Kekesalan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono memuncak atas berbagai pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua DPR, Agung Laksono, serta upaya sebagian besar di Komisi I untuk menjadikan kasus penimbunan senjata di kediaman Waaslog KSAD, alm. Brigjen TNI Koesmayadi sebagai trigger dan mempolitisasi kasus tersebut. Kekesalan tersebut beralasan mengingat DPR dan anggota Komisi I menyudutkan institusi yang dipimpinnya dianggap tidak becus mengendalikan TNI. Apalagi, indikasi tersebut makin kentara saat beberapa anggota di Komisi I menerima bundel kasus korupsi dan berbagai penyimpangan di tubuh Mabes TNI dan ketiga matra. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hakikat reformasi TNI.

Sebagai simbol sipil di Departemen Pertahanan, Juwono merasakan bahwa berbagai pernyataan tersebut tidak banyak membantu penyelesaian kasus penimbunan persenjataan dan berbagai kasus penyimpangan di tubuh militer yang sedang dilakukan oleh institusinya. Terlepas dari kekesalan yang memuncak, apa yang dilakukan oleh Juwon dalam dua tahun terjalan jabatannya relative baik. Bahkan didapat dibilang bahwa berbagai kasus korupsi dan penyimpangan di tubuh institusi dan TNI merupakan warisan masa lalu. Sehingga perwajahan Departemen Pertahanan dan TNI sampai saat ini masih bisa dikatakan belum bersih benar. Ada berbagai permasalahan warisan masa lalu yang harus segera diselesaikan.

Tak heran apabila, KSAD, Djoko Santoso kebakaran jenggot saat dikonfirmasi pada rapat dengan Komisi I beberapa lalu perihal adanya paket dokumen yang berisi tentang berbagai kasus korupsi dan penyimpangan yang diterima beberapa anggota parlemen. Pelebaran kasus penimbunan senjata menjadi isu korupsi di TNI menjadi bagian yang serius disikapi. Reformasi TNI sebagaimana diketahui merupakan bagian dari transisi demokrasi yang juga menjadi komitmen TNI, kasus tersebut seolah menitiknadirkan penataan kelembagaan TNI. Bahkan dalam berbagai kasus penyimpangan dan korupsi, dari pengadaan perumahan prajurit, pengadaan Pesawat Fokker 100, penyimpangan dan dugaan korupsi di Akademi Militer, hingga pada penyimpangan pengelolaan ASABRI merupakan kasus lama yang hingga saat ini belum tuntas diselesaikan. Artinya ada keinginan juga dari internal TNI sendiri untuk menuntaskan berbagai kasus yang dipaket ke anggota Komisi I tersebut. Perwajahan birokrasi TNI sendiri harus diakui belum mengalami perubahan yang signifikan, setidaknya bila dikaitkan dengan kasus penimbunan persenjataan dan berbagai penyimpangan yang muncul berikutnya.

Pengadaan persenjataan bagi TNI sejatinya rawan penyimpangan bila kita menelusuri pola pengadaan dan keterlibatan pihak ketiga. Minimnya anggaran pertahanan memaksa pengadaan persenjataan harus melibatkan berbagai pihak, baik yang berfungsi sebagai perantara maupun yang menjadi penjamin bagi kredit ekspor. Regulasi politik pada akhirnya melegitimasi pola pengadaan persenjataan dan Alutsista dengan mekanisme kredit ekspor. Meski dalam berbagai produk hukum yang ada, pengadaan persenjataan dan Alutsista mengharamkan pemanfaatan kredit ekspor, sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh Departemen Pertahanan maupun TNI. Sebut saja misalnya Peraturan Menteri Keuangan No. 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Tekhnis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang melarang penggunaan mekanisme kredit ekspor untuk pengadaan persenjataan dan Alutsista, serta pengadaan produk pertanian. Sementara Departemen Pertahanan justru mengeluarkan Keputusan Menteri Pertahanan No: KEP/01/M/I/2005 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Militer Dengan Fasilitas Kredit Ekspor di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI, dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Pertahanan No: KEP/15/M/II/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Artinya secara kasat mata, pertentangan tersebut merupakan buah dari minimnya anggaran pertahanan, sehingga pengadaan persenjataan dan Alutsista menggunakan mekanisme kredit ekspor yang rawan penyimpangan dan kongkalikong antara pengguna, dalam hal ini Departemen Pertahanan maupun TNI, dengan perantara, penyedia fasilitas kredit ekspor dan pabrikan persenjataan terkait. Hal yang mana terjadi pada kasus penimbunan persenjataan di kediaman Waaslog KSAD.

Meskipun harus diakui bahwa ketidaksinkronan antar regulasi politik yang ada, bukan satu-satunya akar dari permasalahan penyimpangan yang terjadi di tubuh TNI. Ada lima hal yang menyebabkan penyimpangan prosedur dari mulai penimbunan persenjataan, korupsi anggaran, hingga penyalahgunaan wewenang. Pertama, minimnya anggaran dan penerbitan legalitas yang saling bertentangan satu dengan yang lain. sehingga mendorong satu kemakluman dari khalayak apabila proses penyimpangan prosedur, maupun upaya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemakluman masyarakat ini diasumsikan sebagai suatu ‘restu’ bagi langkah yang dilakukan TNI untuk menggunakan berbagai cara bagi pemenuhan persenjataan dan Alutsista.

Kedua, pemanfaatan perantara dan pihak ketiga dalam pengadaan persenjataan dan Alutsista menyebabkan terbukanya cela bagi berbagai pihak untuk menangguk keuntungan, baik dari internal TNI, perantara maupun yang dekat dengan kekuasaan, seperti kasus Pembelian Tank Scorpion yang melibatkan Putri Sulung Presiden Soeharto pada pertengahan 1990-an, atau Pembelian Heli Mi-17, yang melibatkan banyak perantara dan penjamin kredit ekspor.

Ketiga, mekanisme pengawasan yang kurang efektif, baik oleh Departemen Pertahanan, maupun dari parlemen. Secara harfiah, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa Departemen Pertahanan merupakan pelaksana fungsi pemerintah dan penanggung jawab di bidang pertahanan Negara. Pengawasan dan kontrol berlapis sebagaimana yang diasumsikan dalam UU TNI ternyata tidak berjalan dengan baik, fungsi kontrol Departemen Pertahanan dan Mabes TNI terhadap proses pengadaan persenjataan di ketiga matra praktis tidak berjalan dengan baik.

Keempat, ketersediaan ‘pasar abu-abu’ bagi pengadaan persenjataan dan Alutsista. Sebagaimana diketahui sejak embargo militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa mulai medio 90-an hingga 2005 lalu membuat Indonesia harus memutar otak untuk memenuhi berbagai kebutuhan persenjataan dan Alutsista. Selain mengambil produk Rusia, sebagai saingan Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga memanfaatkan ‘pasar abu-abu’ guna memenuhi kebutuhan suku cadang persenjataan dan Alutsista. Hal tersebut jelas membuka ruang bagi kemungkinan penyimpangan karena dibeli bukan dari pabrikan maupun penyalur resmi.
Kelima, belum adanya bank umum nasional maupun lembaga keuangan lain yang memberikan fasilitas kredit ekspor bagi pengadaan persenjataan dan Alutsista. Memanfaatkan bank internasional dan lembaga keuangan luar negeri jelas mmbutuhkan anggaran ekstra karena harus menggunakan perantara dan pihak ketiga. Perantara dan pihak ketiga ini membuka ruang terjadinya penggelembungan anggaran yang digunakan, baik di internal TNI maupun pihak lainnya.

Efektifitas Pakta Integritas
Terlepas dari pertentangan yang muncul antara Keputusan Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Pertahanan menyangkut pengadaan persenjataan dan Alutsista, namun harus diakui bahwa terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan No: KEP/01/M/I/2005 merupakan upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan untuk memagari dan mengontrol mekanisme pengadaan persenjataan dan Alutsista di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI. Terpenting dari itu adalah bahwa keputusan tersebut juga mengatur tentang Pakta Integritas (Integrity Pact), yang didefinisikan sebagai ‘surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa, Panitia Pengadaan, dan Tim Interdep serta penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa militer’. Pakta Integritas ini juga merupakan implementasi berbagai produk perundang-undangan anti KKN, seperti Tap MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Keterbukaan Informasi bagi Masyarakat Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan Pakta Integritas sesungguhnya menegaskan komitmen dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertahanan untuk membangun sebuah mekanisme pengadaan persenjataan dan Alutsista yang bebas dari KKN. Sebab, Pakta Integritas merupakan satu mekanisme yang menisbihkan suap, penyimpangan, korupsi, mengurangi biaya tinggi, dan meningkatkan kredibilitas institusi. Pakta Integritas ini menjadi satu garansi bagi setiap pengadaan persenjataan dan Alutsista, yang mana mengikat semua pihak yang terlibat. Artinya peluang penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada kasus penimbunan persenjataan tidak perlu terjadi. Bahwa kemudian hal tersebut terjadi menjadi satu catatan tersendiri bahwa Pakta Integritas belum sepenuhnya efektif dijalankan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Menteri Pertahanan pada Rapat dengan Komisi I, yang membahas tentang kasus penimbunan senjata oleh Waaslog KSAD bahwa pengawasan dan kontrol berlapis terhadap pengadaan persenjataan dan Alutsista dari mulai parlemen, pemerintah melalui Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan masing-masing matra menjadi ujung tombak untuk meminimalisir penyimpangan.

Sebagaimana uraian di atas, penyimpangan masih kerap terjadi di tubuh TNI. Sehingga, dibutuhkan satu komitmen penegas bagi pengawasan yang lebih efektif terhadap pengadaan persenjataan dan Alutsista. Pakta Integritas saja belum cukup mampu untuk meminimalisir tanpa adanya perubahan paradigmatik dan kebijakan yang mengikat, khususnya di internal TNI. Perubahan tersebut mencakup enam hal, yakni: Pertama, mengedepankan satu sikap profesionalitas dalam pengadaan persenjataan dan Alutsista. Indikator dari sikap professional adalah pemanfaatan persenjataan dan Alutsista sesuai dengan kebutuhannya. Agaknya sikap ini belum sepenuhnya berubah bila terkait dengan kasus penimbunan persenjataan, mark up anggaran, serta berbagai penyimpangan lainnya. Efektifitas Pakta Integritas secara prinsip belum mampu menjadi satu landasan bagi pengadaan persenjataan dan Alutsista yang benar.

Kedua, efektifitas fungsi pengawasan, khususnya komandan yang langsung membawahinya. Bentuk pengawasan misalnya dapat dilakukan dengan memonitor setiap arus keluar masuk barang di masing-masing matra yang dipimpinnya. Jika selama ini fungsi kontrol dibebankan ke masing-masing atasan di tiap departemen ataupun bagian, maka bentuk inspeksi mendadak (Sidak) kemungkinan akan mampu memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang melakukan penyimpangan. Jika perlu dilakukan audit secara periodik bagi keperluan internal masing-masing matra.

Ketiga, pemberlakuan hukuman pemberatan terhadap oknum yang terlibat dalam proses penyimpangan prosedur di TNI. Misalnya saja, ancaman pemecatan dan hukuman dua kali dari vonis yang ditetapkan. Langkah ini relatif berhasil pada lima tahun pertama reformasi militer di Republik Rakyat China (RRC), yang melakukan pembersihan terhadap segala bentuk praktik penyimpangan di Tentara Pembebasan Rakyat (TPR).

Keempat, memperketat keterlibatan perantara dan pihak ketiga dalam pemanfaatan kredit ekspor bagi pengadaan persenjataan dan Alutsista. Pengetatan tersebut bisa dalam bentuk kualifikasi pihak ketiga dalam tender, ataupun meningkatkan program pengadaan dengan berlandas pada Rencana Strategis Pertahanan.

Kelima, melakukan penuntasan berbagai kasus penyimpangan dan korupsi di internal TNI. Dengan target melakukan penataan kelembagaan agar seirama dengan nafas demokrasi. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang dalam TNI harus segera dituntaskan, agar kredibilitas kelembagaan tidak tercemar.

Keenam, membuka diri dan menindaklanjuti berbagai laporan yang berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan lembaga maupun perseorangan. Hal ini untuk menegaskan agar citra TNI tidak kembali ke titik nol.

Dengan menegaskan pada enam hal tersebut diatas, pengadaan persenjataan dan Alutsista sejatinya akan memberikan satu penegasan bahwa reformasi di tubuh militer, sepenuhnya harus dipahami sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi sesungguhnya. Penimbunan persenjataan serta berbagai penyimpangan di tubuh TNI menjadi satu tantangan bagi Departemen Pertahanan, sebagai institusi sipil yang membawahi TNI untuk melakukan langkah-langkah yang produktif. Dan yang terpenting pula adalah, tidak direcoki dengan berbagai pernyataan yang justru mengaburkan makna otoritas sipil atas militer. Dan Pakta Integritas merupakan salah satu instrumen dari kontrol sipil atas militer.