Pada waktu yang hampir bersamaan di tahun 2005 ini, Pemerintahan SBY-Kalla mendulang dua hal yang saling bertolak belakang, yakni: Pertama, prestasi yang membanggakan Pemerintahan SBY-Kalla dalam upaya menyelesaikan konflik politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan damai. Bencana alam tsunami yang memporak-porandakan Bumi Serambi Mekah ini dijadikan satu momentum untuk sama-sama duduk satu meja dalam perundingan yang damai. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 secara politik merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi penyelesakan konflik yang telah lebih dari 30 tahun membara. Penurunan derajat tuntutan GAM dari keinginan merdeka kemudian menyepakati Aceh tetap dalam ruang lingkup NKRI dengan berbagai keistimewaan dan kekhususan pengelolaan Aceh sebagai salah satu provinsi dari ruang lingkup NKRI dibayar dengan sedikit perjudian politik, membolehkan partai politik lokal berdiri dan ikut dalam kontestasi pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Partai politik lokal yang diperbolehkan didirikan di NAD ini diasumsikan untuk menampung aspirasi politik eks GAM yang menganggap bahwa partai politik yang ada tidak cukup mampu menampung aspirasi politiknya.

Kedua, adanya sejumlah senator dan perwakilan politik di Parlemen Amerika Serikat yang berasal dari Wilayah Pasifik berupaya membawa isi kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Provinsi Papua ke Sidang Kongres. Langkah tersebut telah memanaskan suhu politik di Papua, yang tengah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada di provinsi, maupun kabupaten/kota. Meski telah diklarifikasi oleh Bush sendiri bahwa Amerika Serikat menghormati dan mendukung keutuhan NKRI, namun sejatinya hal tersebut telah mengundang kekuatiran politik banyak kalangan akan kemungkinan terjadinya gejolak yang mengarah kepada upaya untuk memisahkan diri dari NKRI.

Dua peristiwa politik tersebut mengingatkan kita kembali pada langkah-langkah politik pemerintah sejak era Orde Baru hingga sekarang ini. Langkah politik zig-zag, sporadis, hingga sistematis yang bermuara kepada lahirnya UU No. 18 tahun 2001 dan UU No. 21 Tahun 2001 yang menjadi aturan legal bagi pemberian otonomi khusus bagi NAD dan papua sudah dilakukan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah kedua UU tersebut belum cukup memberikan rasa puas politik masyarakat di dua provinsi rawan konflik tersebut. Masih terdapat gejolak dan bentrok bersenjata di kedua wilayah paling ujung Barat dan Timur tersebut. Jika NAD boleh jadi mengarah kepada upaya konflik politik, dalam bingkai Nota Kesepahaman (MoU) damai yang ditandatangani di Helsinki, dengan menisbihkan konflik bersenjata. Namun tidak di Papua, konflik politik dan bersenjata masih menjadi keseharian di Bumi Cendrawasih tersebut. Rencana pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua masih berlarut-larut karena legalitas dari Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Rakyat Perwakilan Papua (DPRP) belum dilakukan.

Hanya saja penisbian konflik bersenjata di NAD ternyata berimplikasi lain, yakni keberadaan partai politik lokal yang akan meramaikan bursa pencalonan Pilkada gubernur, dan bupati/wali kota. Aturan dari kesepakatan Helsinki tersebut diasumsikan sebagai dua mata pisau yang mengundang dilema. Pertama, keberadaan partai lokal yang kemungkinan akan menjadi kendaraan politik eks GAM, yang sejak awal tidak benar-benar tuntas untuk menjadi bagian dari NKRI. Sehingga ada kemungkinan partai politik lokal tersebut dijadikan pintu masuk untuk membangun dukungan politik agar NAD menjadi satu wilayah yang benar-benar merdeka dan terlepas dari NKRI, sebagaimana tujuan awal dari perjuangan GAM. Indikator yang paling kuat adalah bahwa banyak dari petinggi GAM, seperti Abdullah Zaini yang selama ini bermukim di Swedia telah turun gunung, dan berkunjung ke wilayah NAD, dan menjadi elit politik yang dielu-elukan masyarakat setiap kunjungan. Sementara itu, ekses politik dari pembangunan kembali NAD pasca tsunami dan bencana gempa bumi menjadi salah satu ekses negatif bagi eksistensi NKRI di wilayah Serambih Mekah tersebut

Kedua, harus dipahami bahwa keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi dan demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia, setidaknya pada Pemilu tahun 1955 tercatat sedikitnya ada enam partai politik lokal yang berpartisipasi, yakni: Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, dan Partai Persatuan Daya. Menariknya, ada dari partai politik lokal tersebut mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni Partai Persatuan Daya. Ini artinya bahwa langkah untuk mendorong perkembangan partai politik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang ujungnya akan makin membangun kaitan tali-temali politik yang berkesinambungan antara kepentingan politik pusat dan daerah

Eksperimentasi Politik
Meski pelaksanaan Pilkada di NAD baru April 2006 nanti, namun langkah untuk mengujimaterikan partai politik lokal harus menjadi salah satu agenda penting bagi penguatan partisipasi dan penguatan demokrasi lokal. Hal ini harus diasumsikan bahwa partai politik lokal menjadi salah satu barang politik yang harus dikemas agar menarik untuk ditawarkan kepada daerah-daerah lain di ruang lingkup NKRI. Dengan kata lain, menegasikan asumsi bahwa partai politik lokal membuka pintu peluang bagi federalisme, ataupun disintegrasi bangsa. Ini artinya bahwa keberadaan partai politik lokal tidak hanya ada di NAD, tapi juga mungkin akan meramaikan Pilkada di Papua, yang dalam UU No. 21 Tahun 2001 secara eksplisit termaktub dalam Pasal 28.

Adanya pemahaman yang tidak sama antara pemerintah di satu sisi, dengan para mantan eks GAM, maupun elit politik Papua perihal implementasi dari keberadaan partai politik lokal menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Hingga saat ini, asumsi pemerintah yang menunggu pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh oleh DPR menyatakan bahwa keikutsertaan partai politik lokal yang menjadi kendaraan politik eks GAM baru bisa ikut berkontestasi dalam Pilkada paling cepat Pilkada kabupaten/kota tahun 2008. sementara para mantan petinggi dan simpatisan eks GAM beranggapan bahwa partai politik lokal dapat berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada Gubernur NAD pada April 2006 yang akan datang. Dalam kasus Papua sendiri tidak jauh beda situasinya. Jika di NAD setidaknya wacana keikutsertaan partai politik lokal dalam Pilkada sudah berkembang, maka di Papua, bahkan pelaksanaan Pilkada di Papua terus diundur, dan berlarut-larut, karena adanya pemahaman yang tidak sama dan tuntas perihal keberadaan partai politik lokal, dan wakil masyarakat di Majelis Rakyat Papua.

Ada empat alasan politik yang mengemuka perihal perbedaan pemahaman dan implementasi dalam melihat eksistensi partai politik lokal di kedua provinsi tersebut. Pertama, upaya mengulur-ulur waktu pemerintah diasumsikan akan membuat tuntutan akan keberadaan partai politik lokal menjadi bias dan tidak focus. Padahal langkah tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Selain akan ada aksi sepihak penolakan terlibat dalam pelaksanaan nota kesepahaman, juga dikuatirkan ada langkah mundur dari upaya mencari solusi damai.

Kedua, ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan politik lokal, khususnya dari wilayah konflik yang memiliki keinginan yang ekstra dan bersifat khusus. Ketidaksiapan tersebut dapat dilihat bagaimana RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh masih mengundang perdebatan antara rancangan yang dibuat pemerintah dengan usulan dari pihak eks GAM.

Ketiga, adanya aturan legal yang saling berbenturan satu dengan yang lain menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan implementasi, khususnya pada esensi keberadaan partai politik lokal, yang harus merevisi setidaknya empat undang-undang, yakni: UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bersama Perpu No. 3 Tahun 2005, dan UU No. 18 Tahun 2001, serta UU No. 21 Tahun 2001 menyangkut kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di kedua provinsi tersebut.

Keempat, adanya trauma politik yang menghinggapi pemerintah perihal keberadaan partai politik lokal yang akan mengarah kepada upaya pergerakan tuntutan untuk merdeka, dan memisahkan diri dari NKRI. Trauma politik ini berimplikasi kepada kurang responnya pemerintah dalam melihat esensi dari pembangunan politik lokal, dengan mengedepankan mekanisme kontestasi bagi masyarakat.

Terlepas dari adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan keberadaan partai politik lokal di NAD dan Papua. Namun upaya untuk mengeksperimenkannya ke daerah-daerah lain harus menjadi satu agenda penting. Sebab partai politik lokal dalam konteks Indonesia menjadi salah satu alternatif pemecahan kebuntuan politik perihal pembangunan dan penguatan politik dan potensi lokal. Bahwa secara prinsip pelaksanaan pilkada berlangsung aman dan sukses. Akan tetapi bila ditilik dari tingkat partisipasi politik masyarakat ada penyusutan yang signifikan. Padahal secara teoretis, dalam fase demokrasi transisi, kurangnya partisipasi politik masyarakat hanya akan mengembalikan sirkulasi dan regulasi politik ke lingkaran segelintir elit politik saja.

Ada enam keuntungan politik apabila partai politik lokal dibiarkan tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.

Kedua, keberadaan partai politik lokal secara subtansi memagari keinginan untuk menuntut kemerdekaan dan pemerintahan sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat secara terbuka dan aktif terlibat dalam proses pemilihan pemimpinnya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Karakteristik kepemimpinan politik yang dihasilkan akan mengikuti selera politik masyarakatnya, sehingga peran pemerintah pusat hanya menjadi penegas dari hasil tersebut.

Ketiga, rekruitmen politik lebih jelas dan berbasis dari masyarakat sendiri. Rekruitmen tersebut menjadi isu yang signifikan karena kerap kali calon-calon dalam pilkada tidak berbasis di daerah dan wilayahnya, sehingga dapat dilihat sebagai langkah mundur dalam penguatan politik lokal. Rekruitmen politik untuk mengisi posisi-posisi strategis di daerah, akan makin kuat legitimasinya apabila diperoleh dari seleksi yang dilakukan di sejumlah partai politik lokal, dan hasil dari kontestasi pilkada. Dengan berbasis pada dukungan partai politik lokal, seleksi kepemimpinan di wilayah yang bersangkutan akan lebih selektif dan efektif. Hal ini dikarenakan partai politik lokal yang akan menyeleksi calon-calon diasumsikan lebih tahu karakteristik dan potensi daerahnya. Sehingga dengan adanya partai politik lokal, saringan terhadap potensi kepemimpinan daerah yang bersangkutan akan lebih baik lagi.

Keempat, partai politik lokal secara prinsip menambah pilihan politik bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Beragamnya pilihan calon yang diusung dengan berbagai kendaraan politik secara inheren melakukan pendidikan politik masyarakat. Sehingga yang terbangun tidak hanya sekedar sentimen daerah atau lokal saja yang terbangun, tapi juga pembangunan kesadaran dan pendidikan politik bagi masyarakat perihal calon-calon yang ada kepada masyarakat. Sebab, harus diakui salah satu peluang yang harus diminimalisir dalam pembangunan partai politik lokal adalah terbangunnya sentimen kedaerahan yang membabi buta. Yang pada akhirnya menghilangkan semangat dan tujuan positif dari adanya partai politik lokal.

Kelima, tereksploitasinya segenap potensi daerah untuk bersama-sama membangun daerah dan wilayahnya secara konstruktif. Keberadaan potensi daerah yang tidak muncul saat menggunakan sistem kepartaian nasional, karena adanya campur tangan pusat, maupun dewan pimpinan pusat partai bersangkutan dalam pencalonan dan seleksi kandidat akan tereduksi dengan diperbolehkannya partai politik lokal. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi potensi lokal yang selama ini tidak terakomodasi untuk membuktikan kapasitasnya lewat kendaraan politik partai politik lokal.

Keenam, dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pemerintah pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari enam keuntungan politik perihal sebaran partai politik lokal di daerah-daerah tersebut secara prinsip bergantung dari pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua, yang mengeksploitasi keberadaan partai politik lokal sebagai salah satu kontestan yang menjadi kendaraan politik masing-masing calon. Sehingga dibutuhkan dua syarat bagi penguatan demokrasi lokal, dengan salah satunya melakukan eksperementasi politik partai politik local ke daerah lain dengan tetap dalam bingkai NKRI. Syarat pertama, berhasil tidaknya partai politik lokal yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua, baik dalam pemilihan gubernur maupun kabupaten/kota. Keberhasilan partai politik lokal dalam pelaksanaan Pilkada di NAD dan Papua ini besar pengaruhnya bagi masa depan politik Indonesia secara keseluruhan. Artinya bahwa keberadaan partai politik lokal bukan lagi hanya sekedar menjadi wacana di NAD ataupun Papua, tapi sudah harus diujimaterikan juga di wilayah dan daerah lain. sehingga tingkat keberhasilan keterlibatan partai politik lokal dalam pilkada derajat pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan partai politik lokal di daerah lain.

Syarat kedua, adanya political will dari pemerintah. Political will ini menjadi satu-satunya cela politik bagi eksistensi kepartaian politik lokal, selain pengaruh berhasil atau tidaknya kiprah partai politik lokal di NAD dan Papua. Sebab political will tersebut berimplikasi kepada perubahan perundang-undangan aturan partai politik lokal, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan peraturan-peraturan pendukung lainnya.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, kita dapat mendamba bahwa tahun 2005 ini merupakan titik pijak politik bagi upaya membangun Indonesia yang lebih baik, dengan memperhatikan segenap potensi daerahnya. Tanpa harus menanggalkan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan harga mati bagi penyelenggaraan negara.

About these ads