Perlukah UU Keamanan Nasional?

Polemik seputar harapan dari Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono agar DPR dapat memprioritaskan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007 makin mengarah pada debat kusir antara Departemen Pertahanan dan TNI di satu sisi, dengan Polri di sisi lain. Menariknya lagi, polemik tersebut juga melibatkan kalangan akademis, baik yang menjadi staf ahli, maupun yang dianggap dekat dengan ketiga lembaga tersebut.

Usulan RUU Kamnas yang diajukan oleh Departemen Pertahanan merupakan payung hukum bagi upaya untuk mewujudkan keamanan menyeluruh, dengan konsekuensi negara harus menata dan menyiapkan berbagai aktor keamanan untuk pengelolaannya, di mana TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) akan terintegral di dalamnya. Di samping itu, pada kebijakan sektoral akan melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bersama, usulan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh Polri, sebagai salah satu aktor pengelola keamanan. Hal ini terkait dugaan adanya agenda tersembunyi dari RUU tersebut untuk kembali mensubordinatkan Polri di bawah TNI atau departemen terkait lainnya. Bahkan dengan tegas Kapolri, Jenderal Sutanto menolak upaya untuk mensubordinatkan Polri di bawah departemen, dengan alasan agar Polri tetap mandiri, dan profesional dalam menjalankan fungsinya.