Kemenangan pasangan Calon Gubernur (Cagub) NAD yang diusung oleh anggota eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar menandai berakhirnya dominasi elit politik pro Jakarta. Situasi politik tersebut membangun satu dilema politik tersendiri bagi Pemerintahan SBY-Kalla. Dilema tersebut terletak pada, apakah kemenangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar makin memperkuat demokrasi atau justru membangun disintegrasi? Sebagaimana diketahui, Pilkada di NAD tersebut dilakukan serentak bersamaan dengan pemilihan struktur pemerintahan di bawahnya, dan diawasi oleh berbagai lembaga pemantau Pemilu, dari dalam maupun luar negeri. Kenyataan yang sulit dibantah adalah bahwa mekanisme demokrasi tersebut berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Sedangkan yang tidak kalah menariknya adalah kemenangan tersebut merupakan satu keunikan tersendiri bagi perpolitikan di Indonesia, di mana calon perseorangan/independen memenangkan Pilkada, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik di Indonesia.

Sementara paranoid elit politik pusat terhadap kemungkinan terjadinya dintegrasi, karena diasumsikan kemenangan dua elit GAM tersebut merupakan prakondisi dari upaya pemisahan Aceh dari NKRI. Hal tersebut didukung oleh tiga hal yang menguatkan asumsi tersebut. Pertama, majunya Irwandi dan Nazar sebagai calon dari GAM, merupakan bagian dari keputusan politik yang dibuat oleh jaringan GAM di seluruh dunia, yang menyelenggarakan konvensi politik di Rusia sebelum pelaksanaan Pilkada. Kedua, tampilan dan performa politik keduanya, yang berbeda dengan kandidat lainnya, dengan menggunakan pakaian adat, serta latar belakang berwarna mera garis hitam, yang mirip dengan bendera GAM. Dan yang ketiga, isu yang berkembang tentang pengiriman satu kontainer berisi baju dan seragam untuk jaringan GAM dari luar negeri yang menjadi kode pakaian (dress code) bagi anggota GAM dan tim pemenangan Irwandi-Nazar . Sebagaimana diberitakan kode pakaian yang digunakan adalah celana Levi’s dan kemeja kotak-kotak berbahan flanel.

Skenario dan Reintegrasi Politik
Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut di atas, kondisi politik apapun yang terjadi di Aceh pasca Pilkada sesungguhnya merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat Aceh. Bahwa ketakutan elit politik Jakarta, dan eforia politik yang dirasakan oleh Irwandi dan pendukungnya hanya menjadi siluet politik, di tengah harapan dan kecemasan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pasca Pilkada.

Harapan bercampur kecemasan yang dirasakan oleh rakyat Aceh sesungguhnya menggambarkan satu produk dari masyarakat pasca konflik. Kekerasan yang dirasakan di masa lalu, dan cenderung dilakukan oleh aktor negara, bukan tidak mungkin juga dilakukan oleh anggota eks GAM yang telah menjelma menjadi elit politik baru dalam percaturan kepolitikan di Aceh. Ada tiga skenario yang besar kemungkinannya terjadi Aceh pasca Pilkada, yang dapat memotret harapan dan kecemasan masyarakat Aceh. Pertama, pelaksanaan Pilkada di Aceh yang dimenangkan oleh pasangan independen/perseorangan yang diusung oleh eks GAM merupakan bagian dari kemenangan demokrasi, dan penguatan politik di masyarakat. Kemenangan politik tersebut terletak pada beralihnya strategi yang digunakan oleh GAM, dari perjuangan bersenjata, ke perjuangan politik. Kondisi tersebut dapat disejajarkan dengan peralihan Ireland Republik Army (IRA), dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik, ataupun peralihan gerakan bersenjata Kelompok Maoist di Nepal ke gerakan politik, dan berkontestasi dalam sistem demokrasi. Pada skenario ini diasumsikan akan terbangun dan terlembaganya institusi politik, serta terjadinya mekanisme demokrasi yang sistematis, dengan tetap berpijak pada harapan dan keinginan masyarakat. Masalah yang kemudian mengemuka, apakah demokrasi yang tengah diusung tersebut akan terkondisikan ke bentuk referendum untuk menentukan kemerdekaan, dengan terlebih dahulu dikondisikan oleh para anggota eks GAM yang memenangkan kontestasi demokrasi di NAD dan sejumlah kabupaten/kota lainnya. Agaknya ketakutan pemerintah pusat menjadi sangat kentara, jika melihat konsekuensi politik dari pelaksanaan Pilkada tersebut. Atau demokrasi justru membuat anggota eks GAM yang telah menjelma menjadi elit politik baru di Aceh menjadi frustasi, karena lebih sulit mengurusi politik dari pada perjuangan bersenjata, dengan berbagai konsekuensi yang dihadapi. Kemungkinan elit politik eks GAM yang memenangkan Pilkada tersebut terkena frustasi sangat tinggi bila melihat pondasi politik yang dibangun relatif tidak kuat. Frustasi politik para pejuang dan gerilyawan yang beralih ke kancah politik juga menghinggapi banyak kelompok ataupun pejuang di belahan dunia, sebut saja misalnya kelompok pejuang MNLF, di Philipina pimpinan Nur Misuari, ataupun gerilyawan komunis di Kolumbia, yang memilih kembali bergerilya, dan perjuangan bersenjata.

Frustasi politik dan kemungkinan pengkondisian untuk referendum bak dua sisi mata uang. Satu dengan yang lainnya saling menegasikan satu dengan yang lain. Frustasi politik yang menghinggapi elit politik Aceh eks GAM tersebut akan menguntungkan pemerintah, karena akan ada fase delegitimasi politik GAM di mata masyarakat Aceh. Akan tetapi, resiko turunan dari frustasi politik tersebut, adalah kemungkinan meningkatnya kembali eskalasi konflik antara GAM dengan pemerintah, karena GAM kembali mengangkat senjata. Resiko yang dialami rakyat Aceh tentu makin rumit, karena deraan konflik akan kembali nampak di depan mata.
Namun harus ditegaskan pula bahwa kelompok perlawanan dan perjuangan separatisme juga banyak yang berhasil melakukan integrasi dengan sistem politik yang ada, sebut saja misalnya Partai Nasional Quebeq, yang pernah mengenyam manisnya berkuasa, dan menjadi partai pengendali koalisi di parlemen nasional. Sebagaimana diketahui, Partai Nasional Quebeq secara aktif mengkampanyekan referendum agar Quebeq keluar dari bagian Canada. Artinya bukan tidak mungkin eks GAM dapat membuktikan kapasitas politiknya untuk membawa Aceh dan rakyatnya aman dan sejahtera.

Kedua, kemenangan calon independen dari eks GAM tersebut akan menjadi jalan bagi perjuangan GAM untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Dengan memenangkan kursi gubernur/wakil gubernur, serta memenangkan Pilkada bupati/walikota di lebih separuh jumlah kabupaten/kota di Provinsi NAD, agaknya tidak sulit bagi eks GAM untuk mengkondisikan hal tersebut. Akan tetapi, hal tersebut akan terhadang oleh mekanisme politik yang rumit, di mana sebagian besar calon tersebut berangkat dari perseorangan/independen. Artinya akan bakal mendapatkan perlawanan serius di DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari sejumlah partai politik yang bervisi nasional, dan mematok harga mati bagi NKRI, sebut saja PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan sejumlah partai gurem lainnya. Dengan kata lain, langkah ke arah tersebut akan membangun konflik baru, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Belum lagi, para kepala daerah yang berasal dari eks GAM tersebut juga akan mengalami perlawanan di internal birokrasi pemerintahan. Artinya, bila para kepala daerah di Aceh dari eks GAM tersebut memaksakan kehendak, tanpa membangun strategi yang baik, maka dapat dipastikan langkah untuk menciptakan pra kondisi tersebut akan menjadi bumerang bagi GAM. Agaknya para kepala daerah dari eks GAM tersebut harus belajar dari kasus Nur Mahmudi, yang memenangkan Pilkada Depok secara kontroversial beberapa waktu lalu Sehingga sampai saat ini mantan Menteri Kehutanan tersebut belum dapat bekerja dengan optimal.

Dibutuhkan satu kearifan politik dari kepala daerah eks GAM di Aceh tersebut untuk benar-benar mengubur dalam-dalam keinginan untuk merdeka. Sebab, di tengah gerakan politik dunia yang makin terintegrasi, upaya untuk memisahkan diri adalah satu pilihan yang kurang tepat. Karena, esensi dari membangun dan mensejahterakan adalah pada bagaimana menciptakan kondisi agar masyarakat Aceh mendapatkan hak-haknya. Dan, langkah tersebut hampir mendekati kenyataan, di mana calon-calon dari eks GAM memenangkan sebagian besar Pilkada di Aceh dan memuluskan jalan bagi upaya mewujudkan hal tersebut.

Pada skenario kedua ini, para kepala daerah di Aceh yang eks GAM ini akan membuktikan bahwa apa yang dituntut dan diperjuangkan selama ini harus diwujudkan dalam bentuk program-program konkret. Apabila upaya ke arah tersebut gagal, maka hampir dipastikan para kepala daerah eks GAM tersebut akan dianggap tidak mampu menjawab harapan masyarakat. Pertaruhan politiknya terlalu mahal apabila memaksakan untuk membangun kondisi ke arah terjadinya referendum, karena hanya akan menyeret masyarakat Aceh pada pertarungan politik yang tidak berkesudahan.

Ketiga, skenario yang mungkin diharapkan oleh banyak orang adalah terjadinya reintegrasi politik eks GAM ke NKRI. Sebagaimana diketahui bersama ditandatanganinya MoU Perdamaian Helsinski, Finlandia,, ataupun UU Pemerintahan Aceh (UU PA) belum memberikan jaminan terjadinya reintegrasi politik eks GAM ke NKRI. Bahkan di sela-sela penghitungan Pilkada Aceh, Pemimpin Senior GAM, Abdullah Zaini mengisyaratkan penolakan pembubaran GAM. Jelas pernyataan tersebut makin menjauhkan harapan semua pihak perihal reintegrasi politik eks GAM tersebut. Akan tetapi, posisi para eks GAM tentu mengalami kesulitan, apabila tidak terintegrasi secara politik. Karena akan terus terganggu oleh dinamika politik yang ada di DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau bahkan di DPR. Irama politik yang sama dibutuhkan oleh para kepala daerah hasil Pilkada di Aceh tersebut untuk dapat membangun Aceh dari reruntuhan Tsunami, gempa, dan konflik berkepanjangan. Dengan melakukan reintegrasi politik, sejatinya eks GAM tersebut tengah membangun saham politik jangka panjang, dengan catatan kinerjanya dapat mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat. Para kepala daerah eks GAM tersebut akan diuntungkan apabila mampu terintegrasi secara politik, dengan segenap elemen bangsa lainnya. Sebab harus disadari bahwa membangun Aceh tidak cukup hanya dengan semangat dan dukungan yang tinggi, tapi juga kesamaan posisi politik untuk berbareng bergerak demi mewujudkan harapan masyarakat Aceh untuk hidup aman dan sejahtera, terbebas dari intimidasi dan konflik berkepanjangan.