Perdebatan antara DPR dan DPD perihal undangan terhadap presiden dalam Rapat Paripurna, dan menjadikan Rapat Paripurna sebagai forum bersama membuat dua lembaga tinggi di parlemen tersebut dalam sorotan publik. Penolakan DPR untuk membuat Rapat Paripurna sebagai forum bersama antara DPR dan DPD membuat kedua lembaga tersebut terlibat konflik kepentingan, yang bukan tak mungkin akan mengarah kepada krisis politik. Sementara keinginan DPD untuk membuat Rapat Paripurna sebagai forum bersama didasari karena DPD sebagai wakil kewilayahan di parlemen merasa perlu untuk mendengarkan Pidato Presiden mengenai nota APBN, dan keuangan, serta pembangunan kewilayahanan di Indonesia dihadapan anggota DPR, DPD, dan para gubernur, yang sedianya diundang oleh DPD.

Langkah DPD ini sejatinya mengarahkan peran dan fungsi parlemen dua kamar (bikameral) kuat, sesuatu yang bertolak belakang dari peran dan fungsi parlemen dua kamar yang lemah sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D, serta beberapa pasal yang mengarahkan DPD hanya menjadi lembaga tinggi ‘pelengkap penderita’ dari sistem politik di Indonesia. Keinginan DPD untuk menegaskan peran dan fungsi parlemen dua kamar (bikameral) yang kuat adalah sesuatu yang harus diperjuangkan anggota DPD. Meski disadari bahwa keberadaan DPD dalam konteks sekarang hanyalah metamorfosis dari Fraksi Utusan Daerah, yang di masa lalu tidak memiliki fungsi dan peran yang jelas.

Meski begitu, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam parlemen Indonesia terlepas dari kuat atau lemahnya fungsi yang diemban oleh DPD, telah mampu memberikan stimulasi positif bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Sehingga apapun kondisinya, secara prinsip DPD harus tetap dipertahankan dengan mendorong terjadinya penguatan terhadap lembaga tinggi tersebut, baik oleh internal DPD, anggota DPR, maupun masyarakat. Permasalahan bahwa DPD memiliki tugas dan wewenang yang terbatas adalah sebuah realitas politik, namun realitas tersebut tidak sebagai sesuatu yang bersifat baku, melainkan masih mungkin dapat dilakukan perubahan yang sesuai dengan napas demokrasi.

Ada empat alasan mengapa DPD secara prinsip politik harus diperkuat eksistensinya, yang berarti akan mempertegas fungsi, wewenang, dan tugas dari DPD, dari sekedar lembaga tinggi pelengkap menjadi lembaga yang memiliki fungsi, wewenang, dan tugas yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertama, keanggotaa DPD memiliki legitimasi yang kuat sebagai perwakilan langsung dari kewilayahan, karena telah menggunakan pola pencalonan personal, tidak lagi menggunakan simbol-simbol kepartaian, yang cenderung menghasilkan calon terpilih bukan karena kecakapan pribadi tapi karena mampu memberikan efek positif bagi partai. efek positif tersebut dalam kasus Indonesia masih berupa materi, yang termanifes ke dalam politik uang.

Kedua, proses pemilihan anggota DPD melengkapi hasrat politik masyarakat perihal alternative pilihan bagi wakil-wakilnya di parlemen. Hasrat politik masyarakat yang cenderung kurang bergairah karena ulah anggota dan partai politik membuat masyarakat cenderung memilih calon yang tidak dikenalnya, atau bahkan memilih golput. Dengan kehadiran pemilihan DPD, diharapkan masyarakat memiliki harapan politik, dan secara aktif memilih calon anggota DPD yang secara personal dikenalnya.

Ketiga, dalam transisi demokrasi yang tengah berjalan, wakil populasi, yang lewat partai politik cenderung patuh dan nunut kepada partai politik yang menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi anggota parlemen, sehingga kecenderungan bahwa anggota parlemen yang mewakili populasi, dan lewat partai politik kurang memiliki kepekaan terhadap aspirasi dan kondisi daerah dan masyarakatnya. Kekosongan menampung aspirasi politik masyarakat dapat diisi dengan adanya wakil-wakil wilayah di DPD dengan memberikan keefektifan kerja-kerja politik DPD yang menyuarakan wakil wilayah dan penduduknya sekaligus.
Keempat, upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mengontrol kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang pasca amandemen pertama UUD 1945 sangat dominan dan superioritas. Permasalahannya adalah keberadaan DPD hasil Pemilu 2004 lalu ternyata belum memenuhi harapan politik sebagian besar masyarakat perihal check and balances di parlemen. Alih-alih keberadaan DPD diharapkan menjadi lembaga penyimbang dan mampu menjadi mitra yang setara dengan DPR terhadap berbagai tugas dan fungsi dari DPR, DPD justru hanya menjadi lembaga tinggi tanpa taring dan gigi; fungsinya sekedar menjadi pelengkap. Karenanya penguatan eksistensi DPD di parlemen adalah sesuatu yang tidak bisa ditunggu.

Amandemen (UUD 1945) Phobia Versus Penguatan DPD di Parlemen
Permasalahan yang kemudian menghadang adalah bahwa upaya untuk memperkuat eksistensi DPD di parlemen adalah adanya wacana bahwa keberadaan DPD yang setara sama dengan mendorong terjadinya efek domino dalam ketatanegaraan Indonesia. Efek domino tersebut dapat dilihat dengan tiga alasan yang mengemuka. Pertama, memperkuat eksistensi DPD, juga berarti memberikan peran, fungsi, dan wewenang yang sama DPD dengan DPR. Penyamaan wewenang, peran dan fungsi DPD dengan DPR berkonsekuensi pada kemungkinan dilakukannya amandemen UUD 1945 kembali. Apabila upaya membuka kemungkinan adanya amandemen UUD 1945 sebagai satu alur logis politik akan membuka upaya kelompok lain untuk melakukan hal yang sama, khususnya fraksi Islam di parlemen yang masih mencita-citakan Syariat Islam masuk dalam UUD 1945.

Ada empat alasan mengapa kelompok amandemen phobia cenderung alergi dengan kemungkinan usulan amandemen UUD 1945 yang diusung oleh DPD sebagai salah satu payung legal politik untuk memperkuat eksistensi DPD di parlemen. Pertama, terbukanya kesempatan untuk melakukan amandemen UUD 1945 kembali akan menstimulasi kelompok lain untuk mengusulkan hal yang sama, seperti usulan agar Syariat Islam masuk ke UUD 1945, isu federalisme, dan hal-hal yang menyangkut tentang penyelenggaraan Negara lainnya.

Kedua, dibukanya kemungkinan adanya amandemen kembali yang akan mengikis semangat dari UUD 1945. hal yang dianggap sebagai sebuah kesalahan besar apabila semangat dan roh UUD 1945 pada akhirnya digantikan oleh pasal-pasal yang bersifat fragmatis.

Ketiga, memperkuat eksistensi DPD sama saja membuka ruang bagi kemungkinan munculnya semangat kedaerahan, yang diasumsikan sebagai bentuk-bentuk federalisme. Sehingga memposisikan DPD sekuat DPR hanya akan merangkai dan membuka jalan bagi tumbuhnya semangat federalisme dan hal-hal yang berbau kedaerahan.

Keempat, memperkuat eksistensi DPD juga berarti akan membuat perdebatan pemutusan suatu produk hukum maupun politik menjadi sangat kompleks, panjang, dan kecenderungan akan membangun tangga birokrasi baru bagi setiap produk yang dihasilkan parlemen. Tak heran apabila kemudian DPR hanya memberikan wewenang yang terbatas pada DPD, karena berbagai alasan dan kemungkinan politik yang akan terjadi.

Meski disambut baik oleh anggota DPD, dengan melakukan pengumpulan tanda tangan sebagai syarat untuk mengajukan amandemen UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan DPD, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 37, UUD 1945. Akan tetapi, sebagian besar anggota DPR, meski secara lisan sudah menyatakan mendukung upaya penguatan eksistensi DPD, dan mendukung pula amandemen UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan DPD, namun masih bertahan untuk tidak dulu ikut menandatangani usulan amanden UUD 1945, karena fraksi, dan pimpinan partai politik belum memiliki kebijakan apakah mendukung atau menolak usulan amandemen UUD 1945 yang diusulkan oleh anggota DPD. Hal yang cukup mengejutkan juga bahwa anggota DPD sepakat memangkas masa jabatan ketua DPD, dari lima tahun menjadi setengahnya karena salah satu alasannya adalah ketua DPD dinilai kurang ulet memperjuangkan penguatan eksistensi DPD.

Dilihat dari sudut pandang penguatan demokrasi, langkah untuk memperkuat eksistensi DPD adalah sesuatu yang harus segera dilakukan. Sebab dengan terus berada di bayang-bayang DPR, DPD sama saja memposisikan diri sebagai pelengkap penderita dari sistem parlemen yang tidak terkontrol dan didominasi oleh loyalitas partai politik dari pada ke masyarakat pemilihnya. Ada lima prasyarat agar proses penguatan eksistensi DPD dan dipertegas dengan langkah mengamandemen pasal-pasal pada UUD 1945 yang berkaitan dengan DPD dapat berjalan mulus. Pertama, upaya penguatan eksistensi DPD harus merupakan bagian dari kesadaran yang menyeluruh dari anggota DPD untuk berubah, dari lembaga tinggi pelengkap menjadi lembaga tinggi di parlemen yang setara dengan DPR. Tanpa kesadaran dan tekad bulat dari anggota DPD, menjadi hal yang mustahil untuk dapat memperjuangkan perubahan tersebut. Sebab setiap anggota DPD adalah public relation (PR) bagi setiap hal yang menyangkut penguatan eksistensi DPD.

Kedua, pembuktian pada kinerja DPD, baik yang terukur maupun yang bersifat insidental. Hal ini secara politis mampu mengangkat nama baik DPD, dan bukan tak mungkin akan menjadi bagian nilai lebih dari DPD di mata masyarakat. hanya saja yang perlu diingat adalah bahwa anggota DPD harus seirama dan tetap dalam soliditas keanggotaan. Karena, soliditas dan kekompakkan dalam menyikapi berbagai permasalahan politik di negeri ini mampu menstimulasi dan memikat masyarakat untuk mendorong penguatan DPD.

Ketiga, pola sosialisasi yang sistematis. Sosialisasi sistematis ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk dari upaya untuk melibatkan masyarakat, baik dari kalangan akademis, LSM, maupun masyarakat umum untuk mencermati dan mendukung upaya penguatan DPD di parlemen. Salah satu bentuk dari sosialisasi yang sistematis adalah, selain memberikan informasi dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan rencana, proses, dan tujuan dari penguatan sebagai langkah menarik dukungan dari masyarakat secara luas. Sebab, tanpa dukungan dari berbagai kalangan yang ada di masyarakat, maka upaya untuk memperkuat eksistensi DPD hanyalah berada di wilayah wacana.

Keempat, DPD sebagai lembaga tinggi underdog harus mampu menghasilkan produk, baik hukum maupun politik yang terukur, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Karena hanya dengan mengedepankan kinerja yang baik, melalui hasil-hasil kerja DPD, maka upaya untuk membangun dan memperkuat DPD dapat terealisasi.

Kelima, membangun dan melakukan lobi-lobi yang kontinyu kepada DPR, baik personal, fraksi, maupun komisi. Lobi dan pendekatan yang sistematis dan terarah akan memunculkan sinyalemen yang positif bagi upaya penguatan DPD di parlemen.
Pada prasyarat kelima tersebut dibutuhkan insentif politik yang dapat ditawarkan kepada anggota DPR perihal penguatan DPD, yang berimplikasi kepada adanya amandemen UUD 1945, dan membagi habis kerja-kerja di parlemen dengan DPD. Insentif politik yang ditawarkan yang paling mungkin dapat diterima oleh DPR, dan pemerintah daerah, sebagai wilayah yang diwakili oleh DPD adalah sebagai berikut: Pertama, memberikan kesempatan kepada kader-kader partai politik menjadi kandidat dan ikut berkontestasi dalam Pemilu DPD. Asumsi ini dimungkinkan akan meluluhkan kekerasan hati politik para wakil rakyat di parlemen dan pengurus partai politik untuk membuka ruang bagi kemungkinan terjadinya kesetaraan dalam system parlemen Indonesia.

Kedua, memberikan kesempatan kepada partai-partai politik di daerah untuk mensinergikan perwakilan wilayahnya dengan menentukan wakil wilayahnya dipilih dan ditentukan oleh partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Provinsi. Insentif ini memang terlihat mengulang pola penempatan utusan daerah pada masa Orde Baru, dan awal Orde Reformasi, yang menunjuk partai politik dengan jumlah perolehan kursi terbanyak untuk memiliki wewenang untuk menentukan perwakilan wilayahnya di parlemen nasional. Namun dengan asumsi pelibatan partai politik di tingkat provinsi akan mampu mendorong partai-partai politik tersebut untuk melihat nilai strategis DPD sebagai salah satu jalan menambah pundit-pundi kekuasaannya di parlemen nasional.

Ketiga, memberikan insentif kepada pemerintah provinsi untuk menentukan perwakilan wilayahnya (DPD) di parlemen nasional. Hal ini dikarenakan, DPD sebagai perwakilan wilayah, maka akan banyak melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan kewilayahan. Di samping itu, diasumsikan bahwa dukungan dari pemerintah provinsi agar posisi DPD setara dengan DPR juga dilakukan oleh pemerintah provinsi. Harus diakui bahwa kenyataan DPD sebagai lembaga tinggi yang tidak memiliki basis dukungan politik yang konkret, hal ini dipertegas dengan tidak adanya perasaan dan semangat memiliki dari provinsi-provinsi yang diwakilinya terhadap DPD, yang secara politik mewakili kewilayahan dari provinsi-provinsi tersebut.
Keempat, pemilihan anggota DPD dengan format sekarang, tanpa melakukan perubahan yang signifikan, namun dengan pola pembangunan wacana dan penegasan kepada kerja-kerja konkret, diasumsikan akan mendorong proses evolutif bagi penguatan eksistensi DPD di parlemen, sambil terus melakukan upaya mengamandemen pasal-pasal yang berkaitan dengan keberadaan DPD.

Upaya penguatan eksistensi DPD di parlemen mustahil apabila tidak dilakukan amandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Amandemen UUD 1945 adalah kunci bagi penguatan eksistensi DPD di parlemen, tanpa amandemen UUD 1945, maka penguatan DPD akan mengalami jalan buntu.