Babak baru perseturuan antara KPK versus Polri telah mengarah pada konflik internal Polri. Istilah Cicak Versus Buaya menjadi boomerang bagi Komisaris Jenderal Polisi Sisno Duadji (SD) yang membuatnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pencopotan ini mengundang ketidakpuasan SD atas perlakuan internal Polri terhadap dirinya. Apalagi pergantian tersebut diumumkan ke publik, dan publik menganggap bahwa SD telah ‘divonis’ bersalah oleh Kapolri dengan pencopotan jabatannya itu terkait dengan konflik yang mengemuka dengan KPK. Yang agak menarik dari eskalasi konflik tersebut adalah langkah-langkah yang diambil oleh SD untuk ‘melawan’ internal Polri dengan menjadi saksi yang meringankan bagi Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang terjerat kasus pembunuhan berencana Nasrudin tanpa ijin dari Kapolri, serta melakukan langkah hukum atas pernyataan Pengamat Kepolisian Dr. Bambang Widodo Umar tentang kelayakan dirinya menjabat Wakapolri, yang notabene adalah purnawirawan Polri dan pengajar di PTIK. Langkah-langkah tersebut pula yang membuat SD mendapat terror dan ancaman pembunuhan via SMS, yang pada akhirnya memperkuat bahwa konflik tersebut telah mengarah kepada internal Polri. Sebab, secara kelembagaan, perwira bintang tiga harusnya bebas dari ancaman dan terror terhadap dirinya, dan dilindungi oleh Mabes Polri, karena sebermasalahnya SD, dia adalah aset SDM Polri yang harus tetap dilindungi.

Konflik di internal Polri sesungguhnya bukan sekali ini, hanya saja memang terdapat variasi konflik yang membuat dinamika internal Polri menjadi begitu mengharu-biru dan kadang terbelah oleh konflik tersebut. Setidaknya ada dua sumber konflik di Polri sepanjang institusi tersebut berdiri, yakni: Bersumber dari internal dan eksternal. Konflik internal yang berasal dari internal adalah: Konflik antara polisi didikan Jepang dengan didikan Belanda di awal-awal kemerdekaan, konflik antara polisi yang pro unitaris dengan yang pro federal pada masa transisi dari Negara RIS kembali kepada NKRI tahun 1949, Konflik antara Kapolri, R.S. Soekanto dengan Tim 10, yang menyebabkan pergantian Soekanto dari jabatan Kapolri pada tahun 1959.

Sedangkan konflik internal yang bersumber dari permasalahan eksternal adalah; seputar pergantian Kapolri Soetjipto Danoekoesoemo kepada Soetjipto Joedodihardjo karena campur tangan PKI yangmenyusupkan simpatisannya,yakni: Soetarto yang juga Wakil Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) untuk menggoyang kepimpinan Soetjipto Danoe karena tidak pro kebijakan PKI pada medio 1965, seputar pergantian Kapolri S. Bimantoro oleh Wakapolri Chaerudin Ismail oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada awal tahun 2000, yang menyebabkan Presiden Wahid diturunkan dari kursi presidennya.

Sementara akar permasalahan dari konflik tersebut setidaknya bersumber pada tiga hal yakni: Pertama, akses kekuasaan, yang merupakan kompetisi lumrah antar anggota Polri untuk menjadi pimpinan Polri pada berbagai level. Kedua, Kompetisi antar angkatan dan sumber kepolisian, selain karena keinginan untuk dapat mengkases kekuasaan, sifat koligial juga dipraktikkan dengan membangun sentiment angkatan di Akpol. Pertarungan antar angkatan Akpol ini juga membangun kompetisi yang kurang baik, karena terkadang cenderung menghalalkan segala cara untuk dapat mengakses kekuasaan. Selain itu kompetisi juga terjadi antara perwira lulusan Akpol dengan non-Akpol seperti dari Secapa dan Pendidikan Perwira Sumber Sarjana (PDSS) di level Kesatuan Operasional Dasar (KOD) seperti Polres, Polresta, dan Poltabes hingga level ujung tombak Polri di Polsek. Dan ketiga, akses bersifat materi. Meski tujuan untuk kekuasaan dengan menjadi pimpinan di berbagai level akan berimplikasi pada kemudahan dalam mengakses materi. Namun ada juga posisi yang juga menjadi sumber keuangan non-formal yang diperebutkan seperti pada Reskrim dan Lantas.

Dalam konteks konflik internal Polri saat ini, maka secara logis dapat dikatakan bahwa konflik tersebut bersumber pada permasalahan internal dan persaingan antar angkatan untuk dapat mengakses menjadi orang nomor satu di Polri; Tri Brata 1 (TB 1). Bahkan kemudian ada pemicu konflik semisal pernyataan SD terkait keberadaan KPK, sebagai Cicak versus Buaya adalah bagian dari rangkaian konflik yang mengarah pada upaya untuk mengakses TB 1. Apalagi hal ini diperkuat dengan pernyataan Kapolri agar Akpol 1975 hingga 1977 harus legowo untuk memberikan kesempatan pada kader yang lebih muda, membuat persaingan antar angkatan makin menguat. SD yang dianggap sebagai figure potensial dari Akpol 1977 untuk TB 1 kemudian terjerumus dalam Kasus Bank Century dan konflik KPK versus Polri. Dan setelah Kasus Bank Century diambil alih oleh Pansus di DPR, dan konflik KPK versus Polri meredup, maka konflik internal di Polri makin kentara dan menguat.

Penyelesaian Konflik dan Faktor Susno

Dalam konteks ini bahkan SD terkesan sendiri dalam menghadapi konflik di dalam tubuh Polri. Bandingkan dengan ketika Tim 10 yang berkonflik dengan Kapolri Pertama, Soekanto, atau semisal Chaeruddin Ismail yang berkonflik dengan Kapolri S. Bimantoro yang didukung oleh perwira menengah, atau bahkan Soetarto, yang berhasil menurunkan Kapolri Soetjipto Danoekoesoemo, yang didukung oleh puluhan perwira menengah dan perwira tinggi. Kondisi ini secara teoretik mencerminkan sikap hati-hati dan menunggu momentum. Apalagi secara realitas, figure SD dianggap tidak bersih, karena terlibat konflik kepentingan dalam kasus Bank Century dan konflik dengan KPK. Sehingga tidak mengherankan kemudian SD melakukan langkah-langkah taktis sebagaimana uraian diatas yang secara hierarkis kelembagaan kurang lazim dilakukan oleh perwira bintang tiga.

Mengacu pada berbagai penyelesaian konflik yang terjadi di tubuh Polri, semestinya harus saling menguntungkan antara SD dengan pimpinan Polri sendiri. Hal ini untuk menegaskan bahwa penyelesaian yang bersifat solutif tersebut harus dianggap sebagai menjaga dinamika internal Polri agar tetap kondusif. Berkaca pada kasus Kapolri kembar di era Gus Dur, dimana Kapolri definitif S. Bimantoro merangkul Chaerudin Ismail kembali diterima Polri, maka seyogyanya inisiatif tersebut harus berasal dari dua pihak, SD maupun pimpinan Polri. Meski secara kalkulasi politik, SD harus lebih berinisiatif, karena sesungguhnya pilihan ada pada SD, setidaknya SD memiliki tiga pilihan; melanjutkan langkah-langkah sepihaknya, dengan konsekuensi konflik makin menguat dan merugikan internal Polri sendiri; membangun posisi tawar ke pimpinan Polri, dengan mendapatkan jabatan di luar Polri, mengingat posisi jabatan untuk bintang tiga diinternal Polri terbatas; atau memilih pensiun dini, ini berarti SD secara pribadi memilih untuk keluar dari konflik, sebagaimana yang dilakukan oleh mantan Kapolda Jatim, Herman S. Sumawiredja yang memilih mundur ketika Kapolri mengintervensi langkah-langkah hukumnya terhadap pelanggaran Pilkada Jatim.

Akan tetapi, jika pimpin Polri beritikad baik, maka sesungguhnya pilihan SD dapat mengerucut pada penyelesaian solutif, di mana SD dirangkul lagi dan dipulihkan nama baiknya sebagaimana S. Bimantoro melakukannya pada Chaeruddin Ismail. Tentu saja dengan tidak menaruhnya pada jabatan internal Polri yang sangat terbatas dan panjang antriannya. Posisi untuk perwira bintang tiga selain Wakapolri dan Kabareskrim, juga Kababinkam, Irwasum, dan Kalakhar BNN. Sehingga dengan posisi SD yang masih beberapa tahun lagi usia pensiun, ada baiknya dikaryakan pada posisi yang memungkinkan terjadinya integrative yang efektif di internal Polri seperti posisi Dirjen Imigrasi, dimana kader terbaik Polri, Basyir Barmawi relative sukses mengomandani lembaga tersebut. Salah satunya adalah meminimalisir konflik yang ada, sehingga mampu mewujudkan Polri yang professional dan mandiri dengan tetap memperhatikan dinamika internal yang terjadi. Sebab, bagaimanapun, SD tetap menjadi factor kunci dalam menyelesaikan kasus ini.