Polemik seputar harapan dari Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono agar DPR dapat memprioritaskan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007 makin mengarah pada debat kusir antara Departemen Pertahanan dan TNI di satu sisi, dengan Polri di sisi lain. Menariknya lagi, polemik tersebut juga melibatkan kalangan akademis, baik yang menjadi staf ahli, maupun yang dianggap dekat dengan ketiga lembaga tersebut.

Usulan RUU Kamnas yang diajukan oleh Departemen Pertahanan merupakan payung hukum bagi upaya untuk mewujudkan keamanan menyeluruh, dengan konsekuensi negara harus menata dan menyiapkan berbagai aktor keamanan untuk pengelolaannya, di mana TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara (BIN) akan terintegral di dalamnya. Di samping itu, pada kebijakan sektoral akan melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Akan tetapi, sebagaimana diketahui bersama, usulan tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh Polri, sebagai salah satu aktor pengelola keamanan. Hal ini terkait dugaan adanya agenda tersembunyi dari RUU tersebut untuk kembali mensubordinatkan Polri di bawah TNI atau departemen terkait lainnya. Bahkan dengan tegas Kapolri, Jenderal Sutanto menolak upaya untuk mensubordinatkan Polri di bawah departemen, dengan alasan agar Polri tetap mandiri, dan profesional dalam menjalankan fungsinya.

Penolakan Polri seolah menjadi penghalang bagi upaya membangun sistem keamanan nasional yang komprehensif. Meski terkesan traumatik dengan penyatuan Polri dengan TNI lebih dari 30 tahun, namun harus dapat dipahami bahwa penolakan tersebut merupakan bagian dari problematika tersendiri dalam menata sistem keamanan nasional agar lebih baik lagi. Ego sektoral yang muncul menjadi satu hambatan bagi langkah-langkah strategis dalam mengupayakan sistem keamanan nasional yang komprehensif. Padahal usulan RUU Kamnas sendiri merupakan landasan dasar sebagai payung hukum yang mengikat tiga aktor pengelola keamanan dalam menjalankan fungsinya agar sinergis, meski untuk BIN, perangkat perundang-undangannya masih dalam bentuk RUU.

Ekses yang paling dirasakan dan dilihat publik sebagai akibat tidak adanya payung hukum yang mengikat adalah maraknya bentrok antara TNI dan Polri, sedangkan dalam konteks yang lebih luas, lemahnya koordinasi antar aparat keamanan dimanfaatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengambil keuntungan. Sehingga, ketika polemik yang berkembang hanya terbatas pada eksistensi kelembagaan. Maka sepatutnya kita bertanya, sejauhmana peran dan fungsi ketiga aktor keamanan tersebut untuk menjaga agar keselamatan negara, masyarakat dan individu terjamin? Pertanyaan tersebut harus digarisbawahi, khususnya bagi TNI dan Polri, bahkan setelah tujuh tahun pemisahan kedua lembaga tersebut masih menyimpan dan mempertahankan esprit de corps yang semu.

Upaya untuk menjamin agar keamanan negara, keamanan masyarakat, dan keamanan individu terjamin hanya dapat dilakukan dengan mewujudkan satu sistem keamanan yang menyeluruh. Ada titik persinggungan peran dan fungsi dari TNI, Polri, maupun BIN satu dengan yang lainnya. Ancaman terhadap keamanan nasional berasal dari tiga jenis konflik, yakni: konflik antar negara, konflik dalam negeri, dan lintas negara. Ancaman yang datangnya dari luar negara, menjadi domain TNI, sementara keamanan dalam negeri (Kamdagri) dan terselenggaranya kepentingan umum menjadi bagian dan tugas dari Polri. Sedangkan bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia menjadi tugas dan kewajiban TNI dan juga Polri. sementara BIN ataupun lembaga intelijen terkait lainnya menyuplai data dan analisis sebagai deteksi dini berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini mempertegas bahwa tidak ada alasan penolakan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk terintegral dalam penataan sistem keamanan nasional. Dan bisa dikatakan bahwa penolakan Polri untuk bersama-sama menata kelembagaannya agar terintegral dalam sinergisitas langkah dan kinerjanya merupakan sikap yang tidak patriotik dan lebih mementingkan ego kelembagaan.

Upaya menata dan melembagakan berbagai institusi politik negara dalam kerangka negara demokratik merupakan bagian dari proses yang tengah di jalani. Setelah pemisahan Polri dari TNI, lantas TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi. Maka sepatutnya juga Polri menjalankan proses yang sama, dengan menginduk atau di bawah koordinasi salah satu departemen atau bahkan membentuk departemen yang dapat merumuskan kebijakan, strategi teknis kepolisian dan keamanan dalam negeri, serta dukungan administrasi.

Permasalahannya, Polri merasa bahwa dengan menjadi ’partikel bebas’ akan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara profesional dan netral. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa siapa yang kemudian merumuskan kebijakan, strategis teknis kepolisian dan Kamdagri, hingga pada dukungan administrasi? Pertanyaan inilah sejatinya yang membuat Polri enggan untuk bersama-sama terlibat dalam perumusan RUU Kamnas, karena ada dugaan hal tersebut merupakan bagian dari mensubordinasikan Polri kembali. Sebab, dalam konteks negara demokratik, tidak ada suatu institusi negara yang mengatur dirinya sendiri, merumuskan sendiri kebijakan dan program kerja, mengatur dan mengelola anggaran, hingga menjalankan garis kebijakan dalam suatu operasional, tanpa ada yang mengontrol dan mengevaluasi. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) , yang diasumsikan sebagai lembaga yang akan memberikan pertimbangan kepada presiden justru mandul. Sementara, bila berhubungan langsung dengan presiden, maka akan ditemukan satu ketidaksinergisan. Sebab presiden merupakan pembuat kebijakan secara umum, yang kemudian diterjemahkan oleh masing-masing departemen dan kementerian, sementara Polri merupakan institusi yang menjalankan fungsi operasional. Sehingga ada missing link, yang membuat Polri menjadi lembaga yang hampir tidak tersentuh oleh mekanisme checks and balances.

Dengan kata lain, UU Keamanan Nasional merupakan sesuatu yang sangat mendesak agar ada satu irama yang sama, di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan. Penolakan Polri untuk terlibat, bila dikaji lebih mendalam hanya merupakan bagian dari upaya mempertahankan status quo Polri yang terbebas dari kontrol sipil dan koordinasi kelembagaan. Sehingga dibutuhkan langkah strategis agar Polri secara kelembagaan terlibat penuh dalam perumusan UU Kamnas bersama-sama TNI dan BIN, serta Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Dalam Negeri. Adapun langkah-langkah tersebut adalah: Pertama, Mendorong agar presiden mengeluarkan kebijakan agar Polri terlibat dalam perumusan RUU Kamnas. Sebagai atasan langsung Polri, presiden dapat mengarahkan Polri untuk berpartisipasi penuh untuk membangun koordinasi dan saling pengertian antara lembaga penyelenggara keamanan. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya dalam satu payung hukum bernama UU Keamanan Nasional.

Kedua, merumuskan berbagai opsih kepada Polri untuk menjadi bagian atau di bawah koordinasi departemen atau kementerian, baik yang telah ada maupun bentukan baru. Sementara ini opsih yang paling mungkin ditawarkan kepada Polri adalah di bawah koordinasi Departemen Dalam Negeri atau Departemen Hukum dan HAM, atau membentuk departemen atau kementerian baru bernama Kementerian Keamanan Dalam Negeri.

Ketiga, mengubah pola inisiatif perumusan RUU Kamnas, yakni tidak lagi hanya Departemen Pertahanan ataupun Mabes TNI, tapi juga lembaga terkait lainnya. Hal ini dilakukan agar mampu menepis asumsi di internal Polri bahwa usulan RUU Kamnas merupakan cara TNI untuk kembali mensubordinatkan Polri. bisa jadi pola inisiatif kemudian dipegang oleh lintas departemen, seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hukum dan HAM, serta kalangan masyarakat sipil.

Keempat, mensosialisasikan pentingnya UU Kamnas sebagai salah satu bagian dari upaya menjaga agar republik ini tidak rapuh dan mudah dipenetrasi oleh negara asing. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat agar dukungan terhadap UU Kamnas bersifat masif dan menyeluruh. Dukungan masyarakat ini menjadi penting karena merupakan bagian dari partisipasi dan kontrol publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, mendorong agar anggota DPR, khususnya Komisi I dan Komisi III dapat bersinergis untuk memprioritaskan RUU Kamnas dalam Prolegnas tahun ini. Langkah tersebut dapat berupa memberikan berbagai persfektif tentang efektifitas sistem keamanan nasional yang terintegral akan mampu menjaga agar republik ini tetap berdiri. Terbitnya berbagai perangkat perundang-undangan, baik UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, maupun UU No. 34 Tahun 2004 tidak membuka ruang bagi koordinasi dan sinergisitas operasional di lapangan. Sehingga bila UU Kamnas dapat direalisasikan, maka diharapkan permasalahan checks and balances, kontrol kelembagaan, koordinasi, hingga operasional di lapangan dapat diwujudkan. Dan yang paling penting tidak lagi ada bentrok antar aparat keamanan, serta tidak lagi ada sejangkalpun wilayah republik ini beralih kepemilikan negara lain.