You are currently browsing the monthly archive for December 2006.

Kemenangan pasangan Calon Gubernur (Cagub) NAD yang diusung oleh anggota eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar menandai berakhirnya dominasi elit politik pro Jakarta. Situasi politik tersebut membangun satu dilema politik tersendiri bagi Pemerintahan SBY-Kalla. Dilema tersebut terletak pada, apakah kemenangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar makin memperkuat demokrasi atau justru membangun disintegrasi? Sebagaimana diketahui, Pilkada di NAD tersebut dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan struktur pemerintahan di bawahnya, dan diawasi oleh berbagai lembaga pemantau Pemilu, dari dalam maupun luar negeri. Kenyataan yang sulit dibantah adalah bahwa mekanisme demokrasi tersebut berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Sedangkan yang tidak kalah menariknya adalah kemenangan tersebut merupakan satu keunikan tersendiri bagi perpolitikan di Indonesia, di mana calon perseorangan/independen memenangkan Pilkada, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik di Indonesia. Read the rest of this entry »

Kasus terkuaknya upaya untuk ‘menginteli’ dua fraksi, FPDI Perjuangan dan FPKS yang tengah melakukan investigasi kasus beras impor makin menegaskan pentingnya reformasi dan penataan Lembaga Intelejen Negara (LIN). Kasus yang melibatkan Intelkam Polda Metro Jaya tersebut selain salah kaprah, juga tidak patut dilakukan dalam kondisi di mana negara tengah berada dalam proses penguatan pelembagaan demokrasi. Hanya saja mungkin kita akan menjadi mahfum ketika tahu bahwa hampir tidak ada aturan legal formal yang mengikat kuat perihal kerja-kerja keintelejenan kecuali regulasi setingkat eksekutif berupa Keputusan Presiden dan sejenisnya. Ini artinya semakin menguatkan asumsi awal bahwa LIN hanya merupakan kepanjangan tangan dari eksekutif ataupun penguasa. Sebab, dengan hanya sebatas aturan yang dikeluarkan oleh eksekutif maka besar peluangnya terjadi pemanfaatan lembaga ’James Bond’ tersebut untuk mengamankan kebijakan penguasa. Sebut saja misalnya pada kasus Badan Pusat Intelejen (BPI) di era Soekarno, maupun Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) pada masa Orde Baru yang membebek pada kekuasaan eksekutif dan menjadi alat bagi pelanggengan kekuasaan. Read the rest of this entry »

Tulisan Mahi M. Hikmat (MMH) di Pikiran Rakyat yang berjudul: “Aksesibilitas Politik Polri Yang Agamis” tepat pada Hari Bayangkara ke-59, 1 Juli 2005 membuat saya tidak habis pikir. Selain karena MMH adalah salah satu intelektual yang konsern terhadap pengembangan demokrasi, khususnya di Jawa Barat, juga yang bersangkutan secara rutin mengkaji berbagai permasalahan reformasi kepolisian dari berbagai sudut pandang keilmuan. Menariknya lagi karena tulisan MMH ini mengajak dan mendorong kita semua untuk kembali membuka ruang politik bagi Polri sebagai upaya untuk melakukan pembenahan internalnya, sesuatu yang sedikit bergeser pada tema besar pembenahan internal Polri; Profesionalisme dan sipilisasi Polri. Sementara dinamika politik telah memunculkan sosok Kapolri baru, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Sutanto. Figur yang dinilai cakap, bersih dan sangat anti KKN, serta memiliki tekad untuk membangun profesionalisme di internal Polri. Read the rest of this entry »

Di tengah masih berkecamuknya konflik bersenjata di Timor Leste, Negara yang memilih berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1999, masih ada tersisa ancaman yang serius bagi keamanan nasional. Ancaman tersebut terkait dengan kemungkinan menjalarnya konflik bersenjata yang melibatkan hampir semua potensi politik ke Timorbagian Indonesia di Negara paling muda di dunia tersebut. Potensi politik yang melatarbelakangi konflik tersebut merupakan permasalahan klasik di negara-negara yang baru merdeka. Selain konsolidasi elit politik yang gagal, karena persaingan antara Xanana Gusmao dan Mari Alkatiri di masa lalu mencuat menjadi perebutan pengaruh keduanya, juga kontrol sipil atas militer menjadi satu pemicu yang serius. Pemecatan sekitar enam ratus anggota militer menjadi bagian dari awal konflik yang berkecamuk. Kebijakan diskriminasi yang dibuat pemerintahan duet Xanana-Alkatiri terhadap enam ratus anggota militer yang sebagian besar berasal dari Timor bagian Barat, yang dekat dengan perbatasan Indonesia. Dari enam ratus anggota militer tersebut ada puluhan mantan anggota milisi pro integrasi yang memilih bergabung dengan negara baru tersebut. Di sinilah yang kemudian muncul tudingan Indonesia terlibat dalam kerusuhan dan konflik diTimor Leste, serta isu upaya pembunuhan elit politik anti pemerintah yang melibatkan Alkatiri. Read the rest of this entry »

Tanggal 15 Oktober 2005 ini rencananya Departemen Pertahanan akan mengumumkan invetarisasi aset bisnis yang dimiliki dan dikelola Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan ketiga matra. Sedianya pada waktu bersamaan juga akan dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur tentang pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah. Meski jauh hari sudah ditekankan akan pentingnya pengambilalihan bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme TNI, namun standarisasi sepihak telah ditekankan oleh Departemen Pertahanan dan Mabes TNI perihal hanya bisnis yang dikelola dan dimiliki TNI beraset di atas Rp. 20 milyar saja yang dapat diambilalih pemerintah, sedangkan aset bisnis yang kurang dari Rp. 20 milyar adalah bisnis yang diperuntukkan bagi kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Hal ini menarik karena dalam persfektif negara demokratik, militer hanya mengemban fungsi pertahanan, sedangkan masalah kesejahteraan prajurit dan anggaran pertahanan menjadi tanggung jawab pemerintah. Masalahnya, apakah pemerintah mampu memenuhi anggaran pertahanan yang ideal? Disini titik krusial yang menjadi problematika dalam proses pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah. Read the rest of this entry »