Dalam berbagai penanganan problematika yang terjadi di tengah masyarakat, pendekatan dengan kekerasan atau yang berkenaan dengan fisik tidak lagi relevan. Agaknya hal tersebut disadari oleh Polri. pencitraan Polri yang galak, dengan kumis yang melintang, suara bariton sebagaimana yang pernah dipraktikkan pada masa Kapolri, Jenderal Anton Sudjarwo tidak lagi menjadi pilihan. Apalagi setelah Polri terpisah dari TNI, di mana asumsi perwajahan dan karakteristik militer cepat atau lambat akan terkikis oleh waktu. Namun kesulitan merubah prilaku dan budaya di internal Polri dalam waktu cepat membuat Mabes Polri akhirnya menemukan formula bagi pendekatan kepada masyarakat seputar penanganan problematika yang dihadapi. Peran Polwan, yang di masa lalu dianggap kurang diberdayakan kemudian dipasang menjadi garda terdepan bagi pemulihan dan perbaikan citra Polri di masa lalu, yang kurang baik. Bahkan disadari bahwa Polwan kemudian menjadi salah satu kunci bagi perbaikan citra Polri dan Reformasi Polri yang tengah berlangsung. Meski dalam praktik operasionalnya masih perlu ditingkatkan kembali. Tidak hanya sekedar menjadi pelengkap bagi kerja-kerja anggota Polri yang lain, tapi menjadi satu faktor penentu hitam putihnya pencitraan Polri di masa yang akan datang.

Titik krusial bagi Polwan dalam mengawal Reformasi Polri dan terus membangun citra positif bagi kinerja Polri ada pada seberapa efektif kinerja Polwan. Artinya perlu juga perluasan kerja dan tanggung jawab yang lebih dari sekedar menjadi terdepan dalam pembangunan citra Polri. pentingnya perluasan wewenang dan tanggung jawab diberikan Polwan karena harus disadari bahwa Polri tidak lagi sekedar menampilkan satu kinerja profesionalisme, tapi juga performa yang menentramkan. Dan salah satunya terwakili dengan efektifitas kinerja Polwan di lapangan.

Ada empat alasan mengapa perluasan wewenang dan tanggung jawab Polwan menjadi sangat penting untuk dilakukan, yakni: Pertama, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap Keamanan Dalam Negeri membutuhkan sinergisitas kerja dari semua unsur yang ada di Polri. Upaya untuk mewujudkan Keamanan Dalam Negeri membutuhkan satu irama dan langkah yang komprehensif, sehingga Polri sebagai institusi dapat mewujudkan dan mengemban tanggung jawab tersebut dengan baik.

Kedua, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini makin kompleks, begitu pula dengan Polri. berbagai kejahatan non-konvensional menjadi bagian dari tugas Polri untuk memadamkannya. Terorisme, Illegal Logging, Illegal Fishing, Woman and Child Trifficking membuat Polri harus jeli dan cerdas membangun pola dan paradigma dalam melakukan tugas dan fungsinya. Salah satunya dapat dengan mengedepankan berbagai potensi yang dimiliki oleh Polri seperti Densus 88, serta Polwan.

Ketiga, paradigma berpikir masyarakat yang juga makin kompleks dan maju. Hal ini akan tercermin dengan prilaku menyimpang dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang juga makin bervariasi. Jelas hal tersebut harus diimbangi pula dengan mengembangkan potensi organisasi Polri agar selalu siap dalam melakukan berbagai antisipasi dan pendekatan yang dilakukan.

Keempat, pencitraan Polri yang belum sepenuhnya baik dan diterima oleh masyarakat mendorong agar Polri juga melakukan berbagai pendekatan non-konvensional. Pendekatan non-konvensional tersebut salah satunya melalui Community Policing atau Perpolisian Masyarakat, di mana masyarakat sebagai stake holders aktif dilibatkan dalam berbagai pola dan langkah membangun keamanan lingkungan bersama-sama. Sehingga turunannya, akan mampu membangun pencitraan Polri yang makin baik.

Melihat realitas di lapangan dan alasan yang dikemukakkan di atas, maka mewujudkan Polwan sebagai bagian pembangunan pencitraan Polri, serta memuluskan jalan Reformasi Polri makin tegas. Dibutuhkan langkah-langkah strategis agar Polwan mampu menjalankan tugasnya dapat seirama dengan Reformasi Polri dan pembangunan citra Polri yang baik di masyarakat. Adapun langkah-langkah strategis tersebut adalah: Pertama, kebijakan untuk membuka seluas-luasnya penerimaan Polwan dalam berbagai strata, baik lewat Akpol, Perwira Karier, ataupun jenjang di bawahnya. Artinya keberadaan Polwan tidak lagi sekedar menjadi pelengkap dalam setiap penerimaan anggota Polri, tapi harus disesuaikan dengan rasio penduduk Indonesia, di mana penduduk perempuan sekitar 60 % dari sekitar 220 juta penduduk.

Kedua, membuka secara bertahap berbagai jabatan strategis di lingkungan Polri kepada Polwan. Sebab, biar bagaimanapun Polwan berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan koleganya yang lain. Dengan begitu, akan ada kompetisi yang sehat antar berbagai kesatuan dan unit yang ada di lingkungan Polri.

Ketiga, mengembangkan organisasi Polwan agar menjadi organisasi yang secara kelembagaan siap dengan berbagai tantangan yang akan dihadapi. Hal ini juga penting untuk ditegaskan agar Polwan juga secara kelembagaan akan mengembangkan personal yang siap dan tanggap dengan berbagai ancaman dan tantangan di masyarakat, dengan berpedoman pada upaya perbaikan citra Polri dan memuluskan jalan bagi Reformasi Polri.

Dan tentu saja, langkah-langkah strategis tersebut membutuhkan berbagai sentuhan yang berbasis pada kesadaran bahwa mengembangkan Polwan adalah suatu kebutuhan mendesak bagi Polri, agar Polri sebagai institusi tidak lagi mampu menjalankan berbagai tanggung jawabnya dengan baik. Dan Polwan menjadi salah satu bagian yang mensukseskannya. Dirgahayu Polwan Indonesia!