Menjelang berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Lumpur (TNPL) di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan permasalahan. TNPL hingga saat ini belum mampu mengendalikan luapan lumpur dari pusat semburan, yang telah menenggelangi puluhan desa tersebut. Upaya untuk memasukkan rangkaian bola benton ternyata membuat aliran semburan telah menyebar ke beberapa titik. Terlepas dari proses tersebut di atas, ada hal penting yang harus ditegaskan mengenai keberadaan pemerintah dalam proses penanggulangan tersebut. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa anggaran untuk pembiayaan kerja TNPL tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PT. Lapindo Brantas. Pemerintah dalam hal ini lepas tanggung jawab. Hal ini ditegaskan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang mengungkapkan bahwa tidak ada talangan anggaran, baik dari APBN maupun APBN Perubahan (APBN-P) untuk penanggulangan akibat meluapnya lupmpur di area yang ditambang oleh PT. Lapindo Brantas. Dan kemudian ditegaskan oleh Ketua Bappenas, bahwa kemungkinan tim baru yang dibentuk akan menjadi beban dari PT. Lapindo Brantas, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.

Permasalahannya, memang menjadi sederhana apabila beban kesalahan tersebut dipikul sendiri oleh PT. Lapindo Brantas, dan Holding Company-nya, Bakrie Brothers, akibat kesalahan perhitungan dalam melakukan pengeboran, tapi sampai kapan hal tersebut bertahan? Secara matematis, mungkin dalam hitungan bulan ke depan, Lapindo dan Bakrie Brothers akan lepas tangan, karena anggaran yang di alokasikan telah membuat bangkrut anak perusahaan dari Grup Bakrie. Setelah PT. Lapindo Brantas tidak sanggup lagi, lantas siapa yang akan mencegah agar lumpur tidak meluap dan mengevakuasi masyarakat sekitar, serta melakukan relokasi ataupun ganti rugi akibat dari semburan lumpur tersebut? Pertanyaan ini menarik apabila dikaitkan dengan pendekatan keamanan, di mana pemerintah menjadi ’aktor penyelamat’ dari semua proses yang mengancam warga negaranya.

Dalam persfektif ancaman keamanan negara, dikenal ada dua dimensi tentang konsep keamanan, yakni: Pertama, the origin of threats, di mana pada masa Perang Dingin (cold war), ancaman terhadap suatu negara hampir selalu datang dari luar/eksternal negara, seperti invasi, penyusupan oleh negara lain, perang intelijen, dan lain sebagainya. Sementara pada saat ini ancaman keamanan tradisional dapat berasal tidak hanya lingkungan eksternal negara tapi telah berkembang sedemikian rupa, baik dari lingkungan domestik, maupun global. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman internal atau domestik terkait dengan konflik antar etnis, budaya, agama, dan berbagai ekses dari proses politik, seperti otonomi daerah, dan lain sebagainya. Dalam kasus Indonesia, ada beberapa wilayah yang dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan tradisional, seperti Konflik di Aceh, Poso, Papua, atau juga di Maluku, serta Kalimantan.

Kedua, The nature of threats. Dalam dimensi ini lebih melihat sisi ancaman militer, akan tetapi dalam perkembangannya justru secara nasional maupun internasional seperti yang diuraikan di atas telah mengubah pula sifat ancaman menjadi sangat rumit. sehingga, permasalahan keamanan menjadi jauh lebih kompleks dan komprehensif disebabkan menyangkut pada berbagai aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, bencana alam, baik yang dikarenakan oleh gejala alam ataupun oleh manusia (human error), serta isu tentang demokratisasi dan HAM.

Dan secara teoretik, meluapnya lumpur di Sidoarjo, yang telah mengancam mansyarakat, dan mencabut hak-hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan layak, hak pendidikan, serta berbagai hak dasar warga negara lainnya merupakan suatu indikasi bahwa negara harus terlibat dalam penanganannya, tidak sekedar menjadi supervisor dalam proses tersebut, melainkan juga mengambilalih penanganannya, baik tekhnis maupun finansial. Ada lima alasan bila dikaitkan dengan keamanan insan (human security), mengapa pemerintah harus mengambil alih secara penuh penanganan luapan lumpur di Sidoarjo tersebut, yakni:

Pertama, dalam persfektif ancaman keamanan, problem yang mengancam masyarakat di sekitar meluapnya lumpur di Sidoarjo tersebut telah mengancam keamanan warga. Sebab, negara merupakan ’aktor politik’ terpenting yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warga negaranya.

Kedua, perluasan luasan lumpur tersebut, tidak saja telah menutup akses warga untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya, melainkan telah menutup akses ke infra struktur politik yang tenggelam bersama dengan ribuan rumah warga lainnya.

Ketiga, ekses dari luapan lumpur tersebut telah menyemai benih-benih konflik, baik konflik vertikal, antara negara dengan masyarakat, ataupun juga konflik horisontal, antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Benih konflik tersebut secara kasat mata saat sebagian masyarakat setuju dengan unjuk rasa korban lumpur ke Jakarta, dan sebagian yang lainnya, beranggapan tetap menanti janji Bupati Sidoarjo, serta TNPL, serta pihak Lapindo untuk merealisasikan janjinya. Hal yang sama akan terlibat dari ratusan spanduk yang di pasang sepanjang Jalan Raya Porong, Sidoarjo, yang berisi kecaman dan desakan warga ke pemerintah.

Keempat, makin meluasnya substansi permasalahan, dengan terlibatnya berbagai aktor politik baik yang dari negara maupun non-negara dalam penanggulangan lumpur tersebut. Aktor politik negara misalnya datang dari partai politik, baik yang pro pemerintah, ataupun yang oposisi yang mendukung berbagai langkah warga untuk mendapatkan hak-haknya. Sementara aktor non negara datang dari LSM, ataupun organisasi masyarakat, yang menggunakan pendekatan lingkungan hingga HAM, dalam melakukan advokasi dan pendampingan warga. Dari persfektif politik, kondisi tersebut makin menggambarkan dinamika politik yang aktif. Namun dari sudut pandang penyelesaian konflik, maka hal tersebut makin membenamkan permasalahan ke dasar lumpur tersebut, karena makin banyaknya aktor yang bermain dalam kasus tersebut.

Dan kelima, daerah sekitar luapan lumpur tersebut telah menjelma menjadi daerah yang relatif rawan keamanan. Bahkan dalam berbagai kasus terjadi konflik di antara warga karena masalah wilayah yang dikavling, karena luapan lumpur tersebut telah menjelma menjadi ’obyek wisata’. Di samping yang tidak kalah seriusnya adalah munculnya berbagai penyakit masyarakat, seperti pelacuran, perjudian, hingga aksi premanisme. Hal tersebut apabila dibiarkan, maka secara akan mengganggu keamanan secara umum.

Pilihan yang Sulit
Terkait dengan belum adanya aturan yang baku tentang tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan warganya, selain Kepres tentang TNPL. Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) versi Departemen Pertahanan pada Pasal 11, memang telah ditegaskan tentang kewajiban pemerintah untuk secara penuh mengambil alih keadaan dengan menyatakan keadaan darurat bencana, baik karena alam maupun karena manusia. Hanya saja, RUU Kammas tersebut telah lebih dahulu menjadi polemik, sehingga masalah keamanan insani (human security) belum dapat terbahas dengan baik, dan yang membuat tidak cukup baik adalah menjadi alasan pemerintah untuk melepas tanggung jawab, selain masalah ketiadaan anggaran dari pos APBN maupun APBN-P. Akan tetapi, bila merujuk pada konstitusi, khususnya pada Pembukaan UUD 1945 secara tegas tertera kewajiban dari negara adalah salah satunya menjamin keamanan warganya.

Di sinilah yang kemudian membuat situasi penanggulangan lumpur dan efeknya menjadi berlarut-larut. Akan tetapi, harus juga ditegaskan bahwa melempar tanggung jawab hanya pada PT. Lapindo Brantas saja bukan pilihan bijak bagi negara. Karena efek politik dan keamanan yang terbangun hanya akan membangun satu ketidakpuasan masyarakat kepada negara. Jika dibiarkan seperti sekarang ini, maka pelebaran ketidakpuasan ini akan mengarah kepada gerakan anti pemerintah. Ujung-ujungnya akan menenggelamkan pencitraan Pemerintahan SBY di mata masyarakat. Sementara efek keamanan, hanya akan memupuk satu kondisi yang akan menjadi bom waktu bagi kondusifitas keamanan Indonesia secara keseluruhan. Sebab, harus diingat, dalam dimensi keamanan, apa yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keamanan di tingkat regional maupun global.

Sehingga pilihan pemerintah sudah sangat jelas, dalam menindaklanjuti pembentukan lembaga pengganti TNPL, yakni: Pertama, membentuk lembaga pengganti TNPL, dengan masih melepas tanggung jawabnya, dengan kembali membebani anggaran dan berbagai hal teknis operasionalnya kepada PT. Lapindo Brantas. Hal ini akan mengandung konsekuensi sebagaimana diuraikan di atas. Atau yang kedua, mengambil alih semua permasalahan, dan menyatakannya sebagai keadaan darurat bencana, yang membutuhkan penanganan khusus, khas aktor negara. Jika ini dilakukan, besar sekali kemungkinannya langkah-langkah efektif akan dapat dilakukan, karena akan melibatkan segenap unsur pemerintahan, baik dari pemerintah pusat, Pemda, Polri, TNI, BIN, dan lain sebagainya. Dan pilihan-pilihan tersebut rumit, namun harus dilakukan, kita tunggu realisasinya!