Sejak inventarisasi bisnis militer diselesaikan Mabes TNI dan diserahkan kepada Departemen Pertahanan RI, proses pengambilalihan bisnis militer telah menginjak babak baru. Perkembangan ini dapat dikatakan signifikan melihat inventarisasi ini merupakan langkah pertama yang dapat dilihat oleh publik sejak komitmen pengambilalihan ini dimaktubkan dalam pasal 39 dan pasal 76 UU No. 34/2004 tentang TNI pada bulan Oktober tahun 2004. Artinya selama hampir satu tahun pemerintah, dalam hal ini Presiden, Departemen Pertahanan RI, maupun Mabes TNI tidak menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan mandat kedua pasal UU TNI tersebut. Diselesaikannya inventarisasi ini segera dilanjutkan dengan verifikasi terhadap badan-badan usaha milik TNI oleh sebuah desk di Kementrian Negara BUMN untuk menentukan mana badan usaha yang akan menjadi BUMN (holding company), perum, dan PT. Meski akhirnya diputuskan untuk sementara waktu berbagai unit bisnis tersebut akan dikelola oleh satu badan yang berada di bawah kontrol Departemen Keuangan bernama Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sebelum ditentukan bentuk badan usaha pasca pengambilalihan, terlebih dulu berbagai aktivitas bisnis TNI yang tertera dalam inventarisasi ini melewati penilaian (asesment) yang memperlihatkan kepemilikan aset. Dengan menggarisbawahi bahwa hanya bisnis militer yang memiliki aset di atas 20 miliar rupiah dan merupakan aset negara yang akan diambilalih.

Meskipun merupakan sebuah langkah maju, inventarisasi, hingga pada pembentukan PPA yang akan mengelola aset bisnis TNI merupakan sesuatu yang perlu dipertanyakan legalitas maupun legitimasinya. Pertanyaan legalistiknya adalah apa posisi inventarisasi bisnis TNI vis a vis Peraturan Presiden (atau Keputusan Presiden) yang merupakan aturan pelaksana mandat pasal 39 dan 76 UU No. 34/2004? Kedua pasal tersebut, termaktub dengan jelas pada ayat 2 pasal 76, dilaksanakan melalui Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Artinya, langkah apa pun yang dilakukan dalam rangka pengambilalihan bisnis TNI, termasuk inventarisasi, harus didasari pada aturan pelaksana tersebut. Kriteria bentuk aktivitas bisnis TNI yang diinventarisasi harus ditentukan terlebih dahulu melalui Peraturan Presiden yang dapat diakses oleh publik. Begitu pula dengan tahap-tahap pengambilalihan dan kerangka waktu yang digunakan, harus menjadi bagian dari pengaturan Peraturan Presiden. Pembuatan inventarisasi bisnis TNI yang mendahului dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Pengambilalihan Bisnis TNI bukan hanya merupakan tindakan ekstra-legal tetapi mengaburkan langkah-langkah pengambilalihan selanjutnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan kontrol dan penilaian masyarakat maupun pemerintah terhadap pengambilalihan bisnis militer tidak dapat dilakukan. Ketiadaan mekanisme pengawasan juga tidak dimungkinkan karena inventarisasi bisnis TNI tidak dipublikasikan dan hal ini membuat legitimasi inventarisasi yang dibuat Mabes TNI dan Dephan RI ini patut dipertanyakan. Masyarakat tidak pernah tahu perusahaan-perusahaan apa saja yang sebenarnya terdaftar dalam inventarisasi tersebut.

Terlepas dari pertanyaan legalitas dan legitimasi inventarisasi bisnis TNI, proses yang terjadi hingga sekarang juga menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan ideal dari pengambilalihan bisnis militer, yaitu menarik mundur TNI sepenuhnya dari kehidupan politik dan ekonomi untuk membangun profesionalisme TNI (ditunjukkan oleh spesialisasi fungsi pada pertahanan) dan tata kelola sektor pertahanan yang demokratis (ditunjukkan dengan pengawasan sipil terhadap anggaran pertahanan dan ketiadaan otonomi TNI dalam hal anggaran). Ketaatan terhadap dua tujuan ini semestinya diindikasikan dengan proses pengambilhan bisnis militer yang lebih demokratis yang dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang pengambilalihan bisnis militer yang memuat definisi kerja aktivitas bisnis militer, tata cara pengambilalihan, batas waktu pengambilalihan, tahapan pengambilalihan, dan langkah koordinatif dengan departemen yang terkait. Setidaknya ada empat alasan, diluar masalah legalitas dan legitimasi mengapa pengambilalihan bisnis TNI secara prinsip telah keluar dari tujuannya. Pertama, dinamika pengambilalihan aktivitas bisnis TNI yang terjadi saat ini menunjukkan ketiadaan kepemimpinan politisi sipil. Hampir tidak ada political will dari pemerintah, maupun parlemen untuk sesegera mungkin melakukan pengambilalihan bisnis TNI. Setelah lebih dari satu tahun berjalan, sebagaimana yang diurai di atas hampir tidak ada langkah-langkah konkret dari proses tersebut. Bahkan inventarisasi diserahkan kepada institusi yang seharusnya bersifat pasif dalam proses pengambilaihan tersebut. Dengan mendominasi proses pembuatan inventarisasi, Mabes TNI dapat menentukan aktivitas bisnis apa saja yang harus diambilalih.
Kedua, sejak kali pertama, Mabes TNI sudah membangun garis demarkasi: hanya bisnis TNI yang diatas 20 milyar rupiah saja yang dapat diambil alih, sementara yang lain tertutup untuk diambil alih. Ditutupnya kemungkinan mengambilalih bisnis TNI dengan aset kurang dari 20 miliar rupiah dan tidak menggunakan aset negara memungkinkan TNI untuk tetap memiliki bisnis di masa yang akan datang.

Ketiga, perdebatan tentang posisi yayasan, dan khususnya koperasi dengan mengedepankan tentang kesejahteraan prajurit. Hal ini membangun dilema bagi banyak pihak, karena faktanya koperasi dan juga yayasan justru menjadi bagian dari proses ekonomi yang harus dihilangkan dari tugas-tugas TNI. Terlepas dari bagaimana tetap menjaga agar kesejahteraan prajurit, namun hal tersebut harus ditegaskan bahwa cepat atau lambat semua aktivitas bisnis TNI harus diambil alih, dan tanggung jawab negaralah yang memenuhi semua anggaran pertahanan, di mana kesejahteraan prajurit menjadi salah satu bagiannya.
Keempat, minimnya sosialisasi dan keterlibatan publik, baik organisasi sektoral, maupun masyarakat secara umum. Bisa jadi alasannya karena isu ini masih menjadi konsumsi elit dan akademisi saja, belum sampai dikonsumsi masyarakat. Atau juga karena secara prinsipil isu tersebut berada di wilayah abu-abu, di mana tidak sedikit pula dari masyarakat sipil lainnya menerima atau bahkan hidup dari bisnis yang dikelola TNI. Bisa dikatakan bahwa partisipasi publik, baik pasif sebagai penerima informasi, juga aktif dalam pengawasan, maupun monitoring dari proses pengambilalihan bisnis TNI tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengambilalihan bisnis militer saat ini tidak hanya menunjukkan absennya kepemimpinan politisi sipil terhadap TNI, tetapi juga tidak tuntas dalam mewujudkan mundur TNI dari kehidupan ekonomi. Selain itu minimnya partisipasi publik dalam mengawasi, maupun memonitor proses pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah. Sehingga hasil dan bentuk apapun yang didapat dari proses pengambilalihan dan penataan Bisnis TNI tidak akan membuka pintu bagi militer yang profesional, karena berbagai proses tersebut makin menegaskan bahwa sejatinya proses pengambilalihan dan penataan Bisnis TNI jauh panggang dari api!