You are currently browsing the monthly archive for March 2007.

Ada satu pertanyaan yang belum terjawab seputar keberhasilan Polri dalam melumpuhkan gembong teroris, Dr. Azahari, adalah apakah proses penangkapan, dan pada akhirnya menewaskan orang yang paling dicari di Indonesia tersebut merupakan bagian dari efektifnya pemolisian masyarakat (community policing)? Pertanyaan tersebut bisa jadi sangat sederhana, mengingat pemolisian masyarakat dalam konteks profesionalisme di kepolisian menjadi satu barometer. Pelibatan masyarakat dalam konteks pengamanan lingkungan merupakan komitmen pengembangan profesionalisme Polri. Hal ini perlu ditegaskan, meski dalam banyak kasus, Polri masih terjebak dalam paradigma lama. Langkah dan kinerja Polri yang banyak disorot masyarakat seputar reformasi internal Polri juga menjadi sebuah catatan tersendiri bagi Polri, mengingat di masa lalu Polri dianggap sebagai salah satu institusi terkorup. Langkah untuk mereformasi diri sejalan dengan perbaikan kinerja, baik yang menyangkut pada pencegahan dan pemberantasan terorisme, ataupun pada kerja-kerja pengayoman masyarakat. Komitmen Polri terhadap perbaikan kinerja dan pembersihan diri adalah dilakukannya penahan sejumlah perwira tinggi yang terkait kasus pidana korupsi dan penyuapan di Lingkungan Mabes Polri. Penangkapan tersebut menjadi satu titik pijak yang kokoh bagi kelanjutan kerja-kerja Polri yang lain. Sehingga dalam kasus pencegahan dan pemberantasan terorisme, Polri mampu memikat dan mempesona hati masyarakat. Hal ini tercermin dari turunan penangkapan dan tewasnya Dr. Azahari, dengan terbongkarnya sejumlah kasus teror lainnya, yang terkait dengan jaringan terorisme, baik yang terkait langsung dengan jaringan Dr. Azahari dan Nordin M. Top, maupun yang tidak. Read the rest of this entry »

Dalam berbagai penanganan problematika yang terjadi di tengah masyarakat, pendekatan dengan kekerasan atau yang berkenaan dengan fisik tidak lagi relevan. Agaknya hal tersebut disadari oleh Polri. pencitraan Polri yang galak, dengan kumis yang melintang, suara bariton sebagaimana yang pernah dipraktikkan pada masa Kapolri, Jenderal Anton Sudjarwo tidak lagi menjadi pilihan. Apalagi setelah Polri terpisah dari TNI, di mana asumsi perwajahan dan karakteristik militer cepat atau lambat akan terkikis oleh waktu. Namun kesulitan merubah prilaku dan budaya di internal Polri dalam waktu cepat membuat Mabes Polri akhirnya menemukan formula bagi pendekatan kepada masyarakat seputar penanganan problematika yang dihadapi. Peran Polwan, yang di masa lalu dianggap kurang diberdayakan kemudian dipasang menjadi garda terdepan bagi pemulihan dan perbaikan citra Polri di masa lalu, yang kurang baik. Bahkan disadari bahwa Polwan kemudian menjadi salah satu kunci bagi perbaikan citra Polri dan Reformasi Polri yang tengah berlangsung. Meski dalam praktik operasionalnya masih perlu ditingkatkan kembali. Tidak hanya sekedar menjadi pelengkap bagi kerja-kerja anggota Polri yang lain, tapi menjadi satu faktor penentu hitam putihnya pencitraan Polri di masa yang akan datang. Read the rest of this entry »

Satu idiom yang kerap menjadi bahan pembicaraan supir-supir truk yang melintasi Pantai Utara Jawa adalah bahwa pemisahan Polri dari TNI menjadi beban berat bagi para supir truk, ”karena harus menyiapkan ’korek api’ dua buah, dengan jumlah yang sama besar!” sebutan ’korek api’ sebenarnya lazim diungkap dalam berbagai praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di jalan raya dari Banda Aceh di Barat hingga Atambua di Timur, dari Manado di Utara hingga Cilacap di Selatan. ’korek api’ tersebut biasa di lemparkan ke titik-titik yang telah ditentukan, dengan jumlah yang bervariasi, mulai lima ribuan hingga puluhan ribu rupiah. Praktik pungli tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai dari Reformasi Polri. Sejak berpisah dari TNI tujuh tahun lalu, Polri mencoba menata diri menjadi institusi yang bersih, profesional, dan dicintai masyarakat. Namun pada praktiknya, masih terdapat prilaku dan budaya yang belum hilang dari wajah Polri, sebagai satu institusi yang ingin memposisikan diri terbebas dari praktik-praktik KKN. Read the rest of this entry »

Sebagai respon positif kemudian lahir Tap MPR/VI/2000 dan Tap MPR/VII/2000 tentang pemisahan dan peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri. Penataan kelembagaan Polri sebagai bagian dari pemisahan dan diberikannnya kembali kemandirian dan otonomi pada operasional dan pembinaan menjadi satu tantangan serius bagi Polri. Berbagai permasalahan yang mengikuti perubahan besar tersebut, bentrokan antara anggota Polri dengan anggota TNI juga marak. Hal ini terkait pada pengembalian kepercayaan diri Polri, tidak lagi menjadi bayang-bayang TNI, sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Read the rest of this entry »