Di tengah masih berkecamuknya konflik bersenjata di Timor Leste, Negara yang memilih berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1999, masih ada tersisa ancaman yang serius bagi keamanan nasional. Ancaman tersebut terkait dengan kemungkinan menjalarnya konflik bersenjata yang melibatkan hampir semua potensi politik ke Timorbagian Indonesia di Negara paling muda di dunia tersebut. Potensi politik yang melatarbelakangi konflik tersebut merupakan permasalahan klasik di negara-negara yang baru merdeka. Selain konsolidasi elit politik yang gagal, karena persaingan antara Xanana Gusmao dan Mari Alkatiri di masa lalu mencuat menjadi perebutan pengaruh keduanya, juga kontrol sipil atas militer menjadi satu pemicu yang serius. Pemecatan sekitar enam ratus anggota militer menjadi bagian dari awal konflik yang berkecamuk. Kebijakan diskriminasi yang dibuat pemerintahan duet Xanana-Alkatiri terhadap enam ratus anggota militer yang sebagian besar berasal dari Timor bagian Barat, yang dekat dengan perbatasan Indonesia. Dari enam ratus anggota militer tersebut ada puluhan mantan anggota milisi pro integrasi yang memilih bergabung dengan negara baru tersebut. Di sinilah yang kemudian muncul tudingan Indonesia terlibat dalam kerusuhan dan konflik diTimor Leste, serta isu upaya pembunuhan elit politik anti pemerintah yang melibatkan Alkatiri.

Akan tetapi, sejatinya permasalahan klasik tersebut tidak makin menyebar apabila kepemimpinan politik dan konsolidasi elit politik yang terjadi dan solid. Permasalahan konflik antara Xanana dan Alkatiri sejak sebelum merdeka dari Indonesia tidak menjadi komoditas politik baru pasca pemecatan enam ratus anggota militer. Xanana sebagai figur pemersatu seharusnya tidak mengambil posisi untuk berhadapan dengan Alkatiri. Nyatanya, ambisi politik lebih mengemuka ketimbang masa depan negara dan rakyatnya. Bisa diramalkan konflik bersenjata dan elit politik di Timor Leste akan berlarut-larut dan sangat mungkin mengancam keamanan nasional. Selama ini, sebagaimana diketahui bersama, banyak terjadi penyelundupan, baik BBM, maupun sembako dari Timor Indonesia ke Timor Leste. Ketergantungan negara yang merdeka hasil referendum pada bantuan luar negeri dan impor yang besar menyebabkan Timor Leste menjadi ’komoditas’ bagi aksi penyelundupan baik BBM, sembako, dan lain sebagainya. Permasalahan penyelundupan tersebut menjadi permasalahan bagi Indonesia, hanya skalanya tidak terlalu prioritas. Akan tetapi ketika meletus kerusuhan dan konflik bersenjata dan politik di Timor Leste, maka peningkatan status permasalahan menjadi prioritas dan sangat prioritas bagi Indonesia. Ada lima alasan mengapa konflik bersenjata dan politik di Timor Leste menjadi prioritas, yaitu: pertama, Indonesia dan Timor Leste memiliki sejarah hubungan yang kurang harmonis, sejak integrasi daerah bekas jajahan Portugal pada tahun1975 hingga pemisahan lewat referendum tahun 1999. hubungan tidak harmonis tersebut akan bermuara pada upaya sebagian dari pihak yang berkonflik untuk menarik simpati, atau setidaknya menggunakan wilayah Indonesia sebagai basis perlawanan. Hal ini dilakukan oleh Siprus pro Turki yang meminta Turki untuk menganeksasi sebagian wilayah Siprus untuk kepentingan salah satu elit politik di Siprus, yang anti elit politik yang didukung oleh Yunani.

Kedua, kedua negara memiliki perbatasan darat langsung, bahkan ada sebagian wilayah Timor Leste berada di tengah-tengah (enclave) wilayah Indonesia. Hal ini mengarah kepada potensi ancaman bagi integritas wilayah Indonesia, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sekedar contoh misalnya pemberontak Suku Kurdi di Irak, yang memanfaatkan sebagian wilayah Turki sebagai basis perlawanan. Hal ini membuat hubungan antara Turki dan Irak menegang. Hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi apabila Indonesia tidak memposisikan diri lebih tegas terhadap permasalahan tersebut.

Ketiga,aktor politik yang terlibat dalam konflik di Timor Leste sama-sama menyandarkan dan membangun kesadaran semu masyarakatnya atas tindakan masa lalu Indonesia atas segala kejahatan dan bentuk penjajahan dalam konsep integrasi kewilayahan. Dalam konteks ini musuh bersama yang bernama ’Indonesia’ pelan tapi pasti pudar dari ingatan masyarakat Timor Leste. Tantangan yang kemudian gagal dijawab oleh segenap elit politik seperti Xanana, Alkatiri, Ramos Horta dan lain sebagainya adalah mewujudkan harapan masyarakatnya, bahwa hidup merdeka berarti lebih sejahtera dan terbukanya lapangan pekerjaan. Nyatanya hal tersebut gagal diwujudkan. Kegagalan tersebut akan mengkambinghitamkan Indonesia, bukan sekedar pernyataan politik, tapi juga memprovokasi masyarakat di Timor Barat bagian Indonesia untuk terlibat aktif dalam konflik. Sehingga secara konkret, keamanan nasional akan terancam.

Keempat, adanya kepentingan Australia dan Portugis yang kental di negara tersebut. Kepentingan Australia yang merupakan kepanjangan tangan Amerika Serikat di Pasifik memberikan ancaman tersendiri, karena kegiatan militer dan intelijen Australia secara aktif di Timor Leste memberikan satu kemungkinan bagi ancaman yang lebih serius. Bentuk ancaman yang paling mungkin terjadi adalah infiltrasi dan akses militer Australia yang mengancam kedaulatan NKRI.

Kelima, ketergantungan Timor Leste atas berbagai bantuan luar negeri, baik berupa pinjaman luar negeri, maupun bantuan tidak mengikat lainnya membuat negara tersebut sangat rentan atas berbagai permasalahan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Kerentanan tersebut akan membangun permasalahan, mengingat Indonesia sebagai negara yang pernah menaungi negara yang dulu bernama Timor Timur tersebut. Selain pelintas batas, juga penyelundupan BBM, sembako, hingga persenjataan akan memberikan ancaman bagi eksistensi nasional.

Strategi Keamanan Nasional
Dari sudut pandang geopolitik, perumusan kebijakan nasional harus memenuhi beberapa unsur, setidaknya pada tiga unsur, yakni: keamanan nasional (national security), kepentingan nasional (national interest), dan orientasi nasional (national orientation). Artinya tiga unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Keamanan nasional harus memperhatikan kepentingan dan orientasi nasional suatu negara, hal ini berlaku juga bagi Indonesia secara luas. Khusus yang berkaitan dengan problematika yang terjadi di Timor Leste, masalah keamanan nasional harus membangun garis demarkasi yang jelas dalam melihat posisi Timor Leste bagi kepentingan dan orientasi nasional. Harus diukur sejauhmana kepentingan dan orientasi negara kita yang berkaitan langsung dengan Timor Leste. Di sini sesungguhnya diuji kecermatan kita dalam melihat kepentingan dan orientasi nasional kita di Asia Tenggara, dan khususnya Timor Leste.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa Indonesia secara harfiah tidak melihat Timor Leste sebagai satu ancaman serius bagi keamanan nasional sebelum konflik tersebut berkecamuk. Satu-satunya ancaman yang serius dari Timor Leste bagi Indonesia adalah rencana untuk mengadili sejumlah tokoh politik, jenderal, dan purnawirawan yang terlibat pada kerusuhan pasca referendum 1999 di pengadilan international, di samping masalah kriminalitas diperbatasan antar kedua negara. sehingga ketika ada eskalasi politik yang mengarah kepada kekacauan situasi, bahkan mungkin kondisi Timor Leste gagal sebagai satu negara (failure state), Indonesia cenderung pasif.

Ada lima alasan mengapa strategi keamanan nasional cenderung kurang efektif berjalan, terutama menyikapi berbagai kejadian di lingkungan regional yang menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI. Pertama, kondisi sosial politik di dalam negeri yang sangat dinamis, baik di tingkat pusat maupun daerah menyebabkan upaya membangun strategi keamanan nasional cenderung terhambat.

Kedua, dinamika di lingkungan regional; Asia Tenggara dan Australia yang sangat cepat. Bahkan karena terlalu fokus pada upaya pengamanan dalam negeri, Indonesia kurang mampu membaca dan memetakan agenda tersembunyi (hidden agenda) dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Australia. Bahkan kita cenderung terganggu oleh berbagai travel warning yang dikeluarkan oleh Australia dan negara-negara lainnya.

Ketiga, hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Australia yang terkait membangun satu persfektif pada keamanan kawasan yang kondusif. Bisa jadi kita berbangga ketika Soekarno dan Soeharto memimpin republik ini, karena oleh merekalah Indonesia di segani dalam konteks hubungan luar negeri, khususnya di Asia Tenggara. Soekarno bahkan merintis pendirian organisasi Non Blok, sementara Soeharto mampu memimpin Asean, baik formal maupun informal. Kondisinya jauh berbeda dengan saat ini, di mana Indonesia dipandang sebelah mata, bahkan oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Keempat, efektifitas Alat utama sistem pertahanan (Alutsista) yang jauh dari kondisi ideal. Dengan Alutsista yang terbatas, upaya untuk membangun keamanan nasional secara komprehensif dan menyeluruh pasti akan menemui kendala serius. Bahkan negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai melakukan provokasi dengan melakukan berbagi manuver penguasaan wilayah atau pulau dekat perbatasan.

Kelima, belum adanya payung hukum yang mengikat seluruh komponen keamanan nasional. Saat ini perundang-undangan yang ada baru terbatas pada masing-masing institusi, seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, di tambah dengan adanya UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. ketiga produk perundang-undangan tersebut belum komprehensif memayungi upaya membangun Indonesia yang aman dan stabil, serta terbebas dari berbagai bentuk intervensi dan infiltrasi negara lain.

Diakui atau tidak, permasalahan yang terjadi di Timor Leste menyadarkan kita semua bahwa pengembangan strategi keamanan nasional yang utuh dan komprehensif menjadi salah satu prasyarat bagi eksistensi suatu bangsa. Tanpa adanya strategi keamanan nasional yang utuh dan komprehensif, maka dapat dipastikan Indonesia akan dengan mudah terbawa arus dinamika regional yang menyesatkan, dan mengancam eksistensi NKRI. Ada empat prasyarat yang harus dipenuhi untuk membangun strategi keamanan nasional, yakni: Pertama, implementasi kepentingan dan orientasi nasional yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, dan UU No. 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009. implementasi kepentingan dan orientasi nasional menjadi penting karena menjadi landasan bagi perumusan strategi keamanan nasional yang utuh dan komprehensif.

Kedua, adanya payung perundang-undangan yang komprehensif, menyeluruh dan mengikat semua komponen pengembangan keamanan nasional. RUU Keamanan Nasional, hingga saat ini masih menjadi pembahasan antara Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Polri berkaitan dengan berbagai kepentingan yang harus terakomodir di dalamnya. Adanya UU Keamanan Nasional akan makin memudahkan perumusan strategi operasional dalam keamanan nasional.

Ketiga, ketersediaan Alutsista yang memadai. Permasalahan yang hingga saat ini belum terpecahkan karena saling terkait satu dengan yang lain adalah tersedianya Alutsista yang sesuai dengan jenis ancaman dan karakteristik kewilayahan. Minimnya anggaran, serta adanya kerja sama yang terkait dengan syarat-syarat penegakan HAM dan demokrasi menyulitkan Indonesia untuk menyediakan Alutsista sesuai dengan permintaan. Pencabutan embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat bukan berarti akan makin memudahkan penyediaan Alutsista, sebab kendala lainnya adalah ketersediaan anggaran pertahanan.

Keempat, stabilitas ekonomi, dan sosial politik dalam negeri. Stabilitas ekonomi dan sosial politik menjadi bagian penegas dari keberadaan Indonesia di pentas regional. Karena dengan adanya stabilitas nasional, maka langkah Indonesia untuk membangun kepemimpinan di tingkat regional akan dengan mudah dilakukan. Kepemimpinan di tingkat regional akan mampu membangun pencitraan positif Indonesia di mata dunia. Bila hal tersebut terwujud, maka upaya memetakan dan membaca berbagai kepentingan negara-negara di Asia Tenggara akan dengan mudah dilakukan. Turunannya, perumusan antisipasi ancaman yang akan terjadi dapat secara dini dilakukan.

Dengan lima prasyarat ini, diharapkan strategi keamanan nasional, khususnya pada kasus Timor Leste akan mampu secara aktif melakukan berbagai upaya dan antisipasi dini bagi kemungkinan segala ancaman terhadap keamanan nasional. Sehingga Indonesia yang aman dan stabil akan mampu membangun citra Indonesia yang lebih baik.