Jajak pendapat yang dilakukan sebuah harian nasional tanggal 6 Juni 2005, perihal sikap dan harapan masyarakat yang menurun terhadap pelaksanaan Pilkada Langsung patut untuk disimak. Penurunan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan dari Pilkada Langsung ini dipahami sebagai perubahan psikologis politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Langsung. Sejumlah kabupaten dan kota telah menyelenggarakan Pilkada Langsung, seperti Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, Kota Cilegon. Menariknya, dari empat kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada Langsung tersebut hampir pasti dimenangkan oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan. tiga kabupaten/kota oleh Partai Golkar, dan satu oleh PDI Perjuangan. ini mengindikasikan bahwa psikologis politik masyarakat secara prinsip tidak beranjak untuk memilih calon bupati/walikota yang dicalonkan oleh partai politik di luar Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Hal ini diartikan juga sebagai keinginan masyarakat untuk memilih calon-calon yang sebelumnya menjabat sebagai bupati/walikota di empat kabupaten/kota tersebut sangat tinggi.

Terpilihnya kembali para calon bupati/walikota yang sebelumnya menjabat bupati/walikota di empat kabupaten/kota tersebut menjadi penegas menurunnya harapan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada Langsung yang diharapkan akan menghasilkan kepemimpinan baru. Ada empat alasan mengapa harapan masyarakat menurun pada pelaksanaan Pilkada Langsung. Pertama, problematika internal KPU Pusat dan KPUD menyangkut tuduhan korupsi yang merata di hampir semua daerah; propinsi dan kabupaten/kota. Tuduhan adanya dugaan korupsi yang menimpa KPU Pusat dan KPUD menjadi sinyalemen awal keragu-raguan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada Langsung. Bahkan di beberapa daerah tingkat masyarakat yang tidak ikut memilih lebih dari 30 %, baik permasalahan administratif data pemilih, maupun yang tidak mendatangi Tempat Pemungutan Suara.

Kedua, konflik di sejumlah partai politik membuat masyarakat menjadi enggan untuk mendatangi TPS. Konflik-konflik tersebut telah menegaskan asumsi masyarakat bahwa Pilkada Langsung hanyalah momentum konflik politik di daerah, yang sama sekali jauh dari upaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga tak heran apabila masyarakat kemudian tidak begitu tertarik untuk terlibat dalam Pilkada Langsung.

Ketiga, rendahnya kualitas calon gubernur, bupati/walikota yang terjun dalam Pilkada langsung. Rendahnya kualitas calon dalam pilkada Langsung ini terkait dengan mekanisme pencalonan yang harus melalui partai politik. Masalahnya, mekanisme ini pada akhirnya hanya akan meloloskan calon-calon berkantong tebal, dengan menegasikan calon-calon dengan kualitas yang baik tapi tidak cukup memiliki modal. Keempat, hampir tidak ditemukan calon-calon alternatif yang mampu mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat. Calon-calon yang ada justru berasal dari partai-partai politik besar seperti Partai golkar, dan PDI Perjuangan, ataupun calon-calon yang merupakan mantan gubernur, bupati/walikota di daerah tersebut. Sehingga tak heran apabila calon-calon dari partai besar maupun calon-calon yang sebelumnya jadi gubernur atau bupati/walikota menjadi pilihan masyarakat.

Demokrasi (Tidak) Menetes ke Bawah
Asumsi bahwa demokrasi akan terbangun dengan pola menularkan dan mendorong wilayah-wilayah ataupun daerah yang belum teimbas oleh semangat demokrasi adalah asumsi yang keliru. Penyelenggaraan Pilkada Langsung di tengah situasi masyarakat yang tidak cukup memiliki pemahaman demokrasi sama saja akan mendorong terbangunnya pemerintahan daerah yang oligarki. Penularan semangat demokrasi saja tidak cukup untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis melalui Pilkada Langsung. Selain pemahaman masyarakat yang rendah, juga dikaitkan dengan terpasungnya wewenang KPUD akibat regulasi yang salah kaprah, dan pembangunan opini (black opinion) yang tidak baik perihal dugaan kasus korupsi.

Demokrasi menetes ke bawah tidak serta merta membangun penguatan politik lokal, apabila dilakukan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Juan J. Linz (2001) menetapkan ada tiga prasyarat agar demokrasi lokal, sebagai bagian dari penyebaran ide-ide dan semangat demokrasi dalam transisi politik suatu negara mutlak dilakukan. Pertama, pembangunan politik lokal, dalam hal ini Pilkada Langsung harus membatasi calon-calon dari rezim lama dan militer untuk maju ke dalam pemilihan. Pembatasan ini untuk mengurangi kesempatan dari rezim lama dan militer untuk kembali ke gelanggang politik. Juan J. Linz menegaskan bahwa problematika negara-negara yang tengah menjalani transisi demokrasi, akhirnya kembali jatuh ke pelukan rezim lama karena memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon-calon dari rezim lama. Pembatasan terhadap calon-calon dari rezim lama diperlukan karena mereka secara infrastruktur politik lebih siap dan mampu mempesona pemilihnya. Juan J. Linz berargumen, meski demokrasi memberikan seluas-luasnya kesempatan untuk berekspresi, tapi untuk kasus penguatan demokrasi di negara yang lama dipimpin oleh rezim otoriter dan militeristik, dibutuhkan ketegasan untuk membatasinya.

Kedua, adanya pemberdayaan partai politik untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada elit sipil. Pemberdayaan elit sipil ini dilakukan dengan membuka peluang kepada calon-calon yang akan maju dalam Pilkada Langsung, baik kader partai maupun calon yang bukan kader partai. Penguatan elit sipil diyakini akan mampu mempercepat transisi demokrasi, dengan indikasi terjadinya transformasi ide-ide demokrasi di masyarakat pemilih. Ketiga, pelibatan dan partisipasi politik masyarakat. Pelibatan dan partisipasi politik masyarakat ini tidak sekedar bagaimana masyarakat memilih calon-calon tersebut, tapi juga bagaimana masyarakat menilai kualitas calon-calon berdasarkan pada program-programnya.

Masalahnya dari tiga prasyarat yang diajukan oleh Juan J. Linz ini tidak satupun yang terpenuhi. Pilkada Langsung terbuka lebar bagi calon dari rezim lama dan militer, dengan berbagai pola dan legalitas yang saling kontradiktif antara satu dengan yang lain. Sementara pemberdayaan partai politik hampir tidak terjadi di semua tingkatan. Konflik internal yang dipicu oleh rebutan tampuk pimpinan dan perbedaan melihat kebijakan yang dibuat partai menjadi penghias dan pemanis dalam perpolitikan nasional ini. Turunannnya dapat dilihat, pemberdayaan dan partisipasi politik masyarakat jauh panggang dari api, yang ada hanyalah mobilisasi massa untuk mendukung salah satu calon. Sehingga asumsi Juan J. Linz bahwa demokrasi yang menetes ke bawah dengan jalan Pilkada langsung tidak terjadi. Harapan untuk mendapatkan pemimpin yang berpihak ke masyarakat melalui Pilkada Langsung menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Sebab, Pilkada Langsung hanya menjadi ajang memperbarui kontrak politik rezim lama dan militer untuk tampil kembali dalam perpolitikan.

Berkaca kepada empat pelaksanaan Pilkada Langsung sebagaimana tersebut di atas, maka tidak salah apabila pelaksanaan Pilkada langsung di Jawa Barat yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini untuk melakukan stimulasi politik agar kasus yang terjadi di daerah-daerah tersebut tidak terulang di Jawa Barat. Ada lima stimulasi politik yang harus dilakukan oleh masyarakat agar transisi demokrasi tidak terinterupsi. Pertama, mendorong dan meyakinkan KPUD agar tetap menjaga kinerjanya dengan baik. Kinerja KPUD yang baik akan menegasikan keengganan masyarakat untuk datang ke TPS. Dengan meminimalisir masyarakat yang enggan ke TPS maka kecil kemungkinan Pilkada Langsung menjadi sekedar ajang memberbarui kontrak politik. Sehingga harapan akan tampilnya calon-calon yang mampu mengartikulasikan tuntutan dan harapan masyarakat terbuka lebar.

Kedua, memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat bahwa konflik internal yang terjadi di partai politik adalah proses demokrasi. Sehingga, apapun yang terjadi di internal partai politik tidak akan mempengaruhi kualitas pemimpin daerah yang dihasilkan dalam Pilkada Langsung. Ketiga, partai politik yang terlibat dalam pencalonan Pilkada Langsung harus benar-benar menyadari bahwa hajat Pilkada Langsung merupakan pintu awal bagi penguatan demokrasi lokal. Hal ini berarti bahwa partai politik harus menjadikan masyarakat tidak lagi sebagai obyek politik, tapi sebagai subyek dan mitra dalam membangun dan memperkuat demokrasi lokal. Keempat, calon-calon yang ikut dalam Pilkada langsung harus menyadari kapasitasnya, sehingga masyarakat enggan memilih. Oleh karena itu calon-calon tersebut setidaknya harus banyak mengetahui apa yang menjadi harapan dan keinginan rakyat. Dengan mengetahui harapan dan keinginan masyarakat, maka diasumsikan para calon tersebut memahami keinginan dan harapan masyarakat, dan bertekad untuk mewujudkannya apabila terpilih. Sebagaimana diketahui dalam politik dan system demokrasi tidak terlalu membutuhkan politisi yang cerdas, tapi politisi yang memahami dan mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat.

Kelima, calon-calon dalam Pilkada Langsung dan partai politik harus membuat perjanjian politik dengan masyarakat untuk selalu berusaha mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat, dan tidak berkeinginan untuk bekerja sama dan menggunakan pola dan cara lama dalam menjalankan pemerintahannya apabila kelak terpilih. Hal ini penting dilakukan untuk menutup cela bagi kemungkinan munculnya pemerintahan daerah yang mengadopsi cara dan pola lama dalam memerintah, dan meninggalkan basis pemilihnya.

Dengan lima stimulasi politik ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada Langsung di Jawa Barat tidak antiklimaks, tapi merupakan bagian dari upaya untuk mengantarkan harapan dan keinginan masyarakat memilih dan mendapatkan pemimpin daerah yang mampu memperjuangkan dan mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat. Semoga!