendiri. Jika masyarakat Poso masih terpeta dan terbagi dalam faksi-faksi konflik, dan mementingkan kelompoknya dari pada Poso yang damai. Maka dapat dipastikan Poso akan menjadi faktor penghambat bagi terwujudnya Kamdagri.
Apabila kebijakan dan lima prasyarat tersebut dapat terpenuhi, maka bukan saja Poso akan aman dan konflik dapat terselesaikan, tapi citra Polri sebagai pengemban tugas pemeliharaan Kamdagri akan meningkat. Dan peningkatan citra Polri di mata masyarakat indikasi yang terukur adalah, sejauhmana Polri mempraktikkan nilai-nilai Polisi Sipil dalam setiap tugasnya.

About these ads