Pemecatan terhadap kader partai kembali dilakukan oleh PDI Perjuangan, kali ini menimpa Marissa Haque dan Sri Maryati. Bedanya, Marissa dipecat karena memilih maju sebagai kandidat wakil gubernur mendampingi Zulkieflimansyah yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pilkada Provinsi Banten, sedang Sri Maryati lebih tragis, karena alasan menikah dengan salah satu kader Partai Golkar kota Cirebon. Menariknya langkah tersebut dilakukan dengan dalih membangun loyalitas kepada partai. Meski kedua kader tersebut berbeda alasan pemecatan, namun tetap saja, langkah membangun kuasa partai dengan memecat terasa kurang simpatik di mata masyarakat. Apalagi, harus pula diakui keduanya merupakan kader perempuan yang menjadi bagian dari inspirasi kepemimpinan Megawati, sang ketua umum ketika menjadi Presiden. Marissa merupakan kader perempuan yang tidak saja cerdas secara politik, tapi juga merupakan public figure yang memberikan keuntungan kepada partai, selain artis, juga memiliki jangkauan jaringan yang luas, sesuatu yang langkah dimiliki sebuah partai politik. Sementara, Sri Maryati, selain menjadi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cirebon, juga Wakil Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Kota Cirebon, sekaligus Wakil Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Cirebon. Artinya PDI Perjuangan secara kelembagaan tengah berjudi dengan keyakinan politiknya bahwa kader yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai, meski urusan pribadi sekalipun harus ditindak.

Dalam konteks pembangunan kelembagaan politik demokrasi, langkah yang diambil oleh PDI Perjuangan, sejatinya memberikan gambaran bahwa kesadaran politik yang dibangun di internal partai belum sepenuhnya berubah. Hal ini tercermin dengan kebijakan yang diambil merupakan bentuk dari pengkerdilan partisipasi dan efektifitas kader potensial atas nama partai. Ada empat alasan mengapa langkah pemecatan kader oleh partai tidak sejalan dengan pelembagaan politik, yakni: pertama, pemecatan tersebut tidak memperhatikan segenap potensi yang dimiliki kader, banyak kader potensial yang dipecat dan membentuk partai baru disebabkan karena langkah dan kebijakan yang dibuat partai kontra produktif dengan pembangunan partai.

Kedua, pemecatan tersebut tidak memperhatikan pola pengembangan kepartaian modern, di mana kader-kader partai akan tersebar dan mengimplementasikan nilai-nilai dan pencapaian program partai dalam ruang yang tidak sepenuhnya dikuasai oleh partai. Apalagi keunikan koalisi dan aliansi partai di Indonesia tidak linier, baik di tingkat pusat maupun daeah. Hal ini tentu saja tidak bisa semata-mata mengedepankan pengetatan aturan koalisi dan aliansi sebagaimana yang diposisikan partai di tingkat pusat.

Ketiga, pemecatan tersebut lebih banyak mengedepankan emosional politik, yang tidak memberikan satu persfektif kedewasaan politik kader. Hal ini tercermin dari pemecatan terhadap Sri Maryati yang bahkan klausul maupun tata tertib kepartaian di manapun, kecuali partai komunis tidak mengatur pernikahan kadernya. Mungkin PDI Perjuangan lupa bahwa kemenangan Arnold Swarzeneger dari Partai Republik menjadi Gubernur California, Amerika Serikat merupakan kerja keras dari isterinya yang reporter TV, dan merupakan kerabat dekat dengan Klan Kennedy, aikon Partai Demokrat .

Keempat, pemecatan tersebut merupakan bagian upaya untuk menegakkan kuasa partai atas kadernya, dengan lebih menitikberatkan pada subyektifitas kepartaian yang mengerucut pada simbolisasi Megawati. Padahal, terlepas dari itu, seharusnya PDI Perjuangan harus lebih jeli bahwa menjual figuritas Megawati dan Klan Soekarno saja tak cukup, karena masyarakat secara empirik telah sadar politik. Kesadaran politik masyarakat tersebut tercermin dari keengganan memilih calon yang tidak cakap dan bersih dalam berbagai Pilkada Langsung, dan PDI Perjuangan setidaknya berulang kali mengalaminya di berbagai daerah.

Kuasa Partai atau Kuasa Rakyat?
Salah satu karakteristik partai modern adalah keberhasilan mencetak kader-kader berkualitas, sehingga tidak saja dibutuhkan oleh partai bersangkutan, tapi juga diterima dan dipinang oleh partai lain untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Permasalahannya apakah PDI Perjuangan telah menjelma menjadi partai modern? Agaknya asumsi tersebut jauh panggang dari api. PDI Perjuangan justru terjebak pada paradigmatik kepartaian lama, yang lebih mengedepankan partai sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan nasib kader-kadernya. Pemecatan demi pemecatan dan berakhir dengan perpecahan telah menggembosi esensi kepartaian PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Hal ini menandakan bahwa secara kualitas, PDI Perjuangan belum mampu membangun kepartaian yang dicintai oleh kadernya. Sekedar contoh misalnya, Partai Golkar justru memiliki tingkat kesadaran politik yang lebih baik, karena mampu membangun pondasi kepartaiannya di atas pondasi rapuh peninggalan Orde Baru.

Harapan agar PDI Perjuangan menjadi satu partai alternatif dari koalisi partai yang mendukung pemerintahan SBY-Kalla bisa jadi tidak akan tercapai apabila masih mengedepankan kebijakan pemecatan membabi-buta terhadap kader-kader terbaiknya. Apalagi karakteristik pemilih di Indonesia terbilang unik; bersimpati pada figur-figur politik yang teraniaya, seperti pada kasus Megawati dan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999, serta SBY-Kalla yang diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar pada Pemilu 2004. Artinya butuh langkah-langkah strategis untuk mendekatkan partai dan kader kepada pemilihnya. Adapun langkah-langkah tersebut, antara lain: pertama, PDI Perjuangan harus mempertegas ideologi dan platform kepartaian, apakah menjadi partai terbuka, semi terbuka, atau tertutup. Sebab, bila dilihat dari pola perekrutan kader, maka sejatinya PDI Perjuangan merupakan partai terbuka. Sementara berbagai kebijakan yang dibuat menyangkut kader justru mencerminkan sebagai partai tertutup, seperti pada partai komunis, ataupun partai dengan pengkaderan ketat seperti misalnya Hizbut Tahrir (HT).

Kedua, PDI Perjuangan harus lebih memahami karakteristik politik masyarakat, pemilih dan anggota partainya. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dibuat oleh partai tersebut tidak kontra produktif bagi pengembangan kelembagaan partai. Agaknya PDI Perjuangan harus banyak belajar dari Partai Golkar ataupun PKS, yang justru menampilkan kelenturan politik, yang tampil konsisten dan mampu membangun simpati pemilih dan masyarakat.

Ketiga, PDI Perjuangan harus memiliki satu badan ekstra yang dapat menilai secara obyektif rekam jejak kader-kadernya. Sehingga apabila ada langkah pemecatan, hal tersebut merupakan pilihan yang paling terakhir dari sekian banyak cara yang dilakukan untuk mengingatkan kader-kadernya untuk tetap dalam irama ideologi dan platform kepartaian. Sebab, rekam jejak tersebut juga sebagai bagian dari penilaian baik buruknya kader apabila dilakukan pemecatan.

Keempat, PDI Perjuangan harus pula mencerminkan partai wong cilik dalam arti yang sesungguhnya, tidak sekedar jargon politik. Setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan SBY-Kalla yang tidak seirama dengan platform dan ideologi partai harus ditolak. Agaknya hal inilah yang sesungguhnya alpa dilakukan oleh PDI Perjuangan, kasus mutakhir misalnya Lumpur Panas Lapindo, yang telah menyengsarakan ribuan rakyat di Sidoarjo, Jawa Timur tak tersentuh dan disuarakan secara lantang oleh kader-kader partai tersebut, baik di Jawa Timur ataupun tingkat pusat. Jikapun ada bersifat parsial dan tak menyentuh substansi.

Dari empat langkah strategis tersebut seharusnya PDI Perjuangan mampu mencerminkan diri sebagai partai yang mengedepankan kuasa rakyat dari pada kuasa partai. Sebab Marissa maupun Sri Maryati dipilih oleh rakyat tidak semata-mata karena kepartaian, tapi juga karena ada unsur kepercayaan dari masyarakat yang memilihnya. Dan satu keyakinan politik yang harus ditegaskan adalah motif keduanya, selain untuk menguji kapasitas pribadi, juga didasari semangat untuk membangun partai dalam konteks yang lebih luas. Dan pemecatan kader-kader oleh partai tidak perlu lagi terjadi di masa yang akan datang, apalagi hanya didasari pada sentimen pribadi, maupun kepentingan politik sesaat.