Hampir genap setahun parlemen Indonesia menganut sistem dua kamar (bikameral), namun belum ada gebrakan politik, baik dari DPR, maupun DPD yang cukup mampu membuat hati rakyat tertambat dan jatuh hati. Harapan agar parlemen yang sekarang mampu menjawab harapan dan aspirasi masyarakat, justru makin dikecewakan oleh kinerja parlemen yang hanya menjadi kepanjangan tangan dari partai politik. Meski begitu, yang menarik keberadaan DPD sebagai wakil kewilayahan non-partai juga tidak kunjung memberikan kontribusi yang positif dan konkret kepada wilayah yang diwakilinya. Harapan yang tinggi perihal alternative pilihan aspirasi di luar calon dari partai politik setahun lalu ternyata belum terjawab oleh kinerja DPD yang hingga saat ini masih terbelenggu dan terpasung secara politik oleh terbatasnya fungsi dan wewenang yang dimilikinya.

Meski begitu, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Presiden pada tanggal 23 Agustus 2005 lalu mensiratkan eksistensi DPD mulai bersinar, dan menjadi stimulasi bagi anggota DPD untuk membangun penguatan DPD. Rapat Paripuran DPD-Eksekutif tersebut merupakan bagian dari konvensi ketatanegaraan yang baru, dan pertama dalam system ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan DPD yang sejak kali pertama terbentuk diposisikan dalam system ketatanegaraan yang dilemahkan dengan berbagai pembatasan yang memasung ruang gerak anggota DPD sebagai satu-satunya mitra DPR di parlemen. Rapat Paripurna tersebut meski tidak serta merta menjadikan DPD sebagai lembaga tinggi Negara yang setara dengan DPR, namun langkah tersebut dinilai sangat strategis dan memiliki keuntungan politik bagi upaya penguatan DPD sebagai salah satu kamar dalam sistem bikameral. Upaya tersebut telah mampu membangun kepercayaan yang tinggi kepada sejumlah anggota DPD untuk bersama-sama membangun dan memperkuat DPD sebagai sebuah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam system parlemen yang dianut oleh Indonesia. Dalam pengertian bahwa keberadaan DPD, meski masih dibatasi oleh perangkat legal konstitusional, namun mampu menjalankan peran strategis sebagai bagian dari wakil kewilayahan. Setidaknya langkah membangun DPD yang efektif dan kuat akan secara sistematis telah dimulai dan berjalan. Hal positif lain dari adanya Sidang Pleno DPD-Eksekutif adalah diangkatnya wakil sekretariat jenderal MPR sebagai representasi DPD, yang pada Sidang Pleno tahun depan dapat dipastikan DPD akan memiliki kesekretariatan jenderal sendiri.

Langkah strategis tersebut mengarahkan DPD makin memperkuat eksistensinya. Hanya saja, upaya konvensi ketatanegaraan yang telah baik dijalankan oleh DPD sekarang tidak akan cukup mampu mendorong upaya check and balances yang efektif tanpa ditopang oleh adanya penegasan di konstitusi. Dalam pengertian bahwa keberadaan DPD akan makin jelas dan efektif menjalankan apabila ditegaskan dalam konstitusi. Jika tidak ditopang oleh konstitusi yang menegaskan hal tersebut, maka dipastikan bahwa penguatan DPD dengan pola konvensi ketatanegaraan hanyalah sebatas stimulasi politik yang baik, namun kurang menjawab kebutuhan politik.

Akseptabilitas Politik DPD
Secara politik, DPD sebagai lembaga tinggi baru belum mampu menunjukkan ‘taring’ politiknya untuk lebih menunjukkan eksistensi dan kinerja yang efektif bagi penguatan system bikameral yang dianut oleh parlemen Indonesia. Keterpasungan politik yang dialami DPD sebagai lembaga tinggi Negara membuat lembaga tinggi tersebut kurang diminati oleh para penggiat politik, dan praktisi politik, baik yang berasal dari akademis, aktivis LSM, dan terutama para aktivitis partai politik, yang memang tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri dalam kontestasi DPD. Meskipun peluang untuk mencalonkan diri dari aktivis partai politik boleh saja, selama bukan pengurus partai, hal ini dapat dilihat pada kaitan dan hubungan emosional, politis, ataupun personal dengan partai politik yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2004 lalu. Ini artinya bahwa DPD secara tidak langsung sudah menjadi bagian dari kontestasi kader partai politik untuk membangun dukungan kekuatan di parlemen. Hanya saja yang perlu ditegaskan disini adalah pilihan bahwa pada akhirnya DPD harus secara legal dan terbuka membolehkan kader, anggota, maupun pengurus partai politik untuk ikut dalam kontestasi pemilu DPD. Upaya tersebut hanya dimungkinkan dengan adanya amandemen atau pun penggunaan konstitusi yang sama sekali baru. Dan upaya untuk mendorong agar anggota DPR juga mendukung anggota DPD untuk melakukan amandemen UUD 1945 ataupun dengan mengarahkan agar parlemen mendorong untuk mempersiapkan konstitusi baru.

Ada empat strategi besar agar DPD sebagai lembaga tinggi baru dapat memosisikan diri, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat, akademisi, LSM, maupun kalangan politisi. Pertama, pengintensifan sosialisasi tentang pentingnya penguatan DPD bagi partai politik di DPR. tiga hal yang mungkin mampu menstimulasi agar fraksi di DPR juga mencairkan penolakan dan bersama-sama dengan DPD mendorong proses amandemen sebagai suatu konsekuensi dari penguatan DPD. (1). mengintensifkan pendekatan, lobi, dan pemberian penawaran politik berupa terbukanya kesempatan juga bagi partai politik untuk menempatkan kader-kader terbaiknya dalam pemilu DPD. Lobi-lobi ini harus dimaknai sebagai sebuah pekerjaan rumah yang mengikat bagi seluruh anggota DPD untuk bersama-sama memperjuangkan lembaga yang menaunginya agar (minimal) setara dan memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sama dengan DPR. (2). Mengupayakan secara terus menerus melakukan kerja sama antara DPD dan DPR untuk penyelesaian berbagai permasalahan kebangsaan. Kerja sama yang terus menerus dapat diasumsikan akan mampu mencairkan kebekuan dan kebuntuan sikap penolakan dari DPR untuk mendorong penguatan DPD agar mampu membangun struktur ketatanegaraan yang baik. (3). Pada akhirnya sosialisasi ini akan berujung pada insentif politik bagi kader, simpatisan, dan pengurus partai politik untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilu DPD.

Kedua, membangun pencitraan yang baik bagi keberadaan DPD di tengah masyarakat. Pencitraan yang baik ini akan mampu memberikan feedback yang positif bagi keberadaan DPD sebagai lembaga tinggi baru dalam system ketatanegaraan Indonesia. Secara prinsip upaya membangun rumah aspirasi sebagaimana telah dilakukan harus terus diintensifkan. Apalagi secara konvensional ketatanegaraan upaya mengerek bendera DPD ke permukaan politik nasional secara nyata telah efektif dan sangat baik dilakukan, dan hal tersebut harus dapat dijadikan sebagai pijakan yang kokoh bagi penguatan pencitraan yang baik. Ada empat pola yang secara nyata dan harus dilakukan untuk mengerek bendera DPD lebih tinggi lagi. (1) Melakukan pertemuan yang intensif antara anggota DPD dengan konstituen, tidak hanya sebatas pada adanya sarana ‘rumah aspirasi’ tapi juga melakukan upaya jemput bola agar masyarakat makin tahu dan yakin bahwa keberadaan DPD sebagai lembaga tinggi aspiratif dirasakan oleh masyarakat. (2) Sehingga melakukan upaya penyelesaian dan menindaklanjuti setiap persoalan yang terjadi di daerah,dan memperjuangkannya di tingkat pusat adalah langkah yang diasumsikan akan mampu membangun eksistensi dan penguatan DPD di masyarakat.
(3) harus diakui bahwa pemberitaan mengenai DPD hampir dipastikan tidak memiliki porsi yang cukup, bila dibandingkan dengan pemberitaan politik lainnya. Meski ada beberapa figure anggota DPD yang juga menjadi public figure seperti Ginanjar Kartasasmita, Sarwono Kusumaatmadja, Marwan Batubara, Mooryati Sidibyo, dan lain-lain, namun tidak mampu menarik gerbong besar DPD kepermukaan politik nasional. Hal ini terkait karena kurangnya hubungan dan kerja sama antara anggota DPD dengan masyarakat media. Untuk itu akan penting dan elok apabila upaya membangun hubungan yang baik antara anggota DPD, apakah bersifat personal, perdaerah, perwilayah, ataupun secara kelembagaan DPD dengan pemimpin redaksi, redaktur desk, koordinator liputan, hingga dengan wartawan di lapangan. Bentuknya bisa dengan anjang sana ke kantor redaksi, atau mengundang berbagai pemimpin redaksi dalam acara yang khusus diperuntukkan memperkenalkan DPD kepada khalayak melalui media. Hal yang cukup penting dilakukan juga adalah bahwa anggota DPD perprovinsi dapat melakukan komunikasi yang intensif dengan para pengelola media di provinsi tersebut untuk sekedar informasi ataupun menginventarisir ataupun menyikapi setiap proses pembangunan yang tengah berjalan. Disinilah kemudian pentingnya (4) Media Center yang mampu menjadi corong bagi anggota DPD untuk menyuarakan dan mempertegas efektifitas kelembagaannya.

Ketiga, pengadaan dan penguatan perangkat kelembagaan sebagai upaya dan strategi penguatan eksistensi DPD. (1) Sebagaimana diulas diatas, pengangkatan wakil sekretaris jenderal di Kesekjenan MPR adalah pintu awal untuk DPD memiliki kesekjenan tersendiri, terpisah dari DPR, ataupun MPR. Dengan memiliki sekjen tersendiri, diharapkan DPD mampu melakukan akselerasi politik yang efektif, yang akan mendorong pembentukan-pembentukan lembaga-lembaga pendukung kinerja DPD seperti staf ahli, data base, pengolahan data, dan grup akselerasi yang akan mampu mensortir, menganalisis, mempertajam, bahkan mereduksi permasalahan yang akan dan dibahas atau menjadi agenda utama dari DPD. (2) Efek positif yang diharapkan datang apabila secara definitive DPD memiliki kesekjenan tersendiri adalah dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan kerja-kerja DPD. Dan hampir dapat dipastikan bahwa kenaikan dukungan anggaran sebagaimana yang diharapkan akan pula mampu mendorong, (3) DPD untuk secara aktif mengusulkan dan membuat usulan mengenai RUU yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban sampai pada kemungkinan dilakukannya amandemen UUD 1945 ataupun usulan konstitusi baru, di mana wewenang, tugas, dan fungsi diperluas.

Keempat, secara sistematis dan strategis harus terus mengupayakan terjadinya amandemen konstitusi atau bahkan membangun konstitusi baru untuk menggantikan UUD 1945 yang sudah menjadi konstitusi tambal sulam, dan cenderung saling menegasikan apabila dipaksakan untuk melakukan amandemen kembali. Namun, sebelum sampai tahap tersebut, upaya untuk melakukan konvensi ketatanegaraan harus terus diintensifkan agar DPD secara kelembagaan juga makin muncul kepermukaan. Konvensi ketatanegaraan ini sejatinya menjadi cela politik bagi DPD untuk bersama-sama melakukan akselerasi politik yang positif dan efektif agar pada akhirnya akan membangun ingatan di masyarakat, dan upaya penguatan DPD agar lebih efektif, efisien, dan adil.

Amandemen Atau Konstitusi Baru
Hal yang menarik juga adalah bahwa upaya untuk kembali melakukan amandemen UUD 1945 bukan hal yang mudah. Dengan jumlah anggota DPD yang tidak cukup untuk mengajukan amandemen atau bahkan pengajuan konstitusi baru membuat DPD secara prinsip membutuhkan sokongan politik dari anggota DPR untuk bersama-sama mendorong terjadinya amandemen atau pengajuan konstitusi baru. Permasalahan apakah kita melakukan amandemen UUD 1945 atau bahkan mengajukan satu draft konstitusi baru adalah bagian dari proses penguatan DPD dalam system bikameral. Secara prinsip, keberadaan UUD 1945 tidak lagi cukup mampu menjadi satu perangkat konstitusi yang dapat menjembatani dan memayungi semua proses politik kenegaraan. Upaya tambal sulam, sebagaimana yang telah dilakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945, bandingkan dengan Thailand misalnya yang telah 14 kali melakukan amandemen konstitusinya. Sebaliknya, apabila pergantian konstitusi, dari UUD 1945 ke konstitusi baru telah terjadi dua kali, yakni UUD RIS, dan UUDS 1950, yang mana keduanya ternegasikan dengan adanya Dektrit Presiden 5 Juli 1959, yang memutuskan kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Dalam upaya mengganti konstitusi, kita bisa berkaca pada proses perubahan konstitusi yang terjadi di Perancis. Kedua-duanya; amandemen atau konstitusi baru adalah upaya membangun penguatan system ketatanegaraan yang efektif, efisien, adil, dan adanya mekanisme check and balances.

Upaya penguatan DPD ini apakah cukup dengan melakukan amandemen UUD 1945 kembali atau sama sekali membuat konstitusi baru? Bisa jadi untuk langkah permulaan, mendorong melakukan amandemen UUD 1945 dengan mendapatkan dukungan DPR adalah langkah bijak. Namun, apabila tetap memformulasikan dan mendasarkan permasalahan ini hanya sebatas amandemen, maka dapat dipastikan, akan terus terjadi disharmoni dan saling bertentangan satu dengan yang lain perihal pelaksanaan di lapangan. Ini artinya bahwa upaya melakukan amandemen bisa jadi pula diasumsikan sebagai upaya masuk dalam perangkap labirin, di mana permasalahan akan makin kompleks dan akan mendorong bangsa dan Negara terjebak krisis konstitusi.

Akan tetapi, mendorong agar dibuat konstitusi baru adalah juga upaya yang tidak mudah. Bisa dikatakan bahwa mengupayakan agar dapat melakukan amandemen saja merupakan pekerjaan yang tidak mudah apalagi melakukan perubahan sama sekali konstitusi yang ada dengan konstitusi baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses penguatan DPD harus tetap berjalan dengan tidak terjebak pada apakah melakukan amandemen UUD 1945 kembali atau dengan membuat konstitusi baru, namun hal tersebut harus diberi catatan prasyarat yang menguatkan proses amandemen 1945 atau membuat konstitusi baru. Pertama, dalam amandemen ataupun konstitusi baru harus ditegaskan tidak ada lagi kelembagaan MPR, dengan menegaskan bahwa parlemen Indonesia hanya terdiri dari dua kamar; DPR dan DPD. Keberadaan MPR pasca amandemen UUD 1945 ternyata menjadi ‘pengganggu’ bagi upaya membangun ketatanegaraan yang efektif, efesien, , dan adil, maupun mekanisme check and balances.

Kedua, ditegaskannya Trias Politika dalam system ketatanegaraan Indonesia. Dengan penegasan Trias Politika dalam ketatanegaraan Indonesia, maka dapat diasumsikan bahwa upaya untuk membangun check and balances dapat dilakukan.

Ketiga, penegasan tentang adanya mekanisme judicial review dalam konstitusi. Upaya untuk melakukan judicial review seyogyanya diatur dalam konstitusi, sehingga akan mengikat semua instrument politik dan masyarakat secara umum.

Keempat, penegasan dalam konstitusi tentang pengangkatan perangkat ketatanegaraan seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain-lain. Dengan menegaskan pembentukan dan pengangkatan perangkat ketatanegaraan akan makin menguatkan jalannya pemerintahan yang efektif.

Kelima, penegasan hak veto presiden perihal RUU yang menjadi UU, sehingga mekanisme check and balances antar lembaga tinggi dapat berjalan dengan baik. RUU yang menjadi UU dapat diveto presiden apabila UU tersebut tidak mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat atau Negara.

Keenam, penegasan tentang aturan ratifikasi perjanjian internasional. Adanya penegasan terhadap ratifikasi perjanjian internasional menjadi penting karena menyangkut eksistensi bangsa dan Negara dalam kaitan dengan hubungan dan perjanjian dengan dunia internasional. Dan ketujuh, penegasan aturan tentang pengangkatan menteri, panglima TNI, dan Kapolri.

Dengan enam prasyarat tersebut di atas, maka upaya untuk mensinergikan kinerja DPD dengan DPR sebagai dua lembaga tinggi di parlemen akan makin sinkron dan ada dalam wilayah harmoni yang sama; membangun Indonesia yang demokratis, yang salah satu penegasannya adalah adanya mekanisme checks and balances antar lembaga.