Di usianya yang ke-61 tahun, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih dibayang-bayangi oleh tuntutan agar menjadi tentara professional. Reformasi TNI yang bergulir delapan tahun silam ternyata belum memberikan waktu yang cukup bagi institusi tersebut untuk menata dirinya dengan baik. Masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan. Pekerjaan rumah tersebut sejatinya terkait dengan komitmen TNI untuk benar-benar menjadi tentara profesional. Pengambilalihan dan penataan Bisnis TNI yang berlarut-larut, reaktivasi Komando Teritorial (Koter), berbagai kasus korupsi seperti Asabri, perumahan prajurit, penimbunan senjata, pengadaan Alutsista di luar prosedur, tarik ulur tentang Hak Politik TNI, hingga keengganan TNI untuk benar-benar di bawah otoritas sipil, dalam hal ini Departemen Pertahanan.

Bahkan yang menarik kemudian muncul adalah digulirkannya wacana Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pertahanan di daerah. Terlepas secara administratif tidak bertentangan, namun dari kaca mata politik dan penataan kelembagaan pertahanan, hal tersebut patut dipertanyakan. Sebab, konsekuensi berdirinya Kanwil Pertahanan di daerah harus membubarkan semua Koter dari level Kodam hingga Babinsa. Hal tersebut tentu saja akan ditolak oleh internal TNI sendiri yang menyetujui keberadaan Koter. Di sini sesungguhnya Reformasi TNI dipertanyakan efektifitasnya, sebab dengan berbagai pekerjaan rumah yang belum tuntas, serta sikap ofensif TNI untuk ikut terlibat dalam berbagai kebijakan politik, dan enggan untuk benar-benar di bawah otoritas sipil, maka ada kecenderungan Reformasi TNI menyimpang dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang, baik UUD 1945, Tap MPR No. VI dan VII Tahun 2000, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Kenyataan tersebut membangun dugaan politik yang serius bahwa TNI tidak benar-benar bersungguh-sungguh mereformasi diri. Apalagi kasus Kudeta Militer di Thailand menjadi satu inspirasi baru bahwa, hal yang sama bukan tidak mungkin dilakukan oleh TNI apabila politisi sipil terus merongrong agar TNI selekasnya menata diri, dan tidak becus mengurus negara.

Arus Balik Reformasi TNI
Kenyataan yang tidak bisa ditolak adalah Reformasi TNI hampir kehilangan makna, karena kenyataan di lapangan banyak aktivitas yang bertentangan dengan esensi militer profesional. Berbagai prilaku menyimpang dari TNI makin memperkuat asumsi tersebut, setidaknya bila dikaitkan dengan esensi militer profesional; tidak berpolitik, tidak berbisnis, tunduk pada otoritas sipil, serta menata postur dan strategi pertahanan secara efektif dan profesional. Ada kecenderungan bahwa Reformasi TNI tengah mengalami arus balik kepada kondisi sebelum reformasi. Ada lima indikator bahwa arus balik Reformasi TNI tengah berlangsung. Pertama, menguatnya faksi konservatif di internal TNI. Faksi konservatif di TNI tersebut secara perlahan mengarahkan bandul TNI ke situasi yang bertentangan dengan esensi tentara profesional, seperti pada reaktivasi Komando Teritorial dengan dalih negara terancam karena maraknya aksi terorisme.

Kedua, upaya membangun pelembagaan TNI terpisah dari otoritas Departemen Pertahanan. Hal ini makin menguat ketika wacana pembentukan Kanwil Pertahanan yang sebenarnya akan membangun dualisme kontrol antara Departemen Pertahanan dan Mabes TNI. Sedangkan upaya untuk membangun Komando Daerah Pertahanan (Kodahan) yang komprehensif, di mana tiga unsur matra terlibat penuh hingga saat ini masih belum jelas keseriusannya. Sehingga hal tersebut merupakan bagian dari kuatnya faksi konservatif di internal TNI, yang menginginkan kondisi TNI seperti era Orde Baru.

Ketiga, selain melakukan penguatan kelembagaan secara konservatif, langkah yang diambil oleh TNI juga membangun pencitraan yang baik di mata masyarakat. Hal yang paling kentara adalah kehadiran TNI yang lebih sigap dan siap dari pada instansi lain pada saat penanganan bantuan pada gempa bumi di Yogyakarta dan Pangandaran. Meski diatur dalam UU TNI sebagai Tugas Pokok Operasi Militer Selain Perang, namun langkah yang dilakukan oleh TNI cenderung menarik garis tegas bahwa keberadaan TNI dalam berbagai fungsi cenderung dibutuhkan masyarakat dari pada instansi lainnya.

Keempat, menguatnya politisi konservatif di parlemen, khususnya di Komisi Pertahanan. Bila dibandingkan dengan anggota Komisi Pertahanan di DPR periode 1999-2004, periode kali ini cenderung menguat watak konservatifnya. Hal ini diakui oleh Djoko Susilo, anggota Komisi Pertahanan DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yang telah dua periode duduk di komisi yang mengurusi pertahanan dan luar negeri tersebut. Konsekuensi dari hal tersebut adalah kontrol parlemen terhadap dinamika Reformasi TNI cenderung parsial dan tidak menampakkan watak reformisnya, namun lebih menjadi kepanjangan tangan dari partai politik.

Kelima, kecenderungan bahwa terjadi ketidakpuasan di masyarakat perihal proses kenegaraan yang tidak mampu mewujudkan harapan masyarakat, membuat peluang kemungkinan pembangunan opini yang baik terhadap TNI menjadi sangat besar. Apalagi keberhasilan Kudeta Militer di Thailand menjadi satu inspirasi politik baru bagi TNI dan sebagian masyarakat, bahwa cara-cara tersebut bukan ’haram’ dilakukan apabila negara dalam kondisi kritis.

Arus balik Reformasi TNI tentu akan mengancam demokrasi yang tengah bersemai di bumi Indonesia, yang ditegaskan dalam dua kali Pemilu yang indikasikan satu pondasi politik yang baik. Apalagi, di luar itu juga akan mengancam kebebasan sipil, dan HAM yang selama ini menjadi aikon tegaknya demokrasi di Indonesia. Sehingga dibutuhkan langkah taktis-strategis untuk mengembalikan Reformasi TNI kepada cita-cita membangun tentara profesional. Adapun langkah-langkah tersebut adalah: Pertama, memperkuat dan menegaskan kontrol sipil atas militer. Bila selama ini Departemen Pertahanan hanya berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan administratif, sementara fungsi kebijakan dan strategisnya belum nampak. Hal ini menjadi maklum apabila diasumsikan proses reinkarnasi Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi Departemen Pertahanan belum tuntas benar. Sehingga watak militer pretorian masih melekat di tubuh Departemen Pertahanan.

Kedua, mengkaji secara mendalam keberadaan Kanwil Pertahanan, karena konsekuensi yang ada dalam dari keberadaan Kanwil Pertahanan tersebut, selain anggaran, juga makin kaburnya tujuan membangun tentara profesional. Hal ini terkait dengan adanya pembenaran bahwa kemandirian TNI melekat dalam Koter, tanpa tersentuh kontrol Departemen Pertahanan. Artinya yang perlu segera direalisasikan terbentuknya Komando Daerah Pertahanan (Kodahan) yang lebih penting, karena merupakan bagian dari uji material dari Strategic Defense Review (SDR) atau Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan (KUSSP) yang hingga saat ini belum mampu menjadi satu cerminan dari berbagai kemungkinan ancaman dan pembentukan postur pertahanan yang ideal.

Ketiga, Pemerintah harus secara tegas mendorong penyelesaian pekerjaan rumah Reformasi TNI, misalnya dengan segera mungkin menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Pengambilalihan dan Penataan Bisnis TNI oleh pemerintah, serta menuntaskan berbagai kasus yang menghambat jalan Reformasi TNI. Artinya ketegasan pemerintah dapat menjadi satu sinyalemen positif bagi komitmen TNI untuk meneruskan reformasi.

Keempat, kontrol dari masyarakat sipil yang efektif dan efisien. Bila mengandalkan hanya Komisi Pertahanan di DPR, maka hasilnya tidak akan maksimal. Dibutuhkan satu sinergisitas yang efektif guna mendorong agar Reformasi TNI benar-benar dipantau dan dimonitor secara terus menerus oleh masyarakat. Setidaknya keberhasilan menggolkan UU Peradilan Militer menjadi satu kemenangan kecil untuk mengontrol militer.

Bila keempat langkah tersebut dapat segera dilakukan, akan mampu meminimalisir arus balik Reformasi TNI. Sehingga komitmen dan tekad masyarakat dan internal TNI untuk mewujudkan dan memiliki militer yang profesional dan membanggakan masyarakatnya bukan tidak mungkin terealisasi. Dan momrentum Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-61 menjadi pijakan refleksi internal TNI dan kita, bahwa membangun militer profesional lebih berharga dari sekedar menyalurkan hasrat ’pahlawan kesiangan’ dengan dalih penyelamatan negara, sebagaimana militer negara tetangga lakukan.