Setelah lebih dari tiga puluh tahun, Intelijen Polri mengalami masa kegelapan, momentum pemisahan Polri dari TNI menjadi titik pijak untuk menata kembali lembaga intelijen keamanan tersebut. Harapan agar Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri memiliki tugas dan fungsinya layaknya Special Branch di Inggris ataupun Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), yang menjadi cikal bakal intelijen Polri masih kuat mengakar. PAM memiliki tugas pokok yang meluas dan melebar, tidak fokus hanya pada intelijen kriminalitas, ataupun intelijen dengan keamanan dengan ‘k’ kecil. Baintelkam Polri yang (sementara) diatur integral dalam Keputusan Presiden (Perpres) No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara RI Pasal 21 memang masih membuka ruang bagi kemungkinan tugas pokok yang meluas dan melebar. Akan tetapi, sejalan dengan penataan organisasi Polri agar sinergis dengan prinsip dan nilai demokrasi serta HAM, maka Baintelkam Polri secara bertahap menjadi intelijen yang membantu tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, Tentang Polri.

Meski diakui bahwa gejolak dan berkeinginan untuk mengembang tugas pokok yang melebar dan meluas, sebagaimana yang dulu dilakukan semasa menjadi salah satu matra ABRI masih ada. kasus menginteli anggota parlemen yang tengah menyelidiki kasus impor beras dari Vietnam menjadi satu dari indikator bahwa Baintelkam Polri hendak di bawa kepada kekaburan paradigma tugas pokok Polri yang lama. Persinggungan kerja antara Baintelkam Polri dengan Badan Intelijen Negara (BIN), yang mengemban keamanan dengan ’K” besar sangat kentara, dan berulang kali terjadi. Hal inilah sesungguhnya efektifitas Baintelkam Polri menjadi tanda tanya besar, apakah masih menginginkan tugas dan pokok yang meluas dan melebar, dimana semua sendi kehidupan di masyarakat menjadi tanggung jawabnya, ataukah sebatas pada intelijen kriminal, yang hanya sebatas pada pelaksana fungsi utama keintelijenan Polri?

Problematika yang menyertai penataan Baintelkam Polri dari intel yang berwatak ’intel melayu’ menjadi intel yang membatasi tugas pokok yang telah digariskan, dan berupaya menghindari over lap pekerjaan dengan komunitas intelijen lainnya adalah ciri khas dari intelijen keamanan yang memahami keberadaannya dalam negara demokratik. Namun demikian harus dipahami bahwa langkah-langkah untuk mengubah perwatakan dari intelijen dengan tugas pokok meluas dan melebar menjadi intelijen yang secara profesional mengerjakan tugasnya bukan perkara mudah.

Ada empat permasalahan yang dihadapi oleh Baintelkam Polri untuk dapat sinergis dalam kerangka negara demokratik. Pertama, belum adanya perundang-undangan yang mengatur tugas pokok komunitas intelijen. Hal ini terkait dengan eksistensi Baintelkam Polri yang memiliki persinggungan kerja dengan BIN ataupun intelijen teritorial Kodam. Persinggungan ini pada akhirnya memaksa masing-masing lembaga untuk memperluas dan memperlebar jangkauan tugas pokoknya.

Kedua, posisi Polri yang masih belum ajeg dan ideal dalam kelembagaan negara membawa konsekuensi pada pelaksanaan Baintelkam Polri di lapangan. Rentannya Polri menjadi alat kekuasaan membuat Baintelkam Polri cenderung pasif untuk berbagai kasus yang melibatkan pejabat yang dekat dengan kekuasaan.

Ketiga, inferioritas yang berkembang di internal Baintelkam Polri. Setelah lebih dari 30 tahun tersubordinasi intelijen militer dan BIN, ada kegagapan dan kesungkanan untuk mengembangkan eksistensi dan persinggungan dengan kedua lembaga tersebut. Bahkan kecenderungan untuk menghindari koordinasi akan sangat terasa di lapangan.

Keempat, budaya internal yang masih dihinggapi oleh paradigmatika keintelan di masa lalu membuat Baintelkam Polri membangun kembali budaya kebanggaan dan perwajahan sipil yang membutuhkan waktu yang tidak pendek. Bahkan karakteristik tersebut masih diturunkan ke dalam operasional Baintelkam Polri sehari-hari. Sehingga di lapangan, akan sulit membedakan pola yang dibangun dengan intelijen teritorial Kodam atau bahkan BIN sendiri.

Dari empat permasalahan tersebut harus dijawab dengan komitmen Baintelkam khususnya dan Polri pada umumnya agar sinergis dengan tujuan pemerintahan sipil demokratik. Ada empat langkah yang harus dilakukan oleh Baintelkam dan Mabes Polri agar, intelijen keamanan Polri menjadi bagian dari integral penataan komunitas intelijen dalam persfektif demokratik. Pertama, Mabes Polri harus mendukung upaya penataan koordinasi yang termakhtub dalam perundang-undangan yang mengikat seluruh komunitas intelijen yang tengah (akan) di bahas di parlemen. Keuntungan bagi Polri, dan Baintelkam khususnya adalah makin terang benderangnya batasan kerja dan koordinasi antar lembaga.

Kedua, secara bertahap, Mabes Polri harus membangun wacana untuk membangun kelembagaan sendiri, apakah dalam bentuk departemen baru, atau kemudian di bawah salah satu departemen terkait. Apabila Polri ngotot bertahan dengan posisinya sekarang, cepat atau lambat, Polri akan terseret dan terinternalisasi oleh konflik yang berkembang antara eksekutif dengan lawan politiknya.

Ketiga, membangun budaya sipil di lingkungan Baintelkam Polri. Harus disadari bahwa Polri sekarang merupakan lembaga sipil. hal ini berarti harus memahami benar dinamika dan budaya yang berkembang, dengan tetap menjunjung tinggi HAM, dan mengimplementasikan nilai dan prinsip demokrasi.

Keempat, mengembangkan paradigma baru di Baintelkam Polri dengan mengedepankan profesionalisme tugas dan pokok, serta membangun pemahaman yang komprehensif perihal budaya sipil yang setara, antar komunitas intelijen lainnya. Di samping itu, pola operasional Baintelkam Polri harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip sipil yang mengembangkan penghargaan terhadap sesama, mengedepankan HAM, serta menegakkan demokrasi.

Sehingga apabila keempat langkah tersebut dilakukan, efektifitas Baintelkam Polri, sebagai pengemban tugas keintelijenan Polri akan makin efektif, efisien, serta selalu dalam koridor nilai dan prinsip demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM.

About these ads