Kasus terkuaknya upaya untuk ‘menginteli’ dua fraksi, FPDI Perjuangan dan FPKS yang tengah melakukan investigasi kasus beras impor makin menegaskan pentingnya reformasi dan penataan Lembaga Intelejen Negara (LIN). Kasus yang melibatkan Intelkam Polda Metro Jaya tersebut selain salah kaprah, juga tidak patut dilakukan dalam kondisi di mana negara tengah berada dalam proses penguatan pelembagaan demokrasi. Hanya saja mungkin kita akan menjadi mahfum ketika tahu bahwa hampir tidak ada aturan legal formal yang mengikat kuat perihal kerja-kerja keintelejenan kecuali regulasi setingkat eksekutif berupa Keputusan Presiden dan sejenisnya. Ini artinya semakin menguatkan asumsi awal bahwa LIN hanya merupakan kepanjangan tangan dari eksekutif ataupun penguasa. Sebab, dengan hanya sebatas aturan yang dikeluarkan oleh eksekutif maka besar peluangnya terjadi pemanfaatan lembaga ’James Bond’ tersebut untuk mengamankan kebijakan penguasa. Sebut saja misalnya pada kasus Badan Pusat Intelejen (BPI) di era Soekarno, maupun Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) pada masa Orde Baru yang membebek pada kekuasaan eksekutif dan menjadi alat bagi pelanggengan kekuasaan.

Komunitas intelejen yang ada tidak sebatas Badan Intelejen Negara (BIN), atau Badan Intelejen Strategis (BAIS) yang dimiliki oleh Mabes TNI, atau juga Intelejen Keamanan (Intelkam) Mabes Polri, tapi juga menyangkut intelejen lainnya, yakni: BIN, BAIS TNI, Intelkam Polri, Intel Kejaksaan, Intel Imigrasi, dan Intel Bea Cukai, serta Lembaga Sandi Negara. Dari komunitas intelejen tersebut hingga saat ini hampir tidak ada garis koordinasi yang jelas antar lembaga tersebut. Hal ini jelas menyulitkan deteksi sejak dini ancaman terhadap eksistensi negara yang kemungkinan terjadi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Alhasil, kita dapat melihat bagaimana lemahnya kinerja dan buruknya koordinasi antar lembaga intelejen tersebut berujung kepada sejumlah aksi teror yang menyulitkan posisi negara di dunia internasional. Aksi terorisme yang marak tersebut, bahkan hampir tidak dapat dideteksi sejak dini. Fungsi intelejen yang terdiri dari tiga hal yakni; penyidikan, pengamanan, dan penggalangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya garis koordinasi yang jelas antar lembaga intelejen yang ada.

Ada empat alasan mengapa masing-masing lembaga intelejen tersebut tidak dapat berkoordinasi dengan baik, yakni; Pertama, esprit de corp yang sangat tinggi di masing-masing lembaga intelejen. Kebanggaan atas lembaga tersebut menjadi tidak efektif dan kontra produktif ketika kinerja dari masing-masing lembaga tersebut tidak menunjukkan tiga fungsi intelejen tersebut. Bahkan ada lembaga intelejen terjebak pada permainan elit politik yang membawa kematian pada aktivis HAM, Munir.

Kedua, adanya persaingan yang tidak sehat. Sehingga koordinasi dapat diasumsikan membuka strategi dan berujung pada wan prestasi dari masing-masing lembaga tersebut. Tak heran apabila koordinasi hanya dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting. Padahal dalam konteks deteksi dini dari berbagai ancaman, koordinasi mampu menutup cela kemungkinan berubahnya ancaman menjadi tragedi.

Ketiga, sentimen kelembagaan yang satu dengan yang lain merasa lebih baik dari lembaga lain. Berbeda pada kasus kebanggaan pada lembaga, pada sentimen yang merasa lebih baik menjadi pemicu terjadinya keengganan dari masing-masing lembaga intelejen untuk membuka hal-hal yang menjadi kerja-kerja keseharian. Tak heran pula kerap kali terjadi bentrok kerja antara lembaga intelejen tersebut di lapangan, misalnya pada kasus penggrebekan pelaku teroris di Tangerang beberapa waktu lalu.

Keempat, ketiadaan perangkat hukum yang mengikat satu lembaga intelejen satu dengan lembaga lainnya dalam satu garis koordinasi yang jelas. Hal ini membuat komunitas intelejen yang ada enggan untuk melakukan koordinasi dan tukar informasi. Tak jarang pula di lapangan misalnya wilayah yang seharusnya menjadi wewenang BIN malah dikerjakan oleh Intelkam Polri, atau sebaliknya juga.

Intelejen dan Demokrasi
Reformasi dan penataan LIN ini juga menjadi kajian yang serius bagi Badan Intelejen Negara (BIN), sebagai lembaga intelejen yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga intelejen yang ada. Dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) 103 tahun 2001, BIN berupaya menata koordinasi dan perbaikan kinerja internal lembaga intelejen yang ada. Berbekal Kepres tersebut pula BIN berupaya mengajukan Draft UU Intelejen Negara, sebagai asas legal formal bagi penataan komunitas intelejen yang selama ini berserak tak jelas. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kalangan akademis dan LSM membentuk Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelejen Negara, dan memiliki Draft UU Intelejen Negara yang coba disandingkan dengan yang dibuat oleh BIN. Kedua draft undang-undang tersebut sejatinya masih menyimpan permasalahan yang serius, perihal penataan dan reformasi LIN. Ada enam permasalahan yang perlu dikaji dan menjadi wacana yang serius bagi masyarakat secara umum. Pertama, prinsip undang-undang tersebut haruslah tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan sipil. prinsip ini menjadi sangat krusial mengingat kinerja LIN pada satu titik akan membawa implikasi kepada prinsip demokrasi an kebebasan sipil.

Kedua, undang-undang intelejen harus juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di sini juga menjadi permasalahan yang serius apabila tidak ditekankan sejak awal pada perumusan undang-indang intelejen tersebut. Mungkin kita masih ingat bagaimana operasi intelejen yang terjadi pada Tragedi Mei 1998, atau pada operasi bumi hangus pasca jajak penjadap di Timor-Timur, serta kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, yang hingga detik ini belum jelas proses dan pelaku utamanya. Hal ini membuktikan bahwa, apabila LIN tidak ditata, maka hal yang sama akan berulang dan menjadikan masyarakat sebagai obyek teror.

Ketiga, akuntabilitas dan transparansi pembiayaan kegiatan intelejen. Anggaran bagi LIN secara prinsip harus berasal dari pembiayaan negara, yakni berasal dari APBN. Akuntabilitas dan transparansi menjadi satu prasyarat bagi upaya untuk menata LIN. Hal ini juga berarti harus menutup peluang bagi sumber pembiayaan kegiatan keintelejenan, serta menyibak wilayah abu-abu dan hitam bagi sumber anggaran LIN. Sekedar contoh misalnya pada kasus bumi hangus di Timor-Timur, pendanaan operasi tersebut berasal dari pendanaan biaya yang tidak jelas.

Keempat, masalah koordinasi antar lembaga intelejen. Permasalahan ini menjadi satu permasalahan yang terus mengiringi perjalanan LIN sejak kelahirannya pada tahun 1945 dengan nama Badan Istimewa (BI). Koordinasi menjadi kata kunci bagi penataan kelembagaan intelejen di Indonesia. Sebab tanpa adanya koordinasi, maka dapat dipastikan bahwa penataan dan reformasi lembaga intelejen tersebut gagal, sebagaimana upaya Megawati merubah BAKIN menjadi BIN, tanpa menyentuh permasalahan yang paling esensi.

Kelima, masalah penempatan BIN ada di bawah departemen atau kementerian negara. Bila mengacu pada situasi sekarang, Kepala BIN statusnya setingkat menteri, namun hal tersebut bukan yang ideal. BIN idealnya berada di Departemen Pertahanan, atau berada di kementerian negara. Karena ruang lingkup BIN berada di dalam negeri, dan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Keenam, jabatan Lembaga Koordinasi Intelejen Negara (LKIN) yang langsung berada di bawah presiden. Jabatan Kepala LKIN ini menjadi sangat strategis apabila dimaksudkan sebagai lembaga yang akan membawahi beberapa lembaga intelejen tersebut. Kepala LKIN merupakan jabatan politis atau jabatan karir? Pertanyaan ini akan membangun perdebatan yang mengarah kepada konflik. Sejatinya bila LKIN ini dijadikan lembaga koordinasi antar lembaga intelejen, maka idealnya jabatan Kepala LKIN merupakan jabatan karir. Dengan dipilih dari para kepala dan ketua lembaga intelejen yang ada di bawahnya, bisa berasal dari BIN, Intelkam Polri, BIN, BAIS, Badan Intelejen Strategis (BIS), dan lain-lain. Sebab dengan begitu akan membangun garis koordinasi intelejen yang ideal.

Penataan Intelejen
Kebutuhan untuk menata dan mereformasi LIN negara harus dipahami sebagai langkah pelembagaan demokrasi, di mana tiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang jelas dan tegas. Karenanya penataan LIN adalah sesuatu yang bersifat mendesak. Sehingga dibutuhkan berbagai prasyarat yang dapat memuluskan jalan bagi penataan LIN secara lebih komprehensif. Ada empat hal yang harus diperhatikan bagi penataan LIN, yaitu: Pertama, penataan tersebut harus ditegaskan bahwa LIN harus terbebas dari kepentingan politik kekuasaan. Politik kekuasaan yang memerangkap LIN selama kurang lebih 60 tahun harus segera diakhiri dengan berbasis pada profesionalisme. Dan adanya undang-undang keintelejenan yang komprehensif menjadi titik pijak awal.

Kedua, fungsi Kepala LKIN haruslah tidak sekedar simbol, tapi merupakan lembaga yang mampu mengikat komunitas intelejen yang berserak tersebut dalam rangka pengembangan kelembagaan yang profesional, dengan berbasis kepada garis koordinasi yang efektif. Sehingga perlu ditegaskan bahwa struktrur LKIN harus dimaknai sebagai ’panglima’ atau ’kepala staf gabungan’ bagi komunitas intelejen lainnya, agar dapat menutup cela bagi upaya melawan arus kepentingan komunitas intelejen yang lebih besar.

Ketiga, menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap HAM dan hak-hak sipil. prinsip demokrasi dan hak-hak sipil harus dianggap sebagai kerangka alur operasional dari kerja-kerja keintelejenan. Tanpa memperhatikan prinsip demokrasi dan hak-hak sipil, bukan tidak mungkin LIN akan kembali terseret kepada permainan elit politik, dan menjadi kaki tangan yang akan menghancurkan prinsip kemanusiaan dan demokrasi.

Keempat, akuntabilitas dan keterbukaan pemanfaatan dana operasional intelejen. Hal ini harus dipertegas karena, kerap kali dana operasional intelejen juga berasal dari wilayah abu-abu atau bahkan hitam, yang menyebabkan terkoreksinya profesionalisme. Kasus di masa lalu menjadi satu pelajaran penting dan berharga bagi penataan dan reformasi LIN.

Keempat hal tersebut harus secara serius diperhatikan sebagai prasyarat, bagi upaya untuk menata dan mereformasi LIN agar profesional dan tidak menjadi kaki tangan kekuasaan elit politik. Dan kasus tewasnya aktivis HAM Munir, serta upaya penyelidikan dari Intelkam Polda Metro Jaya harus diyakini sebagai kejadian terakhir yang menodai semangat profesionalisme dalam penataan dan reformasi Lembaga Intelejen Negara (LIN).