Sudah hampir lima tahun terakhir di jalan raya kita akan menjumpai anggota Dinas Perhubungan dan anggota polisi lalulintas (Polantas) bahu membahu mengatur lalulintas dengan sigap. Keduanya nampak kompak dalam mengatur kendaraan yang volumenya makin banyak. Di tengah-tengah upaya mengatur lalulintas tersebut, sesekali bercengkarama dan saling menebar senyum. Sesungguhnya pemandangan tersebut telah berlangsung lama, yakni sejak pemberlakukan UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hanya saja ketika itu belum secara terbuka dan bentuk koordinasinya masih sebatas pada operasional dan pengaturan jalan raya. Namun kondisi tersebut berubah dalam lima tahun terakhir,saat Departemen Perhubungan melalui Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang dimaksudkan mengganti UU No.14/1992 yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi perlalulintasan dan angkutan jalan saat ini. Inti dari RUU tersebut adalah adanya porsi bagi Departemen Perhubungan, khususnya Direktorat Perhubungan Darat, serta Dinas Perhubungan di lapangan untuk berbagi kewenangan dengan Polri terkait dengan pengaturan lalulintas dan angkutan jalan.

Sebagaimana diketahui, selama ini kewenangan Dinas Perhubungan hanya terbatas pada keseimbangan pengangkutan barang oleh kendaraan dengan diukur di Jembatan Timbang. Proposonalitas antara barang yang diangkut dengan kendaraan yang diangkut menjadi batasan dan kewenanganDinasPerhubungan. Untuk beberapa kasus, Dishub juga melakukan tilang atas kendaraan angkutan barang yang tidak proposonal dalam mengangkut barang-barang tersebut. di samping itu,salah satu kewenangan dari Dishub juga adalah saat uji kelayakan jalan sebuah kendaraan bermotor. Diluar hal tersebut diatas,Dishub hanya menjadi pelengkap dari proses pengaturan lalulintas dan angkutan jalan oleh Polri.

Keinginan agar porsi kewenangan dari Dishub diperluas tersebut termakhtub dalam rancangan tersebut. Dishub berharap ada kesetaraan kewenangan antara Polri dalam hal ini Polantas dengan petugas Dishub di lapangan. Dengan kata lain kewenangan menilang dan menyetop kendaraan karena kelaikan jalan dan kelengkapan surat kendaraan juga dapat dilakukan oleh Dishub. Apalagi proses pembuatan SIM dan STNK, serta pengujian keaslian nomor mesin kendaraan dianggap sebagai salah satu pemasukan yang menggiurkan bagi Dishub, baik secara organisasi maupun secara perseorangan. Sementara porsi Dishub hanya terbatas uji laik jalan kendaraan yang secara materi tidak terlalu besar.

Pangkal permasalahan ini terus bergulir, tapi tidak sekedar pada upaya legal formal saja, yakni dengan menggolkan RUU tersebut agar dibahas di DPR, melainkan juga Departemen Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Darat mulai menerjunkan motor dan mobil patroli yang juga melakukan pengaturan lalu lintas jalan secara intensif berdampingan dengan petugas Polantas di lapangan. Kondisi ini bila dilihat dari kaca mata masyarakat, sesungguhnya sebuah persandingan yang ideal dalam mengatur lalulintas jalan raya, namun bila dilihat dari kaca mata kelembagaan, maka sesungguhnya telah terjadi persaingan yang kurang sehat dan penumpukan beban SDM yang tidak efektif. Dan ujung-ujungnya tentu saja menjadi permasalahan dikemudian hari, salah satu yang telah muncul adalah kebingungan para pengguna jalan terkait dengan peraturan dan pemanfaatan jalanraya, yang simpang siur.

Kendala Atau Koordinasi?

Sebagian besar anggota Polri akan menegaskan bahwa pembagian kewenangan yang diminta oleh Dishub harus dianggap sebagai kendala dan ancaman bagi eksistensi kewenangan kepolisian terkait dengan lalulintas dan angkutan jalan. Namun hal yang menjadi penting lagi adalah bahwa penolakan Polri harus dipayungi oleh alasan yang logis dan sistematis. Sehingga, masyarakat sebagai stakeholder tidak melihat Polri dan Polantas seperti kebakaran jenggot atas permintaan Dephub melalui usulan RUU tersebut. ada beberapa hal subtantif yang harus menjadi koridor apabila dikemudian hari RUU tersebut dibahas dan dituntaskan menjadi produk undang-undang menggantikan UU No. 14/1992, yakni: Pertama, pembahasan RUU tersebut harus dipahami sebagai bagian dari penyempurnaan UU No. 14/1992, sehingga isi dari RUU tersebut harus mencerminkan penyempurnaan tersebut. Dalam Pengertian bahwa esensi dari organisasi didalamnya tidak bergeser dari pemberlakuan undang-undang yang lama.

Kedua, pembahasan RUU tersebut juga harus mencerminkan upaya membangun koordinasi yang bersifat dua arah. Dengan penekanan bahwa Polri dan Departemen Perhubungan berada dalam posisi yang sama, dengan kewenangan yang telah melekat sejak pertama kali kedua institusi tersebut berada. Ini artinya, yang perlu ditekankan adalah RUU tersebut tidak akan membahas kewenangan masing-masing institusi yang telah melekat pada lembaga tersebut, hanya terbatas koordinasi yang efektif agar lebih berjalan dengan baik.

Ketiga, pembahasan RUU LaluLintas dan Angkutan Jalan harus dimaknai sebagai produk bersama antara Polri dan Dephub, bukan merupakan inisiatif salah satu pihak. Ini mensyiratkan bahwa keberadaan RUU tersebut dengan sendirinya gugur karena diajukan ke DPR tanpa terlebih dahulu dibahas oleh kedua institusi tersebut. sehingga, pun ingin membuat undang-undang baru terkait dengan upaya mengganti UU No. 14/1992, maka titik awalnya harus disepakati oleh kedua lembaga negara tersebut.

Dari tiga koridor tersebut diatas, setidaknya Polri dalam hal ini Polantas harus melakukan empat hal, yaitu: Pertama, secara kelembagaan Polri harus pula melakukan kajian yang mendalam terkait dengan kesimpulan dan asumsi dari Dephub terkait dengan perlunya merevisi atau mengganti UU No. 14/1992 yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Jikapun secara empirik terbukti benar, maka Polri secara kelembagaan harus pula menyiapkan alternative RUU dengan batasan koridor tersebut di atas.

Kedua, Kapolri dan Ditlantas Mabes Polri harus memiliki desk khusus terkait dengan langkah-langkah yang diambil Dephub dengan menerjunkan anggotanya di lapangan. Desk khusus tersebut difungsikan sebagai tim yang memonitor opini masyarakat terkait kinerja Polantas dilapangan,dan keberadaan tim Dishub terkait pengaturan lalulintas. Hal ini penting mengingat factor krusial dari tim ini adalah bagaimana mengembangkan dan menjaga agar kinerja Polantas tidak tergeser oleh keberadaan satuan lapangan dariDishub. Dan konsekuensinya adalah pimpinan Polri harus tegas memberantas pungli terkait tilang dan pelanggaran.

Ketiga, Polri dan Polantas harus membangun pencitraan yang baik di masyarakat. Hal ini secara institusi dan personil Polri dan Polantas akan mampu menarik simpati masyarakat terkait dengan keberadaan Polantas sebagai institusi penegak hukum di jalan raya. Harus diakui bahwa citra Polantas belum membaik dalam sepuluh tahun terakhir,dan momentum ini dapat dimanfaatkan oleh Polri dan Polantas dalam mengembangkan institusi Polri yang professional.

Keempat, Polri dan Polantas harus mampu menjadi institusi yang layak dalam bidangnya, dalam hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Polantas yang menjadi ujung tombak pencitraan Polri. Hal ini dibuktikan dengan mewujudkan Polantas yang mampu melakukan koordinasi terbatas dengan patrol motor dan mobil Dishub,terkait dengan tugas dan wewenang masing-masing institusi.

Dari empat hal ini diharapkan kedepan, Polri dan Polantas mampu membuktikan bahwa keberadaan Polantas sebagai representasi dari Polri dalam tugas dan fungsi pengaturan dan penegakan hukum di jalan raya merupakan bagian integral dari penegakan hukum dalam mewujudkan Keamanan DalamNegeri (Kamdagri), sebagaimana UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri tegaskan.