Satu idiom yang kerap menjadi bahan pembicaraan supir-supir truk yang melintasi Pantai Utara Jawa adalah bahwa pemisahan Polri dari TNI menjadi beban berat bagi para supir truk, ”karena harus menyiapkan ’korek api’ dua buah, dengan jumlah yang sama besar!” sebutan ’korek api’ sebenarnya lazim diungkap dalam berbagai praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di jalan raya dari Banda Aceh di Barat hingga Atambua di Timur, dari Manado di Utara hingga Cilacap di Selatan. ’korek api’ tersebut biasa di lemparkan ke titik-titik yang telah ditentukan, dengan jumlah yang bervariasi, mulai lima ribuan hingga puluhan ribu rupiah. Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi Polri. Sejak berpisah dari TNI tujuh tahun lalu, Polri mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Namun pada praktiknya, masih terdapat prilaku dan budaya yang belum hilang dari wajah Polri, sebagai satu institusi yang ingin memposisikan diri terbebas dari praktik-praktik KKN.

Keberanian Polri memecat, menangkap dan menahan anggotanya, baik yang berpangkat Bhayangkara Dua (Barada), hingga jenderal bintang tiga patut diacungi jempol. Apalagi hal tersebut juga diimbangi oleh perbaikan kinerja dengan berbagai prestasi yang membanggakan. Setidaknya hal ini tercermin dari minimnya praktik perjudian, dan narkoba di berbagai sentra perjudian dan narkoba. Namun, harus pula diakui bahwa kinerja tersebut belumlah mampu menstimulasi perbaikan opini masyarakat terhadap Polri.

Salah satu faktor determinan atau menentukan dalam melapangkan jalan bagi Reformasi Polri adalah praktik pungli dan ’damai’ dalam hampir setiap tugas yang diemban oleh Polisi Lalu lintas (Polantas). Bahkan keberadaan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang LLAJ yang kehadirannya sangat kontroversi menjadi satu senjata yang ampuh bagi para oknum Polantas untuk mengambil keuntungan dari para pengendara. Ketidaktahuan pengendara tentang perundang-undangan menjadi satu titik lemah bagi terselenggaranya praktik-praktik pungli dan KKN. Alhasil, keberadaan Polantas sebagai salah satu instrumen dalam Polri menjadi begitu sentral untuk memuluskan jalan bagi Reformasi Polri.

Ada empat alasan mengapa kinerja Polantas menjadi faktor determinan dalam sukses atau tidaknya Reformasi Polri, yakni: Pertama, Polantas relatif bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya pengendara motor, mobil, maupun angkutan massal lainnya. Sehingga setiap prilaku yang menyimpang dan berlawanan dengan hakikat dari Polri profesional dibaca oleh masyarakat sebagai prilaku umum anggota Polri. dengan begitu, sejatinya menjadi satu gambaran opini buruk yang mudah tersosialisasi antar masyarakat tentang Polri.

Kedua, Polantas terikat dengan peran dan fungsi Polri, sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Polri). Artinya, selain mendorong terciptanya ketertiban umum dalam berlalu lintas, juga Polantas memiliki tanggung jawab dalam memberikan pencerahan, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat perihal perundang-undangan yang berlaku dalam berlalu lintas. Akan tetapi pada praktiknya, justru masyarakat dibutakan dan dimanipulasi pemahamannya.

Ketiga, persinggungan kerja antara Polantas dengan Dinas Perhubungan, maupun Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari pemerintahan daerah setempat seharusnya menjadi satu stimulasi bagi penyelenggaraan perlalulintasan dengan baik. Serta memposisikan Polantas sebagai salah satu aktor yang baik dan menjadi panutan bagi yang lainnya. Akan tetapi, pada praktiknya kondisi tersebut jauh panggang dari api. Bahkan terkesan ada semacam ’pungli berjama’ah’, di mana Polantas menjadi salah satu aktornya.

Keempat, disadari bahwa di tengah penataan yang dilakukan Polri, Polantas menjadi semacam bagian yang memiliki tingkat godaan yang tinggi. Baik berupa psikologis maupun materi. Tak heran di tengah belum terpenuhinya anggaran Polri yang memadai dari pos APBN, Polantas menjadi satu bagian favorit, karena cepat mewujudkan keinginan dari sebagian kecil anggota Polri, baik yang bersifat pribadi maupun institusi. Sehingga ada dikenal istilah Partisipasi masyarakat (Parmas), Partisipasi Teman (Parman), Partisipasi Kriminal (Parmin) dalam lingkungan Polri.

Dari empat alasan tersebut sesungguhnya memberikan gambaran yang begitu utuh tentang pentingnya Polantas membangun pencitraan yang baik, dengan menjalankan tugasnya dengan bagi bagi pencitraan Polri yang lebih besar. Sebab, dapat dipahami apabila sebagian masyarakat masih ragu tentang itikad baik penataan dan reformasi di tubuh Polri. di sinilah titik pijak bagi Polantas untuk setidaknya berkaca bahwa Polantas dalam setiap nafas aktivitasnya mengandung konsekuensi bagi naik atau turunnya pencitraan Polri secara institusi.
Dibutuhkan langkah dan strategi yang efektif agar Polantas mampu membangun pencitraan yang baik, sehingga mampu membangun pondasi pagi penataan dan Reformasi Polri. setidaknya ada empat langkah dan strategi yang harus dilakukan agar Polantas mampu membangun kinerja yang baik, yakni: Pertama, perlu adanya internalisasi esensi dan nilai yang terkandung dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri pada setiap anggota Polantas, khususnya dan anggota Polri umumnya. Hal ini perlu ditekankan agar pemahaman yang utuh tentang peran dan fungsi Polri benar-benar diresapi dan diimplimentasikan dalam tugas sehari-hari.

Kedua, perlu penegasan adanya aturan hukuman dan penghargaan (reward and punishment) bagi anggota Polantas yang berhasil, maupun yang melanggar. Adanya mekanisme tersebut diasumsikan akan merangsang kompetisi yang efektif bagi penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas. Di samping itu yang tidak kalah seriusnya adalah adanya fungsi kontrol pimpinan dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak). Hal ini akan mampu membuat efek jera bagi anggota yang melanggar, serta memberikan dorongan psikologis bagi anggota yang menjalankan tugasnya dengan baik.

Ketiga, Polantas perlu mempertimbangkan pola pendekatan yang non-konvensional. Hal ini perlu dilakukan agar kinerja Polantas tidak hanya memberikan efek ketakutan kepada pengendara, tapi membangun satu paradigma bagi masyarakat secara umum tentang pentingnya disiplin berlalu lintas. Hal ini perlu dilakukan agar Polantas tidak hanya menjadi ’hantu menakutkan’ bagi pengendara, tapi menjadi sahabat bagi pengendara dan masyarakat.
Keempat, membangun kerja sama yang sinergis antara instansi-instansi terkait, seperti Pemda, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut secara kasat mata baru terjadi di lapangan, seperti pada pembagian kerja, namun belum sampai pada penegasan efektifitas kerja sama. Bahkan terkadang di lapangan justru yang muncul adalah esprit de corps yang sempit dari masing-masing instansi, yang makin membangun paradigmatik berlalu lintas yang tidak efektif dan efisien.

Terlepas baik buruknya implementasi langkah dan strategi yang diambil, namun harus digarisbawahi bahwa cepat atau lambat polisi, sebagaimana yang terjadi di banyak negara akan melakukan metamorfosis, tergantung seberapa efektif prilaku yang baik diejahwantakan, dan sejauhmana anggota Polantas menyadari bahwa mempraktikkan prilaku yang menyimpang dari peran dan fungsi Polri hanya akan membawa Polri menjadi musuh masyarakat.