Pernyataan tentang kesiapan Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan kembali menjadi ketua umum PDI Perjuangan pada Kongres yang akan datang, mengundang keprihatinan yang mendalam dari sebagian kader dan simpatisan partai. Keprihatinan tersebut bersumber dari kemungkinan tidak berjalannya regenerasi politik di partai pemenang kedua Pemilu Legislatif 2004 lalu. Harapan agar terjadi regenerasi politik di tubuh partai banteng gemuk dalam

lingkaran ini seolah menjadi ritual politik, yang meramaikan Kongres PDI Perjuangan. Masih segar dalam ingatan majunya Eros Djarot dan Dimyati Hartono yang mencalonkan diri sebagai ketua umum pada Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000 lalu hanya sekedar pemanis politik dan riak-riak kecil saja dalam sejarah regenerasi politik di tubuh PDI Perjuangan, yang merupakan reinkarnasi politik dari PDI hasil fusi tahun 1973.

Menilik sejarah regenerasi di tubuh PDI, lantas menjadi PDI Perjuangan memang telah menjadi penyakit politik dari partai yang mengklaim sebagai partainya wong cilik. Hampir tidak pernah terjadi partai ini dapat memilih pemimpinnya berdasarkan regenerasi politik, sebagaimana sebuah partai politik. Selain karena adanya konflik internal, partai ini hampir selalu memilih pemimpinnya karena adanya intervensi dari pemerintah. Satu-satunya figure yang muncul dari akar rumput adalah Megawati yang dipilih oleh sebagian besar kader partai tersebut. Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru, dan pembaharu bagi PDI untuk memulai kemandirian dan regenerasi politik yang sehat.

Setelah memenangkan Pemilu 1999, dan mendudukkan Megawati sebagai presiden menggantikan Wahid, PDI Perjuangan seharusnya memulai regenerasi politik yang sehat sebagaimana harapan. Kenyataannya, ketergantungan terhadap figur Putri Bung Karno makin menjadi. Ketergantungan PDI Perjuangan kepada figur Megawati juga memutus mata rantai regenerasi politik di internal partai. Banyak posisi strategis di tubuh PDI Perjuangan, diduduki oleh kader-kader karbitan yang memanfaatkan ‘restu’ dari Megawati. Praktis sebagai partai pemenang Pemilu 1999 dan The Ruling Party, PDI Perjuangan tidak cukup memiliki pola pengkaderan dan regenerasi politik yang mapan. Dengan berbagai alasan, Megawati melarang kader-kader terbaiknya untuk menduduki jabatan strategis di daerah. Sehingga menimbulkan konflik dan ketidakpuasan, yang berujung pada kekalahan PDI Perjuangan dan Megawati pada Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2004 lalu.

Regenerasi dan Simbol Politik
Kekalahan beruntun pada Pemilu 2004 lalu merupakan momentum bagi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik dan modern untuk sesegera mungkin melakukan regenerasi politik agar tetap dapat bersaing dengan partai-partai lain. Apalagi apabila mengacu pandangan Giovanni Sartori (1976) perihal partai modern memiliki empat syarat, yakni: partai tersebut harus terbuka, memiliki ideologi yang demokratis, memiliki sistem regenerasi politik yang teratur, dan mempunyai sistem pengkaderan partai yang baik. Dari keempat syarat tersebut, sejatinya kader dan pengurus PDI Perjuangan harus lebih peka dan menyadari berbagai kekurangan yang dimiliki partai tersebut. Sebab, kekalahan pada Pemilu 2004 tersebut merupakan sebuah isyarat agar PDI Perjuangan sesegera mungkin melakukan perubahan yang mendasar. Dan perubahan tersebut setidaknya dimulai dari regenerasi di tingkat pucuk pimpinan partai, dari tingkat pusat hingga pimpinan partai terkecil, di mana momentumnya ada pada Kongres II PDI Perjuangan nanti.

Ada empat alasan mengapa regenerasi politik di tubuh PDI Perjuangan harus bersifat menyeluruh. Pertama, sebagai partai yang memiliki basis massa wong cilik, PDI Perjuangan harus memiliki seorang pemimpin yang mampu menjadi inspirator dan seorang yang mengerti bagaimana menjaga massa pendukungnya agar tetap menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai pilihan. Kader partai yang memiliki kemampuan tersebut seyogyanya merupakan hasil dari pengkaderan partai yang baik.

Kedua, kejenuhan politik di masyarakat melihat prilaku kader partai yang tidak mencerminkan tata nilai dan ideologi partai membuat PDI Perjuangan ditinggalkan pemilihnya. Sehingga dibutuhkan penyegaran politik untuk mengembalikan kepercayaan dan menghilangkan kejenuhan politik masyarakat. Ketiga, minimnya strategi politik partai sebagai upaya untuk memenangkan hati masyarakat, membuat partai tidak lagi memiliki sesuatu yang dapat menarik hati masyarakat untuk menetapkan pilihannya kepada PDI Perjuangan. Ketiadaan strategi partai ini diasumsikan bahwa cukup mengedepankan figure Megawati, maka PDI Perjuangan akan kembali memenangkan Pemilu 2004. Kenyataannya strategi tersebut tidak cukup efektif, terbukti PDI Perjuangan mengalami kekalahan beruntun pada Pemilu 2004 lalu.

Keempat, regulasi di internal partai yang terpusat dan cenderung otoriter telah menyumbat aspirasi politik kader dan simpatisan partai. Sehingga prilaku politik elit partai di tingkat pusat juga diadopsi oleh pimpinan partai di tingkat yang lebih kecil. Tak heran kemudian gesekan dan konflik politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan partai ini.
Namun, sebagian besar kader dan simpatisan partai percaya bahwa Megawati masih dibutuhkan oleh PDI Perjuangan untuk membawa partai ini pada kesuksesan politik. Ini merupakan realitas politik yang tidak dapat dibantah, sebab harapan yang dibebankan ke Megawati sejatinya mencerminkan identitas partai yang sesungguhnya. Kebutuhan akan adanya simbol politik yang mampu merekatkan segenap komponen yang ada di PDI Perjuangan ‘memaksa’ Megawati untuk kembali siap dicalonkan guna memimpin PDI Perjuangan lima tahun ke depan. Meski harus diakui pula bahwa ketergantungan pada simbol politik, dalam hal ini Megawati akan membuat mekanisme kepartaian di PDI Perjuangan cepat atau lambat akan mengalami penyumbatan.

Setidaknya ada lima alasan mengapa sebagian besar kader dan simpatisan PDI Perjuangan masih menginginkan Megawati memimpin partai. Pertama, secara ideologis, PDI Perjuangan memiliki basis massa dari kalangan bawah, yang membutuhkan simbol-simbol politik yang mampu menjawab dahaga akan hadirnya satrio piningit, sebagaimana yang diperankan oleh Soekarno dulu. Dengan kata lain, kebutuhan akan adanya figure yang menjadi symbol politik mengalahkan kebutuhan akan adanya regenerasi politik di tubuh partai tersebut.

Kedua, Megawati merupakan simbol pemersatu di partai. Sepakat atau tidak, selama kurun waktu Megawati memimpin partai dari PDI, lalu bermetamorfosis menjadi PDI Perjuangan, tak banyak konflik yang memecah belah kader dan simpatisan. Jikapun ada, cenderung mengarah kepada pembelahan politik, yang pengaruhnya relative kecil, seperti pada kasus Erros Djarot yang mendirikan PNBK. Ketiga, Megawati dianggap menjadi Penyambung Lidah Bung Karno, yang akan meneruskan cita-cita dan semangat Bung Karno ke partai maupun ke negara. Apa yang menjadi pemikiran dan kebijakan Megawati kerap kali dipandang sebagai representasi dari pemikiran Bung Karno. Sehingga kehadiran Megawati memimpin kembali PDI Perjuangan diasumsikan sebagai penerusan dari cita-cita dan semangat Bung Karno.
Keempat, Megawati dianggap berhasil membawa PDI Perjuangan kepada kesuksesan politik. Dari partai gurem pada masa Orde Baru menjadi partai yang menjadi pesaing dari Partai Golkar pada dua pemilu terakhir, bahkan pada Pemilu 1999 menjadi pemenang.

Kelima, Megawati dianggap figure yang tepat untuk membawa gerbong kelompok nasionalis maju ke gelanggang politik. PDI Perjuangan, dipandang sebagai satu-satunya partai politik bagi kelompok nasionalis. Dengan adanya figure Megawati di partai, maka secara prinsipil kelompok nasionalis menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Sebab selain Megawati merupakan anak Bung Karno, Megawati juga dianggap sebagai figure yang tepat untuk meneruskan tradisi politik keluarga Bung Karno; menjadi lokomotif politik bagi kelompok nasionalis.

Klan Soekarno Versus Kader Partai?
Harus dipahami bahwa munculnya kandidat calon ketua umum partai dari kelompok ataupun faksi yang berbeda akan memberikan gairah politik yang lebih besar dalam sebuah kongres atau musyawarah nasional. Bagaimana Akbar Tandjung yang dianggap sangat berjasa membawa gerbong Partai Golkar hingga seperti sekarang, harus mengakhiri karier politiknya di Partai Golkar karena ada calon yang menjadikan kelompok ataupun faksi anti Akbar bersatu.

Begitupun yang terjadi di PDI Perjuangan menjelang kongres. Calon-calon ketua umum telah dimunculkan untuk mencoba peruntungan dalam memperebutkan kursi ketua umum. Setidaknya ada lebih dari lima calon sudah mulai dijagokan pendukungnya untuk maju dalam kongres mendatang, yaitu: Megawati, Guruh Soekarnoputra, Taufik Kiemas, Sophan Sophian, Arifin Panigoro, Roy BB Janis, Kwik KianGie, dan lain sebagainya. Menariknya, yang secara eksplisit siap maju menjadi kandidat ketua umum di luar Megawati, Guruh, danTaufik Kiemas baru Sophan Sophian, selebihnya masih menunggu situasi politik yang tepat untuk menegaskan sikapnya.

Terlepas sepakat atau tidak, Kongres II PDI Perjuangan ini mengetengahkan persaingan sengit antara Klan Soekarno yang diwakili oleh Megawati, Guruh, dan mungkin saja Taufik Kiemas dengan para kader partai. Persaingan ini sejatinya akan menimbulkan pergesekan politik yang cukup serius apabila para calon ketua umum tersebut tidak mampu mengendalikan diri dan pendukungnya. Munculnya figure dari Klan Soekarno di luar Megawati, yakni Guruh, dan juga Taufik Kiemas mengundang sebuah tanda tanya besar bagi kelanjutan regenerasi politik yang terjadi di tubuh PDI Perjuangan. Hasrat Politik Klan Soekarno jelas memberikan stimulasi negative kemungkinan adanya regenerasi politik yang baik di tubuh partai. PDI Perjuangan kemungkinan akan bergeser menjadi partai yang sangat konservatif apabila anak-anak Soekarno tersebut menancapkan pengaruhnya yang kuat di partai, sebagaimana Partai Kongres di India yang mempercayai Klan Gandhi sebagai pemimpin partai. Ini berarti menutup pintu kader partai lain untuk menjadi pemimpin.

Harus diakui bahwa keberadaan Klan Soekarno membawa ‘peruntungan’ politik bagi PDI Perjuangan. Namun sebagai partai politik, perubahan ke arah yang lebih dinamis agar diterima oleh masyarakat mutlak harus dilakukan. Hasrat politik yang berlebihan dari Klan Soekarno akan memudarkan karisma Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Membiarkan regenerasi politik di PDI Perjuangan berjalan ilmiah adalah pilihan yang bijak bagi anak-anak Soekarno agar ideologi dan pemikiran Soekarno tetap lestari, dan tidak ternoda. Bahkan bisa jadi keberadaan Klan Soekarno di PDI Perjuangan akan lebih mulia apabila tidak terlalu berhasrat untuk menjadi ketua umum, misalnya, menjadi penasehat ataupun menjadi simbol politik tanpa harus menjadi ketua umum. Ada empat keuntungan apabila Klan Soekarno, dalam hal ini Megawati, Guruh, maupun Taufik Kiemas tidak terlalu berhasrat untuk menjadi ketua umum dan membiarkan perebutan kursi ketua umum tersebut terjadi antar kader partai. Pertama, regenerasi politik dapat berjalan alami. Sebagai partai yang harus terus melangkah dinamis, PDI Perjuangan membutuhkan penyegaran politik, dan manajemen politik yang juga dinamis agar dapat memenangkan setiap kontestasi politik. Politik kekerabatan, cepat atau lambat akan menciptakan oligarki politik, dan tirani yang menghancurkan tatanan politik internal yang telah dibangun.
Kedua, menjaga agar Klan Soekarno tetap baik, berserta ideologi dan pemikiran Bung Karno dapat tetap baik dan lestari. Hal ini penting untuk dilakukan oleh Megawati, Guruh, maupun Taufik Kiemas agar PDI Perjuangan tetap memiliki roh dan semangat serta ideologi yang dikembangkan oleh Bung Karno.

Ketiga, berkembangnya budaya politik yang demokratis di internal PDI Perjuangan. budaya politik yang demokratis dibutuhkan oleh PDI Perjuangan untuk dapat melakukan akselerasi politik yang baik agar mampu membangun daya saing politik yang lebih baik di mata partai-partai lain. Sebab dengan terbangunnya budaya politik yang demokratis, maka akan menciptakan langkah-langkah politik yang mempesona masyarakat. Keempat, berjalannya mekanisme kaderisasi politik partai yang baik. Sebagaimana diketahui, mandeknya kaderisasi politik partai disebabkan banyaknya kader-kader lompat pagar yang mendapatkan restu dari lingkaran terdekat Megawati untuk menduduki jabatan strategis, baik di partai maupun jabatan politik di luar partai. Berjalannya mekanisme kaderisasi politik partai diharapkan akan membawa semangat baru untuk membangun partai.

Dari empat keuntungan tersebut diharapkan akan membawa PDI Perjuangan mampu melakukan regenerasi politik. Sebab, disepakati atau tidak PDI Perjuangan merupakan asset politik bagi keberlangsungan bangsa ini ke depan. Perubahan politik yang terjadi di luar harus mampu direspon oleh PDI Perjuangan. Ketidakmampuan PDI Perjuangan merespon perubahan yang terjadi akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Dan hal tersebut tergantung dari kader-kader PDI Perjuangan; memulai regenerasi untuk masa depan politik yang lebih baik atau tetap bersembunyi di bawah bayang-bayang nama besar?