You are currently browsing the monthly archive for January 2007.

Polemik seputar harapan dari Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono agar DPR dapat memprioritaskan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007 makin mengarah pada debat kusir antara Departemen Pertahanan dan TNI di satu sisi, dengan Polri di sisi lain. Menariknya lagi, polemik tersebut juga melibatkan kalangan akademis, baik yang menjadi staf ahli, maupun yang dianggap dekat dengan ketiga lembaga tersebut.

Usulan RUU Kamnas yang diajukan oleh Departemen Pertahanan merupakan payung hukum bagi upaya untuk mewujudkan keamanan menyeluruh, dengan konsekuensi negara harus menata dan menyiapkan berbagai aktor keamanan untuk pengelolaannya, di mana TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) akan terintegral di dalamnya. Di samping itu, pada kebijakan sektoral akan melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bersama, usulan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh Polri, sebagai salah satu aktor pengelola keamanan. Hal ini terkait dugaan adanya agenda tersembunyi dari RUU tersebut untuk kembali mensubordinatkan Polri di bawah TNI atau departemen terkait lainnya. Bahkan dengan tegas Kapolri, Jenderal Sutanto menolak upaya untuk mensubordinatkan Polri di bawah departemen, dengan alasan agar Polri tetap mandiri, dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Read the rest of this entry »

Di usianya yang ke-61 tahun, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih dibayang-bayangi oleh tuntutan agar menjadi tentara professional. Reformasi TNI yang bergulir delapan tahun silam ternyata belum memberikan waktu yang cukup bagi institusi tersebut untuk menata dirinya dengan baik. Masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan. Pekerjaan rumah tersebut sejatinya terkait dengan komitmen TNI untuk benar-benar menjadi tentara profesional. Pengambilalihan dan penataan Bisnis TNI yang berlarut-larut, reaktivasi Komando Teritorial (Koter), berbagai kasus korupsi seperti Asabri, perumahan prajurit, penimbunan senjata, pengadaan Alutsista di luar prosedur, tarik ulur tentang Hak Politik TNI, hingga keengganan TNI untuk benar-benar di bawah otoritas sipil, dalam hal ini Departemen Pertahanan. Read the rest of this entry »

Perdebatan serius tentang pemulihan Hak Politik TNI pada Pemilu 2009 telah memberi kesan bahwa elit politik sipil masih belum percaya diri untuk berkompetisi secara sehat dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Menariknya, pro dan kontra pemberian kembali Hak Politik TNI pada 2009 sejatinya hanya mempertegas bahwa military-phobia masih menjadi satu ketakutan politik yang tidak mendasar. Bagi yang pro pemulihan Hak Politik TNI pada 2009 banyak melihat dari sisi keuntungan dari kemungkinan mendulang lebih dari satu juta suara anggota TNI dan anggotanya. Sisi pragmatis ini banyak diyakini akan menguntungkan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Meski dalam berbagai kasus, kebijakan yang dibuat duet SBY-JK justru berlawanan dengan harapan TNI perihal penyelesaian konflik di Aceh, dan juga sikap tidak aktif pada kasus penembakan di perbatasan Timor Leste beberapa waktu lalu. Artinya harapan dan dukungan yang dimunculkan para petinggi Partai Golkar dan Partai Demokrat bukan menjadi jaminan bila Hak Politik TNI dipulihkan akan ’berlabuh’ dan mendukung kedua partai tersebut. Read the rest of this entry »

Ada satu pertanyaan yang belum terjawab seputar keberhasilan Polri dalam melumpuhkan gembong teroris, Dr. Azahari, adalah apakah proses penangkapan, dan pada akhirnya menewaskan orang yang paling dicari di Indonesia tersebut merupakan bagian dari efektifnya pemolisian masyarakat (community policing)? Pertanyaan tersebut bisa jadi sangat sederhana, mengingat pemolisian masyarakat dalam konteks profesionalisme di kepolisian menjadi satu barometer. Pelibatan masyarakat dalam konteks pengamanan lingkungan merupakan komitmen pengembangan profesionalisme Polri. Hal ini perlu ditegaskan, meski dalam banyak kasus, Polri masih terjebak dalam paradigma lama. Langkah dan kinerja Polri yang banyak disorot masyarakat seputar reformasi internal Polri juga menjadi sebuah catatan tersendiri bagi Polri, mengingat di masa lalu Polri dianggap sebagai salah satu institusi terkorup. Langkah untuk mereformasi diri sejalan dengan perbaikan kinerja, baik yang menyangkut pada pencegahan dan pemberantasan terorisme, ataupun pada kerja-kerja pengayoman masyarakat. Komitmen Polri terhadap perbaikan kinerja dan pembersihan diri adalah dilakukannya penahan sejumlah perwira tinggi yang terkait kasus pidana korupsi dan penyuapan di Lingkungan Mabes Polri. Penangkapan tersebut menjadi satu titik pijak yang kokoh bagi kelanjutan kerja-kerja Polri yang lain. Sehingga dalam kasus pencegahan dan pemberantasan terorisme, Polri mampu memikat dan mempesona hati masyarakat. Hal ini tercermin dari turunan penangkapan dan tewasnya Dr. Azahari, dengan terbongkarnya sejumlah kasus teror lainnya, yang terkait dengan jaringan terorisme, baik yang terkait langsung dengan jaringan Dr. Azahari dan Nordin M. Top, maupun yang tidak. Read the rest of this entry »

I. Pendahuluan
Anggaran pertahanan Indonesia dalam kurun delapan tahun perjalanan Orde Reformasi ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan yang dibutuhkan. Pasca kejatuhan Soeharto dan Rejim Orde Baru proses penataan dan pembenahan lembaga pertahanan, dalam hal ini Departemen Pertahanan dan TNI berjalan dengan baik. Hanya saja pemenuhan anggaran pertahanan menjadi satu permasalahan tersendiri, yang hingga saat ini belum terselesaikan. Kondisi keuangan Negara yang belum stabil, serta desakan pembayaran hutang luar negeri yang mengambil porsi cukup besar menjadikan pemenuhan anggaran pertahanan terbatas. Keterbatasan ini membangun satu kreativitas baru bagi internal TNI untuk melakukan pemenuhan anggaran pertahanan dalam bentuk mengelola bisnis TNI, hingga menerima bantuan pendanaan dari daerah. Hal ini tentu saja membuat kontrol negara dalam pemanfaatan anggaran pertahanan non- APBN menjadi sangat sulit dilakukan. Read the rest of this entry »