Di usianya yang ke-64 tahun, Polri masih berkutat dengan masalah pencitraan dan penilaian publik yang kurang baik. Padahal tahun 2010 ini adalah tahun terakhir dari tahap pertama Grand Strategi Polri, yakni Membangun Kepercayaan. Masih belum baiknya kepercayaan publik terhadap Polri tidak berdiri sendiri, melainkan ada kontribusi yang besar dari internal Polri. Situasi ini memang disikapi oleh Polri dengan adanya berbagai program yang berkaitan dengan upaya membangun pencitraan yang baik di mata masyarakat.

Berbagai program mulai dari Perpolisian Masyarakat (Polmas), pelayanan SIM dan STNK yang cepat dan nyaman hingga penyelesaian kasus yang lebih singkat dan tanpa pungli dibuat oleh Polri. Nyatanya pencitraan Polri belum beranjak baik, bahkan di tengah opini negatif publik, Kapolri mengeluarkan empat program unggulan (Quick Win) Polri. Program Quick Win ini meramu semua permasalahan yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang berkembang di masyarakat, mulai dari meminimalisir pungli di jalanan, pembuatan dokumen kendaraan, penyidikan, dan rekrutmen yang terbuka. Namun harus diakui bahwa program Quick Win secara institusi belum mampu memberikan efek yang positif bagi Polri. Bahkan cenderung program yang dikembangkan tersebut hanya bersifat sloganistis, nyatanya praktik pungli dan penyimpangan berkaitan dengan pelayanan Polri masih berlangsung hingga saat ini. Meski harus diakui bahwa ada berbagai perbaikan dalam pelayanan, namun tidak terlalu signifikan bagi perbaikan citra Polri di masyarakat.

Ada asumsi yang salah di pimpinan Polri berkaitan dengan masih belum baiknya pencitraan Polri di mata publik. Pimpinan Polri berpikir bahwa masalah pencitraan akan selesai dengan meluncurkan berbagai program yang terkait dengan pelayanan publik tanpa ada pengawasan yang efektif. Mengharapkan pengawasan yang melekat pada pimpinan di masing-masing tingkat kepolisian adalah sebagai langkah yang tidak tepat. Setidaknya bila dihubungkan dengan masih maraknya penyimpangan dan praktik yang melanggar norma-norma hukum dan kepatutatan di berbagai struktur mulai tingkat Satuan Induk Penuh (SIP) yakni Polda maupun Kesatuan Operasional Dasar (KOD) yakni Polres, dan ujung tombak operasional Polri, Polsek.

Sloganisme dan Pencitraan

Keberadaan berbagai program yang digulirkan oleh pimpinan Polri untuk mendongkrak citra baik Polri di masyarakat harus dimaknai sebagai niat baik Polri. Ada keinginan untuk melakukan perbaikan dan perubahan, meski tak dapat ditampikkan bahwa keberadaan program tersebut belum mampu memosisikan citra baik Polri di mata publik. Berbagai program tersebut pada dasarnya baik, hanya saja implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Situasi ini pada akhirnya memosisikan Polri masih bercitra kurang baik di mata publik.

Keberadaan berbagai program tersebut membutuhkan prasyarat-prasyarat yang akan memuluskan jalan bagi berjalannya program-program tersebut agar tidak hanya sebatas sloganisme dan tidak menyelesaikan permasalahan. Adapun prasyarat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, program-program tersebut harus merupakan hasil dari kajian-kajian yang mendalam di internal Polri. Hal tersebut dimungkinkan agar program tersebut dapat terukur dalam program, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yang efektif. Telah menjadi rahasia umum bahwa program-program yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi yang bersifat elitis dan tidak membumi. Sehingga, pada pelaksanaan dan pengawasannya tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kedua, program-program yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri harus benar-benar memperhatikan dinamika masyarakat dan tersosialisasi dengan baik kepada pimpinan Polda, Polres, dan Polsek. Selain masalah pelayanan Polri yang terkait dengan pembuatan dokumen kendaraan, juga masalah penanganan kasus harus menjadi catatan penting bagi pimpinan Polri. Anggaran penanganan kasus yang terbatas dari anggaran APBN yang berkisar antara 4 juta hingga 12 juta perkasus membuka ruang bagi terjadinya jual beli kasus. Hal tersebut memosisikan pimpinan kepolisian setempat untuk melanggar berbagai aturan guna memenuhi anggaran operasional penanganan kasus. Situasi ini tentu saja membuat para pimpinan di Polda, Polres, maupun Polsek pada akhirnya terperangkap pada transaksi haram dan tidak sepatutnya, baik dengan kepala daerah, masyarakat dengan agenda tersembunyi, maupun pengusaha hitam.

Ketiga, dikeluarkannya program dan kebijakan yang terkait dengan hal tersebut harus benar-benar ditopang oleh sosialisasi dan pemenuhan fasilitas pendukung. Sebab tanpa hal tersebut, program-program yang ada hanya akan menjadi lahan baru bagi maraknya penyimpangan yang akan membenamkan pencitraan Polri di mata masyarakat. Sekedar ilustrasi misalnya, Mabes Polri telah memiliki Assesment Center di luar Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Kapolri berkaitan dengan pengisian posisi di lingkungan Polri. Akan tetapi, keberadaan Assesment Center tersebut disinyalir hanya akan menambah daftar panjang maraknya pungli dan jual beli jabatan di internal Polri, karena belum jelasnya mekanisme.

Keempat, terlepas dari perdebatan belum adanya mekanisme pengawasan dan kendali terkait dengan operasional Polri di tingkat Polda, Polres, dan Polsek, maka dibutuhkan semacam penegasan yang tidak dapat ditunda lagi. Pilihannya hanya ada dua: merevitalisasi keberadaan Kompolnas dan mengupayakan pembentukannya hingga tingkat daerah, atau meminta DPRD setempat menjalankan fungsi pengawasannya. Bagi Polri yang merupakan kepolisian nasional, akan lebih mudah mengusulkan penguatan peran dan fungsi Kompolnas hingga ke daerah daripada meminta DPRD setempat melakukan pengawasannya.
Dari empat prasyarat tersebut, akan ada korelasi antara program yang dibuat dengan peningkatan pencitraan Polri di mata masyarakat. Sebab, ada komprehesifitas antara program yang dibuat, kesiapan anggota Polri dalam implementasinya, dengan tingkat kepuasan publik. Tanpa prasyarat-prasyarat tersebut di atas, maka setiap program yang digulirkan oleh Polri akan direspon negatif oleh masyarakat. Dan ujung-ujungnya program-program tersebut hanya bersifat sloganisme dan tidak benar-benar memberikan kontribusi terhadap perbaikan pencitraan Polri. Dirgahayu Polri ke-64!!!

Advertisement