Kedua, apakah aksi bom bunuh diri di mesjid Mapolresta Cirebon tersebut sebagai bagian dari desain untuk membangun opini bahwa Polri sebagai institusi tidak lagi layak mengemban amanah pemberantasan terorisme di Indonesia sebagai aktor tunggal. Sehingga dibutuhkan aktor keamanan lain yang memiliki kewenangan yang sama dengan yang selama ini dimiliki Polri. indikasinya sederhana; menjadikan Polri sebagai salah satu sasaran strategis.

Ketiga, apakah aksi bunuh diri di mesjid Mapolresta Cirebon tersebut sebagai sebuah pesan awal bahwa akan ada aksi-aksi teror yang lebih besar dengan sasarannya bukan hanya simbol-simbol Barat dan anti Islam, tapi juga aparat keamanan, yang secara khusus telah menyempitkan ruang gerak dan mematikan gerakan terorisme di Indonesia.

Apalagi pada kenyataan yang kemudian terjadi , Densus 88 AT berhasil menangkap sejumlah pelaku bom paket buku dan perencanaan teror paskah Bom Bunuh Diri di Mapolresta Cirebon. Tak heran kemudian pemerintah menetapkan Siaga I atas sejumlah ancaman teror bom tersebut. Penetapan Siaga I ini mengindikasikan bahwa pemerintah melihat bahwa ancaman bom teror yang terjadi tersebut bukanlah sebuah pola ’hit and run’ yang selama ini dipraktikkan oleh pelaku teror, melainkan sebuah kontinyuitas yang pada akhirnya mengancam eksistensi pemerintah dan keselamatan publik.

Mengacu pada tiga pertanyaan yang berkembang di publik dan respon pemerintah atas serangkaian aksi teror tersebut, mengindikasikan bahwa ketiganya dimungkinkan terjadi bersamaan. Kemungkinan tersebut makin mempertegas adanya perubahan anatomi teror yang berjalan sistematis paska Dr. Azahari dan Noordin M. Top tewas, serta penangkapan sejumlah gembong terorisme lainnya. Ada lima indikasi adanya perubahan anatomi teror di Indonesia tersebut, yakni: Pertama, terbangunnya sentimen yang tidak hanya anti-Barat atau simbol-simbol Barat, melainkan juga telah mengarah kepada upaya melawan dan menjadikan sasaran teror yang menghalangi setiap usaha dan langkah kelompok terorisme di Indonesia.

Kedua, telah terputusnya jaringan aparat keamanan di kelompok terorisme di Indonesia. Jika di era Orde Baru, upaya penyusupan aparat keamanan terkait dengan kelompok radikal semisal N11. maka praktis paska Orde Baru, langkah tersebut terhenti dengan terbangunnya jaringan kelompok terorisme yang lebih luas. Hal tersebut diikuti oleh tertangkapnya sejumlah figur pelaku teror dan bertobat serta menjadi kepanjangan tangan aparat keamanan dalam memberantas terorisme.

Ketiga, tingkat konsolidasi kelompok terorisme yang lemah dan tidak terhubung antara lingkup kelompok-kelompok yang lebih kecil. Bandingkan misalnya dengan aksi teror selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang terkonsolidasi dalam satu kelompok besar dengan mengintegrasikan grup-grup yang lebih kecil. Hal ini pada akhirnya memungkinkan setiap kelompok atau sel terorisme dapat secara mandiri melakukan aksinya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari jaringan yang lebih besar, sebagaimana yang terjadi di Mapolresta Cirebon atau aksi penyerangan Polsek di Sumatera Utara beberapa bulan lalu.

Keempat, kecenderungan makin pragmatisme partai politik Islam di parlemen. Sehingga membuat sejumlah pemain baru hasil rekrutmen kelompok terorisme adalah personal yang frustasi akan tidak efektifnya dalam memperjuangkan norma keislaman, sehingga memilih jalan pintas. Pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon adalah salah satu simpatisan dari partai politik Islam tertentu yang ada di DPR.

Kelima, makin sempitnya ruang gerak kelompok terorisme paskah tewas dan penangkapan sejumlah gembong terorisme membuat tensi gerakan teror dan sasaran teror menjadi lebih kecil lingkupnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan bom bunuh diri dan teror setidaknya menciptakan keresahan, meski dalam lingkup yang lebih kecil dapat terealisasi. Sel-sel kelompok teror tidak lagi dalam bentuk kelompok besar, namun tengah mengarah kepada kemandirian pelaku teror dalam melakukan aksinya; mulai menetapkan sasaran, merangkai bom, hingga menjalankan rencananya.

Berkaca pada lima indikator penguat berubahnya anatomi teror di Indonesia, maka seharusnya disikapi oleh Polri dan aktor keamanan lainnya dengan lebih serius. Mengingat aksi-aksi teror dengan memilih sasaran yang lebih kecil namun memiliki nilai ekposur media yang lebih tinggi semisal kantor polisi atau kantor militer lainnya cepat atau lambat akan mengarah pada meningkatnya keresahan di masyarakat.

Hal yang perlu disikapi segera, baik oleh Polri maupun aktor keamanan lainnya seperti TNI dan BIN mengacu pada aksi bom bunuh diri di Mapolresta Cirebon dan berubahnya anatomi teror. Perubahan anatomi teror ini harus harus dilihat sebagai sebuah prakondisi dari aksi teror yang lebih besar dan memiliki efek yang akan mengadu domba aparat keamanan, semisal antara Polri dengan TNI terkait dengan munculnya berbagai asumsi akan keterlibatan pihak ketiga yang menginginkan Polri dan TNI tidak akur. Dengan kata lain pengefektifan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus menjadi agenda utama bagi koordinasi antar aktor keamanan, baik Polri, TNI, maupun BIN. Selain mengefektifkan kinerja Densus 88 AT sebagai operator di lapangan. BNPT juga harus dilihat sebagai titik bertemunya kepentingan tiga angkatan di TNI dan Polri dalam memberantas terorisme di Indonesia.

Oleh karena itu, BNPT juga harus dilihat sebagai bagian dari kontribusi dan saling melengkapi segala potensi yang dimiliki baik oleh Polri, BIN, maupun TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebab, hanya dengan membangun koordinasi yang efektiflah sesungguhnya perubahan anatomi teror sedemikian rupa akan mampu ditanggulangi dengan baik. Dan tentu saja, Polri harus juga menyadari bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri oleh Polri. mengingat makin kompleksnya pola dan aksi teror sebagai akibat dari anatomi teror yang juga berubah.

Meski begitu, tanpa harus disikapi berlebihan, namun secara efektif tetap memberikan atensi pada aksi-aksi teror tersebut. Terlepas bahwa ada berbagai kemungkinan yang mengikuti paska bom bunuh diri di Mapolesta Cirebon. Namun anatomi teror yang berubah dari partikel-partikel yang terintegrasi menjadi sel-sel kecil dan terkesan berdiri sendiri pada akhirnya akan menyulitkan Polri dalam mengendalikan dan memberantas terorisme di Indonesia. Apalagi, ada ’penumpang gelap’ yang bisa sewaktu-waktu memanfaatkan aksi teror tersebut untuk kepentingan yang lebih sempit, sebagaimana tiga pertanyaan kemungkinan yang diurai di awal.

Sementara sebagian yang lainnya berpendapat bahwa apa yang diajukan oleh pemerintah terkait dengan kedua RUU tersebut adalah bagian dari upaya mengoptimalisasi peran dan fungsi institusi yang bersangkutan, baik KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, dan BIN sebagai institusi yang berkepentingan dengan masalah intelijen. Selain itu, ada anggapan yang dalam derajat tertentu membenarkan bahwa RUU yang diajukan pemerintah tersebut sebagai sebuah implementasi dari penghargaan Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai demokrasi. Salah satunya misalnya penghapusan hukuman mati, dengan harapan akan ada pengembalian aset yang dikorupsi ke negara. Sementara pada pemberian kewenangan menahan BIN diasumsikan sebagai upaya cegah tangkal agar tersangka tidak lagi melakukan aktivitasnya, meski dalam penjara. Sebagaimana yang terjadi pada tersangka Bom Bali I, yang disinyalir masih mengendalikan sejumlah teror paska Bom Bali I.

Ambiguitas Pemerintah

Akan tetapi, terlepas dari perdebatan tersebut di atas, ada sikap ambigu pemerintah terkait dengan diajukannya kedua RUU tersebut ke DPR untuk dibahas. Ada empat hal yang mempertegas ambiguitas pemerintah, yakni: Pertama, pengenaan efek jera kepada tersangka korupsi dan efektifitas koordinasi antar institusi intelijen. Selama ini dengan UU Anti Korupsi yang adapun pengenaan efek jera terhadap para pemakan uang rakyat tidak berjalan maksimal. Masih ada cela terjadinya ’transaksi’ melalui Polri, Kejaksaan, maupun pengadilan, bahkan KPK sendiri. Seharusnya RUU Anti Korupsi ini berupaya menutup cela itu dan memaksimalkan pengenaan hukuman bagi tersangka korupsi. Sementara pada RUU Intelijen, pembahasan yang lebih mendalam berkaitan dengan koordinasi antar institusi intelijen dibiarkan alami berjalan. Dalam konteks ini seharusnya RUU yang ada memaksimalkan peran koordinasi BIN dan mengefektifkan kekhasan masing-masing institusi intelijen yang ada, sekedar ilustrasi, Intelkam Polri akan dimaksimalkan dalam dalam deteksi dini terkait dengan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri).

Kedua, dua RUU tersebut menegasikan rasa keadilan masyarakat, khususnya pada RUU Anti Korupsi yang mengurangi hukuman maksimal, dan membuka praktik ’transaksi’ dengan dalih pengembalian aset hasil korupsi ke kas negara. Berkaca pada pemberantasan korupsi di sejumlah negara, hal tersebut dimungkinkan. Sementara pada RUU Intelijen, dengan diberikannya wewenang menahan, maka ada reduksi peran Polri dalam konteks penyidikan dan penahan. Hal ini berarti juga menyimpang dari kontek pelembagaan politik demokratik.

Ketiga, penggunaan dalih penegakan HAM dan pelembagaan politik demokratik. Dalih tersebut semata-mata untuk membenarkan dua RUU tersebut sebagai produk dari pemerintah demokratik. Sekedar ilustrasi misalnya peniadaan hukuman mati, yang dalam konteks tertentu sejalan dengan penegakan HAM, hanya dalam beberapa kasus yang terjadi di Negara-negara yang sudah tidak menerapkan hukuman mati dalam sistem peradilannya menggantinya dengan maksimal hukuman yang bisa dua kali lipat dari usia normal manusia, misalnya hukuman 120 tahun atau 200 tahun penjara untuk kasus-kasus yang tidak lagi bisa ditolerir secara akal sehat. Sedangkan pada RUU Intelijen ada kesan pemaksaan bahwa BIN harus berperan aktif, dengan salah satunya kewenangan untuk menahan tersangka. Hal ini jelas membuat rancu kewenangan dan koordinasi intelijen lainnya.

Dan keempat, komitmen pemerintah terkait dengan pelembagan politik demokratik dan pemberantasan korupsi sebagai prasyarat penguatan praktik pemerintahan yang baik cenderung melemah. Hal ini tercermin dari usulan kedua RUU tersebut di atas dan sejumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas lima tahun terakhir. Ada sikap permisif yang menguat pada sejumlah usulan perundang-undangan yang diajukan oleh pemerintah. Hal tersebut salah satunya eksplisit dimunculkan pada dua usulan RUU tersebut diatas.

Dari empat sikap ambiguitas pemerintah tersebut maka secara ekplisit harus ditegaskan bahwa komitmen untuk memberantas korupsi dan penataan kelembagaan politik demokratik pemerintah saat ini tidak bisa ditawar lagi. Dalam pengertian bahwa pemerintah harus merevisi kedua RUU tersebut dengan memperhatikan keadilan di masyarakat dan pelembagaan politik demokratik. Ada tiga hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan dua RUU tersebut, yakni: Pertama, Jikapun penghapusan hukuman mati dalam pemberantasan korupsi karena penghargaan pada HAM, maka sebagai gantinya perlu dipertegas maksimalisasi hukuman, sebut saja misalnya 100 tahun penjara dan seterusnya. Sementara pada konteks pemberian wewenang penahanan pada BIN bisa saja dilakukan, namun pada konteks tertentu saja, misalnya kasus tersangka terorisme. Dalam pengertian tetap ada koordinasi dengan Polri. sekedar gambaran, bisa saja BIN menahan tersangka, karena memang jika ditahan oleh Polri, masih dapat mengakses keluar, sebagaimana pada kasus tersangka Bom Bali I.

Kedua, pengesahan kedua RUU tersebut menjadi undang-undang harus memiliki semangat untuk memaksimalisasi peran institusi yang ada di dalamnya. Semisal KPK dalam pemberantasan korupsi harus diberikan kewenangan yang maksimal, disamping juga tidak menegasikan peran dari institusi penegak hukum lainnya seperti Polri atau Kejaksaan. Sedangkan pada RUU Intelijen, pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu di mana BAKIN ketika itu sangat dominan dalam melakukan berbagai langkah deteksi dini, pengumpulan Bahan Keterangan dan Analisis (Pulbaketa), dan lain sebagainya. Sementara intitusi intelijen lainnya dibiarkan tumpul dan cenderung dikerdilkan.

Ketiga, pemerintah harus pula melihat kritik dan masukan dari publik, baik itu LSM, akademisi, maupun aktivis mahasiswa sebagai pondasi untuk mempertegas dan memperkuat pelembagaan politik, khususnya yang berkaitan pada pembahasan dua RUU tersebut. Sebab, bila pemerintah tetap memaksakan rancangan tersebut untuk dibahas DPR. Maka dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak lagi representasi dari kepentingan publik, tapi cenderung menjadi kepanjangan tangan dari pihak yang ingin berlindung dan diuntungkan oleh pemberlakuan kedua undang-undang tersebut.

Dengan memperhatikan tiga hal tersebut, setidaknya pemerintah belum terlambat untuk merevisi kedua usulan tersebut agar komitmen untuk mengentaskan Indonesia dari transisi demokrasi yang berkepanjangan, dan menjadi negara demokrasi dengan penghargaan pada HAM setidaknya tidak sebatas jargon, tapi terimplementasi secara eksplisit dan dirasakan oleh publik.

Sementara, sebagian kalangan yang lain melihatnya sebagai jalan pintas Presiden Yudhoyono untuk mempercepat dan mengefektifkan kinerja segenap potensi penegak hukum dengan metode “keroyokan” yang efeknya diharapkan akan ada semacam check and balances antar institusi penegak hukum. Sehingga, makin sempit ruang gerak mafia hukum. Namun, agaknya Presiden Yudhoyono lupa bahwa di tengah harmonisasi antar penegak hukum di permukaan, ada “persaingan” di antara Polri, Kejaksaan Agung, KPK, maupun MA, yang sesungguhnya menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Kasus Cicak Versus Buaya, adalah bagian dari femomena dari persaingan antara Polri dan KPK dalam ranah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Tetapi, secara institusi, Polri yang paling menjadi sorotan atas penanganan kasus Gayus yang bertele-tele dan cenderung tidak berupaya menelusuri berbagai keterangan Gayus soal keterlibatan sejumlah petinggi Polri dan elite politik serta pengusaha. Vonis tujuh tahun penjara yang diberikan pengadilan terhadap Gayus menjadi tidak esensial bagi publik, mengingat “ikan besar” yang disebut-sebut Gayus belum tersentuh. Publik menantikan langkah efektif dari aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk mengungkap keterlibatan sejumlah petinggi di republik ini dalam kasus penggelapan pajak dan mafia hukum.

Namun, berkaca pada penanganan sejumlah kasus sensitif dan melibatkan lingkaran dekat kekuasaan, seperti pada penanganan Buloggate dan Bruneigate di era Presiden Abdurrahman Wahid atau kasus Sum Kuning dan penyelundupan mobil mewah di era Kapolri Hoegeng, Polri hanya akan berupaya untuk bermain aman. Dengan bermain aman, Kapolri tidak kehilangan muka di depan Presiden Yudhoyono; sementara di mata publik, setidaknya citra Polri tidak terlalu buruk. Watak oportunisme dan sikap inferior pimpinan Polri di depan Presiden Yudhoyono akan makin memperkuat asumsi bahwa berapa pun banyaknya Inpres diterbitkan, akan tidak efektif bila Presiden Yudhoyono sendiri masih tebang pilih dalam penegakan hukum dan pemberantasan mafia hukum. Hal tersebut diperkuat pernyataan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri bahwa jika kasus Gayus diusut tuntas, Indonesia akan guncang. Dengan kata lain, terbitnya Inpres tersebut tidak memiliki korelasi untuk mempertegas komitmen Polri dalam penuntasan kasus Gayus dan mafia hukum. Keberadaan Inpres tersebut hanya menjadi amunisi politik Presiden Yudhoyono untuk meningkatkan pencitraannya.

Dalam konteks itulah menjadi masuk akal bila Presiden Yudhoyono sesungguhnya tetap menginginkan penanganan kasus Gayus dan mafia hukum dipegang Polri. Selain Polri cenderung dapat dikendalikan sesuai arah politik kebijakannya, juga disebabkan KPK dalam banyak hal belum dapat sepenuhnya dikendalikan Presiden Yudhoyono. Penegasan agar Polri bersinergi dengan institusi penegak hukum lainnya, sebut saja KPK, dalam hemat penulis, hanya retorika politik. Sedangkan dari sisi Polri, tentu lebih strategis untuk mengorbankan sejumlah jenderal yang diduga terlibat, daripada kehilangan kepercayaan dari Presiden Yudhoyono. Hal seperti ini dilakukan Kapolri Awaluddin Djamin yang memenjarakan wakilnya, Siswadji, karena terlibat korupsi atau Kapolri Da’i Bachtiar yang mengorbankan Kabareskrim saat itu, Suyitno Landung, karena terlibat praktik penyuapan agar tetap mendapat kepercayaan Presiden Megawati sebagai Kapolri. Apalagi Kapolri saat ini, Timur Pradopo, dianggap memiliki utang politik atas pengangkatannya meski namanya tak masuk daftar calon yang dianggap mampu oleh publik.

Ada tiga langkah yang kemungkinan akan dilakukan Polri untuk merespons Inpres tersebut. Pertama, Polri akan cenderung mengorbankan salah satu atau sejumlah perwira tinggi yang terlibat untuk menjawab ekspektasi publik berkaitan praktik mafia hukum di Polri. Langkah ini selain mengamankan agar penanganan kasus Gayus tetap dipegang Polri, juga menunjukkan pada publik bahwa Polri memiliki komitmen terkait kasus hal tersebut.

Kedua, Polri akan cenderung melibatkan institusi penegak hukum lain, terutama KPK, bila terkait dengan kasus-kasus sensitif yang melibatkan elite politik tingkat tinggi, sebagaimana yang selama ini beredar bahwa ada dugaan keterlibatan perusahaan Bakrie Group. Langkah ini selain memosisikan Polri tetap aman, juga agar hubungan baik petinggi Polri dengan sejumlah elite politik yang dimaksud tetap terjaga. Pola ini telah lama dipraktikkan oleh Polri dalam penanganan sejumlah korupsi kepala daerah dan DPRD, dengan melimpahkan kasus-kasus ke KPK agar tidak mengganggu hubungan antara Kapolda atau Kapolres setempat dengan pimpinan daerah. Dengan kata lain, KPK akan dijadikan tameng sekaligus anak panah untuk membidik sejumlah elite yang terlibat dalam mafia pajak dan mafia hukum tersebut, tanpa Polri harus berkeringat dan bermasalah relasinya dengan sejumlah elite politik.

Ketiga, berupaya mengalihkan isu tersebut dengan sejumlah penanganan penegakan hukum dalam bidang lain, misalnya pemberantasan terorisme dan penanganan keamanan di daerah rawan konflik. Sejak periode pertama Kepresidenan Yudhoyono, ada pengalihan isu yang terpola, khususnya pada kasus penegakan hukum. Mungkin publik masih ingat bagaimana Kasus Century yang tengah ramai dibahas DPR dan menjadi perhatian publik, harus dikalahkan dengan isu keberhasilan Densus 88 menangkap dan menewaskan sejumlah teroris yang paling dicari. Besar kemungkinan pengalihan isu tersebut akan melibatkan petinggi Polri, dengan sejumlah pola yang bukan saja terbaca tapi juga terprediksi.

Mengacu pada uraian di atas, menurut penulis, efektifitas Inpres tersebut bagi Polri khususnya dan agenda pemberantasan mafia hukum tergantung sejauh mana ekspektasi Presiden Yudhoyono berkaitan dengan program yang telah dibuatnya. Dengan sikap Presiden Yudhoyono seperti itu, keberadaan Inpres tersebut, selain hanya akan membuat kompetisi tidak sehat di antara penegak hukum, juga diragukan keefektifannya untuk Polri dan pemberantasan mafia hukum itu sendiri.

link:http://berita.liputan6.com/kolom/201101/316686/Yudhoyono.Polri.dan.Efektifitas.Inpres.Kasus.Gayus

Pernyataan resmi Mabes Polri bahwa penyerangan tersebut terkait dengan jaringan teroris yang melakukan perampokan beberapa waktu lalu, dan kemudian Densus berhasil menangkap sebagian pelaku adalah kesimpulan yang terburu-buru. Ada karakteristik kasus yang berbeda terkait dengan penyerangan Polsek tersebut, yakni: kenekatan yang tidak terukur, apalagi bila dikaitkan dengan pola penyerangan terorisme yang terjadi selama ini lebih banyak menyalurkan kenekatan dengan keyakinan Syahid pada obyek vital asing. Bisa jadi penyerangan tersebut mendompleng kasus yang sempat mengemuka terkait dengan adanya gesekan antara Densus 88 AT dengan TNI AU berkaitan dengan perijinan dan koordinasi. Artinya bila diyakini bahwa penyerangan tersebut berkaitan dengan jaringan terorisme yang berhasil ditangkap dan dibongkar oleh Densus 88 AT, maka sejatinya Polri tidak cukup mampu melakukan deteksi atas pola pergerakan terorisme setelah penangkapan sejumlah anggotanya.

Perubahan Pola

Bila merunut dari berbagai peristiwa sebelum penyerangan terhadap Polsek tersebut, maka sejatinya ada dua kemungkinan yang dapat dilihat dari kasus tersebut, yakni: Pertama, bahwa pelaku penyerangan Polsek Hamparan Perak masih terkait dengan jaringan terorisme yang melakukan perampokan terhadap Bank CIMB Niaga dan Densus 88 AT berhasil menangkapnya. Dengan kata lain penyerangan tersebut merupakan bagian dari aksi balas dendam berkaitan dengan penangkapan sejumlah gembong teroris yang dilakukan oleh Polri. Bila hal tersebut benar, maka sesungguhnya Polri sebagai aktor utama dalam pemberantasan terorisme di Indonesia telah melakukan sejumlah kelalaian. Kelalaian tersebut antara lain, masih menganggap bahwa aksi perampokan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung aksi teror yang akan dilakukan dikemudian hari. Padahal dalam banyak kasus teror di sejumlah negara, kadang kala meski terkait antara aksi teror dengan perampokan sebagaimana yang terjadi di Medan, sesungguhnya hal tersebut merupakan bagian yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri. Kelalaian kedua adalah buruknya analisis dan deteksi paskah penangkapan sejumlah pelaku perampokan yang disinyalir adalah bagian dari jaringan terorisme. Dan kelalaian ketiga adalah meniadakan sama sekali unit terdepan Polri, yakni Polsek dalam proses penangkapan sejumlah pelaku perampokan. Padahal bila mengacu pada Renstra Polri, maka Polsek adalah beranda terdepan Polri dalam melayani dan memberikan rasa aman masarakat.

Kedua, aksi peyerangan tersebut merupakan imbas dari aksi Densus 88 AT yang menerobos masuk ke area terlarang di sekitar Bandara Polonia yang merupakan kewenangan TNI AU. Kemungkinan ini meski lemah namun masuk akal, mengingat sejak pendirian Densus 88 AT dan menjadi satu-satunya unit anti teror yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 15/2003, maka sejatinya ada perasaan yang kurang pas dengan kehadiran Densus 88 AT yang menerobos area terlarang di Bandara Polonia, Medan. Namun bila dikaitkan bahwa pelakunya adalah oknum anggota TNI AU, juga kesimpulan yang terburu-buru, dan apalagi tidak ada data pendukungnya. Pada kemungkinan kedua ini, sangat logis apabila ada aktor lain yang bermain di air keruh dengan memanfaatkan situasi yang sempat menegang, dengan upaya merusak citra Polri dan memberi pelajaran kepada Polri agar mampu mengontrol anggotanya lebih baik lagi.

Akan tetapi dalam pandangan penulis, yang paling kentara dan terlihat ada kaitannya adalah ada pada kemungkinan yang pertama. Hal ini ditandai dengan perubahan pola dan strategi penyerangan yang sama sekali berbeda dari kelompok terorisme era Dr. Azahari maupun Noordin M. Top. Generasi baru terorisme ini tidak lagi menggunakan pakem yang selama ini berlaku, di mana penyerangan aparat keamanan terjadi apabila dalam situasi dan kondisi yang sangat mendesak dan atau di daerah konflik. Hal ini disebabkan pada tiga hal yakni: Pertama, kelompok terorisme yang ada di Sumatera Utara dan sekitarnya merupakan gabungan beberapa organisasi pelawanan dan pecahan dari kelompok GAM yang sebelumnya melakukan perlawanan kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari pola aksi yang digunakan dengan pendekatan organisasi perlawanan bukan pola kelompok terorisme.
Kedua, ruang gerak yang makin terbatas membuat kelompok tersebut menjalankan pola yang lebih berinisiatif dalam melakukan perlawanan dan kejaran dari anggota Polri dan Densus 88 AT.

Dan ketiga, upaya balas dendam yang cenderung sporadis tersebut mencerminkan bahwa kelompok terorisme ini cenderung tidak terorganisir dengan baik, bandingkan misalnya dengan era Imam Samudera dan atau Dr. Azahari dan Noordin M. Top.
Perubahan pola pergerakan dan perlawanan ini harus dilihat Polri sebagai bagian dari ancaman yang serius, mengingat penyerangan Polsek Hamparan Perak terjadi di daerah yang sama sekali bukan daerah konflik atau basis terorisme sebagaimana yang terjadi i Poso, Ambon, dan atau NAD. Sebab, tanpa respon yang serius dari Polri, bisa jadi Polsek Hamparan Perak bukan satu-satunya Polsek yang akan diserang oleh jaringan terorisme tersebut. Mengingat perubahan pola pergerakan dan perlawan tersebut menandai pula babak baru gerakan terorisme di Indonesia.

Sebab hampir dipastikan bahwa jaringan dan kelompok terorisme yang dulu dibina oleh aparat ketika era Orde Baru, satu persatu memilih pensiun, tertangkap, dan atau tewas. Sehingga jaringan yang ada sekarang, merupakan bagian dari pembangunan kesadaran yang semu, karena ada sanak saudaranya yang menjadi korban dari perang terhadap terorisme yang telah dicanangkan sembilan tahun lalu. Dengan kata lain motif yang mengikat bukan hanya alasan keagamaan, melainkan juga kebencian terhadap tindak-tanduk aparat keamanan yang berlebihan.

Link: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=157068

Ada tiga alasan yang mengemuka mengapa Yudhoyono tidak memilih dua nama yang dipilih oleh Wanjakti Polri dengan rekomendasi Kompolnas tersebut. Pertama, dua nama tersebut dianggap kurang diterima oleh internal Polri, dan bila salah satu nama tersebut dipilih menjadi Kapolri, konflik internal di Polri akan cenderung menguat. Kedua, nama-nama tersebut kurang diterima oleh partai politik yang ada di parlemen. Ada sinyalemen bahwa kedua nama tersebut dikenal sebagai perwira yang sulit untuk diajak berkompromi, terutama dari sejumlah parpol yang anggotanya tengah terseret kasus korupsi dan penyelewengan kewenangan. Tak heran kemudian kedua nama tersebut pada akhirnya tidak dipilih oleh Yudhoyono, dengan pertimbangan agar partai koalisi yang mendukungnya tetap solid. Ketiga, pertimbangan apakah dua nama yang diajukan Kapolri dapat bekerjasama dengan presiden. Dengan rekam jejak yang dimiliki kedua perwira bintang tiga tersebut, agaknya Yudhoyono dan lingkaran terdekat Istana meragukannya.

Politisasi Polri?

Sejak awal ketika Polri berpisah dari ABRI, dan berada di bawah Presiden sebagaimana kali pertama memilih berpisah dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1946 dan memilih berada di bawah Perdana Menteri, ada ruang bagi terjadinya politisasi Polri oleh eksekutif. Mengacu pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati, terlihat bagaimana Polri sebagai institusi tidak pernah lepas dari cengkeraman kekuasaan. Jika pada era Wahid secara terbuka menginginkan agar Polri ikut mengamankan kekuasaannya, pada era Megawati menginginkan agar Polri dapat seirama dengan apa yang menjadi agenda pemerintahannya. Dengan kata lain, upaya untuk memosisikan Polri di bawah kontrol kekuasaan politik dilakukan sejak berpisah dari militer pada 1999 hingga saat ini.

Tetapi, sebagaimana dijelaskan di awal, posisi Polri yang berada di bawah langsung presiden membuka peluang bagi terjadinya politisasi itu sendiri. Hak prerogratif presiden menjadi salah satu alasan mengapa nama Timur Pradopo menjadi satu-satunya calon Kapolri yang diajukan Yudhoyono dengan pertimbangan sebagai calon alternatif yang dapat diterima oleh internal Polri; diterima oleh partai politik koalisi; dan diharapkan juga dapat bekerja sama dengan Yudhoyono.

Harus dilihat juga efek negatif dari pemilihan Timur Pradopo bagi mekanisme organisasi di internal Polri. Model “jenderal instan” sebagaimana dijalani Timur Pradopo hanya akan membangun asumsi di internal Polri bahwa untuk menjadi pimpinan di Polri tidak harus terbaik dan bersih, tapi cukup bisa bernegosiasi dengan kekuasaan. Hal ini tentu saja kurang baik bagi Polri yang tengah membangun lanskap kepolisian yang profesional dan mandiri.

Setidaknya ada tiga efek negatif bagi Polri terkait dengan pengajuan “jenderal instan” untuk menjadi Kapolri. Pertama, mengendurnya soliditas di internal Polri. Sebagaimana diketahui, ada dua jenis perwira dan anggota Polri: polisi hitam dan polisi putih. Naiknya Timur Pradopo sebagai Kapolri cenderung akan menguatkan eksistensi polisi hitam, yang banyak terkait dan terlibat dalam mafia hukum, memiliki sejumlah rekening miliaran rupiah dan penyalahgunaan kekuasaan. Menjadi keharusan bagi Timur Pradopo untuk bernegosiasi dan berkompromi dengan mereka. Sebab, langsung maupun tidak langsung, naiknya Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri banyak dipengaruhi oleh pergerakan dan lobi-lobi sejumlah perwira yang akan terancam bila Polri dipimpin salah satu dari dua calon yang diajukan Kapolri.

Kedua, kinerja dan program Polri akan cenderung tidak efektif dan lebih mendahulukan isu-isu yang lebih “populis” ke dalam. Bila Bambang Hendarso Danuri berupaya untuk tetap mencegah proses hukum bagi sejumlah jenderal yang terlibat dalam praktik mafia hukum, besar kemungkinannya langkah serupa akan diambil Kapolri penggantinya. Dengan alasan menjaga stabilitas internal Polri, publik akan kembali dibuat kecewa.

Ketiga, regenerasi dan mobilitas vertikal yang tidak terstruktur dan terarah. Dengan Yudhoyono tidak memilih satu dari dua calon yang sudah digodok di Wanjakti Polri dan hasil rekomendasi dari Kompolnas, kalangan internal Polri akan berpikir bahwa untuk menjadi Kapolri tidak hanya satu pintu, tapi ada beberapa cara; baik melobi sejumlah petinggi partai politik, maupun lingkaran terdekat Istana. Situasi ini merupakan pengulangan sejarah saat sejumlah jenderal polisi melakukan berbagai lobi politik dalam kasus kapolri kembar di era Presiden Wahid. Kepercayaan internal Polri terkait dengan mekanisme internal akan merosot.

Berkaca dari uraian tersebut di atas, berbagai konsekuensi negatif ini hanya akan ditanggung sendiri oleh internal Polri ke depan, sementara Yudhoyono dan kalangan partai politik akan tetap memiliki alibi dan alasan politik untuk membenarkan kebijakannya. Dalam pandangan penulis, Polri akan terus berkutat dengan dua tantangan transisi demokrasi yang telah dua belas tahun dijalani: mengerem hasrat memperkaya diri dan tidak terpolitisasi oleh dinamika politik.

Link: http://berita.liputan6.com/kolom/201010/299944/Lagu.Lama.Politisasi.Polri

Sementara yang kedua juga menjadi benar tak kalah disinyalir digunakannya senjata organik Polri dan TNI dalam perampokan tersebut seperti M16 dan AK47. Bisa jadi pula bahwa para perampok tersebut mendapatkan senjata tersebut secara ilegal, namun di negeri dengan prilaku aktor keamanannya seperti saat ini rasanya sulit diterima akal sehat, kecuali melibatkan para oknum Polri dan TNI di dalamnya. Untuk asumsi kedua ini, juga menggugurkan kemungkinan adanya upaya untuk menjatuhkan citra Polri oleh militer, karena kemungkinan besar para pelaku perampokan tersebut juga berhubungan baik dengan beberapa oknum dan desersi TNI.

Namun bila ditelisik lebih jauh berkaitan dengan maraknya aksi perampokan bersenjata akhir-akhir ini kedua asumsi tersebut menjadi pembenar bahwa para perampok memanfaatkan momentum dari ketidaksigapan dan siapan anggota Polri dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai akibat tersedotnya perhatian anggota Polri pada isu-isu yang berkembang di Mabes Polri. Tak heran, aksi para perampok tersebut, selain berjumlah besar, juga dilakukan di tengah keramaian, karena ada kecenderungan yang berkembang di masyarakat, ketika suasana ramai, justru anggota polisi menghilang, hal yang sama juga pada saat kemacetan terjadi. Hal ini pula yang dilihat oleh gerombolan perampok tersebut sebagai bagian dari strategi dan taktik dalam melakukan aksinya.

Tantangan Bagi Polri

Banyak literatur berkaitan dengan kinerja kepolisian di banyak negara mempertegas bahwa meningkatnya aksi kriminalitas salah satu sebabnya karena kinerja kepolisian di negara tersebut tidak optimal. Hal yang mana menjadi semacam penegas bahwa Polri secara oganisasional masih sibuk dengan upaya mengejar isu-isu besar semacam terorisme dan korupsi untuk segera diselesaikan, dan sedikit banyak melupakan praktik kriminal keseharian yang dihadapi publik, mulai pemerasan hingga perampokan. Tak heran bila secara institusipun, masyarakat masih melihat bahwa Polri tak jauh berbeda dengan ketika masih menjadi bagian dari ABRI. Hal yang menarik pernah ditegaskan oleh Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ronny Lihawa ketika berdiskusi beberapa waktu lalu dengan penulis menyatakan bahwa 75 % pengaduan ke Kompolnas merupakan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil. Kasus-kasus tersebut sering tidak menjadi prioritas kepolisian setempat karena kadar politis pencitraan dan atau nilai ekonomisnya tidak tinggi. Padahal dalam konteks kinerja kepolisian dan pengukuran pencitraan yang baik, justru permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung inilah yang memegang kunci baik-buruknya Polri di mata publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka aksi perampokan bersenjata yang marak dalam satu bulan terakhir harus dilihat sebagai sebuah peringatan yang serius bagi Polri untuk tidak lagi merasa telah mampu mengambil hati masyarakat. Sebab, maraknya aksi kejahatan dalam banyak kasus disebabkan karena hilangnya kepercayaan publik ke Polri, selain alasan sosiologis lainnya seperti kemiskinan dan cermin dari kondisi masyarakat yang sakit. Setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi oleh Polri berkaitan dengan maraknya aksi perampokan bersenjata tersebut, yakni: Pertama, bagaimana Polri segera menuntaskan kasus tersebut, dan serta memutus jaringan kelompok perampok tersebut, sebagaimana Polri juga mampu menuntaskan berbagai masalah terkait dengan jaringan terorisme. Penggunaan senjata organik milik TNI dan Polri menjadi pintu masuk untuk segera menguraikan permasalahan tersebut agar masyarakat tidak makin frustasi karena terus dihantui ancaman kekerasan dan kriminalitas.

Kedua, bagaimana Polri secara intensif mengaktifkan pos-pos polisi di keramaian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program Perpolisian Masyarakat (Polmas). Program Polmas yang selama ini selalu ’dikalahkan’ oleh ambiguitas pimpinan Polri yang lebih memilih menuntaskan kasus-kasus berkadar politis pencitraan dan ekonomis tinggi dari pada membangun kemitraan yang efektif dengan masyarakat. Tak heran, dalam beberapa kasus perampokan, hampir tidak ada anggota Polri yang secara reguler berpatroli pada titik-titik keramaian yang menjadi sasaran perampokan.

Ketiga, bagaimana Polri mampu mengubah paradigma pelayanan, dari pasif menjadi aktif. Selama ini baru pada pelayanan SIM keliling saja yang relatif aktif. Hal lainnya belum dapat dikatakan efektif, bahkan dalam beberapa kasus cenderung minta dilayani dan dihargai oleh masyarakat. Hal ini setidaknya dapat memutus garis birokrasi kepolisian yang khas, dimana keinginan untuk dilayani dan dihormati mengalahkan esensi dari pelayanan itu sendiri. Dengan perubahan paradigma pelayanan ini, maka sekecil dan seremeh-temeh kasus yang dilaporkan dan atau ditemukan oleh anggota Polri, maka tetap ada perasaan dan sikap waspada dan mendalam pada setiap kasus.

Keempat, bagaimana pimpinan Polri, baik di tingkat pusat hingga tingkat polsek mengubah orientasi; dari berorientasi hasil menjadi berorientasi pada proses, dengan tetap berkomitmen pada penyelesaian kasus-kasus yang ada secara efektif. Hal tersebut akan mengubah juga paradigma pelayanan dan operasional Polri dalam menangani berbagai kasus. Perubahan orientasi ini akan juga berimplikasi positif pada pembangunan kemitraan antara Polri dengan masyarakat. Sebab salah satu ’mogoknya’ program Polmas karena pimpinan Polri terlalu menilai keberhasilan hanya pada hasil, bukan pada proses itu sendiri. Sehingga tak heran kemudian pimpinan Polri di daerah enggan untuk memajukan program Polmas secara komprehensif.

Dengan empat tantangan tersebut di atas, secara institusi harusnya Polri dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk lebih berupaya membangun organisasinya dengan baik, agar tidak terjebak ’jebakan demokratisasi’ yang banyak dialami oleh kepolisian di Amerika Latin dan Afrika, yang justru setelah berpisah dari militer, justru menjadi garda depan kekuasaan dan melanggengkan ketidakadilan bagi masyarakat serta melakukan pembiaran tindak kriminalitas, semoga tidak!

Muradi–POLRI, POLITIK, DAN KORUPSI
Penerbit: PSKN UNPAD Bandung
ISBN: 978-602-97514-1-3
Cetakan Pertama, Juli 2010
Halaman: xii + 115 Hal
Harga: Rp. 25.000,- + ongkos kirim (Beredar dipasaran terbatas di Bandung dan Jakarta September 2010)
Kontak:
Nurman (085624706304)
Debi Harmanza (081931465159/02292944584)

Idiom yang berkembang di masyarakat bahwa menjadi anggota polisi berarti membenamkan satu kaki di lumpur penuh kotoran dan satu kaki lainnya di tempat yang bersih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan polisi yang bersinggungan dengan hal-hal negatif, mulai penanganan kriminalitas hingga korupsi. Hal yang mana memosisikan anggota polisi harus benar-benar memiliki komitmen untuk tetap berada di jalur bersih dan tidak terperosok kaki yang kedua ke lumpur penuh kotoran.

Sementara persinggungan antara polisi dengan politik, meski tidak sesering militer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepolisian di banyak negara berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa secara politis, kepolisian memiliki posisi yang strategis di mata penguasa. Berbagai upaya mempolitisasi kepolisian untuk keuntungan penguasa dilakukan berulang kali, khususnya di negara-negara yang tengah berkutat dalam transisi demokrasi.

Buku ini mengupas satu persatu permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian, khususnya Polri berkaitan dengan isu-isu politik dan korupsi. Dengan mencoba menawarkan solusi dan pendekatan konsep yang tidak saja implementatif, tapi juga mampu merekonstruksi berbagai permasalahan tersebut dalam satu rangkaian yang utuh dan berkesinambungan.

Muradi–POLMAS DAN PROFESIONALISME POLRI
Cetakan Pertama, Juli 2010
Penerbit: LCKI – PSKN UNPAD
Halaman: xvi + 135 Hal. ISBN: 978-602-97514-0-6
Harga: Rp. 25.000,- + ongkos kirim (ada dipasaran awal September 2010)
Kontak Person:
Nurman (085624706304)
Debi Harmanza (081931465159/02292944584)

Dilema antara mendahulukan penanganan kasus-kasus berkadar promosi tinggi dengan membumikan Polmas sebagai program strategis masih menjadi bagian permasalahan terbesar dalam mengimplementasikan Polmas di Indonesia. Hal ini disebabkan bukan hanya karena sikap oportunis dari Kasatwil untuk menggapai jabatan dan promosi yang lebih tinggi, tapi juga karena tuntutan pimpinan Polri yang menginginkan agar para pimpinan Polri di daerah dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi program Mabes Polri yang terlalu berorientasi pada hasil.

Buku ini mengupas masalah demi masalah yang terkait dengan implementasi program Polmas dalam kaca mata akademik dan praktis. Selain membahas lembar demi lembar problematika yang dihadapi oleh Polri dalam menjalankan program Polmas, buku ini juga menawarkan berbagai konsep dan proses tahapan program yang lebih realistis dan berkorelasi dengan karakter keindonesiaan. Selain itu, buku ini juga mengingatkan adanya korelasi antara program Polmas dengan Pemda sebagai pemangku kepentingan di daerah. Untuk itu perlu adanya pelibatan Pemda dalam membumikan program Polmas, sehingga ada semacam pembagian pertanggungjawaban terkait dengan Polmas. Sebab, meski program Polmas adalah domain Polri, namun institusi yang paling diuntungkan dari suksesnya program Polmas selain Polri adalah Pemda.

Buku ini mencoba mengajak berbagai kalangan yang memiliki ketertarikan dengan isu-isu kepolisian untuk kembali mencoba mendudukkan program Polmas dalam konteks yang lebih bercitra rasa Indonesia dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan programnya. Sehingga di masa yang akan datang, Polmas tidak lagi hanya bersifat sloganistis, tapi menjadi bagian yag terpenting dalam mendorong Polri sebagai institusi profesional dan mandiri.

Terlepas dari perdebatan apakah uang dalam rekening tersebut di dapat dari aktivitas terlarang atau tidak, namun ada nuansa politis yang mengiringinya, yakni; pergantian Kapolri yang akan dilakukan dalam hitungan bulan ke depan. Mengingat Kapolri saat ini, Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan pensiun. Apalagi sejumlah Pati yang disangka memiliki rekening miliaran rupiah tersebut, selain Pati senior, juga ada sejumlah Pati yunior yang bisa dibilang merupakan figur-figur pimpinan masa depan Polri. Isu rekening miliaran rupiah ini juga hampir selalu muncul menjelang pergantian orang nomor satu di Polri. Sebut saja misalnya menjelang naiknya Da’i Bachtiar dan Sutanto menjadi Kapolri.

Sehingga bisa dibilang isu rekening miliaran rupiah adalah satu bagian dari proses politis yang harus dilalui oleh Polri menjelang pergantian Tri Brata 1 (TB 1). Dengan mengajak publik untuk konsern pada isu pergantian TB 1 tersebut. Ada dua kemungkinan tujuan dimunculkannya isu tersebut, yakni: Pertama, isu tersebut dihembuskan oleh media untuk meminta atensi publik terkait pergantian TB 1. Hal ini bisa dibilang bagian dari strategi media untuk melibatkan publik terkait dengan pergantian kepemimpinan Polri. Terlepas apakah kemudian media memiliki agenda lain, namun situasi tersebut mempertegas fungsi media sebagai pondasi keempat dari demokrasi.
Kedua, isu ini sengaja dihembuskan oleh sejumlah pendukung kandidat TB 1 yang melibatkan media sebagai sarananya. Ada simbiosis mutualisme antara sejumlah kandidat dan kalangan media sendiri. Selain tujuannya mulia; mencegah sejumlah calon TB1 yang tidak reformis berkontestasi, juga publik mendapatkan informasi berkaitan dengan Pati Polri yang dinilai layak untuk memimpin dan bersih dari praktik dan aktivitas terlarang.

Ritual Pembersihan?

Meski Kapolri telah menyerahkan sejumlah nama Pati yang dinilai layak untuk diajukan sebagai Kapolri sebelum diajukan ke Presiden, namun adanya pemberitaan terkait rekening miliaran rupiah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses itu sendiri. Ada semacam ritual pembersihan terkait dengan pergantian kepemimpinan di institusi penegak hukum tersebut. Meski publik juga dapat melihat bahwa kepemimpinan Polri tetap bersih dari praktik terlarang, meski memimpin institusi yang tidak bersih. Ada semacam ambiguitas yang berkembang di masyarakat dan internal Polri berkaitan dengan hal tersebut; Di satu sisi, menginginkan adanya calon yang bersih dari praktik terlarang, di sisi yang lain, praktik terlarang masih terus berlangsung di Polri. Indikatornya sederhana, masih ditemukannya sejumlah rekening miliaran rupiah milik para Pati yang janggal dan mengundang tanda tanya.

Bila menengok ke belakang, dua Kapolri terakhir juga tak lepas dari isu-isu berkaitan dengan rekening gendut milik para Pati dan sampai sekarangpun hal tersebut masih berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa isu terkait dengan hal tersebut hanya berupaya ritual pembersihan biasa, yang kurang memiliki efek jera. Hanya membuat sejumlah Pati di Polri lebih waspada agar lebih berhati-hati. Masyarakat sendiri, selain ada sikap skeptis yang berlebihan berkaitan dengan Polri juga kurang memberikan atensi yang serius. Hal tersebut tercermin dari kurangnya perhatian pada masalah-masalah penyimpangan yang dilakukan oleh Polri, kecuali pada isu Cicak Versus Buaya, hampir tidak ada dukungan yang bersifat massif terkait dengan pembersihan Polri dari praktik-praktik terlarang. Bisa jadi hal ini karena masyarakat memiliki pengalaman yang kurang baik dengan berbagai pelayanan Polri.

Di sisi lain, respon Polri terkesan defensif dan menutupi berbagai temuan media tersebut. Bahkan ada semacam semangat esprit de corps yang berlebihan dan salah kaprah, hal yang mana hanya dapat ditemukan dalam struktur militer. Sebagai institusi sipil, Polri dalam hal ini pimpinan Polri seharusnya dapat merespon dengan bijak dan menindaklanjuti berbagai temuan tersebut dengan mengesampingkan kemungkinan adanya politisasi dan agenda tersembunyi dari pemberitaan tersebut.

Setidaknya ada empat keuntungan bagi pimpinan Polri berkaitan dengan pemberitaan rekening gendut milik sejumlah jenderal, yakni: Pertama, pimpinan Polri dapat terbantu oleh respon dan opini publik berkaitan dengan adanya sejumlah rekening tersebut. Setidaknya bagi Kapolri dapat menegaskan sebelum pensiun, dapat melakukan kebijakan yang melapangkan jalan bagi regenerasi kepemimpinan yang bersih di institusi penegak hukum tersebut.

Kedua, Polri dapat melakukan verifikasi berkaitan dengan sejumlah rekening tersebut, khususnya bagi jenderal-jenderal yang secara usia masih memiliki kemungkinan memimpin Polri ke depan. Hal ini dapat menjadi dokumentasi yang baik bagi Polri untuk memilih para pemimpinnya di masa yang akan datang.

Ketiga, Polri secara institusi diingatkan bahwa sepanjang sepuluh tahun reformasi Polri masih memiliki sejumlah permasalahan manifes dan cenderung sistemik. Permasalahan ini selain mengganggu jalan Polri menuju institusi profesional dan mandiri, juga membuat posisi dan pencitraan Polri di masyarakat belum membaik. Padahal, bila dibandingkan dengan TNI misalnya, Polri relatif masih memiliki permasalahan internal yang sulit dihilangkan. Dengan adanya pemberitaan rekening gendut para jenderal Polri tersebut, hampir dipastikan, seberapa bagus program yang dibuat oleh Polri, semisal Quick Wins dan ’Tiada Hari Tanpa Kawan Baru!’ hanya akan terbatas pada sloganisme dan kurang memiliki efek positif bagi posisi Polri di masyarakat.

Keempat, pemberitaan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh Polri untuk mempersempit politisasi Polri dengan adanya sejumlah calon TB 1 yang memanfaatkan isu tersebut untuk keuntungan dirinya. Artinya Polri dengan leluasa akan memanfaatkan pemetaan tersebut untuk memprotek atau setidaknya mempersempit ruang politisasi Polri.

Dari empat keuntungan tersebut di atas, maka dibutuhkan kearifan Polri sebagai institusi untuk merespon positif berbagai pemberitaan terkait dengan Polri. Sebab, tanpa respon yang positif tersebut, maka harapan masyarakat berkaitan dengan kepemimpinan Polri yang bersih hanya akan bertepuk sebelah tangan.

Berbagai program mulai dari Perpolisian Masyarakat (Polmas), pelayanan SIM dan STNK yang cepat dan nyaman hingga penyelesaian kasus yang lebih singkat dan tanpa pungli dibuat oleh Polri. Nyatanya pencitraan Polri belum beranjak baik, bahkan di tengah opini negatif publik, Kapolri mengeluarkan empat program unggulan (Quick Win) Polri. Program Quick Win ini meramu semua permasalahan yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang berkembang di masyarakat, mulai dari meminimalisir pungli di jalanan, pembuatan dokumen kendaraan, penyidikan, dan rekrutmen yang terbuka. Namun harus diakui bahwa program Quick Win secara institusi belum mampu memberikan efek yang positif bagi Polri. Bahkan cenderung program yang dikembangkan tersebut hanya bersifat sloganistis, nyatanya praktik pungli dan penyimpangan berkaitan dengan pelayanan Polri masih berlangsung hingga saat ini. Meski harus diakui bahwa ada berbagai perbaikan dalam pelayanan, namun tidak terlalu signifikan bagi perbaikan citra Polri di masyarakat.

Ada asumsi yang salah di pimpinan Polri berkaitan dengan masih belum baiknya pencitraan Polri di mata publik. Pimpinan Polri berpikir bahwa masalah pencitraan akan selesai dengan meluncurkan berbagai program yang terkait dengan pelayanan publik tanpa ada pengawasan yang efektif. Mengharapkan pengawasan yang melekat pada pimpinan di masing-masing tingkat kepolisian adalah sebagai langkah yang tidak tepat. Setidaknya bila dihubungkan dengan masih maraknya penyimpangan dan praktik yang melanggar norma-norma hukum dan kepatutatan di berbagai struktur mulai tingkat Satuan Induk Penuh (SIP) yakni Polda maupun Kesatuan Operasional Dasar (KOD) yakni Polres, dan ujung tombak operasional Polri, Polsek.

Sloganisme dan Pencitraan

Keberadaan berbagai program yang digulirkan oleh pimpinan Polri untuk mendongkrak citra baik Polri di masyarakat harus dimaknai sebagai niat baik Polri. Ada keinginan untuk melakukan perbaikan dan perubahan, meski tak dapat ditampikkan bahwa keberadaan program tersebut belum mampu memosisikan citra baik Polri di mata publik. Berbagai program tersebut pada dasarnya baik, hanya saja implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Situasi ini pada akhirnya memosisikan Polri masih bercitra kurang baik di mata publik.

Keberadaan berbagai program tersebut membutuhkan prasyarat-prasyarat yang akan memuluskan jalan bagi berjalannya program-program tersebut agar tidak hanya sebatas sloganisme dan tidak menyelesaikan permasalahan. Adapun prasyarat tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, program-program tersebut harus merupakan hasil dari kajian-kajian yang mendalam di internal Polri. Hal tersebut dimungkinkan agar program tersebut dapat terukur dalam program, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan yang efektif. Telah menjadi rahasia umum bahwa program-program yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi yang bersifat elitis dan tidak membumi. Sehingga, pada pelaksanaan dan pengawasannya tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Kedua, program-program yang dikeluarkan oleh pimpinan Polri harus benar-benar memperhatikan dinamika masyarakat dan tersosialisasi dengan baik kepada pimpinan Polda, Polres, dan Polsek. Selain masalah pelayanan Polri yang terkait dengan pembuatan dokumen kendaraan, juga masalah penanganan kasus harus menjadi catatan penting bagi pimpinan Polri. Anggaran penanganan kasus yang terbatas dari anggaran APBN yang berkisar antara 4 juta hingga 12 juta perkasus membuka ruang bagi terjadinya jual beli kasus. Hal tersebut memosisikan pimpinan kepolisian setempat untuk melanggar berbagai aturan guna memenuhi anggaran operasional penanganan kasus. Situasi ini tentu saja membuat para pimpinan di Polda, Polres, maupun Polsek pada akhirnya terperangkap pada transaksi haram dan tidak sepatutnya, baik dengan kepala daerah, masyarakat dengan agenda tersembunyi, maupun pengusaha hitam.

Ketiga, dikeluarkannya program dan kebijakan yang terkait dengan hal tersebut harus benar-benar ditopang oleh sosialisasi dan pemenuhan fasilitas pendukung. Sebab tanpa hal tersebut, program-program yang ada hanya akan menjadi lahan baru bagi maraknya penyimpangan yang akan membenamkan pencitraan Polri di mata masyarakat. Sekedar ilustrasi misalnya, Mabes Polri telah memiliki Assesment Center di luar Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Kapolri berkaitan dengan pengisian posisi di lingkungan Polri. Akan tetapi, keberadaan Assesment Center tersebut disinyalir hanya akan menambah daftar panjang maraknya pungli dan jual beli jabatan di internal Polri, karena belum jelasnya mekanisme.

Keempat, terlepas dari perdebatan belum adanya mekanisme pengawasan dan kendali terkait dengan operasional Polri di tingkat Polda, Polres, dan Polsek, maka dibutuhkan semacam penegasan yang tidak dapat ditunda lagi. Pilihannya hanya ada dua: merevitalisasi keberadaan Kompolnas dan mengupayakan pembentukannya hingga tingkat daerah, atau meminta DPRD setempat menjalankan fungsi pengawasannya. Bagi Polri yang merupakan kepolisian nasional, akan lebih mudah mengusulkan penguatan peran dan fungsi Kompolnas hingga ke daerah daripada meminta DPRD setempat melakukan pengawasannya.
Dari empat prasyarat tersebut, akan ada korelasi antara program yang dibuat dengan peningkatan pencitraan Polri di mata masyarakat. Sebab, ada komprehesifitas antara program yang dibuat, kesiapan anggota Polri dalam implementasinya, dengan tingkat kepuasan publik. Tanpa prasyarat-prasyarat tersebut di atas, maka setiap program yang digulirkan oleh Polri akan direspon negatif oleh masyarakat. Dan ujung-ujungnya program-program tersebut hanya bersifat sloganisme dan tidak benar-benar memberikan kontribusi terhadap perbaikan pencitraan Polri. Dirgahayu Polri ke-64!!!

Bisa jadi tidak ada korelasi secara langsung antara konsolidasi poltik PD dengan guliran terkait dengan hak politik TNI/Polri. Namun bila dicermati secara detail, maka hubungannya dapat dilihat sebagai upaya untuk tetap memosisikan keluarga besar TNI/Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga soliditas PD. Hal ini tercermin dengan komposisi kepengurusan PD yang dipimpin oleh duet Anas-Ibas yang tetap menyisipkan purnawirawan TNI di antara kader-kader partai yang beragam latar belakang. Karena itu, pernyataan Yudhoyono tersebut mengundang pro dan kontra. Sebagian publik melihat bahwa hak politik TNI/Polri harus diberikan pada Pemilu 2014 yang akan datang. Dengan asumsi bahwa TNI dan Polri telah siap berdemokrasi. Sementara sebagian lain menganggap bahwa ada baiknya hak politik TNI/Polri tidak diberikan pada Pemilu 2014, dengan pertimbangan bahwa cengkraman pengaruh TNI dan juga Polri pada masyarakat, khususnya di daerah masih tetap kuat. Hal ini akan mempengaruhi obyektivitas apparatus keamanan dalam pesta demokrasi, baik dalam Pemilu nasional maupun Pemilukada.

Publik patut bertanya mengapa isu hak politik TNI/Polri tersebut kembali diwacanakan, mengingat berbagai indikator politik yang ada secara kasat mata ada yang tengah melakukan konsolidasi politik besar-besaran untuk persiapan pesta demokrasi tahun 2014 yang akan datang. Merebut hati keluarga besar TNI dan Polri lebih awal menjadi salah satu pertarungan politik yang serius antara partai politik pendukung pemerintah maupun yang menyatakan berada di luar pemerintah. Bahkan isu tersebut kemudian dilihat sebagai potensi politik yang harus dimanfaatkan oleh masing-masing partai untuk mendulang suara. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah sejauhmana isu tersebut dimaknai sebagai perluasan arena politik dalam berdemokrasi, bukan untuk kepentingan yang lebih sempit.

Direhabilitasi atau Dijauhkan dari Politik?

Kenyataan yang sulit dibantah adalah bahwa anggota TNI dan Polri pernah menikmati hak politiknya secara terbuka, sama dengan warga Negara yang lainnya pada Pemilu 1955. Bahkan keduanya memiliki corong politik resmi dan ikut dalam Pemilu 1955 tersebut, di samping banyaknya afiliasi politik anggota TNI dan Polri pada partai-partai politik masa itu. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang menjadi kendaraan politik militer ketika itu, sementara kendaraan politik Polri adalah Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI). Meski keduanya tidak menang dalam Pemilu 1955, namun sejatinya bahwa keinginan untuk turut aktif dalam dinamika politik dan demokrasi ada dalam diri setiap anggota TNI maupun Polri. Indikasi yang paling kentara adalah timbulnya faksi-faksi di kedua institusi tersebut yang mencerminkan basis dukungan pada partai-partai politik di masa itu.

Bercermin pada hal tersebut di atas, agaknya pernyataan agar hak politik TNI/Polri dikembalikan adalah bagian untuk mengembalikan hak-hak warga Negara. Meski harus diakui bahwa lontaran isu tersebut terlalu dini bila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 2014. Sebagaimana diketahui juga bahwa usulan pemberian hak politik kepada TNI/Polri sejak pelaksanaan pemilu di era Reformasi terus dikaji dan diperdebatkan. Tercatat dua Pemilu terakhir, 2004 dan 2009 yang secara terbuka mewacanakan agar hak-hak politik TNI dan Polri direhabilitasi. Akan tetapi hal tersebut kandas saat para politisi di DPR dan Menteri Pertahanan ketika itu, Juwono Sudarsono bergeming bahwa TNI perlu waktu untuk terjun dalam politik praktis.

Namun sekarang, lontaran wacana tersebut tidak dapat lagi dikesampingkan, mengingat dalam tiga kali pelaksanaan Pemilu di era Reformasi ini ada sejumlah upaya melibatkan TNI dan Polri dalam proses politik, meski hal tersebut dilarang baik dalam UU No. 2/2002 tentang Polri dan UU No. 34/2004. Beberapa kasus tersebut meski tidak sampai menciderai pesta demokrasi, namun tetap saja membuat proses politik yang ada menjadi kurang baik. Dengan kata lain, usulan agar TNI dan Polri pada Pemilu 2014 hak politiknya dapat direhabilitasi adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda lagi.
Ada tiga alasan mengapa hak politik TNI/Polri dapat segera dipulihkan pada Pemilu 2014 mendatang, yakni: Pertama, pengembalian hak politik TNI dan Polri adalah bagian dari upaya membangun kontestasi yang fair antar semua partai politik untuk menawan hati keluarga besar TNI dan Polri untuk mendulang suara dan dukungan politik sebanyak-banyaknya. Sebab, pelarangan yang terjadi pada tiga pemilu terakhir justru lebih banyak menguntungkan partai penguasa dan pasangan incumbent, baik di level nasional maupun lokal. Resikonya memang kedua institusi tersebut akan terpolitisasi, namun hal tersebut akan memberikan pembelajaran politik yang berharga pada TNI dan Polri. Sehingga di masa yang akan datang dapat lebih mampu berpijak dan memosisikan diri sebagai institusi yang professional di bidangnya masing-masing.

Kedua, membangun interaksi politik yang konstruktif antara pimpinan partai politik dan pimpinan TNI/Polri. Selama ini ada mitos di lingkungan TNI dan Polri bahwa sejumlah partai politik tidak memiliki visi NKRI, bahkan cenderung mengarahkan pada paham-paham tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara di kalangan partai politik juga berasumsi bahwa pimpinan TNI dan Polri cenderung mengabaikan proses politik sebagai bagian dari transisi demokrasi. Kedua asumsi dan mitos tersebut akan terakumulasi dan terpecahkan pada saat adanya interaksi politis antara partai politik dengan anggota dan personil TNI/Polri.

Ketiga, penegasan bahwa TNI dan Polri sebagai institusi yang sekedar mengawal proses demokrasi dalam konteks sekarang tidak lagi relevan. Mengingat dinamika politik yang ada pada akhirnya mengharuskan anggota dan personil TNI/Polri terlibat langsung dalam penentuan nasib bangsa dan Negara di masa yang akan datang. Relevansi bahwa TNI dan Polri sebagai tentara dan polisi pejuang hanya dapat diterapkan dalam konteks ancaman terhadap kedaulatan Negara, bukan pada konteks politik. Sehingga keterlibatan secara langsung anggota dan personil TNI/Polri dalam interaksi dan proses politik adalah bagian dari penguatan jati diri bangsa.

Dari tiga alasan tersebut, maka tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk menunda-nunda rehabilitasi hak politik TNI/Polri. Sebab, bila hal tersebut kembali dilakukan oleh otoritas pemegang kebijakan, maka ada baiknya TNI dan Polri benar-benar dijauhkan dari hangar-bingar politik. Dan membiarkan kedua institusi tersebut berperan sebagai koboi yang sewaktu-waktu hadir bila Negara dalam situasi yang tidak kondusif. Bila hal tersebut terjadi, maka secara tidak langsung akan memosisikan kedua institusi tersebut sebagai ancaman dari demokrasi, dan berhadap-hadapan dengan otoritas politik dikemudian hari.

Agaknya publik masih menyimpan tanya dan ketidakpuasan dengan berbagai langkah dan kebijakan, yang diambil pimpinan Polri terkait dengan upaya membersihkan institusi tersebut dari praktik korupsi dan makelar kasus. Salah satunya tengah diungkap oleh anggotanya sendiri, Susno Duadji, malah dipenjarakan dengan berbagai tuduhan, yang oleh publik dianggap dicari-cari. Dapat ditebak keberhasilan Densus 88 pada akhirnya menjadi antiklimaks dan tidak memiliki nilai berita yang diapresiasi publik

Isu kemungkinan berbagai aksi teror yang menjadikan Obama akan datang bulan depan dan perayaan kemerdekaan di Istana Negara pada Agustus mendatang, sebagai sasaran juga tak ditanggapi serius publik. Bahkan, ada dugaan hal itu merupakan bentuk pencitraan baru, terkait dengan adanya konsolidasi ke-lompok terorisme baru pimpinan Abdullah Sunata setelah Dr. Azahari dan Noordin M. Top tewas. Dengan kata lain, publik mulai meragukan ancaman teror yang dikaitkan dengan kelompok terorisme tersebut

Akan tetapi, secara institusi keberhasilan Densus 88 AT tersebut merupakan bagian dari bentuk konsolidasi internal Polri agar tidak makin terbelah oleh konflik, karena berbagai pernyataan Susno Duadji. Dengan kata lain, di tengah konflik yang mengemuka, Polri lewat Densus 88 AT-nya mampu membuktikan kinerja yang baik.

Persepsi berbeda

Ancaman terorisme dan konflik internal yang mengemuka, menjadi dua hal yang relatif mengganggu kinerja Polri dalam enam bulan terakhir. Semua prestasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan kasus dan pemberantasan terorisme, menjadi sia-sia dan ditanggapi skeptis oleh publik. Bahkan, alih-alih dianggap berhasil, malah mengundang cibiran dan dianggap sebagai bagian dari permainan Polri untuk selalu dianggap berprestasi. Indikasinya, dapat dilihat dari pemberitaan media yang tidak lagi antusias. Hal ini bisa jadi juga disebabkan kasus Susno lebih me-narik dari pada keberhasilan Densus 88 AT tersebut.

Ada tiga alasan mengapa publik melihat prestasi Densus 88 AT tidak dilihat sebagai keberhasilan luar biasa. Pertama, komitmen Polri berkaitan dengan pembersihan interna) dari praktik korupsi dan penyimpangan lainnya masih diragukan. Hal ini terbaca pada perlakuan pimpinan Polri terhadap Susno yang ditahan dengan berbagai dalih dan tuduhan. Publik menyadari bahwa apa yang dilakukan Susno merupakan pintu masuk untuk membersihkan Polri dari berbagai praktik penyimpangan, terlepas nanti apabila Susno terbukti bersalah, upaya hukum juga diberlakukan padanya.

Kedua, keberhasilan pengungkapan terorisme seringkali bertepatan dengan adanya kebuntuan pimpinan Polri, dalam merespons berbagai kasus yang melibatkan Polri. Salah satunya kesulitan pimpinan Polri merespons desakan dan opini publik, berkaitan dengan penahanan Susno. Dengan demikian, persepsi publik berkaitan dengan keberhasilan itu mendua; bagian dari prestasi atau rekayasa?

Ketiga, adanya pandangan dan persepsi yang berbeda anta- ra internal Polri dengan publik, terkait berbagai prestasi dan problematika Polri. Sekadar gambaran, pada kasus Susno, publik menganggap bahwa Susno dianggap sebagai pintu ma-suk membuka tabir kebusukan di Polri. Sementara internal Polri memandang sebaliknya, Susno dianggap sebagai aib Polri yang akan mengganggu konsolidasi Polri, karenanya harus disingkirkan.

Tak heran apabila sejumlah protes dan kecaman terhadap penahanan Susno, ditanggapi dingin oleh pimpinan Polri. Hal yang sama terjadi pada prestasi Densus 88 AT, publik melihatnya skepstis, sebaliknya internal Polri menanggap sebagai prestasi yang luar biasa. Secara garis besar dapat dilihat, persepsi publik terhadap prestasi Polri belum baik, terutama adanya dugaan berkaitan dengan masih maraknya praktik penyimpangan dan korupsi.

Di sisi lain, justru Polri sangat mengharapkan pencitraan publik yang baik, guna memberikan ruang-ruang makin besar bagi peran dan fungsi Polri. Sementara Polri secara institusi yang bersentuhan langsung dengan publik, harus melihat persepsi publik sebagai salah satu indikator baik atau buruknya pencitraan. Sebab, sebaik apa pun kinerja Polri, tetapi persepsi publik terhadap Polri belum baik, menjadi sesuatu yang sia-sia. Sebagai institusi kepolisian yang profesional, publik harus diposisikan oleh Polri sebagai indikator keberhasilan kinerja. Tidak bisa lagi pimpinan Polri menganggap angin lalu, persepsi publik terkait dengan kinerjanya.

Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan pimpinan Polri. Pertama, perlu menyikapi secara serius protes publik berkaitan dengan penahanan Susno. Setidaknya, pimpinan Polri belajar dari kasus ditahannya pimpinan KPK, Bibit S. Riyanto dan Chandra Hamzah. Penahanan Susno dengan berbagai dalih hanya akan memosisikan Polri dalam persepsi yang buruk oleh publik Pimpinan Polri juga diharapkan dapat melihat permasalahan berbagai praktik penyimpangan dan penahan Susno secara bijak dan berimbang. Hal ini agar persepsi publik terhadap Polri juga dapat obyektif.

Kedua, pimpinan Polri harus melihat persepsi publik sebagai indikator baik tidaknya citra Polri, terkait dengan kinerja. Polri tidak boleh lagi berprinsip “tugas telah kami selesaikan!” sebagaimana dulu masih bergabung dengan militer dan tidak peduli dengan asumsi dan persepsi publik. Artinya, pimpinan Polri harus melihat bahwa baik atau buruknya kinerja Polri, tetap ditegaskan pada persepsi ba-ik atau buruknya publik menilai kinerja Polri. Dengan dua hal tersebut di atas, maka sekecil apa pun prestasi Polri di masa yang akan datang tetap diapresiasi oleh publik dengan baik

Implikasi negative yang langsung menerpa Polri adalah pencitraan Polri yang makin kurang baik di mata publik. Setelah ramai oleh kisruh dengan KPK; Cicak Versus Buaya, berlanjut dengan pemecatan SD dari Kabareskrim, hingga maraknya kasus Makelar Kasus (Markus) yang memosisikan SD berhadap-hadapan dengan institusinya. Hal yang menarik sesungguhnyaadalah sikap pimpinan Polri yang ditunjukkan dengan melakukan pendekatan kekuasaan terhadap SD. Terlepas bahwa SD memiliki motif yang lain, namun apa yang dilakukan SD dengan membongkar berbagai penyimpangan dan adanya ‘Markus’ di Polri harus tetap diapresiasi oleh publik. Di sinilah ketidakjelian pimpinan Polri dalam menyikapi berbagai pernyataan SD terkait dengan penyimpangan dan adanya ‘Markus’ di lingkungan Polri. Sehingga kasus tersebut menjadi tidak lagi menjadi domain internal Polri; pimpinan Polri versus SD, tapi telah menggurita dan dimanfaatkan berbagai pihak.

Buruk Muka Cermin Dibelah

Dalam logika publik, sesungguhnya ada harapan kepada Polri saat SD memaparkan tentang praktik penyimpangan dan adanya ‘Markus’ di penegak hukum tersebut. Akan tetapi, justru langkah-langkah yang diambil pimpinan Polri berlawanan dengan ekspektasi publik. Berbagai cara dilakukan guna membungkam dan menyempitkan ruang gerak SD, dari mulai dugaan adanya pelanggaran administratif, indisipliner, hingga mengkriminalisasikan SD. Kebijakan tersebut pada akhirnya membuat SD makin didukung publik dan kasus ‘Markus’ menjadi bagian dari episode konflik di internal Polri.

Namun demikian, agaknya pimpinan Polri tidak belajar dari masa lalu berkaitan dengan adanya fenomena perwira yang berupaya membongkar berbagai kasus di institusinya. Hal yang membedakan adalah reaksi dari pimpinan Polri untuk segera menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan tersebut. Sebut saja Awaloeddin Djamin, ketika menjadi Kapolri menangkap dan memenjarakan seorang deputinya, Komjen. Iswadji, karena terbukti melakukan korupsi di Mabes Polri. Atau misalnya Komjen. Sujitno Landung yang merasakan dinginnnya penjara karena penyalahgunaan wewenang. Harapan publik sebenarnya kepada Bambang Hendarso Danuri (BHD) adalah setidaknya menindaklanjuti hal tersebut, kemudian membongkar berbagai dugaan kasus penyimpangan.

Langkah yang berlawanan dengan harapan publik oleh pimpinan Polri menimbulkan pertanyaan dan berbagai kemungkinan. Setidaknya ada tiga kemungkinan: Pertama, pimpinan Polri menyadari bawa jika kasus ‘Markus’ini dibongkar, maka akan banyak perwira tinggi yang terlibat dan dipidanakan. Sehingga akan lebih baik mengorban SD seorang. Kedua, adanya konflik antara Kapolri dan sejumlah Pati dengan SD berkaitan dengan suksesi di Polri. indikasinya, upaya yang dilakukan tidak berdasarkan pada etika kepegawaian, melainkan upaya mencari-cari kesalahan. Dan ketiga, pimpinan Polri menduga bahwa SD dikendalikan oleh kelompok yang tidak menginginkan agar Polri mandiri dan professional. Sehingga, dengan mengorbankan SD seorang, maka upaya untuk menghancurkan citra Polri dengan sendirinya terhenti

Meski ketiga kemungkinan tersebut sangat mungkin terjadi, namun dengan dalih apapun seharusnya pimpinan Polri mampu menjaga agar citra Polri tidak lagi babak belur karena berbagai prilaku menyimpang. Artinya dengan menindaklanjuti berbagai pernyataan SD tersebut, setidaknya publik akan menilai sejauhmana keseriusan pimpinan Polri untuk menjaga agar wajah Polri tetap baik di mata publik. Bukan justru mengorbankan anggota terbaiknya demi menjaga agar soliditas internal Polri dapat lebih baik, namun berhadap-hadapan dengan masyarakat. Karena cepat atau lambat, apa yang diupayakan untuk disembunyikan oleh pimpinan Polri sehubungan dengan berbagai penyimpangan dan kasus ’Markus’ akan terkuak juga. Disinilah citra dan kredibilitas Polri dipertaruhkan.

Karena itu satu-satunya pilihan bagi pimpinan Polri adalah menindaklanjuti semua dugaan penyimpangan dan maraknya kasus ‘Markus’ tersebut. Serta perlakuan yang layak kepada SD adalah bentuk penghargaan terhadap ekspektasi publik. Dengan begitu wajah Polri akan tetap manis dan enak dilihat!

Publik agaknya kurang puas dengan kinerja Satpol PP yang dianggap kurang merepresentasikan kewibawaan Pemda. Meski sejak pendiriannya,3 Maret 1950, Satpol PP adalah perangkat Pemda, dan makin diperkuat dengan adanya tugas pokok Satpol PP dalam Pasal 148 UU No.32/2004 Tentang Pemerintah Daerah. Namun kekecewaan publik berkaitan dengan kinerja Satpol PP sesungguhnya berasal dari Satpol PP sendiri. Hal ini tercermin dari berbagai tugas dan peran yang diemban Satpol PP tak jarang justru menuai konflik yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Penerjemahan tentang tugas dan fungsi dari pimpinan Pemda kepada operasional di lapangan juga seringkali tidak linier. Kerap kali kewenangan yang diemban Satpol PP justru menyimpang dan atau melebihi kewenangannya. Sehingga tak jarang bentrokan dan konflik makin mengemuka antara publik dengan Pemda, dalam hal ini Satpol PP.

Setidaknya ada lima hal yang melatarbelakangi mengapa Satpol PP, sebagai apparatus Pemda justru tidak dapat bekerja efektif dan jauh dari harapan publik. Pertama, mekanisme rekruitmen. Telah menjadi rahasia umum bahwa rekruitmen anggota Satpol PP jauh dari ideal. Bahkan tak jarang menjadi anggota Satpol PP adalah gerbang awal menjadi pegawai Pemda. Hal ini berimplikasi pada operasional anggota Satpol PP di lapangan. Bahkan muncul idiom di masyarakat tentang Satpol PP bahwa anggota Satpol PP itu lebih polisi dibanding polisi sendiri. Tak jarang juga anggota Satpol PP melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya seperti melakukan pungutan liar (Pungli). Tak heran ketika ada upaya penggusuran Pedagang K5, para pedagang merasa bahwa telah menyetor sejumlah dana pada oknum Satpol PP tersebut agar aman berdagang, sehingga ada sikap resistensi dari pada pedagang K5.

Kedua, selain itu ekses rekruitmen yang kurang baik adalah minimnya kesadaran dan pemahaman sosiologis kemasyarakatan. Meski rekruitmen Satpol PP juga melibatkan Polri dan TNI dalam proses pelatihan dan materinya, namun bekal pemahaman sebagai seorang apparatus Pemda masih minim. Hal ini mengindikasikan bahwa yang terserap dalam proses pelatihan tersebut adalah sikap arogansi aparat yang berlebihan, sebagaimana masih kerap dipraktikkan oleh oknum anggota Polri maupun TNI.

Ketiga, menguatnya kebanggaan semu ke-korps-an. Meski hal ini terus dibantah oleh sejumlah pimpinan Satpol PP, namun pada kenyataannya penampilan anggota Satpol PP justru mengekor pada penampilan anggota TNI ataupun Polri. Sebenarnya tampilan tersebut tidak bermasalah selama diiringi dengan kinerja yang mumpuni dan efektif. Akan tetapi, tampilan tersebut hanya mempertegas pengekoran citra aparat keamanan yang sudah telanjur negative. Hal lain yang justru makin memprihatinkan adalah pola pendekatan yang dianut benar-benar mencerminkan pendekatan kekuasaan dan kekerasan, sesuatu yang secara bertahap tengah direduksi dari institusi keamanan lainnya.

Keempat, minimnya kesejahteraan anggota Satpol PP. Meski masalah klasik, namun pada kenyataannya honor seorang anggota Satpol PP tidak lebih baik dari anggota Satpam dan atau buruh pabrik. Bahkan dalam beberapa kasus justru dibawah Upah Minimum Regional (UMR). Pertanyaannya yang kemudian mengemuka kenapa masih banyak yang berminat? Selain alasan sebagai pintu masuk menjadi anggota Pemda, juga disebabkan makin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Adapun langkah untuk menutupi biaya operasional dan personal, tak jarang dengan melakukan Pungli dan bentuk-bentukpenyimpangan lainnya.

Kelima, bentuk kontrol dan pengawasan yang minim. Meski telah ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah (Perda), penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketertiban masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi, akan tetapi bentuk pengawasannya terbilang minim, hanya pada tingkat pimpinan Satpol PP, dengan bentuk kontrol yang relative longgar. Hal ini sesungguhnya mencerminkan bahwa masih banyaknya cela yang terbuka bagi kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran dan praktik kekerasan. Tingkat diskresi, sebagaimana yang kerap dilakukan oleh Polri, justru dipraktikkan oleh Satpol PP serampangan dan tidak berada pada koridor dan batasan yang terukur. Indikasinya, banyaknya bentrokan dan tindak kekerasan yang melibatkan Satpol PP dan masyarakat.

“Beranda Depan” Pemda

Sebagai penyelaras suksesnya berbagai Perda dan terlaksananya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, Satpol PP adalah ‘beranda depan’ dari Pemda. Hal ini kerap kali kurang dipahami oleh masyarakat di satu sisi, dan Satpol PP di sisi yang lainnya. Sehingga, seolah-olah keberadaan Satpol PP hanyalah pelengkap dari struktur pemerintahan yang ada. Hal ini berefek pada masih minimnya tingkat kesejahteraan anggota Satpol PP, serta dukungan sarana dan prasarana yang tersedia. Implikasinya, kinerja Satpol PP berada pada titik terendah. Tak heran apabila kemudian munculnya berbagai ekses dari berbagai kekurangan tersebut pada pelaksanaan operasional di lapangan.

Bila dilihat dari struktur pemerintahan, keberadaan Satpol PP memiliki tingkat urgensinya yang tinggi. Hal ini juga kurang disadari oleh sebagian pimpinan daerah berkaitan dengan keberadaan Satpol PP. Sehingga tuntutan untuk membubarkan dan atau melikuidasinya adalah sebuah tuntutan emosional, prematur dan tidak mendasar. Justru hal yang harus dilakukan adalah mempertegas keberadaan Satpol PP sebagai bagian terintegral dari Pemda.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut dibutuhkan sejumlah pembenahan dan perbaikan agar di masa yang akan datang keberadaan Satpol PP benar-benar menjadi ‘beranda depan’ dari Pemda yang berhubungan dengan publik. Ada empat hal yang perlu diperhatikan agar Satpol PP dapat benar-benar menjadi bagian terintegral Pemda,yakni: Pertama, memperbaiki proses rekruitmen dan pendidikan. System rekruitmen yang kurang baik hanya akan menghasilkan anggota-anggota Satpol PP berkualitas rendah. Perlu digarisbawahi bahwa rekruitmen yang baik akan memberikan efek yang baik bagi keberadaan Satpol PP. Setidaknya Pemda dapat melibatkan kalangan akademis dan profesional dalam penyusunan system rekruitmen dan kurikulum pendidikan yang baik dan terukur.

Kedua, pelibatan Polri dan TNI harus dilihat sebagai upaya memperkuat disiplin anggota Polri, dengan berbagai pola pendekatan kedisplinan, bukan transformasi pendekatan kekerasan dan praktik militerisme. Hal ini perlu digarisbawahi mengingat yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, pengembangan Satpol PP lebih mengarah pada trannsformasi pendekatan kekerasan. Sehingga sebutan ‘preman berseragam’ kerap kali mengemuka untuk menganalogikan Satpol PP.

Ketiga, pentingnya mengalokasi anggaran yang memadai bagi pengembangan Satpol PP. Sebagai konsekuensi dari tugas pokok Satpol PP, maka Pemda diharapkan benar-benar mengembangkan Satpol PP sebagai bagian terintegral Pemda. Sehingga berbagai kekurangan dapat segera ditutupi dengan berbagai kebijakan pengembangan. Dengan begitu tidak ada lagi keluhan dan informasi bahwa ada oknum Satpol PP melakukan pungli karena gaji atau honornyadi bawah UMR.

Keempat, secara tertib administratif anggota Satpol PP harus merupakan bagian dari Pemda setempat. Sehingga adalah wajib hukumnya bagi pimpinan daerah untuk mengangkat sesegera mungkin anggota Satpol PP tersebut menjadi pegawai Pemda setempat. Bisa saja pola rekruitmennya disatukan dengan rekruitmen SDM Pemda. Dengan begitu status Satpol PP itu setara dengan pegawai Pemda lainnya, bukan sekedar pelengkap sebagaimana yang berkembang saat ini.

Dengan empat hal tersebut diatas, setidaknya kita dapat bercermin bahwa di masa akan datang Satpol PP bukan lagi mesin pemukul dari kesuksesan program Pemda, tapi merupakan pensosialisasi dari program Pemda agar sukses dan dipahami oleh publik. Sehingga tidak perlu lagi ada kerusuhan yang melibatkan Satpol PP dengan masyarakat , dan harapan agar Satpol PP menjadi ‘Beranda Depan’ Pemda menjadi kenyataan. Semoga!!

Terlepas dari hal tersebut di atas, sesungguhnya ada langkah-langkah sistematis paska tewasnya Dr. Azahari dan kemudian Norrdin M. Top serta tertangkapnya belasan petinggi Jama’ah Islamiyah (JI) untuk membangun basis baru yang relatif aman dari jangkauan aparat. Upaya yang dilakukan oleh sejumlah petinggi JI seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top yang berbaur dengan masyarakat di pedalaman Pulau Jawa diangap tidak lagi efektif. Situasi ini makin dikuatkan dengan tewasnya Noordin M. Top yang tempat persembunyiannya ternyata terjangkau oleh aparat. Makin sempitnya ruang gerak JI membuat sisa-sisa petinggi JI akhirnya harus mengalihkan basisnya ke wilayah yang lebih luas dan jauh dari pusat pemerintahan. Pada masa konflik komunal, Poso dan Maluku dianggap sebagai basis yang baik, sekaligus membangun sentimen keagamaan dalam konflik antar agama di kedua tempat tersebut. Namun, membaiknya situasi Poso dan Maluku, mendorong petinggi JI kembali ke Jawa dan melakukan operasinya. Sehingga, dibutuhkan basis baru yang lebih komprehensif dan efektif.

Simbiosisme-Teror

Namun sebagaimana penjelasan di atas, maka upaya membangun basis baru dengan pendekatan kewilayahan tidak dapat dilakukan sendiri, mengingat secara organisasi, JI tengah mengalami pelemahan akibat banyaknya anggota dan kader yang tewas dan menyerahkan diri kepada aparat keamanan, dan tak sedikit yang kemudian menjadi informan bagi aparat keamanan. Pilihan untuk menggabungkan basis jaringan dan gerakan kemudian terbuka lebar karena para Aktivis Negara Islam Indonesia (N11) dan eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang merasa frustasi dan kecewa terhadap para petinggi mereka yang mabuk kekuasaan akhirnya . bersatunya tiga kelompok dalam satu kepentingan setidaknya disebabkan oleh empat alasan; yakni: ruang gerak yang makin sempit, kaderisasi dan rekrutmen terkendala, dibutuhkan pola baru dalam menjalankan aktivitas terornya, serta ada irisan kepentingan antara JI, N11, dan eks GAM membuat pembangunan basis baru dapat segera terealisir paska tewasnya Noordin M.Top, dalam hitungan bulan beberapa tempat latihan militer di NAD dapat segera beroperasi.
Ada tiga alasan mengapa NAD menjadi pilihan basis setelah Poso dan Maluku, serta pedalaman Pulau Jawa dirasakan tidak aman lagi, yakni: Pertama, sebagai daerah bekas konflik, masyarakat NAD cenderung permisif dengan senjata dan bunyi ledakan. Sehingga relatif aman dengan berbagai aktifitas yang dilakukan, terutama saat melakukan latihan militer.

Kedua, masih efektinya sel-sel eks GAM yang kemudian memilih berseberangan dengan para petinggi eks GAM yang berkuasa. Sel-sel gerakan ini dipakai untuk melakukan berbagai aktifitas kontra-intelijen dan terror sebagai penegas bahwa kelompok ini masih eksis.

Ketiga, karakteristik wilayah NAD yang relatif cocok dengan pengembangan basis gerakan baru, dengan sosiologis masyarakat yang lslami. Diharapkan akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengembangan basis baru yang akan menyatukan tiga kelompok agar lebih kuat.
Perpindahan basis gerakan ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi berbagai kegagalan gerakan, terutama JI dan N11 dalam menjalankan aksi terror dan tujuan organisasinya. Salah satunya dengan mengubah metode aksinya. Selama ini kedua organisasi tersebut merasakan berbagai kegagalan terkait dengan aksinya. Hal ini dimungkinkan karena metode yang digunakan dengan pendekatan konvensional, mulai bom mobil hingga bom bunuh diri. Upaya tersebut sesungguhnya mulai dikurangi dan bahkan ditinggalkan oleh sejumlah organisasi teroris di dunia dan mengubah polanya dengan sedikit modifikasi.

Perpindahan basis pergerakan dan melakukan kerja sama terror dengan tiga organisasi tersebut di atas setidaknya menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda, eks GAM yang cenderung sekuler, N11 yang sangat Indonesia-sentris, dan JI sendiri yang memiliki jangkauan untuk membentuk kekalifahan di Asia Tenggara. Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana ketiganya dapat bersinergis dalam menjalankan tujuan dan aksinya. Ada titik persinggungan yang menyatukan ketiga organisasi tersebut; sama-sama berbasis Islam. Di sinilah kemudian pada akhirnya mereduksi berbagai perbedaan untuk sementara waktu hingga menguatnya konsolidasi organisasi.

Ada tiga model terror yang coba diadopsi dengan perpindahan basis ke NAD, yakni: Pertama, model pembajakan yang dilakukan oleh pejuang dan organisasi terorisme di Somalia. Model ini agak awam dilakukan oleh JI dan N11 mengingat gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia lebih banyak berbasis di territorial, sebagaimana kedekatannya dulu dengan aparat militer, yang disinyalir merupakan bagian dari pembinaan territorial dalam melawan agresifitas PKI. Namun bagi GAM, meski tidak terlalu kuat, namun memiliki armada laut dalam jumlah kecil yang menyuplai persenjataan dan dana dari Malaysia dan atau Thailand Selatan. Sehingga bisa dikatakan model ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi kelompok tersebut. Apalagi, Selat Malaka merupakan perairan internasional yang ramai dilalui oleh kapal-kapal besar. Sehingga bisa jadi model ini akan diadopsi di masa yang akan datang dengan memperhatikan dukungan dana dan kesiapan kader-kader kelompok tersebut dalam menjalankan aksi-aksi terror dan pembajakan.

Kedua, model Mindanao. Mengingat banyak dari petinggi kelompok tersebut baik yang eks GAM, N11, maupun JI merasakan dinamika di Mindanao sehingga model ini tidak asing bagi kelompok tersebut dalam mengaplikasikannya. Apalagi di NAD banyak perusahanaan pengelola mineral berkebangsaan asing, yang memungkinkan dilakukannya pola yang dilakukan sebagaimana GAM dulu lakukan, dengan sedikit modifikasi mengikuti pola Abu Syayaf dan MILF melalui aksi penculikan dan permintaan tebusan, yang dananya akan digunakan untuk operasional.

Ketiga, model Taliban. Di mana para pejuang Taliban memanfaatkan pohon opium sebagai pendukung dana perjuangan. Meski ketika memerintah tahun 2000, Taliban melarang penanaman opium namun sejalan dengan makin terdesaknya Taliban, maka langkah untuk memanfaatkan opium sebagai sumber dana perjuangan pun dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perpindahan basis tersebut agaknya sedikit banyak membantu mengurangi dukungan pendanaan dari luar negeri, dengan melakukan aktifitas penanaman pohon ganja sebagai sumber dana organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa NAD merupakan ‘eksportir’ ganja terbesar bagi Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.

Dengan demikian, membangun basis baru di NAD adalah bagian dari perencanaan jangka panjang kelompok terror di Indonesia, sebab cepat atau lambat keberadaan basis tersebut dikemudian hari akan menyulitkan Indonesia secara keseluruhan. Langkah aparat keamanan menyikat habis basis yang belum lama terbangun tersebut setidaknya menegaskan bahwa simbiosime-teror dengan membangun basis kelompok terorisme di NAD bukan isapan jempol.

Terlepas bahwa pernyataan SD tersebut merupakan bola liar dari konflik di tubuh Polri. Namun hal tersebut harus dipahami juga sebagai pintu masuk untuk membongkar berbagai praktik penyimpangan yang melibatkan unsur orang dalam, tidak hanya di Polri tapi sejumlah institusi penegak hukum dan lembaga Negara lainnya. Adanya keterkaitan antara orang-orang yang diduga sebagai Makelar Kasus (Markus) dan atau Calo Perkara (Cakar) dengan oknum di internal institusi penegakan hukum dan lembaga Negara telah menjadi rahasia umum. Publik mungkin masih ingat bagaimana konflik antara Polri dan KPK soal Cicak versus Buaya juga melibatkan orang-orang yang diidentifikasikan sebagai Markus, sebut saja misalnya Ari Muladi, atau sedikit mundur ke belakang bagaimana Kasus Kasasi Penyelewengan Dana Reboisasi di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan pengacara Probosoetedjo, Harini Wiyoso.

Gurita adanya makelar-makelar kasus di sejumlah institusi penegak hukum merupakan realitas bahwa prinsip-prinsip transaksi ekonomi berjalan, selain minimnya pengawasan terkait dengan kinerja sejumlah institusi Negara tersebut. Hal yang mengkuatirkan lagi adalah oknum-oknum Markus ini tidak lagi orang-orang di luar institusi tersebut, melainkan orang dalam itu sendiri. Gayus Tambunan adalah bagian dari fenomena Gunung Es yang akan membuka tabir keterlibatan orang dalam setidaknya di kedua institusi; Polri dan Dirjen Pajak Departemen Keuangan dari hulu hingga hilir. Dalam pengertian bahwa praktik Markus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan telah manifest dan menjadi ‘sampingan’ pemasukan yang menggiurkan. Agaknya program remunerasi yang digulirkan di lembaga penegak hukum dan Kemeterian Keuangan tersebut belum mampu menghentikan praktik-praktik penyimpangan yang terjadi.

‘Markus’ dan Penegakan Hukum

Sejauh proses yang tengah berlangsung, dua institusi yang terlibat dalam Markus Pajak; Polri dan Departemen Keuangan belum mengambil tindakan tegas yang mengarah kemungkinan terlibatnya sejumlah petinggi kedua institusi tersebut dalam berbagai praktik penyimpangan, kecuali menindak dan menjadikannya tersangka sejumlah perwira menengah dan pejabat di Dirjen Pajak yang menjadi atasan langsung Gayus. Hal yang justru menarik adalah SD justru lebih dahulu diproses dengan dalih pelanggaran kode etik dan pencemaran nama baik atas laporan dua jenderal yang dahulu menjadi bawahannya.

Namun demikian terlepas dari itu, pertanyaan publik terkait dengan kemana arah bergulirnya Markus harus dilihat sebagai keprihatian atas terjadinya sejumlah kasus penyimpangan tersebut. Publik agaknya sudah lelah dengan berbagai kasus penyimpangan dan korupsi yang mengemuka bak sinetron; ramai di awal namun berakhir tanpa kejelasan ke mana sebenarnya kasus-kasus tersebut menepi. Bila melihat dinamika yang terjadi saat ini, setidaknya ada lima skenario ke mana kasus ini akan mengarah,yakni: Pertama, Kasus ini hanya berhenti pada dua institusi yang terlibat langsung; Polri dan Kemeterian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak. Langkah-langkah yang diambil, kemungkinan juga tidak akan menjawab semua ekspektasi publik, kecuali menindak langsung pejabat yang terlibat. Dalam pengertian bahwa kedua institusi tersebut berupaya terlihat secara sungguh-sungguh menindak sejumlah oknum pegawai dan stafnya yang terkait langsung, serta tetap berupaya menjaga pencitraan organisasinya.

Kedua, adanya kemungkinan pendalaman berkaitan dengan berbagai praktik Markus di sejumlah institusi penegakan hukum dan lembaga Negara lainnya sebut saja misalnya; Kejaksaan Agung, KPK, MA, DPR, departemen terkait serta sejumlah lembaga Negara lainnya. Indikasinya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah menegaskan dan menindaklanjuti berbagai temuan, tidak hanya di Polri dan Kemeterian Keuangan, tapi juga berbagai praktik penyimpangan di institusi Negara lainnya. Dengan kata lain, bila skenario kedua ini berjalan simultan, maka hampir dipastikan publik akan sangat mendukungnya. Apalagi sejumlah lembaga swadaya masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga memberikan perhatian yang serius.

Ketiga, kemungkinan kasus ini akan dimanfaatkan secara politik sebagai bagian dari pukulan balik dari Pemerintah kepada DPR dan partai politik paska Kasus Bank Century yang memosisikan Pemerintahan SBY bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Apalagi keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum seolah menjadi pendobrak berbagai kebuntuan penegakan hukum. Dapat saja kemudian Satgas mengaitkannya dengan berbagai praktik Markus dan dugaan penyuapan yang juga melibatkan sejumlah anggota DPR, baik dari partai anggota koalisi yang kritis pada kasus Bank Century seperti PKS, PPP, dan PG maupun dari PDI Perjuangan. Indikasinya, sejumlah kasus yang melibatkan politisi dari keempat partai tersebut terus dibidik dan sebagian telah menjadi tersangka.

Keempat, bagian dari upaya mengembalikan pencitraan SBY di mata publik. Citra SBY yang sempat meredup akibat maraknya sejumlah kasus yang melibatkan partai yang dibinanya; Partai Demokrat, serta kekalahan dalam Voting di Pansus Bank Century. Mengembalikan citra SBY agar baik di mata publik seolah menemukan pemicunya pada diri SD. Dugaan bahwa SD didukung Istana dalam membuka tabir kasus yang terjadi di internal Polri makin menguat saat sebelum dan sesudah SD menyatakan adanya Markus di internal Polri, dirinya bertemu dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Adanya simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya dalam menguak berbagai praktik penyimpangan tersebut; SD melakukan tekanan kepada Kapolri agar dirinya diperlakukan dengan layak, sementara Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mendapatkan kasus yang meningkatkan citra SBY.

Dan kelima, kasus ini akan di bawa ke ranah politik dengan kemungkinan dibentuknya Pansus Mafia Pajak dan atau Mafia Kasus. Dalam konteks ini sebenarnya baik Pemerintahan SBY dan koalisi pendukungnya maupun partai non-pemerintah sama-sama diuntungkan dengan menjadikannya kasus tersebut untuk dipansuskan. Artinya ada upaya untuk membangun pencitraan yang relatif baik di mata masyarakat dengan menjalankan berbagai fungsinya secara aktif. Namun tidak bagi Polri, keterlibatan sejumlah perwira menengah dan tingginya akan makin melegitimasikan bahwa Polri perlu secara efektif diawasi. Bentuk pengawasan berlapis dari mulai internal Polri dengan adanya Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), hingga Komisi III DPR dianggap belum mampu mengendalikan dan mengontrol kinerja Polri agar lebih baik. Indikasinya, masih terjadi sejumlah praktik penyimpangan yang menyebabkan pencitraan Polri masih kurang baik di masyarakat. Bisa saja dalam praktik selanjutnya, Pansus akan merekomendasikan agar ada institusi politik yang dapat merumuskan berbagai kebijakan dan program bagi Polri.

Dari lima skenario tersebut di atas, agaknya Kasus Markus ini cenderung akan dijadikan pemicu atas sejumlah kasus dan peristiwa politik yang terjadi sebelumnya. Namun, pertanyaan publik yang harus dijawab oleh penyelenggara Negara adalah seberapa positifkah bagi masyarakat? Ataukah publik akan dibuat kecewa dengan penyelesaian yang anti klimaks dan jauh dari ekspektasi publik.

Berdasarkan pengalaman, sesungguhnya praktik penyalahgunaaan wewenang, penyuapan dan korupsi di lingkungan Bareskrim bukan sesuatu yang baru, pada era Kapolri Widodo Budidarmo dan Kapolri Awaludin Djamin, bahkan terjadi kasus penyuapan dan praktik korupsi berjemaah yang melibatkan sejumlah perwira menengah dan tinggi. Bahkan pada era Awaludin Djamin, salah seorang deputinya, Letnan Jenderal Polisi Siswadji dibui karena terlibat secara aktif dalam praktik korupsi bersama sejumlah perwira menengah dan tinggi lainya. Sementara di era Reformasi, mantan Kabareskrim, Suyitno Landung dan sejumlah perwira menengah lainnya juga merasakan dinginnya terali besi karena praktik penyalahgunaan wewenang. Agaknya pengalaman tersebut tidak memberikan efek jera bagi anggota Polri, terbukti praktik penyimpangan tersebut berjalan hingga saat ini dan dipaparkan dengan lugas oleh SD.

Paskah berakhirnya perseteruan antara Polri dan KPK dengan Cicak versus Buaya-nya, maka hampir dipastikan yang dilakukan oleh Polri justru konsolidasi internal dan menutup rapat-rapat pintu bagi publik dan juga SD untuk berupaya membersihkan Polri dari berbagai praktik penyimpangan. Bisa jadi SD memang bukan orang yang bersih dari berbagai praktik tersebut, hanya saja kesaksian SD harus dilihat sebagai langkah untuk menarik gerbong Polri kembali memosisikan Polri institusi yang bersih dan professional. Langkah ini patut diapresiasi oleh publik sebagai niat baik SD setelah sempat menyakiti publik dengan idiom Cicak versus Buaya yang dilontarkannya beberapa waktu lalu. Hanya saja niat baik SD justru disikapi tidak simpatik oleh internal Polri, dan dianggap sebagai ‘anak durhaka’ yang membongkar keburukan institusinya sendiri. Bahkan lontaran tersebut juga diamini oleh beberapa Penasihat Kapolri, semisal Kastorius Sinaga, sesuatu diluar wewenangnya.

Efek Bola Salju

Di sini sesungguhnya letak kealpaan Kapolri setelah gonjang-ganjing perseteruan Polri dengan KPK, dengan memberhentikan SD dari jabatannya dan dibiarkan non-job. Bahwa di lingkungan Polri bisa saja memang jabatan untuk bintang tiga terbatas, namun seharusnya berinisiatif untuk membuka sekat-sekat tersebut dengan mengaryakan pada sejumlah jabatan terkait lainnya. Dengan begitu langkah SD dapat terkendali dan semua info terkait dengan berbagai praktik penyimpangan di Polri dijadikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang, sebagaimana Awaludin Djamin, dan Da’i Bachtiar ketika menjadi Kapolri. Penyelesaian internal yang tidak tuntas membuat konflik tersebut berlarut-larut dan membuat situasi internal di Polri tidak kondusif. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menciptakan efek bola salju, tak ada jalan kembali (point of no returns) bagi SD selain membuka lebar-lebar kebobrokan Polri, khususnya pada praktik penyimpangan dan korupsi.

Efek bola salju tersebut setidaknya akan mengarah pada empat hal, yakni; Pertama, kepemimpinan Polri. meski Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak akan lama lagi menjadi Kapolri, situasi tersebut di atas akan mempengaruhi penilaian presiden dan DPR dalam melihat rekomendasi Kapolri dan Wanjakti Polri terkait dengan calon-calon Kapolri. Sekedar ilustrasi, ketika era Widodo Budidarmo sebagai Kapolri, Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI ketika itu tidak merekomendasikan calon Kapolri yang diusulkan oleh internal Polri, karena kondisi internal Polri yang sedemikian parahnya. Dephankam dan Panglima ABRI harus memanggil pulang Letnan Jenderal Polisi Awaludin Djamin yang ketika itu menjabat sebagai Duta Besar Jerman Barat untuk menjabat sebagai Kapolri. Bahkan terdengar kabar juga Wakil Panglima ABRI ketika itu, Laksamana Sudomo mengambil alih kepemimpinan Polri untuk beberapa saat hingga Kapolri baru diangkat secara defenitif. Situasi tersebut bukan tidak mungkin terjadi pada saat ini dengan berbagai varian penolakan rekomendasi Wanjakti Polri hingga mengarah kepada krisis kepemimpinan di Polri. Hal ini akan membuat regenerasi kepemimpinan Polri tidak berjalan optimal. Hal yang paling tidak menguntungkan Polri apabila kemudian bergulir cepat terkait dengan status pertanggungjawaban politik Polri terkait dengan penggabungan atau pembentukan kementerian terkait, sebagaimana amanat UUNo. 39/2008 Tentang Kementerian Negara.

Kedua, pembersihan besar-besaran internal Polri. Langkah ini bisa saja dilakukan oleh BHD sebelum diganti oleh kapolri yang baru dengan membentuk Tim pencari fakta atau penyelesaian kasus sebagaimana juga diusulkan oleh Ketua MK, Machfud MD. Hanya saja hal tersebut sulit dilakukan mengingat BHD juga menjadi bagian dari permasalahan tersebut, sehingga akan sulit bagi tim tersebut untuk bekerja, karena kemungkinan di intervensi akan sangat kuat. Pengecualian apabila BHD mencontoh Kapolri Soetjipto Joedodihardjo yang melibatkan instansi lain seperti TNI AD dan unsur Polisi Militer (PM) untuk membersihkan Polri dari unsur-unsur simpatisan PKI dan Badan Intelijen Pusat (BPI) pimpinan Subandrio paskah Peristiwa G 30 S/PKI. Bisa saja BHD mengajak KPK, sebagai institusi yang berkompeten dengan hal tersebut untuk bersama-sama membersihkan Polri dari praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Resikonya, bisa saja para perwira tinggi dan menengah di lingkaran terdekat BHD ikut juga terjerat pada praktik kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, menguatnya konflik internal Polri. hingga saat ini SD cenderung sendirian dalam menggulirkan berbagai informasi terkait praktik penyimpangan dan korupsi. Bisa jadi dalam perjalanannya akan muncul simpati dan dukungan dari berbagai perwira menengah dan tinggi yang frustasi dengan mekanisme di internal, serta ada yang menyalip di tikungan. Untuk yang pertama kita dapat berkaca pada kasus Kapolri kembar yang berujung pada makin memanaskan konflik antara pendukung S. Bimantoro dan Andi Chaerudin Ismail. Mekanisme yang tidak berjalan di internal Polri akan menarik gerbong perwira-perwira yang merasa mendapat perlakuan tidak adil untuk mencoba peruntungan mendukung SD. Sementara terkait dengan kemungkinan adanya kelompok perwira yang menyalip ditikungan adalah berhubungan dengan permintaan BHD agar Pati angkatan 1975 hingga 1977 untuk secara ikhlas menyerahkan kepemimpinan Polri kepada yang lebih muda. Himbauan ini tentu saja akan berjalan apabila mekanisme internal Polri juga berjalan normal. Akan tetapi dengan situasi sekarang ini, himbauan tersebut praktis hanya akan terbatas pada himbauan, langkah-langkah untuk menyalip ditikungan bagi Pati diangkatan tersebut di atas untuk memimpin Polri bukan sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi di angkatan-angkatan tersebut banyak perwira dengan sarat prestasi.

Keempat, merosotnya citra Polri. di internal Polri, selama ini menguat anggapan bahwa Polri relatif sarat dengan sejumlah prestasi, khususnya pada pemberantasan terorisme. Namun, agaknya Polri lupa bahwa publik terus mengingat bahwa praktik penyimpangan di Polri masih sangat tinggi. Sehingga efek prestasi yang dilakukan dalam pemberantasan terorisme tidak cukup efektif mengangkat pencitraan Polri. Apalagi asumsi dan pengalaman masyarakat yang bersentuhan dengan Polri makin dikuatkan dengan testimoni SD, sehingga pencitraan Polri di masyarakat makin tidak baik.

Dari empat efek bola salju tersebut di atas, setidaknya pimpinan Polri berkaca bahwa secara tidak langsung permasalahan ini akan memberikan efek negative kepada pemerintah, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi dan tekanan DPR terkait dengan Kasus Bank Century. Sebab itu, pilihannya hanya dua bagi pimpinan Polri; merespon positif testimoni tersebut dengan menindaklanjuti berbagai informasi yang dipaparkan oleh SD, atau terkubur oleh permasalahan tersebut.

Korupsi di lingkungan Polri seumur dengan usia Polri sendiri. Hal yang membedakan hanyalah pada motif dan situasi yang dihadapi. Pada era Kapolri Pertama, Soekanto, praktik penyimpangan dan korupsi justru di lakukan bersama-sama dengan kepala daerah. Di mana ketika itu pimpinan Polri di daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah setempat. Upaya sentralisasi Polri dengan adanya penyatuan Polri ke dalam angkatan bersenjata sejak tahun 1959, dengan seluruhnya bertanggung jawab kepada Mabes Polri, baik administrasi maupun politik, membuat praktik korupsi juga bergeser pada pimpinan Polri di tingkat pusat. Praktik penyimpangan dan korupsi yang membuat pencitraan Polri makin redup terjadi pada era Kapolri Widodo Budidarmo dan Awaludin Djamin. Bahkan begitu sangat meresahkannya, Dephankam dan Mabes ABRI sebagai atasan Polri tidak berani mengambil calon nama yang rekomendasikan oleh internal Polri, dan lebih memilih Awaludin Djamin untuk diajukan kepada Presiden Soeharto, yang ketika itu menjabat sebagai Duta Besar Jerman Barat. Bahkan tersiar kabar, Laksamana Sudomo, Wakil Panglima ABRI ketika itu mengambil alih kepemimpinan hingga ada Kapolri yang baru. Meski sejumlah perwira menengah dan tinggi ditangkap dan dipenjarakan pada era Kapolri WidodoBudidarmo, namun Dephankam dan Mabes ABRI ketika itu melihat kepemimpinan Widodo tidak tegas. sehingga praktik korupsi dan penyimpangan terjadi di semua level. Langkah yang lebih efektif dilakukan oleh Awaludin Djamin dengan menangkap dan memenjarakan Deputinya sendiri Letnan Jenderal Polisi Siswadji, bersama sejumlah perwira tinggi dan menengah lainnya. Sementara pada era reformasi, mantan Kabareskrim, Suyitno Landung dan sejumlah perwira menengah lainnya ditangkap dan diadili karena penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, apa yang diungkap oleh SD hanya penegasan bahwa di institusi Polri praktik-praktik penyimpangan tersebut masih tumbuh subur dan manifest.

Polri dan Efek Kejut

Terlepas apakah yang dilakukan oleh SD merupakan langkah menebus dosa terkait dengan idiom Cicak versus Buaya yang pernah dilontarkannya semasa menjabat Kabareskrim, namun tetap harus diapresiasi. Dengan catatan bahwa apresiasi publik juga merupakan bentuk dukungan kepada Polri untuk memperbaiki dan membersihkan Polri dari praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Sebab selama ini berkembang asumsi di internal Polri bahwa Polri telah lebih baik paska pemisahan dengan TNI. Dan bila masih ada suara-suara yang mengatakan citra Polri belum baik, itu karena tidak senang dengan kondisi Polri saat ini. Sikap tersebut ditunjukkan berulang kali oleh pimpinan Polri yang selalu menganggap bahwa lembaga atau individu yang mengatakan citra Polri belum baik sebagai subyektif dan tidak mendasar. Dan sekali lagi hal tersebut dilakukan saat SD mengungkapkan ada praktik Makelar Kasus (Markus), yang menganggap SD tidak pada tempatnya melontarkan pernyataan tersebut. Dengan kata lain, sikap berlebihan yang menganggap diri dan organisasinya lebih baik, cepat atau lambat akan memosisikan Polri dalam situasi yang sulit.

Akan tetapi dalam kasus dugaan praktik korupsi dan penyimpangan, setidaknya akan memberikan efek kejut yang harus disikapi oleh pimpinan Polri secara bijak. Ada lima efek kejut korupsi bagi Polri, yakni: Pertama, cepat atau lambat pemerintah, dalam hal ini SBY akan memikirkan ulang untuk mengganti pimpinan Polri segera. Meski Bambang Hendarso Danuri (BHD) dalam waktu dekat akan diganti karena pensiun, namun pergantiannya akan meninggalkan jejak yang kurang baik bagi BHD. Hal ini disebabkan masih banyaknya kasus-kasus korupsi, dan makin ditegaskan oleh SD. Dan bukan tidak mungkin BHD sendiri sebagai atasan dianggap terlibat dalam praktik-praktik penyimpangan dan korupsi, karena membiarkan kasus tersebut terjadi.

Kedua, melakukan respon positif terkait dengan tuntutan public dengan melakukan pembersihan besar-besaran internal Polri dari praktik korupsi. Langkah ini bisa saja dilakukan oleh BHD sebelum diganti oleh kapolri yang baru dengan membentuk Tim pencari fakta atau penyelesaian. Akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan mengingat BHD juga menjadi bagian dari permasalahan tersebut, sehingga akan sulit bagi tim tersebut untuk bekerja, karena kemungkinan di intervensi akan sangat kuat. Kecuali BHD mencontoh Kapolri Soetjipto Joedodihardjo yang melibatkan instansi lain seperti TNI AD dan unsur Polisi Militer (PM) untuk membersihkan Polri dari unsur-unsur simpatisan PKI dan Badan Intelijen Pusat (BPI) pimpinan Subandrio paskah Peristiwa G 30 S/PKI. Bisa saja BHD mengajak KPK, sebagai institusi yang berkompeten dengan hal tersebut untuk bersama-sama membersihkan Polri dari praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Resikonya, bisa saja para perwira tinggi dan menengah di lingkaran terdekat BHD ikut juga terjerat pada praktik kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, makin menguatnya konflik di dalam tubuh Polri. sampai saat ini SD cenderung sendirian dalam menggulirkan berbagai informasi terkait praktik penyimpangan dan korupsi. Bisa jadi dalam perjalanannya akan muncul simpati dan dukungan dari berbagai perwira menengah dan tinggi yang frustasi dengan mekanisme di internal, serta ada yang menyalip di tikungan. Untuk yang pertama, bisa saja SD akan mendapat simpati dari rekan-rekan angkatannya dan atau yang bersimpati. Sementara terkait dengan kemungkinan adanya kelompok perwira yang menyalip ditikungan adalah berhubungan dengan permintaan BHD agar Pati angkatan 1975 hingga 1977 untuk secara ikhlas menyerahkan kepemimpinan Polri kepada yang lebih muda. Himbauan ini tentu saja akan berjalan apabila mekanisme internal Polri juga berjalan normal. Akan tetapi dengan situasi sekarang ini, himbauan tersebut praktis hanya akan terbatas pada himbauan, langkah-langkah untuk menyalip ditikungan bagi Pati diangkatan tersebut di atas untuk memimpin Polri bukan sesuatu yang tidak mungkin.

Keempat, turunnya citra Polri. di tubuh Polri sendiri, selama ini menguat anggapan bahwa Polri relatif sarat dengan sejumlah prestasi, khususnya pada pemberantasan terorisme. Namun, agaknya Polri lupa bahwa publik terus mengingat bahwa praktik penyimpangan di Polri masih sangat tinggi. Sehingga efek prestasi yang dilakukan dalam pemberantasan terorisme tidak cukup efektif mengangkat pencitraan Polri. Apalagi asumsi dan pengalaman masyarakat yang bersentuhan dengan Polri makin dikuatkan dengan testimoni SD, sehingga pencitraan Polri di masyarakat makin tidak baik.

Kelima, perubahan status Polri. Hal ini bisa saja terjadi mengingat amanat UU No.39/2008 Tentang Kementerian Negara memungkinkan untuk menggabungkan Polri ke dalam kementerian terkait dan atau membentuk kementerian baru. Perubahan status ini bisa dikarenakan presiden merasa bahwa Polri membutuhkan payung politik agar lebih tertib. Maraknya kasus korupsi di tubuh Polri menjadi pembelajaran bahwa dibutuhkan mekanisme control yang lebih efektif bagi Polri agar dapat mewujudkan kepolisian yang professional.

Akan tetapi, terlepas dari keberhasilan Densus 88 AT tersebut tetap mengundang nada sumir dari publik, mengingat terbongkarnya jaringan tersebut seolah-olah mengalihkan isu kasus Bank Century yang dibahas secara marathon di Pansus DPR, bertepatan dengan kunjungan Presiden SBY ke Australia, dan rencana kedatangan Presiden Obama ke Indonesia akhir bulan ini. Pada konteks pengalihan isu Pansus Bank Century, publik melihat bahwa proses pengepungan gerombolan teroris di Aceh dan kemudian di Pamulang menjadi anti klimaks dari kemenangan suara rakyat di DPR yang menegaskan bahwa ada pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century yang disinyalir melibatkan lingkaran terdekat Istana. Sedangkan hal lainnya lebih banyak mencoba menjaga citra Indonesia di mata dunia internasional, khususnya Australia dan Amerika yang dalam bulan ini memiliki agenda kenegaraan dengan Indonesia. Bahkan dalam Pidato SBY di Parlemen Australia beberapa hari lalu, ditegaskan keberahasilan-keberhasilan dalam pemberantasan terorisme tersebut sebagai komitmen Indonesia dalam perang global melawan terorisme.

Teroris-Phobia dan Pencitraan

Bisa jadi keberhasilan Densus 88 AT di tengah keterpojokan pemerintah dalam kasus Bank Century ini bagian dari proses yang normal. Namun bila ditelusuri lebih jauh, hal ini mengingatkan kita pada keberhasilan Densus 88 AT menembak mati Noordin M. Top saat dugaan adanya kriminalisasi KPK yang menjadi aikon perseteruan Polri dengan KPK. Artinya dugaan publik akan adanya ‘kebetulan yang direkayasa’ dalam penangkapan para gembong teroris oleh Densus 88 AT bisa jadi bukan isapan jempol. Setidaknya ada tiga alasan penguat bahwa keberhasilan Densus 88 AT tersebut sebagai prestasi yang momentum waktunya disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, proses pengejaran dan penangkapan dari Aceh hingga Pamulang berjalan simultan dan berjarak kurang dari satu minggu. Dalam pendekatan intelijen, proses tersebut tidak disiapkan dalam hitungan hari, namun jauh-jauh hari, hingga disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya apabila hasil Pansus Bank Century, Kunjungan SBY ke Australia, serta rencana kedatangan Obama pada bulan yang sama, maka besar kemungkinan, proses identifikasi, pengejaran hingga pemetaan aktifitas para gembong terorisme tersebut telah dilakukan setidaknya tiga bulan lalu. Dengan harapan, pada bulan di mana tiga agenda politik tersebut menjadi berita, maka keberhasilan Densus 88 AT menjadi semacam bukti bahwa pemerintah terus bekerja. Sehingga, secara bertahap berita negative tentang pemerintah, akan perlahan hilang dengan munculnya keberhasilan Densus 88 AT tersebut.

Kedua, pasca tewasnya Noordin M. Top, praktis kelompok teroris di Indonesia hampir semua tiarap, bahkan beberapa yang menyerah dan menjadi informan Polri dalam memburu sisa-sisa anggota JI di Indonesia. Hal ini juga secara logika memudahkan Densus 88 AT dalam memetakan dan memburu sisa-sisa anggota JI tersebut. Namun, hal tersebut tidak dilakukan secara mendadak, apalagi Kepala Densus 88 AT, Tito Karnavian menyadari bahwa pemberantasan terorisme di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, sehingga membutuhkan proses pendekatan yang juga berbeda. Dan dalam kasus pengepungan teroris di Aceh dan Pamulang, adalah bagian dari strategi tersebut, yang mana dapat sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk mengkaunter pemberitaan negative dan menjaga pencitraan Polri dan juga pemerintah tetap baik.

Ketiga, secara kelembagaan baik Polri maupun pemerintah masih mengalami kesulitan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini disadari benar oleh instansi negara tersebut, sehingga tetap dibutuhkan program unggulan agar Polri khususnya dan pemerintah umumnya memiliki berbagai keberhasilan, di tengah keterpurukan dalam pemberantasan korupsi. Densus 88 AT, sebagai unit yang memiliki kekhususan dalam pemberantasan terorisme sebagaimana amanat UU Anti Teror memiliki beban yang tidak ringan. Bila kebuntuan terkait dalam pemberantasan korupsi, maka hampir serta merta maka pemberantasan terorisme dikedepankan.

Ketiga alasan penguat tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan pencitraan Indonesia di mata dunia dan teroris-phobia yang terus menguat menjelang keberengkatan SBY ke Australia dan rencana kedatangan Obama ke Indonesia. Komitmen Indonesia untuk memberantas terorisme dibuktikan dengan adanya pengepungan dan penangkapan sejumlah anggota teroris di Aceh dan Pamulang, bahkan disebutkan salah satu yang tewas adalah Dulmatin, otak utama Bom Bali I. pencitraan yang baik di dunia internasional ini sejalan dengan politik pencitraan SBY yang menginginkan Indonesia menjadi ‘anak manis’ di mata negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Situasi tersebut secara politis justru sedikit banyak memberikan dilemma bagi SBY. Di satu sisi, pencitraan positif dari komunitas internasional terkait keberhasilannya dalam mengurangi ruang gerak kelompok terorisme di Indonesia. Bahkan secara terbuka ucapan selamat datang dari Kevin Rudd, maupun Obama. Namun di sisi lain, pernyataan bernada sumir di dalam negeri terkait dengan berbagai keberhasilan Densus 88 AT tersebut merupakan cara-cara yang kurang patut dikedepankan, mengingat langkah-langkah SBY mengedepankan teroris-phobia sebagai langkah untuk mengambil hati Australia dan Amerika Serikat dikemudian hari akan menjadi bumerang. Apalagi bila dikaitkan dengan pergerakan peta politik yang sangat dinamis pasca hasil Pansus Bank Century dan besar kemungkinan partai-partai yang ditenggarai sebagai partai Islam akan makin menjauh dari pemerintahannya.

Akan lebih bijak misalnya upaya pemberantasan terorisme di Indonesia yang ditenggarai dengan sejumlah keberhasilan dan prestasi juga ditopang oleh langkah-langkah efektif dan strategis dalam pemberantasan korupsi. Sehingga label pencitraan Indonesia tidak melulu tentang keamanan semata, melainkan juga efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan begitu keterkaitan antara Densus 88 AT dengan teroris-phobia juga dapat diikuti oleh KPK dan lembaga penegak hukum lainnya dengan korupsi-phobia.

Hal lain yang agak menarik dalam konteks ini adalah bahwa SBY terkesan selalu merasa dalam posisi bertahan dan memosisikan diri seolah sebagai figur yang teraniaya secara politik. Hal ini secara teoretik agak aneh, mengingat Yudhoyono-Boediono mengantungi dukungan publik lebih dari 60%. Seharusnya, Yudhoyono khususnya mampu melakukan berbagai bentuk artikulasi politik dalam merealisasikan programnya. Bahkan yang paling serius adalah wacana pemakzulan tersebut juga “dipopulerkan” oleh Yudhoyono dengan berbagai curhat politik yang dilakukannya kepada publik.

Model dan prasyarat

Penurunan presiden dari kekuasaannya setidaknya telah terjadi empat kali dalam sejarah Indonesia. Hal ini tidak termasuk dengan pergantian Perdana Menteri di era Demokrasi Parlementer. Empat proses pemakzulan tersebut bisa jadi model bagi kita untuk mengukur sejauh mana proses yang sama dapat terjadi pada Yudhoyono-Boediono.

Adapun keempat model tersebut adalah, pertama, model Soekarno, yakni pemakzulan terhadap kekuasaan Soekarno sebagai presiden oleh MPRS karena menolak mempertanggungjawabkan krisis ekonomi dan politik, serta dianggap melindungi PKI. Soekarno menyebut Peristiwa G30S/PKI adalah riak dalam revolusi sebagaimana yang diungkapkannya dalam pidatonya di depan MPRS berjudul Nawaksara.

Kedua, model Soeharto, yakni proses penurunan dirinya dari kekuasaan Orde Baru. Hal yang menarik dari model Soeharto adalah kecerdasan melihat situasi politik, di mana tidak lagi ada dukungan politik, baik dari lingkaran politiknya, DPR/MPR, maupun tentara. Soeharto memilih mundur secara sukarela daripada diberhentikan oleh MPR.

Ketiga, model Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Model pemakzulan Gus Dur ini sesungguhnya mencerminkan dinamika politik yang khas dan sangat dinamis. Praktis Gus Dur diturunkan oleh MPR melalui sidang istimewanya karena koalisi partai politik yang mendukungnya menarik diri. Hal yang menarik, jauh sebelum itu Gus Dur melakukan berbagai manuver politik yang sebenarnya agak kurang tepat, mengingat koalisi partai politik yang mendukungnya sangat rapuh.

Keempat, model Habibie. Model ini sebenarnya bukan bagian dari proses pemakzulan, hanya karakteristiknya mirip dan dekat dengan upaya penurunannya dari kekuasaan. Penolakan pertanggungjawaban Habibie dalam SU MPR adalah bagian skenario politik untuk mematikan langkah politik Habibie yang akan dicalonkan kembali menjadi presiden oleh Partai Golkar dan beberap
a partai gurem pasca-Pemilu 1999.
Dari keempat model pemakzulan tersebut, setidaknya memiliki kesamaan prasyarat yang membuat empat presiden Indonesia tersebut diturunkan, mundur secara sularela, dan atau ditolak pertanggungjawaban politiknya oleh MPR.

Adapun prasyarat tersebut adalah, pertama, adanya kasus atau peristiwa sebagai pemicu politik terjadinya pemakzulan. Pada model Soekarno adalah peristiwa G30S/PKI; Soeharto, gugurnya mahasiswa dalam aksi unjuk rasa yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti; Gus Dur, Bruneigate dan kontroversi pergantian Kapolri; dan Habibie, lepasnya Timor-Timur dari NKRI sebagai akibat dari kebijakan Habibie memberikan opsi referendum kepada provinsi termuda Indonesia tersebut.

Kedua, koalisi politik pendukung terpecah atau menarik dukungan. Pada konteks Soekarno, partai politik pendukung Nasakom terpecah, selain PKI yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI, PNI juga dilanda konflik internal, sedangkan NU memilih jalan aman dengan merapat pada militer. Sementara itu, pada model Soeharto, pimpinan MPR ketika itu, yang juga Ketua Umum Golkar ketika itu menyarankan Soeharto mundur dari kekuasaannya. Sementara itu, pada model Gus Dur justru makin kentara dengan adanya penarikan diri koalisi partai politik yang dulu mengusungnya menjadi presiden. Dan, hal yang sama juga terjadi pada model Habibie, pada waktu itu internal Golkar juga tidak solid dalam mengusung Habibie, serta oportunitas partai politik pendukung lainnya, yang cenderung bermain di dua kaki.

Ketiga, militer tidak mendukung dan atau terpecah dukungannya. Pada model Soekarno, TNI secara mayoritas menarik dukungannya dari Soekarno, kecuali sekelompok kecil di tubuh TNI AU. Masa Soeharto, TNI justru terlibat konflik internal, antara Wiranto yang cenderung ingin mengamankan kekuasaan Soeharto, dengan Prabowo yang memiliki ambisi politik untuk memimpin TNI sepeninggal Soeharto. Pada era Gus Dur, tentara cenderung mengikuti arus politik ketika itu, dan meninggalkan Gus Dur serta memilih proses konstitusional dalam konteks SI MPR. Sementara pada model Habibie, TNI justru tengah melakukan koreksi total sehingga dinamika yang terjadi pada saat SU MPR tidak terlibat secara aktif.

Keempat, tidak solidnya lingkaran dekat Istana. Prasyarat keempat ini menjadi garda terakhir dari kekuasaan presiden. Dapat dibayangkan bagaimana Soekarno merindukan orang yang loyal di sekitarnya saat dirinya tengah gundah karena tuduhan dan serangan politik terhadap dirinya. Namun satu per satu meninggalkannya, baik yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S/PKI ataupun karena alasan oportunis semata.

Konteks Soeharto juga hampir mirip. Empat belas menteri di bawah koordinasi Ginanjar Kartasasmita menolak bergabung dengan kabinet yang dibentuk Soeharto sebagai respons dari tuntutan publik. Era Gus Dur juga demikian, satu per satu menteri yang berasal dari koalisi partai politik pendukungnya menarik diri. Sementara pada kasus Habibie, Partai Golkar dan ICMI yang menjadi pilar penopang di lingkaran terdekatnya juga tidak menunjukkan soliditas yang tinggi. Alhasil, langkah politik Habibie terhenti karena pertanggungjawabannya ditolak MPR.

Yudhoyono?

Berkaca pada model dan prasyarat tersebut di atas, masih relevankah upaya pemakzulan Yudhoyono-Boediono? Tentu saja semua tergantung dari dinamika politik yang ada. Namun, secara kalkulatif politik upaya pemakzulan terhadap Yudhoyono-Boediono menjadi sangat sulit dilakukan. Selain empat prasyarat yang diurai tersebut di atas belum terjadi, juga secara legitimasi politik, Yudhoyono-Boediono lebih kuat.

Bahwa kasus Century Gate akan menjadi pemicu politik penurunan Yudhoyono-Boediono merupakan bentuk harapan politik, bukan sebagai pemicu. Apalagi secara realitas, meski PKS dan Partai Golkar berupaya mengambil momentum politik pada kasus tersebut, namun faktanya koalisi partai politik pengusung pasangan tersebut relatif solid. Sementara itu dukungan tentara terhadap kepemimpinan Yudhoyono-Boediono juga tak tergoyahkan. Meski ada sejumlah kasus seperti pengambilalihan perumahan dinas tentara yang sedikit banyak mengoreksi persepsi umum di kalangan tentara dan keluarganya terhadap Yudhoyono. Apalagi ditambah dengan soliditas KIB II dan kalangan terdekat istana yang secara tim juga tidak bermasalah.

Namun, tentu Yudhoyono juga dihadapkan pada dua pilihan yang rumit guna menyudahi polemik Century Gate agar dirinya dan KIB II dapat secara fokus menjalankan programnya. Pilihan itu, yakni, mengambil alih seluruh tanggung jawab permasalahan Bank Century, dengan harapan akan mendapatkan simpati publik dan permasalahan tersebut selesai dengan permohonan maaf Yudhoyono kepada publik. Atau, mengorbankan anak buahnya demi menjaga pencitraan politiknya. Dua orang yang disinyalir terlibat langsung dalam kasus Century Gate adalah Boediono dan Sri Mulyani akan dilengserkan demi alasan stabilitas di KIB II.

Agaknya SBY cenderung memilih pilihan kedua karena biaya politiknya lebih rendah dibandingkan dengan mengambil alih tanggung jawab masalah Century Gate, yang belum tentu dapat dimaafkan oleh publik. Justru bisa saja pilihan pertama tersebut akan menjadi bola liar dan mengarah pada pemakzulan dirinya, sebagaimana yang terjadi pada kasus Soekarno dan Gus Dur. Artinya, cukup mengganti dua orang dari KIB II, maka dua hal penting dapat diraih, menghindari pemakzulan dan mendapatkan tambahan dukungan di parlemen. Sebab, selain koalisi partai politik yang mengusungnya, bisa jadi PDI Perjuangan juga akan merapat.