Polri Versus KPK

Polemik perseteruan antara dua institusi negara, Polri dan KPK telah melibatkan publik. Pro dan kontra yang berkembang di masyarakat secara terbuka mengemuka dan membuat opini publik ikut terbelah. Di satu sisi, kalangan LSM anti korupsi serta penggiat penyelenggaraan pemerintah yang bersih beranggapan bahwa ada upaya sistematis menumpulkan kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan berbagai kecenderungan, pasca Antasari Azhar, yang terperangkap kasus pembunuhan berencana, kini bidikan beralih kepada pimpinan KPK lainnya. Di sisi lain, di kalangan Criminal Justice System (CJS), seperti Polri dan Kejaksaan serta komunitas penegak hukum lainnya beranggapan bahwa KPK juga harus diposisikan sebagai bagian dari penegak hukum, bukan lembaga super yang tidak tersentuh. Hal tersebut dibuktikan dengan penahanan Ketua KPK, Antasari Azhar karena diduga terlibat dalam pembunuhan berencana seorang pengusaha. Disamping juga melakukan penolakan terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor), karena disinyalir akan menumpulkan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Temanggung, Noordin M Top & Generasi Teror

Setelah Polri memastikan bahwa teroris yang tewas pada penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah bukan Noordin M Top, melainkan Ibrahim, salah satu generasi gres dari kelompok JI dan binaan Noordin, publik Nampak kecewa dan kembali dirundung kekuatiran akan kemungkinan kembalinya aksi terror. Kekuatiran tersebut juga bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tapi juga publik global yang mengikuti proses penyergapan tersebut. Bahkan sejumlah media global sebut saja misalnya CNN, BBC, AFP, Al Jazeera telah memberitakan bahwa lelaki yang tewas di Temanggung tersebut adalah Noordin, gembong terorisme yang paling dicari. Meski kemudian diralat, setelah ada pemberitaan resmi dari Polri, namun secara psikologis, publik global juga berharap agar aksi-aksi terror tersebut setidaknya berkurang dengan ditangkapnya atau tewasnya para gembong terorisme, agar sebaran terror juga akhirnya meredup.

TNI dan Terorisme

Pro dan kontra tentang akan dilibatkannya TNI dalam pemberantasan terorisme masih terus mengemuka. Bagi yang pro, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme selain mengupayakan pemberantasan sampai ke akar-akarnya, juga sebagai mitra dan penyeimbang bagi Polri dengan Densus 88 Antiteror agar tidak menjadi aktor yang terlalu dominan dalam perang melawan terorisme tersebut.

THE 88th DENSUS AT: The Role and the Problem of Coordination on Counter-terrorism in Indonesia

This paper has two purposes. First, it discusses the role of Anti Terror of the 88th Special Detachment of Indonesia’s Police Force in the war against terrorism. The role of the 88th Densus AT on counter terrorism in Indonesia is now a role of single institution nationwide, so that other institutions with similar anti terrorist units feel that they do not get a portion of state power. In Indonesia, all armed forces institutions and police, including the State Intelligence Agency have anti terrorist unit in their structure.

Titik Akhir Terorisme?

Tewasnya gembong teroris yang paling dicari, Noordin M. Top tanggal 8 Agustus 2009 pada penyergapan di Temanggung, Jawa Tengah lalu menandai fase berikutnya dari pemberantasan terorisme di Indonesia. Prestasi Polri dan Densus 88 AT khususnya menjadi satu torehan tersendiri bagi institusi tersebut terkait dengan fungsi utamanya dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Hal tersebut pula menjadi penegas bahwa Polri, khususnya Densus 88 AT sudah membuktikan bahwa keraguan banyak pihak terkait dengan pemberantasan terorisme yang dilakukan ternyata tidak terbukti.