Brigade Mobil (Brimob) sejak pembentukannya, 14 November 1946 merupakan respon dari Polri untuk bersama-sama dengan elemen bangsa lainnya mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda dan sekutunya untuk kembali menjajah Indonesia. Hal ini tercermin dari upaya segenap anggota Brimob dan Polri ketika itu untuk mengintegrasikan diri dan bahu membahu dalam mempertahankan kemerdekaan bersama rakyat dan unsur TNI, disamping peran dan fungsinya dalam penegakan hukum. Apalagi secara eksplisit, Polri juga ikut dalam setiap langkah dan kebijakan dari pemerintah yang menyangkut penjagaan pada eksistensi bangsa dan negara dari rongrongan pihak asing dan upaya pemberontakan dengan dalih menganti ideologi dan dasar negara dengan yang lain, seperti yang tercermin pada Pemberontakan PKI Madiun 1948, yang ditumpas oleh Divisi Siliwangi, TNI, rakyat, serta Polri.

Setelah kemerdekaan penuh direngkuh oleh rakyat dan bangsa Indonesia, Brimob tidak berhenti mengabdikan diri pada Ibu Pertiwi. Berbagai pemberontakan dan gerakan separatisme, yang mengancam keamanan dalam negeri (Kamdagri), dan eksistensi republik ini. Brimob menjadi satuan Polri yang terdepan untuk memadamkan berbagai pemberontakan dan gerakan separatisme bersama TNI. Pada masa Orde Lama ini, ternyata peran dan fungsi Polri tidak terbatas pada upaya penegakan hukum, preventif dan represif saja, tapi juga pada peran dan fungsi yang berkaitan dengan wilayah politik, serta bersama-sama dengan TNI terlibat dalam operasi penumpasan gerakan pemberontakan seperti Pemberontakan Andi Aziz, PRRI/Permesta, APRA, DI/TII, dan lain sebagainya.
Dari berbagai proses perubahan ketatanegaraan dan legal formalnya, hingga terbitnya UU Pokok Kepolisian No. 13/1961 yang mempertegas posisi Polri sebagai salah satu unsur ABRI. Perubahan tersebut mendorong internalisasi nilai militeristik dalam tubuh dan struktur Polri. Apalagi sejak dikeluarkannya Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965 tentang disamakannya pendidikan pada level akademi bagi ABRI dan Polri. Setelah itu dikembalikan ke masing-masing akademinya. Hal ini jelas mengubah perwajahan Polri dari sipil ke militer, dengan berbagai atribut yang dikenakannya. Permasalahan yang kemudian muncul adalah, bahwa Polri merupakan institusi sipil yang harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari sipil dalam operasionalnya.
Namun setelah Polri disatukan dengan TNI dengan nama ABRI, warna militeristik makin kental, bukan hanya terbatas pada satuan Brimob saja, melainkan menjadi bagian dari kultur di Polri. Bahkan hal tersebut makin menguatkan kultur militeristik yang meresap di satuan Brimob. Perubahan ini sangat mempengaruhi kinerja Polri, dan Brimob pada khususnya dalam mengoperasionalkan peran dan fungsinya sebagai alat keamanan negara. Upaya mendorong agar proses demokrasi sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang kondusif hampir tidak terjadi.

Perubahan yang signifikan pada posisi dan peran Polri seiring dengan era reformasi, yang mana ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari institusi dan garis komando TNI pada 1 April 1999. karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.

Dalam persfektif yang lebih umum, Polisi masih dikelompokkan ke dalam militer, sehingga yang disebut orang sipil adalah mereka yang bukan militer dan juga bukan polisi. Polisi masih dikategorikan militer karena sama dengan militer, masih memikul citra ”having force and power”. Maka menjadi polisi sipil adalah mendekonstruksi pekerjaan polisi menjadi suatu kekuatan publik yang sejauh mungkin mengambil jarak dari ”suatu force yang berbasis power”.

Polisi Sipil selain sebagai paradigma juga merupakan tujuan dari reformasi itu sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya perubahan-perubahan yang dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan secara parsial tetapi secara simultan, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menjadi percepatan dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya Polisi Sipil. Beberapa parameter yang menjadi indikator Polisi Sipil, yakni : Profesional dan proposional, demokrasi, menjunjung tinggi HAM, Transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan sikap protagonis. Oleh karenannya perubahan struktural harus diikuti dengan perubahan instrumental dan kultural.

Mengembalikan peran dan posisi Polri sebagai institusi yang terfokus pada keamanan dalam negeri dipertegas dalam UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5. Pada Pasal 2 dijelaskan mengenai fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal 4 ditegaskan tujuan dari Polri, yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pada Pasal 5 ditegaskan kembali peran dari Polri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur polisi sipil.

Turunan dari pasal-pasal tersebut di atas, Brimob menjabarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:
“Tugas Pokok Brimob Polri adalah melaksanakan dan menggerakkan kekuatan Brimob Polri guna menanggulangi gangguan Kamtibmas berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif bersama unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di seluruh wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya”

“Fungsi Brimob Polri adalah sebagai satuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat yang didukung oleh personil terlatih dan memiliki kepemimpinan yang solid, peralatan, perlengkapan dengan teknologi modern”

Jadi sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa Brimob Polri mencoba mempertegas jati dirinya sebagai bagian integral dari Polri sebagai upaya untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu, peningkatan kualitas kinerja kepolisian mutlak harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan, dan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran anggota Polri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai pucuk pimpinan tertinggi organisasi Polri, telah melakukan terobosan untuk menjawab tuntutan reformasi, khususnya dalam reformasi perwujudan kultur poisi sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/1320/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998 mengenai Buku Petunjuk Lapangan tentang Peningkatan Pelayanan Polri dalam Era Reformasi. Brimob Polri pun meresponnya dengan mengeluarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Opersional dan Pembinaan Brimob Polri sebagai tindak lanjut membangun dan mengembangkan satu kultur organisasi yang seorama dengan satuan-satuan lain di lingkungan Polri.

Namun kenyataannya kultur polisi sipil belum bergeser jauh antara sebelum reformasi Polri dan setelah reformasi Polri. bahkan di satuan Brimob, perubahan tersebut belum terasa benar, hal ini dapat dilihat dengan kasat mata, di mana Brimob lebih menampakkan kesan militeristiknya dari pada satuan-satuan lainnya. Untuk itu perlu dicarikan solusinya tentang bagaimana strategi mengoptimalisasikan peran dan fungsi Brimob dalam kultur polisi sipil dalam memelihara keamanan dalam negeri (Kamdagri).

Sebagai bagian dari Polri, Brimob termasuk salah satu satuan khusus yang menjadi andalan Polri dalam berbagai peran dan fungsinya. Dengan jumlah 14 ribu personil (IISS; The Military Balance 2005-2006: 278) dari 280 ribu anggota Polri, Brimob menjelma menjadi satuan yang paling diandalkan Polri khususnya dalam mengamankan daerah-daerah sarat konflik, seperti Poso, Aceh, Ambon, Papua, dan wilayah rawan konflik lainnya. Akan tetapi sebagai salah satu pengemban tugas Polri, Brimob masih cenderung mengedepankan kultur militeristik dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sehingga pencitraan Polri sebagai polisi sipil cenderung terkoreksi. Hal ini menjadi satu kendala bagi Polri secara umum, dan Brimob khususnya dalam menjalankan fungsinya di lapangan. Bahkan terkesan akselerasi Brimob di lapangan cenderung sama dengan yang dilakukan oleh TNI, dalam hal pendekatan dan upaya penegakan hukum yang dibangun.

Masyarakat menaruh harapan besar kepada Brimob Polri untuk dapat mewujudkan dan memelihara Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Apalagi keterampilan yang dimiliki Brimob Polri merupakan kunci bagi terwujudnya harapan masyarakat tersebut. Sebagaimana diketahui selain memiliki kemampuan dasar kepolisian, Brimob Polri juga memiliki keterampilan guna mencegah setiap upaya untuk mengganggu terpeliharanya Kamdagri, adapun kemampuan dan keterampilan anggota Brimob Polri adalah: Kemampuan Pengendalian Huru-hara (PHH), kemampuan Reserse Mobil (Resmob), kemampuan menjinakkan bom (Jibom), dan kemampuan melawan terorisme (Wanteror), serta kemampuan Search and Rescue (SAR).

Sedangkan yang perlu ditegaskan juga adalah Brimob Polri memiliki prinsip-prinsip operasional dalam menjalankan berbagai tugas yang diembannya, adapun prinsipi-prinsip tersebut antara lain: pendekatan sosial budaya, preemtif, preventif, penegakan hukum, optimalisasi, serta optimalisasi kesatuan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian yang harus diimplementasikan dalam berbagai operasi yang dijalankan oleh Brimob Polri. Kemampuan Brimob Polri dalam menjalankan peran dan fungsinya makin ditegaskan dengan berbagai prestasi yang berkaitan dengan ancaman keamanan tingkat tinggi.

Harapan Masyarakat
Harapan masyarakat kepada Brimob Polri cenderung tinggi, hal ini terkait dengan peran dan fungsi Brimob Polri, yang merupakan bagian dari kinerja Polri secara keseluruhan. Pemisahan Polri dengan TNI menjadi satu momentum bagi masyarakat untuk melihat agar Polri, dan Brimob khususnya dapat merealisasikan harapan dan kepercayaan masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri (Kamdagri). Adapun harapan masyarakat tersebut antara lain: Pertama, transformasi Brimob Polri dari combatant police menjadi civilian police dapat berjalan dengan efektif. Aspek kultural merupakan budaya kepolisian yang akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat dengan pujian, perasaan puas, atau dengan celaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku polisi (Blue Print Polri Reformasi Menuju Polri Yang Profesional, 1999: 25). Untuk mewujudkan polisi sipil, maka perlu dibentuk terlebih dahulu hubungan antara polisi dan masyarakat. Dalam rangka membentuk hubungan antara polisi dan masyarakat, maka disyaratkan tiga kondisi yang harus dipenuhi guna membentuk hubungan yang sipil antara polisi dan masyarakat, yaitu: (1) Anggota masyarakat berperilaku sipil dalam hubungannya antara satu sama lain, termasuk dalam interaksinya dengan polisi. (2). Masyarakat menjamin legitimasi kewenangan polisi dan menghormati intervensi legal kepolisian atas urusan setiap orang. (3). Polisi bertanggungjawab terhadap otoritas sipil serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tirani polisi (Farouk Muhammad, ”Merealisasikan Kepolisian Sipil”, Kompas, 4 Februari 2005, halaman 48).

Kedua, Brimob Polri dapat menjamin terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri. Terjaminnya rasa aman masyarakat menjadi parameter dari harapan dan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Berbagai ancaman Kamtibmas berkadar tinggi seperti terorisme, ancaman bom, kejahatan terorganisir, bahan kimia, biologi, radioaktif, kerusuhan massa, hingga separatisme. Apabila Kamdagri terjamin dari berbagai ancaman Kamtibmas tersebut di atas, maka Kamdagri menjadi kondusif, serta rasa aman masyarakat akan terjamin.

Ketiga, Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Brimob Polri diharapkan menggunakan pendekatan sosial budaya masyarakat. Mengedepankan pendekatan sosial budaya masyarakat harus menjadi pondasi bagi seluruh anggota Brimob Polri dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan pendekatan sosial budaya masyarakat akan membangkitkan dan melipatgandakan kekuatan dalam tugas deteksi dan preventif. Hal ini terkait dengan implementasi Perpolisian Masyarakat, sebagai pintu masuk bagi Brimob Polri untuk lebih mengenal sosial budaya masyarakat.

Keempat, Brimob Polri harus menanggalkan cara-cara militeristik dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polri, Brimob harus mampu mengimplimentasikan esensi polisi sipil dalam menjalankan peran dan fungsinya. Setidaknya hal tersebut dibuktikan dengan pola pendekatan yang tidak harus dengan kekerasan, tapi lebih persuasif dan menjunjung tinggi HAM.

Dan kelima, Brimob Polri harus mengedepankan penegakan hukum dan menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu indikator dari polisi sipil adalah persoalan penegakan hukum dan penghargaan terhadap HAM harus menjadi bagian yang serius diperhatikan oleh Brimob Polri. hal ini terkait dengan upaya untuk memberikan warna sipil dalam performa Brimob Polri yang terkesan dan cenderung militeristik. Hal ini juga untuk mendukung pencitraan Polri.

Belum optimalnya peran dan fungsi Brimob Polri dalam memelihara Kamdagri guna mewujudkan harapan dan kepercayaan masyarakat disebabkan karena berbagai permasalahan yang membelenggu dan membatasi ruang gerak Brimob Polri. Berbagai persoalan, sebagaimana yang diurai di awal menegaskan bagaimana sulitnya Brimob Polri untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya apabila akar permasalahan yang menjadi penghalang Brimob Polri untuk berperan dan berfungsi secara optimal. Akar permasalahan tersebut antara lain terletak pada permasalahan struktural, instrumental, dan kultural Meski Motto Brimob Polri telah berubah dari ”Sekali Melangkah Pantang Menyerah, Sekali Tampil Harus Berhasil” menjadi ”Jiwa Ragaku untuk Kemanusiaan” belum memberikan satu perubahan secara signifikan, dari Brimob Polri yang militeristik menjadi Brimob Polri dengan perwajahan polisi sipil. adapun permasalahan struktural terletak pada kelembagaan dan perangkat yang ada di dalamnya, seperti organisasi, susunan, dan kedudukan, adapun uraiannya sebagai berikut:

Pertama, Kelembagaan Brimob Polri. Sebagai kesatuan khusus yang berada di lingkungan Polri, Brimob harus dapat membuktikan dan berupaya untuk mendukung segala kebijakan yang diputuskan oleh pimpinan Polri. Brimob sebagai institusi harus dapat memberikan satu penegasan bahwa sebagai kesatuan khusus, pendekatan dan penataan kelembagaannya juga harus bersifat khusus. Hanya saja pola pendekatan dan penataan kelembagaan tersebut harus tetap memperhatikan hakikat dari pencitraan Polri sebagai institusi sipil yang menjalankan fungsi kepolisian. Artinya, penataan kelembagaan dari Brimob Polri harus mengacu pada hal tersebut. Kelembagaan Brimob Polri harus terintegral dalam keluarga besar Polri, meski menjalankan fungsi yang lebih spesifik, dan khusus.

Kedua, Organisasi Brimob Polri. Meski dibidani kelahirannya dan dibesarkan oleh TNI, Brimob Polri harus memahami hakikat keorganisasiannya. Dalam pengertian bahwa organisasi Brimob Polri hingga saat ini masih mengacu pada sistem komando operasional yang kaku, sebagaimana yang diterapkan dalam organisasi kemiliteran. Harus diakui bahwa hal tersebut akan sangat mempengaruhi pola kinerja di lapangan.

Ketiga, Susunan dan Kedudukan Brimob Polri. Meski saat ini sudah tepat, namun dalam persfektif manajemen organisasi modern masih kurang ideal. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa susunan dan kedudukan dari Brimob Polri harus memperhatikan: Hemat Struktur tapi kaya fungsi.

Sementara permasalahan instrumental terletak pada berbagai perangkat yang mencakup: kewenangan, landasan operasional, kompetensi, kemampuan fungsi, dan sarana-prasarana. Sejauh ini berbagai permasalahan tersebut merupakan tali-temali yang membuat problematika instrumental tersebut, antara lain: Pertama, kewenangan Brimob Polri yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan gangguan Kambtimas dan Kamdagri tingkat tinggi sangat luas. Akan tetapi, problematika yang dihadapi terletak pada kewenangan operasional yang secara tegas tentang peran dan fungsi Brimob dalam berbagai kondisi.

Kedua landasan operasional, aspek instrumen bagi operasional Brimob Polri harus tegas dan lugas. Dalam hal ini perlu diatur secara detail bagaimana landasan operasional dapat secara sinergis dengan kewenangan yang lain. Sehingga diharapkan akan terdapat satu irama yang sama antara kewenangan operasional Brimob Polri dengan landasan legal bagi operasional Brimob itu sendiri.

Ketiga, kompetensi. Anggota Brimob Polri yang memiliki kompetensi yang tinggi menjadi dambaan semua pihak. Kompetensi atau kemampuan dari anggota Brimob harus dapat mengedepankan berbagai keahlian khusus yang menjadi spesialisasi dari Brimob Polri.

Keempat, kemampuan fungsi. Sebagai kesatuan pamungkas Polri yang memiliki kemampuan spesifik penanggulangan Keamanan Dalam Negeri yang berkadar tinggi dan penyelamatan masyarakat perlu didukung oleh personal terlatih, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang solid, peralatan, dan perlengkapan dengan teknologi modern.

Kelima, Sarana dan Prasarana. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang kinerja dan kemampuan fungsi yang mumpuni. Hal ini perlu ditegaskan, tanpa sarana dan prasarana yang baik, mustahil Brimob Polri dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Permasalahan kultural. Muara dari permasalahan struktural dan instrumental adalah permasalahan kultural. Permasalahan kultural ini secara garis besar terkait dengan internalisasi kultur polisi sipil dalam implementasi operasionalnya. Pencitraan Brimob Polri yang baik terletak pada sejauhmana permasalahan tersebut dapat diminimalisir, dalam pengertian lebih mengedepankan pada sejauhmana internalisasi nilai-nilai polisi sipil dapat diterapkan di Brimob Polri.

Akan tetapi, harus pula diakui bahwa dengan berbagai keterbatasan anggaran dan prasarana, Brimob Polri telah memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi penegakan hukum dan terselenggaranya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Keberhasilan menangkap buronan yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) di Poso bersama Densus 88 merupakan torehan emas bagi eksistensi kesatuan tersebut, meski keluhan dan kecaman yang datang dari masyarakat karena pola pendekatan yang kurang simpatik,sehingga mengakibatkan terjadinya bentrok dengan masyarakat. Kondisi tersebut tentu saja tidak menyurutkan langkah Brimob Polri dalam meneruskan kiprahnya sebagai kesatuan khusus yang dimiliki Polri untuk terus mengupayakan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang kondusif.