You are currently browsing the monthly archive for April 2007.

Abstract

One of problem on Security Sector Reform in Indonesia has been Indonesia Armed Force and Indonesian National Police separating. After their separated each other, The Indonesia Armed Force and Indonesian National Police have some problem in their operations, many clash and fight has been happen after that. Political structuring in Security Sector will put them in to the ideal place. The Indonesia Armed Force has only defense and external security guarding, meanwhile, the Indonesia National Police has only focus on internal security and public order. But, the coordinating on operation and share of area making problem if these don not arrange, furthermore the National Security’s Bill will make the coordinate and share of area of operation could be happen, and the Structuring and arrange the institution will follow the democratic transition in Indonesia. Keywords: Indonesia Armed Force, Indonesian National Police, Security Sector Reform, Political Structuring, National Security, Democratic transition. Read the rest of this entry »

Advertisements

Pendahuluan
Berlarut-larutnya penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI telah memasuki tahun kedua, sejak UU No. 34 Tahun 2004 diberlakukan. Permasalahan ini makin rumit dan mengemuka mengemuka adalah belum adanya aturan operasional, seperti Peraturan Prsiden (Perpres), sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Konsekuensi dari hal tersebut disinyalir bahwa internal Departemen Pertahanan dan TNI telah melakukan berbagai upaya untuk memanipulasi, bahkan kemudian mengambil keuntungan dari penjualan maupun pola lainnya, baik untuk kepentingan individu, maupun institusi. Sehingga tidak heran apabila besar dugaan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyelamatkan ‘aset’ yang seharusnya diambilalih oleh pemerintah. Bahkan dapat dikatakan bahwa proses metamorfosis Bisnis TNI selama dua tahun telah mengalami fase di mana langkah untuk meminimalisir aset yang ditata dan diambil alih oleh pemerintah telah berhasil dengan sukses. Kondisi tersebut makin kompleks ketika

Menjelang berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur (TNPL) di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan permasalahan. TNPL hingga saat ini belum mampu mengendalikan luapan lumpur dari pusat semburan, yang telah menenggelangi puluhan desa tersebut. Upaya untuk memasukkan rangkaian bola benton ternyata membuat aliran semburan telah menyebar ke beberapa titik. Terlepas dari proses tersebut di atas, ada hal penting yang harus ditegaskan mengenai keberadaan pemerintah dalam proses penanggulangan tersebut. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa anggaran untuk pembiayaan kerja TNPL tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PT. Lapindo Brantas. Pemerintah dalam hal ini lepas tanggung jawab. Hal ini ditegaskan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang mengungkapkan bahwa tidak ada talangan anggaran, baik dari APBN maupun APBN Perubahan (APBN-P) untuk penanggulangan akibat meluapnya lupmpur di area yang ditambang oleh PT. Lapindo Brantas. Dan kemudian ditegaskan oleh Ketua Bappenas, bahwa kemungkinan tim baru yang dibentuk akan menjadi beban dari PT. Lapindo Brantas, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam proses tersebut. Read the rest of this entry »