Perdebatan serius tentang pemulihan Hak Politik TNI pada Pemilu 2009 telah memberi kesan bahwa elit politik sipil masih belum percaya diri untuk berkompetisi secara sehat dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Menariknya, pro dan kontra pemberian kembali Hak Politik TNI pada 2009 sejatinya hanya mempertegas bahwa military-phobia masih menjadi satu ketakutan politik yang tidak mendasar. Bagi yang pro pemulihan Hak Politik TNI pada 2009 banyak melihat dari sisi keuntungan dari kemungkinan mendulang lebih dari satu juta suara anggota TNI dan anggotanya. Sisi pragmatis ini banyak diyakini akan menguntungkan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Meski dalam berbagai kasus, kebijakan yang dibuat duet SBY-JK justru berlawanan dengan harapan TNI perihal penyelesaian konflik di Aceh, dan juga sikap tidak aktif pada kasus penembakan di perbatasan Timor Leste beberapa waktu lalu. Artinya harapan dan dukungan yang dimunculkan para petinggi Partai Golkar dan Partai Demokrat bukan menjadi jaminan bila Hak Politik TNI dipulihkan akan ’berlabuh’ dan mendukung kedua partai tersebut.

Sedangkan yang kontra pemulihan Hak Politik TNI pada tahun 2009 dan mengharap idealnya pada 2014, banyak mendasarkan alasannya kepada masalah belum tuntasnya reformasi internal TNI, dan kemungkinan terkoreksinya profesionalisme TNI. Alasan ini juga sejujurnya tidak kokoh, karena mendasarkan pada asumsi politik yang berlebihan dan cenderung tidak adil. Bahwa proses reformasi dan profesionalisasi TNI terus berjalan dan mengarah kepada militer yang ideal, namun sebagai bagian dari warga negara, anggota TNI juga memiliki hak-hak politik yang sama dengan masyarakat lainnya. Artinya menunda pemulihan Hak Politik TNI bukan menjadi satu pilihan yang bijak bagi pengembangan demokrasi dan pemulihan hak-hak politik sipil.

Pertanyaan yang muncul adalah jika Hak Politik TNI direhabilitasi pada 2009 siapa yang akan diuntungkan? SBY-JK , sisa-sisa pendukung Orde Baru, atau justru perluasan partisipasi dan pelembagaan politik? Saya memiliki pandangan yang tidak sama dengan kedua alasan pertama tersebut diatas. Justru pemulihan Hak Politik TNI pada pelaksanaan Pemilu 2009 akan menutup cela bagi politik kongkalingkong dan kasak-kusuk politik yang besar kemungkinannya melibatkan TNI sebagai institusi maupun perorangan. Ada lima alasan mengapa rehabilitasi dan pemulihan Hak Politik TNI pada tahun 2009 menjadi sangat mungkin dan mendesak. Pertama, selama kurang lebih delapan tahun reformasi politik, TNI telah dicabut hak-hak politik istimewanya. Hak-hak politik istimewa yang pernah disandang oleh TNI adalah; mendapatkan jatah kursi di parlemen, keterlibatan dalam dinamika sosial politik kenegaraan dan kemasyarakatan, pengaturan anggaran pertahanan mandiri, dan pengelolaan bisnis TNI. Praktis yang masih disandang TNI adalah pengelolaan bisnis TNI, yang pada 2007 harus diserahkan sepenuhnya ke pemerintah. Sehingga TNI tidak lagi memiliki hak-hak politik istimewa, dan memiliki status yang sama dengan warga negara lainnya.

Kedua, dalam konteks demokrasi, hak-hak politik juga melingkupi hak-hak warga negara yang menjadi anggota militer. Hak-hak politik sipil inilah sejatinya yang menjadi acuan tegas mengapa pemulihan Hak Politik TNI menjadi urgent untuk segera direalisasikan. Hak-hak politik sipil ini pada Pemilu 2009 nanti harus ditekankan kepada Hak Pilih TNI, bukan untuk Hak Dipilih. Sebab bukan tak mungkin wacana Pemilu Raya akan dilaksanakan serentak untuk memilih presiden dan wakil, gubernur dan wakil, bupati/wali kota dan wakil. Penegasan untuk itu harus menjadi bagian yang diatur dalam UU Politik yang akan direvisi.

Ketiga, pendewasaan pada hak-hak politik. Jika sejauh ini posisi TNI dan keluarganya terlihat dan terasa istimewa di mata publik, maka momentum untuk menyetarakan posisi tersebut dengan mendapatkan hak-hak politik yang sama. Agaknya pengalaman pada beberapa penyelenggaraan Pilkada Langsung di daerah harus diresapi benar oleh kita, bahwa banyak calon dari TNI justru terpuruk dan kalah. Pendewasaan hak-hak politik ini sudah saatnya menjadi satu agenda nasional, di mana TNI bukanlah kelompok strategis dalam proses politik praktis, melainkan menjadi salah satu komponen yang memperkuat politik kenegaraan.

Keempat, efek dari profesionalisme TNI berujung kepada keengganan TNI untuk terlibat dan terombang-ambing dalam konflik politik. Artinya bahwa profesionalisme dapt menjadi bangunan penangkal bagi kemungkinan TNI terlibat dalam politik praktis yang menyimpang. Dalam berbagai kasus misalnya, TNI cenderung patuh dan taat kepada keputusan politik yang dihasilkan oleh pemerintahan demokratis. Hal ini menjadi satu pijakan dasar dari masyarakat untuk mulai mempercayai kesungguhan TNI untuk berada di wilayah profesionalisme tentara.

Kelima, penegasan akan pentingnya pemulihan Hak Politik TNI pada 2009 merupakan upaya penegas bagi pemerintah untuk dapat mengontrol dan mengendalikan TNI agar tetap profesional. Penegasan tersebut ditekankan dengan adanya peraturan dan legalitas yang memagari aktivitas politik TNI hanya pada hak memilih, bukan hak dipilih, serta penyelenggaraan pemilu sedapat mungkin tidak berada di kompleks TNI.

Koridor Politik
Keberadaan militer di negara manapun memang tidak dalam konteks politik praktis aktif, melainkan politik praktis pasif. Di mana hak memilih dan hak dipilih seorang anggota militer atau tentara diatur secara tegas. Artinya bahwa perdebatan yang muncul sesungguhnya bukan pada kapan idealnya Hak Politik TNI dipulihkan atau direhabilitasi, melainkan sejauhmana pemerintah dan elit politik sipil mampu mengontrol hak-hak tersebut. Di sinilah sejatinya batu ujian yang sesungguhnya bagi pemerintah dan elit politik sipil. sehingga menjadi tidak penting menunda pemulihan Hak Politik TNI dalam konteks ini. Pembelajaran demokrasi selama kurun delapan tahun pasca tumbangnya Rejim Orde Baru menjadi titik pijak bagi upaya untuk melakukan liberalisasi politik dan kesetaraan hak-hak warga negara.

Sehingga dibutuhkan koridor dan pembatas bagi aktivitas TNI di ranah politik. Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam membangun koridor politik bagi aktivitas politik TNI. Pertama, perlu adanya penegasan dan sinkronisasi berbagai produk perundang-undangan yang mengatur hak-hak politik TNI, sebagai bagian dari hak warga negara. Sekedar contoh misalnya ada sinkronisasi antara UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketiga perangkat perundang-undangan tersebut tidak sinkron dan sangat multi interpretasi, sehingga pemaknaan politik praktis bagi TNI sebagai calon dalam Pilkada menjadi perdebatan yang serius. Sehingga revisi UU Politik dan juga kemungkinan revisi perundang-undangan yang lain harus mengacu kepada esensi demokrasi dan hak-hak politik sipil.

Kedua, harus dibuat garis penegas perihal hak-hak politik anggota TNI adalah hanya berhak memilih, tapi tidak berhak untuk mencalonkan diri untuk dipilih, kecuali mundur ataupun pensiun dini dari dinas ketentaraan. Penegasan ini untuk menutup ruang bagi kemungkinan permainan politik praktis, sebagaimana pada kasus pelaksanaan Pilkada yang hanya mensyaratkan anggota TNI mengambil cuti untuk dapat maju menjadi salah satu calon. Agaknya ketakutan dari sebagain besar masyarakat sipil adalah adanya upaya untuk mengakali aturan yang ada untuk kepentingan elit politik tertentu.

Ketiga, komitmen dari pemerintahan sipil, dalam hal ini Pemerintah SBY-JK untuk tidak memanfaatkan peluang bagi kepentingan golongan dan kelompoknya untuk meraup keuntungan politik. Dengan tidak mengharap dukungan dari TNI pada Pemilu 2009, maka diasumsikan kecil sekali terjadi politisasi TNI dalam praktik politik. Dibutuhkan kearifan dan sikap kenegarawanan dari SBY-JK untuk tidak memanfaatkan peluang tersebut.

Keempat, kontrol sipil efektif terhadap proses reformasi internal dan profesionalisme di TNI. Kontrol sipil yang efektif sedikit banyak akan menertibkan TNI untuk tetap berada di wilayah pertahanan. Kepatuhan TNI pada kontrol sipil menjadi satu barometer bagi upaya mempertegas koridor politik bagi TNI. Keberhasilan kontrol sipil atas militer juga ditandai dengan kepatuhan TNI pada kontrol, serta pengakuan supremasi sipil oleh TNI.

dengan keempat koridor politik tersebut, maka perdebatan apakah rehabilitasi Hak Politik TNI diberikan tahun 2009 atau 2014 menjadi tidak penting. Sebab yang terpenting dari rehabilitasi Hak Politik TNI adalah efektifitas pemerintah dan elit politik sipil membangun koridor bagi aktivitas TNI di wilayah politik.