Pendahuluan
Berlarut-larutnya penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI telah memasuki tahun kedua, sejak UU No. 34 Tahun 2004 diberlakukan. Permasalahan ini makin rumit dan mengemuka mengemuka adalah belum adanya aturan operasional, seperti Peraturan Prsiden (Perpres), sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Konsekuensi dari hal tersebut disinyalir bahwa internal Departemen Pertahanan dan TNI telah melakukan berbagai upaya untuk memanipulasi, bahkan kemudian mengambil keuntungan dari penjualan maupun pola lainnya, baik untuk kepentingan individu, maupun institusi. Sehingga tidak heran apabila besar dugaan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menyelamatkan ‘aset’ yang seharusnya diambilalih oleh pemerintah. Bahkan dapat dikatakan bahwa proses metamorfosis Bisnis TNI selama dua tahun telah mengalami fase di mana langkah untuk meminimalisir aset yang ditata dan diambil alih oleh pemerintah telah berhasil dengan sukses.

Kondisi tersebut makin kompleks ketika Pemerintah Daerah (Pemda) tidak dilibatkan dalam proses verifikasi dan supervisi berbagai unit bisnis yang tersebar di hampir semua provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan pengakuan akan sulitnya melakukan verifikasi berbagai unit bisnis yang tersebar tersebut diungkap oleh Said Didu, Sekretaris Menteri BUMN, yang terlibat dalam memverifikasi dan mensupervisi berbagai unit bisnis TNI yang akan ditata dan diambil alih. Namun demikian, kesulitan tersebut sesungguhnya disadari sejak awal oleh Tim Verfikasi bentukan empat departemen terkait tidak dilibatkannya Pemda dalam memverifikasi berbagai unit bisnis yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan, Mabes TNI, maupun ketiga matra. Artinya, selain masalah legalitas operasional, hal yang cukup serius dalam proses penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah adalah ketidakterlibatan Pemda dalam berbagai proses verifikasi keberadaan unit bisnis TNI di wilayahnya. Indikator yang paling kentara misalnya, adanya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh TNI, dengan menyewakan lahan yang merupakan aset negara kepada pihak ketiga, seperti pada penyewaan lahan dan rumah dinas milik Kodam Siliwangi untuk Factory Outlet (FO) di Bandung, di mana Pemda secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses tersebut.

Ketidakterlibatan Pemda dalam proses penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI ini seolah menegaskan bahwa proses tersebut tidak dirancang dengan baik. Padahal sebagaimana diungkap di atas, sebaran aktivitas bisnis tidak hanya berada di Jakarta, melainkan juga di hampir semua provinsi dan kabupaten/kota. Suatu kesalahan Pemda sama sekali tidak terlibat, bahkan secara kasar tidak tahu menahu bahwa di wilayahnya terdapat fasilitas ataupun aktivitas Bisnis TNI. Bisa jadi Pemda tidak terlalu ambil peduli, mengingat proses tersebut merupakan bagian dari wewenang pusat, yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan membiarkan proses tersebut tanpa keterlibatan Pemda, bukan saja makin menyulitkan proses penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah, juga menjadi bom waktu bagi berlarut-larutnya penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI.

Berpijak dari uraian tersebut di atas, tulisan ini akan membahas mengenai keterlibatan Pemda dalam mendukung aktivitas Bisnis TNI di daerahnya, bagaimana pola dan model hubungan antara Pemda dengan TNI, terkait dengan aktivitas bisnis yang dikelolanya. Di samping itu akan dibahas pula konsekuensi-konsekuensi apa saja yang yang akan dhadapi oleh Pemda apabila aktivitas bisnis militer di wilayahnya dibiarkan tetap berlangsung. Dan tentu saja pentingnya peran serta Pemda dalam memuluskan jalan bagi penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI.

Bisnis TNI dan Simbiosis Mutualisme
Hubungan saling menguntungkan dalam penge olaan bisnis antara TNI dengan Pemda telah berlangsung sejak tahun 50-an. Bahkan hubungan tersebut pernah melahirkan satu kesepakatan politik untuk bersama-sama menolak dominasi Jakarta dan Soekarno dalam bentuk separatisme, PRRI/Permesta. meski akhirnya dapat dipadamkan, namun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut terus berlangsung hingga kejatuhan Soekarno. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, hubungan antara tentara dan Pemda berkaitan dengan aktifitas bisnis terjadi secara intensif.

Ketika Soeharto berkuasa, upaya melanggengkan hubungan saling menguntungkan tersebut berlangsung. Meski ‘keuntungan’ Pemda disunat oleh pendekatan politik sentralistik model Orde Baru, namun tetap saja hubungan tersebut mendorong terjadinya koreksi terhadap berbagai aktivitas ekonomi, yang disebabkan adanya intervensi yang dilakukan oleh TNI untuk menguasai aktivitas bisnis tersebut. Praktis, meski mendapatkan keuntungan dari proses dan aktivitas bisnis yang dikelola maupun yang dibekingi oleh tentara, Pemda merasakan hanya sebagai tukang stempel bagi pelanggengan aktivitas bisnis yang dikelola tentara, sebab secara penuh kontrol terhadap aktivitas bisnis ada di tangan tentara. Hal tersebut selaras dengan Dwi Fungsi TNI yang melanggengkan berbagai aktivitas sosial politik, termasuk juga aktivitas ekonomi.

Perlahan tapi pasti perubahan tersebut terjadi, momentum kejatuhan Soeharto dan Orde Baru menjadi satu titik pijak bagi Pemda untuk memainkan kembali perannya sebagai mitra tentara dalam bisnis, seperti masa di awal kemerdekaan. Otonomi daerah menjadi pondasi bagi Pemda untuk membangun bargainitas ke semua instansi vertikal yang ada, termasuk TNI. Tuntutan agar TNI profesional menjadi ancaman bagi internal TNI dan berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Upaya untukmempertahankan aset terus dilakukan oleh TNI pasca disahkannya UU No. 34 Tahun 2004, dan salah satunya dengan cara membangun hubungan baik dengan Pemda. Kenyataan di lapangan sejatinya menunjukkan bahwa kerja sama dan hubungan baik tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lonjakan partisipasi politik masyarakat di daerah membangun satu garis penegas bahwa keberadaan TNI masih dianggap sebagai institusi yang sakral. Hal ini berbeda sekali kondisinya dengan di tingkat pusat, di mana institusi TNI menjadi bulan-bulanan masyarakat dengan berbagai isu anti Dwi Fungsi TNI, dan penghapusan Koter.

Kondisi tersebut jelas menguntungkan TNI, hal ini menunjukkan satu grafik meningkat bahwa TNI secara institusi masih diharapkan oleh masyarakat, menjadi figur teladan, dan panutan, terlepas dari berbagai tuntutan agar TNI profesional yang berkembang di masyarakat di tingkat pusat. Gambaran demikian makin diperkuat dengan makin kokohnya anggota TNI di kursi gubernur, maupun bupati/walikota dalam Pilkada untuk periode yang kedua, atau purnawirawan seperti pada Pilkada Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Realitas tersebut membuat proses reformasi, khususnya di sektor keamanan relatif jalan di tempat. Hal ini terlihat dengan bagaimana pemahaman masyarakat dan elit politik di daerah terkesan tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang digariskan dan di luar wewenangnya. Hal demikian memperkokoh paradigmatik lama yang berkembang di masyarakat tentang TNI, bahwa institusi tersebut merupakan alat negara yang harus didukung dan bersama-sama diberdayakan untuk keselamatan bangsa dan negara.

Sementara itu perlu digarisbawahi bahwa hubungan TNI dan Pemda ternyata tidak mengalami pergeseran meski ada UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, justru makin tegas dan dilatarbelakangi oleh legalitas yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut mengenai pentingnya memberdayakan TNI sebagai institusi yang bertanggung jawab kepada pertahanan negara.

Simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antara TNI dan Pemda dalam konteks bisnis dan aktifitasnya perlu diperjelas latar belakangnya. Ketegasan tersebut terkait dengan alasan-alasan yang memperkuat keduanya bekerja sama dan mengambil keuntungan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa hubungan keduanya dapat berjalan dan saling menguntungkan , yakni: Pertama, Pemda sebagai pemegang otoritas tertinggi di daerahnya memiliki wewenang untuk menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pajak, dan pendapat lainnya, yang berhubungan dengan aktivitas bisnis di daerahnya.

Kedua, Pemda membutuhkan keamanan dan ketertiban di daerahnya, sehingga langkah untuk memberikan keistimewaan pada TNI dan juga Polri, termasuk dalam aktivitas bisnis adalah dengan melakukan barter agar kedua institusi tersebut berkomitmen menjaga daerahnya agar tetap kondusif. langkah Pemda tersebut telah dilakukan sejak bangsa ini merdeka. Gerakan separatisme, dan konflik komunal menjadi ancaman yang nyata bagi elit politik lokal di daerah. Sehingga barter politik tersebut menjadi semacam kelumrahan karena keduanya mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.

Ketiga, Pemda membutuhkan pemasukan lain di luar pajak, sementara BUMD dan perusahaan daerah yang dimiliki relatif kurang bersaing. Sehingga ketika peluang yang dimiliki oleh TNI dengan pedekatan keamanan dan institusional, kerja sama tersebut akhirnya terjadi dan cenderung saling menguntungkan. TNI mendapatkan kemudahan perijinan operasional bisnis, sementara Pemda melalui BUMD dan perusahaan daerah lainnya mendapat bagian dari ’kue’ bisnis yang dikelola oleh TNI.

Sedangkan permasalahan sesungguhnya selain alasan tersebut di atas adalah bahwa Pemda sebagai satu institusi otonom ternyata terlalu fokus pada isu tentang otonomi daerah, baik perundang-undangannya, maupun dinamika yang terjadi di dalamnya. Kecenderungan tersebut makin kentara saat permasalahan tentang penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI di sosialisasikan ke daerah-daerah. Hasil penelitian The RIDEP Institute tentang penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI di dua puluh kota dan provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ditemukan data yang menarik, bahwa stake holders serta perangkat pemerintahan daerah dan DPRD yang diundang dalam FGD dan pelatihan tentang Monitoring penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI tidak mengetahui esensi dan proses tersebut, juga terjadi di daerahnya. Bahkan di sebagian besar kota-kota tersebut Bisnis TNI masih berjalan dengan normal (business as ussual) , tanpa tersentuh oleh verifikasi. Artinya ada gap antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan implementasi di daerah. Belum lagi di daerah-daerah yang rawan konflik dan perbatasan negara, seperti di NAD, Riau, Kepri, maupun di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Artinya kondisi ini bisa jadi disebabkan karena masalah pertahanan, di mana bisnis militer menjadi wewenang dari pemerintah pusat. Namun demikian perlu kiranya ditelusuri mengapa Pemda dan masyarakat di daerah kurang merespon permasalahan penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI.

Ada lima permasalahan yang mengemuka mengapa masalah penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI di daerah gaungnya tidak terdengar dan kurang direspon. Pertama, asumsi dasar bawah masalah penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI merupakan wewenang pusat, sehingga Pemda cenderung tidak responsif dan pro aktif. Masalahnya sesungguhnya ketika UU No. 32 Tahun 2004 disahkan, maka ada fase di mana perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh instansi vertikal, termasuk TNI harus diperjelas statusnya. Apakah menjadi bagian dari daerah tersebut atau tetap berdiri sendiri dengan berbagai perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Artinya Pemda seharusnya lebih pro aktif untuk mengkaji dan mengkalkulasi untung-ruginya unit bisnis TNI ada di daerah. Meski disadari pula bahwa unit bisnis yang dikelola, baik yang berupa PT, yayasan, koperasi, maupun perseorangan kerap kali merupakan ladang hidup bagi masyarakat di daerah tersebut, seperti pada maraknya koperasi ketiga matra maupun Kodam, Korem, ataupun Kodim setempat yang mengoperasikan angkutan moda, baik Angkutan Kota, maupun taksi.

Kedua, adanya gap pemahaman mengenai interpretasi terhadap berbagai perundang-undangan yang terkait seperti pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan keberadaan unit bisnis yang di daerah cenderung tidak tersentuh. Setidaknya bila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di daerah-daerah tersebut di atas. Artinya adanya perbedaan pemahaman ini harus dicarikan solusinya, agar upaya membangun TNI yang profesional dapat dilakukan dengan sistematis, dengan melibatkan esensi masyarakat dan pemerintah daerah.

Ketiga, dinamika otonomi daerah yang banyak menyita dan mengkonsentrasikan perhatian hanya pada isu-isu otonomi daerah. Hal ini membuat keberadaan TNI di dalam kelembagaan di daerah tersebut relatif tidak tersentuh. Sehingga hampir tidak direspon dengan baik, berbagai kebijakan yang menyangkut soal profesionalisme TNI, kecuali pada tawaran tentang partisipasi daerah untuk membeli kapal patroli bagi TNI AL. Permasalahan yang kompleks menyangkut otonomi daerah membuat pemerintah dan DPRD setempat lebih fokus pada upaya bagaimana mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang dibuat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keempat, budaya politik yang berkembang di daerah terhadap eksistensi TNI, baik dalam bentuk Koter, maupun yang lainnya membuat Pemda cenderung memosisikan TNI sebagai institusi yang memiliki keistimewaan. Bentuk keistimewaan ini tidak hanya terbatas pada hubungan politik dan sosial, tapi juga pada hubungan ekonomi. Salah satu yang kemudian muncul dan menjadi bagian dari permasalahan tersebut adalah maraknya aktivitas bisnis yang dikelola TNI, cenderung direstui oleh Pemda setempat karena membuka lapangan pekerjaan, dan cenderung memberikan kesejahteraan masyarakat, seperti pada angkutan moda, rumah sakit, hingga lembaga pendidikan lainnya. Artinya budaya politik yang memosisikan TNI dengan segala keistimewaannya membuat TNI makin leluasa dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas bisnis.

Kelima, paradigmatik elit politik di daerah, baik anggota DPRD maupun masyarakat yang mengistimewakan status TNI di mata masyarakat membangun keengganan dan sikap sungkan. Sehingga ketika ada prilaku TNI yang menyimpang sebagaimana undang-undang tegaskan. Pemda dan anggota DPRD cenderung tidak tegas untuk bersikap. Bahkan paradigma membangun TNI yang profesional, dengan membiarkan TNI mengupayakan pemenuhan anggaran lain, di luar APBN menjadi satu kecenderungan yang umum. Setidaknya hal tersebut dinyatakan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Igo Ilham.

Di samping itu, perlu juga diketahui bahwa model hubungan antara Pemda dan TNI. Model tersebut menjadi satu pijakan bagi kita untuk secara serius melihat faktor Pemda sebagai bagian dari determinasi keberadaan aktivitas dan unit bisnis di daerah. Keberadaan Pemda sebagai satu dari unsur yang mempengaruhi penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI yang ada di daerah. Model hubungan antara Pemda dan TNI pada hakikatnya tergantung wilayah dan cakupan dan aktivitas bisnis yang dikelolanya. Ada lima wilayah dan cakupan yang akan mempengaruhi model hubungan antara Pemda dan TNI, yaitu: Pertama, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di wilayah konflik, seperti NAD, Poso, Maluku, dan Papua. Karakteristik hubungan yang terbangun akan berbeda dengan wilayah yang relatif aman. Banyak literatur yang membahas bagaimana TNI serta Polri yang mengambil keuntungan dari usaha yang dikembangkan di wilayah konflik.

Kedua, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di daerah pertambangan, baik pertambangan di darat, maupun di perairan. Aktivitas bisnis yang terjadi cenderung memosisikan TNI sebagai figur keamanan yang akan melanggengkan aktivitas pertambangan tersebut, baik yang legal maupun tradisional, yang dikelola oleh masyarakat ataupun ilegal, yang dikelola oleh cukong dan bandar lokal maupun nasional.

Ketiga, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di perkebunan dan kehutanan. pola hubungan antara Pemda dan TNI ini akan cenderung memiliki kekhasan, misalnya pada keterlibatan unit bisnis yang miliki TNI untuk terlibat cawe-cawe dalam proyek tersebut, apakah dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat (PIR), maupun Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

Keempat, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di wilayah perbatasan antar negara, seperti di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, maupun Papua. Bisnis yang dibangun oleh TNI biasanya terkait pada jasa pengamanan dan penyelundupan barang dari dan ke Indonesia, bekerja sama dengan oknum Pemda setempat. Dalam kasus Riau dan Kepulauan Riau, dalam lima tahun terakhir marak penyelundupan pakaian bekas layak pakai dari Singapura yang melibatkan tiga institusi, TNI dan Polri, Pemda setempat, dan pengusaha. Meski sekarang relatif berkurang, namun penyelundupan baju ’cimol’ tersebut masih tetap ada, tapi dalam volume yang lebih kecil.

Kelima, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di kota-kota besar. Bisnis yang dibangun biasanya berupa jasa, seperti rumah sakit, biro jasa, pendidikan, angkutan moda, dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa aktivitas bisnis yag dikelola oleh TNI beroperasi di pinggiran kota-kota besar, seperti pada operasional angkutan moda kota, lembaga pendidikan, maupun usaha lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu mencolok, meski untuk rumah sakit banyak beroperasi di pusat-pusat kota, dan menjadi rujukan bagi rumah sakit lainnya.

Berdasarkan cakupan dan wilayah aktivitas Bisnis TNI tersebut di atas maka dapat dilihat bagaimana model hubungan antara Pemda dengan TNI dalam aktivitas bisnis militer pasca penerapan otonomi daerah dan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Hal ini sesungguhnya berkaca pada minimnya akselerasi semangat reformasi TNI dan upaya menarik gerbong TNI agar profesional, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran negara untuk mensosialisasikan berbagai perangkat perundang-undangan yang ada. ada delapan model hubungan antara Pemda dan TNI berkaitan dengan aktivitas Bisnis TNI, yakni: Pertama, Pemda cenderung permisif dan melanggengkan aktivitas Bisnis TNI di daerahnya. Dengan berbakal alasan dan pendekatan yang dilakukan oleh petinggi TNI di daerah setempat, upaya membiarkan aktivitas bisnis militer tersebut sangat disadari oleh elit politik lokal setempat. Setidaknya bila dilihat dari permisifitas dengan alasan bahwa aktivitas Bisnis TNI tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah tersebut. Bahkan dengan berbagai pendekatan tentang perlunya TNI mendapatkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya penyewaan Hotel Wijaya Kusuma dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Pasir Putih kepada pihak ketiga yang merupakan aset dari Korem 043 Garuda Hitam, Provinsi Lampung. Pada model ini posisi Pemda cenderung pasif, dan hanya memberikan legalisasi dari proses tersebut.

Kedua, manipulasi pajak dan penyertaan hak istimewa. Menarik dalam model ini adalah bahwa pajak yang dibebankan kepada unit bisnis militer, ataupun aktivitas bisnis yang dikelola pihak ketiga tapi aset TNI maka pajak yang dibebankan cenderung tidak sama dengan yang biasanya. Hal ini disebabkan karena ada penyertaan keistimewaan yang dimiliki oleh TNI, hal ini nampak pada pajak yang harus diambil oleh Pemda pada beberapa pusat perbelanjaan yang menggunakan lahan miliki TNI di Jakarta, atau yang dikelola oleh TNI tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal yang sama juga terjadi pada sejumlah pusat hiburan malam di Kota Medan, Sumatera Utara. Kuat dugaan bahwa hal tersebut disebabkan karena ada penyertahaan saham yang dimiliki oleh TNI pada berbagai tempat tersebut.

Ketiga, barter ekonomi. Model ini banyak terjadi di daerah konflik. Artinya model hubungan antara Pemda dan TNI banyak dilakukan karena faktor ekonomi dan keamanan. Di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali model hubungan antara TNI dengan Pemda seperti di atas mudah ditemukan. Sekedar contoh misalnya Koramil setempat melakukan bisnis kursi yang dibuat dari kayu hitam, atau mobilisasi anggota Zipur setempat untuk menjaga keamanan di PLTA Sulewana 2, Poso. Dari hal tersebut di atas, maka diasumsikan akan tercipta keamanan di Poso. Akan tetapi hal tersebut telah membelenggu Poso, sebab yang terjadi justru sebaliknya. Setiap ada rencana penarikan pasukan dari Poso, baik TNI maupun Polri, Poso selalu mencekam. Teror bom kerap menjadi bagian dari belenggu yang membuat Poso tidak berdaya..

Keempat, pemanfaatan sewa lahan TNI oleh Pemda. Catatan yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa hampir semua provinsi, ataupun kabupaten/kota hasil pemekaran menggunakan sementara lahan ataupun fasilitas yang dimiliki oleh TNI, akibat ketidaksiapan daerah-daerah hasil pemakaran tersebut. Bahkan yang menarik misalnya, daerah-daerah tersebut bahkan menyewa lahan yang dimiliki oleh TNI tanpa batas waktu yang jelas. Salah satunya adalah penyewaan lahan milik Kodam III Siliwangi untuk kantor DPRD Kota Cimahi, serta lahan yang juga dimiliki oleh Kodam III Siliwangi untuk pasar tradisional, Pasar Antri Baru di Cimahi, Jawa Barat. Namun dalam kasus penyewaan lahan untuk kantor DPRD Kota Cimahi dan pasar tradisional, di Cimahi, disinyalir merupakan satu barter ekonomi yang bersifat saling menguntungkan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaktransparanan proses transaksi penyewaan antara Kodam III Siliwangi dengan Pemkot Cimahi. Justru yang menarik terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Singkawang, di mana perseteruan penguasaan lahan antara Pemkot Singkawang dengan Korem 121 Alam Bana Wanaway (ABW). Pemkot Singkawang ingin membangun bandara, untuk memudahkan jalur transportasi dari dan ke kota-kota lain di Kalimantan, sementara Korem 121 ABW ingin memperluas arena Latihan Calon Tantama Kompi 641, agar lebih komprehensif.

Kelima, penjualan semu unit Bisnis yang dimiliki oleh TNI. Pada kasus ini secara tidak langsung Pemda terlibat dalam prosesnya, sebagaimana yang terjadi pada penjualan dan pengalihan aset TNI yakni, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswaganti) , Cirebon Jawa Barat dari Korem 063 Sunan Gunung Djati (SGD) ke publik. Ada kejanggalan pada proses penjualan tersebut, karena terjadi ketika UU TNI disahkan. Hal tersebut disinyalir karena Unswaganti merupakan perguruan tinggi yang banyak peminatnya di Keresidenan Cirebon, Jawa Barat, dan bukan aset yang merugi. Sehingga, secara finansial Korem bersangkutan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, dan tidak jatuh ke tangan pemerintah.

Keenam, legalisasi penjualan unit bisnis TNI. Legalisasi penjualan unit bisnis yang dikelola TNI oleh Pemda ini banyak dilakukan terhadap aset-aset ataupun unit bisnis yang tidak lagi beroperasi dan merugi. Pemda hanya sekedar melegalisasi bahwa penjualan tersebut berlangsung dengan benar. Sebab perlu diketahui juga bahwa keberadaan bisnis militer yang menguntungkan cenderung dilakukan dengan tidak terbuka, dan Pemda sedikit banyak juga terlibat. Misalnya rencana penjualan Hotel Kartika, di Pontianak, Kalimantan Barat kepada pihak ketiga. Namun hingga tulisan ini dibuat proses tersebut belum selesai. Sementara di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara penjualan Sertifikat HPH yang dimiliki oleh TNI kepada cukong-cukong kayu seperti Adelin Lis ataupun D.L. Sitorus menjadi bagian permasalahan tersendiri, karena TNI cenderung merubah orientasi dalam pengelolaan hutan, dari pemilik HPH, menjadi sekedar penjaga keamanan dari proses tersebut. Hal ini bisa jadi karena langkah pemerintah untuk menata dan mengambil alih Bisnis TNI sehingga orientasi Bisnis TNI berubah, masalahnya adalah perubahan tersebut lebih mengarah kepada tindak kriminal karena oknum-oknum TNI menjadi beking dari praktik Illegal Logging di Sumatera Utara.

Ketujuh, kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Kerja sama yang saling menguntungkan misalnya pada pengamanan perairan oleh TNI AL, dengan sumbangan kapal patroli jenis KAL 35 senilai Rp. 12,8 milyar. Kerja sama ini mendorong lonjakan aktivitas bisnis di daerah yang menyumbangkan kapal patroli tersebut, semisal Riau, Banten, Maluku, dan lain sebagainya. Konsesi yang didapat oleh TNI AL tentu saja eksplorasi sumber daya laut yang dilakukan oleh perusahaan milik TNI ataupun mitranya. Di samping itu kerja sama dibidang perkebunan adalah keterlibatan Kodam VI Tanjung Pura dalam Program Satu Juta Hektar Perkebunan Kelapa sawit di Kalimantan Timur, yang diprediksi merugikan negara hingga Rp. 3.5 Trilyun. Keikutsertaan Kodam VI Tanjung Pura merupakan bagian dari kerja sama antara Pemda Kalimantan Timur dengan pengusaha perkebunan. Akan tetapi kerja sama tersebut ternyata menyimpang dari tujuan, sehingga Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah, diperiksa atas keterlibatan yang bersangkutan dalam proyek tersebut.

Delapan, legalisasi kontrak pihak ketiga dengan TNI. Pada hakikatnya legalisasi kontrak antara TNI dengan pihak ketiga seputar pemanfaatan lahan ataupun fasilitas yang dimiliki oleh TNI, Pemda tidak banyak mengetahui. Hanya saja, dalam kasus penyewaan lahan dan rumah yang merupakan aset Kodam III Siliwangi sepanjang Jalan R.E. Martadinata/Riau, Bandung yang berubah menjadi Factory Outlet (FO), Pemda merasa diuntungkan dari kontrak sewa tersebut. Selain dari pajak yang diterima dari pengelolaan tempat tersebut, juga retribusi parkir dan keramaian, serta pencitraan Bandung sebagai trendsetter mode dan gaya hidup tetap kuat.

Dari delapan model hubungan antara TNI dengan Pemda tersebut dapat dilihat bahwa tidak dilibatkannya Pemda sebagai bagian dari proses penataan dan pengambilaliah Bisnis TNI oleh pemerintah menjadi satu kesalahan besar. Bila mengacu pada delapan model hubungan antara TNI dan Pemda terlihat banyak sekali cela bagi TNI untuk memanipulasi, dan membangun satu kondisi semu yang berkaitan dengan aset dan fasilitas bisnis yang dimiliki oleh TNI. Ini artinya cepat atau lambat, kondisi sebagaimana yang telah diprediksikan di atas akan terjadi. Belum lagi konsekuensi dari hubungan tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya terlepas bahwa ada hubungan saling menguntungkan antara TNI dan Pemda, namun dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif, hal tersebut tidak relavan. Khususnya TNI, yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara, dan dengan begitu melanggar UU No. 34 Tahun 204 Pasal 39, yang melarang institusi dan anggota TNI berbisnis, serta mengebiri amanat Pasal 76 UU TNI, yang menekankan bahwa bisnis TNI harus diambil alih oleh pemerintah agar TNI menjadi tentara profesional.

Profesionalisme TNI dan Good Governance
Esensi dasar dari penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI tidak hanya menekankan pada pencitraan TNI yang harus diperbaiki, tapi juga harus dilihat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, di mana militer secara politik harus mengakui supremasi pemerintahan sipil, serta prinsip tata kelola bidang pertahanan yang demokratis. Penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah menjadi penting mengingat bahwa langkah untuk mengupayakan agar TNI menjadi tentara yang profesional adalah satu-satunya pilihan. Sebab di dalam negara demokratik, prinsip-prinsip checks and balances merupakan indikator dari penyelenggaraan pemerintahan demokratik. Dan dengan mewujudkan TNI yang profesional, maka mewujudkan tata kelola sektor pertahanan, khususnya, dan pemerintah pada umumnya dapat tercapai.

Dasar pijakan kita untuk mempertegas bahwa aktivitas Bisnis TNI harus segera ditata dan diambil alih adalah pada upaya mewujudkan agar TNI memiliki spesialisasi dan komptensi. Ini berarti TNI harus Profesionalisme untuk dapat menjalankan tugas utamanya sebagai komponen utama pertahanan negara. Kompetensi ini mencakup kemampuan teknis dan kemampuan yang berkaitan dengan penarapan hukum-hukum yang melekat dalam penggunaan senjata. Hal ini hanya bisa dicapai melalui sistem pembinaan yang terus-menerus. Dan aktivitas dan pengelolaan bisnis militer akan menjauhkan TNI dari profesionalisme.

Di bidang ekonomi sendiri, langkah untuk menata dan mengambil alih Bisnis TNI akan mampu membuka cakrawala dan mengurangi distorsi terhadap ekonomi nasional, yang disebabkan karena persaingan yang tidak sehat dari keikutsertaan militer dalam kompetisi di ekonomi. Di samping itu, bisnis militer memberi ruang bagi militer untuk menjadi aktor independen terhadap otoritas politik. Hal ini menyebabkan beberapa hal negatif. Pertama, kontrol sipil atas institusi militer menjadi lebih sulit dilakukan; kedua, dengan independensinya dalam menghasilkan sumber-sumber ekonomi, militer dapat mengembangkan agenda-agenda politik sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung; ketiga, bisnis militer memberi ruang lahirnya offbudget dalam pendanaan militer. Secara umum bisnis militer melahirkan korupsi baik dengan motif politik maupun ekonomi.

Berkaitan dengan keberadaan bisnis militer di daerah, Pemda dan TNI, sebagaimana yang diurai di atas sama-sama diuntungkan dengan aktivitas bisnis militer tersebut. Akan tetapi, harus disadari bahwa hubungan dan kemesraan dalam bidang ekonomi tersebut akan membuat bola salju bagi eksistensi kewilayahaan maupun penciptaan rasa aman di Indonesia, dan daerah yang bersangkutan pada khususnya. Sebagaimana diketahui ancaman terhadap eksistensi bagi sebuah negara tidak lagi sekedar ancaman dalam bentuk konvensional dan bersifat tradisional seperti invasi asing dan pendudukan wilayah oleh negara lain. Namun telah berkembang dalam bentuk ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, termasuk di dalamnya transnational crime. Sehingga dengan berbagai konsekuensi yang ada dari hubungan timbal balik antara Pemda dengan TNI yang berkaitan dengan aktivitas bisnis militer, perlu dipertegas problematika yang akan dihadapi apabila hubungan antara Pemda dan TNI tidak segera disudahi.

Setidaknya ada enam permasalahan yang kemungkinan berkembang dan menjadi ancaman bagi eksistensi keindonesiaan, yakni: Pertama, sebagai akibat dari tidak fokusnya TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan, TNI cenderung akan lalai pada peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan. Hal ini akan mengurangi kontrol pengamanan pada daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab TNI, seperti wilayah perbatasan antar negara, daerah konflik, dan pengamanan pulau terluar. Di wilayah perbatasan antar negara misalnya, kasus penyelundupan barang elektronik dan Sembako, serta bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah marak terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, yang merugikan negara milyaran rupiah. Belum lagi berbagai kasus penyelundupan mobil bekas dan pakaian bekas eks Singapura di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Kalimantan Barat. Hal tersebut diyakini karena TNI sebagai bagian tugas tersebut tidak dijalankan dengan mestinya.

Kedua, maraknya aktivitas ilegal, yang menyangkut soal eksplorasi sumber daya alam. Hal tersebut dapat dilihat pada makin longgarnya pengamanan penyelundupan kayu hasil penebangan liar di Kalimantan ke Malaysia, China, bahkan ke Eropa. Selain itu, pencurian ikan dan habitat laut lainnya di perairan Indonesia, terutama daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh radar sipil maupun militer makin menjadi-jadi, seperti pada kasus pencurian harta karun di bangkai kapal eks Spanyol dan Portugis di Laut Banda, Maluku yang tenggelam pada abad -15 luput dari perhatian. Keterbatasan sarana pendukung bagi pengamanan wilayah menjadi alasan bagi TNI untuk berkilah bahwa berbagai kejadian tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab institusi tersebut, melainkan menjadi permasalahan bersama. Akan tetapi, tentu saja hal tersebut dapat diminilisir apabila TNI menanggalkan semua aktivitasnya di luar fungsi pertahanan. edangkan yang tidak kalah seriusnya adalah pergeseran patok perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, akibat adanya aktivitas illegal logging dan perkebunan liar yang dikelola oleh para pengusaha dan cukong dari negeri jiran, dan disinyalir dibekingi oleh oknum anggota TNI.

Ketiga, adanya subyektivitas TNI dalam penanganan konflik komunal dan separatisme. Sebagai unsur yang membantu penanganan tugas perbantuan ke Polri, sejatinya dalam berbagai kasus TNI justru terlihat sangat superior dan mendominasi, tidak hanya di lapangan, tapi juga dalam sektor lain. Maraknya aktivitas bisnis di wilayah konflik tersebut mensiratkan bahwa keberadaan TNI dan juga Polri menjadi faktor determinan untuk mendorong agar menjadi kondusif, bukan sebaliknya. Persaingan antara TNI dan Polri dalam upaya mengeruk keuntungan dari berbagai aktivitas bisnis yang dijalani membuat kedua institusi tersebut seringkali bentrok. Meski dengan berbagai alasan, namun sesungguhnya bentrok antara TNI dan Polri merupakan bagian dari persaingan dan subyektifitas kedua institusi tersebut sebagai akibat dari tidak fokusnya peran dan fungsinya masing-masing. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa bentrokan-bentrokan tersebut disebabkan karena persaingan bisnis dan pengaruh di daerah konflik tersebut. Selain menjadi penjaga keamanan terhadap aset-aset bisnis yang beroperasi, TNI juga menjalankan bisnisnya sendiri. Salah satunya misalnya dengan membuat kursi dan peralatan rumah tangga dari kayu hitam di Poso, Sulawesi Tengah yang banyak diminati masyarakat, ataupun menawarkan fasilitas TNI lainnya untuk disewakan kepada pihak-pihak yang memiliki bisnis di Poso .

Keempat, subyektivitas TNI dalam dinamika politik di daerah. Kenyataan yang sulit dibantah adalah keinginan dari internal TNI untuk terlibat dalam politik sangat tinggi. Bahkan hal tersebut makin kentara dengan adanya keinginan dari para perwira TNI untuk ikut mencalonkan diri dalam Pilkada. Subyektivitas TNI ini dalam konteks lain, adalah melakukan pemihakan kepada salah satu calon, yang kemungkinan adalah incumbent atau bupati yang masih menjabat. Harus disadari bahwa bentuk dukungan TNI terhadap satu calon tertentu dalam Pilkada maupun ketika menjabat merupakan intervensi yang menyesatkan, karena akan mengkoreksi esensi demokrasi dan subyektifitas perpolitikan di daerah.

Kelima, munculnya harapan-harapan semu yang berkembang di masayarakat. Harapan semu tersebut berbentuk pada penyelenggaraan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh TNI, seperti penyelenggaraan angkutan moda, aktivitas koperasi dan yayasan, serta bisnis jasa pengamanan. Kasus lain dapat kita lihat di Sumatera Selatan, salah satu perusahaan eksplorasi minyak Grup Medco milik Konglomerat, Arifin Panigoro bahkan melakukan penggalangan anggota TNI, dengan mengangkat purnawirawan TNI, baik level bintara, maupun jenderal pada posisi strategis di kantor pusat maupun operasional lapangan. Pengangkatan mantan tentara, bahkan tentara aktif tersebut awalnya untuk meminimalisir gejolak masyarakat, yang memaksa untuk dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, justru persaingan antara sesama tentara menyebabkan perusahaan tersebut menjadi tidak aman, berbagai sabotase yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang disinyalir suruhan oknum tentara , dari perusakan pagar pembatas perusahaan, hingga perusakan pipa minyak menyebabkan perusahaan tersebut terganggu aktivitasnya.

Keenam, terkoreksi aktivitas ekonomi yang fair. Kegiatan ekonomi yang seharusnya berjalan dengan terbuka dan bersaing secara sehat kemudian terganggu oleh pendekatan kekuasaan dan senjata yang merupakan kolaborasi antara Pemda dan TNI. Kondisi ini di masa yang akan datang akan memperlemah pondasi ekonomi di daerah tersebut, dan memacetkan investasi, yang merupakan bagian dari upaya untuk melepaskan Indonesia dari dekapan krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih dari delapan tahun. Sekedar contoh misalnya, bagaimana monopoli moda taksi berlabel Puskopau yang dikelola oleh TNI AU di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Di mana tidak memberikan kesempatan pada moda taksi dari perusahaan lain untuk beroperasi di sekitar bandara. Di samping itu, pemberian fasilitas istimewa kepada Susi Air, perusahaan penerbangan yang dimiliki oleh Pengusaha pengalengan udang dan ikan asal Pangandaran, Jawa Barat di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU di Polonia, Medan. Penggunaan fasilitas Pangkalan Udara TNI AU sebagai home base dari Susi Air merupakan bentuk dari keistimewaan yang melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana diketahui Susi Air menjalani rute dari Medan ke hampir ke semua kota di NAD.

Permasalahan-permasalahan tersebut apabila dibiarkan tidak hanya mengganggu proses penataan kelembagaan di internal TNI, tapi juga mempengaruhi berbagai sendi kehidupan secara luas, selain permasalahan ekonomi, dan politik, yang tidak kalah seriusnya adalah ancaman terhadap eksistensi negara, sebagai turunan dari ketidakprofesionalan TNI sebagai institusi yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Dalam bidang politik, selain masalah subyektivitas TNI dalam berbagai kegiatan politik, juga disadari benar bahwa tuntutan dari reformasi politik adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) di daerah merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintah yang baik di level pusat. Sementara di bidang ekonomi, persaingan yang tidak sehat hanya akan membangun pondasi rapuh bagi ekonomi nasional.

Oleh karena itu, keterlibatan Pemda dalam berbagai aktivitas bisnis militer harus segera diakhiri. Upaya untuk menarik Pemda dari keterlibatannya tersebut harus dilakukan dengan sistematis, yang salah satunya harus memosisikan Pemda sebagai bagian dari permasalahan tersebut. Artinya, dengan memutus keterlibatan Pemda, maka langkah mulus menata dan mengambilalih semua unit dan aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI dapat terealisasi. Ada delapan prasyarat yang harus dilakukan agar upaya memutus keterlibatan Pemda dapat secara komprehensif dapat dilakukan, dan tentu saja langkah untuk menata dan mengambilalih Bisnis TNI dapat terealisasi, adapun prasyarat tersebut adalah: Pertama, mensinergikan berbagai perangkat perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas serta fungsi TNI sebagai alat pertahanan. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai perundang-undangan seperti UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, UU NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa pasal yang multi interpretasi batasan yang cukup jelas menyangkut tentang keterkaitan antara Pemda dan TNI, sebut saja Pasal 10, 11,12, dan 13, UU No. 32 Tahun 2004 Bab Tentang Urusan Pemerintahan. Sedangkan dari UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 5, 6, 7, 11, tentang Sumber Penerimaan Daerag dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pasal 44, 46, dan 47, yang berisi tentang Lain-lain Pendapatan Daerah. dan pada UU No. 34 Tahun 2004 ada pada Pasal 7 yang berisi tentang tugas pokok TNI, 39 yang berisi tentang Larangan Bagi Anggota TNI, dan 76, yang berisi tentang pengambillaihan bisnis oleh pemerintah. Sementara pada UU No. 3 Tahun 2002 ada pada Pasal 6 dan 7. Keempat perundang-undangan tersebut harus disinergikan satu dengan yang lain. Sebab tanpa ada satu interpretasi, maka kecenderungan akan terjadinya multi interpretasi dan penyimpangan substansi dari perundang-undangan akan terus terjadi.

Kedua, perlu penegasan adanya perundang-undangan yang dapat menutupi cela terjadinya multi interpretasi dan pemahaman ganda terhadap berbagai perangkat perundang-undangan. Salah satu yang mendesak untuk segera di berlakukan adalah UU Tugas Perbantuan, dan UU Keamanan Nasional, di mana kedua perundang-undangan tersebut akan menutup cela tersebut. UU Tugas Perbantuan akan mampu melegalisasi bentuk perbantuan TNI kepada Polri, dan Pemda setempat dalam menjaga keamanan, khususnya di daerah konflik, perbatasan dan pulau terluar, serta gerakan separatis. Sedangkan UU Keamanan Nasional diharapkan akan mampu menutup ruang gerak TNI untuk cawe-cawe dan bermain mata dengan Pemda, khususnya pada hal di luar tugas-tugas pertahanan, salah satunya pada aktivitas bisnis dan ekonomi. UU Tugas Perbantuan dan UU Keamanan Nasional diharapkan akan mampu mensinergikan kinerja TNI dan Polri, khususnya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan, konflik komunal, separatisme, dan penjagaan pulau terluar. Sedangkan yang berkaitan dengan Pemda sendiri adalah pada bentuk partisipasi dalam mengamankan wilayahnya secara aktif.

Ketiga, yang tidak kalah serius, dan sangat mendesak untuk segera dilakukan adalah sosialisasi berbagai perundang-undangan yang menyangkut tentang penataan institusi TNI agar profesional ke daerah-daerah, khususnya UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan UU No. . Salah satu yang sangat terkait dengan Pemda adalah masalah penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian The RIDEP Institute di dua puluh kota besar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera ditemukan fakta bahwa masalah penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI hampir tidak memiliki porsi yang cukup besar dan dibahas oleh elit politik setempat, baik eksekutif, DPRD, maupun akademisi dan kalangan LSM. Hal ini bisa jadi dikarenakan ada garis pembatas perihal wewenang Pemda, yang tidak menyangkut dengan pertahanan. Akan tetapi, seperti di urai di atas aktivitas bisnis TNI di daerah tumbuh subur dan hampir tidak terjangkau oleh pemerintah pusat. Bahkan berbagai kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum TNI di berbagai kasus di daerah merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan bisnis TNI tersebut.

Keempat, memecahkan mitos bahwa TNI adalah ’dewa penyelamat’, yang selalu dapat menentramkan, mensejahterakan, dan mengamankan. Harus dikaui bahwa di daerah mitos tersebut terpelihara dengan baik, bahkan secara institusi, TNI melakukan pembenaran terhadap mitos tersebut. Sekedar contoh misalnya pengelolaan Puskopad, Puskopau, maupun Puskopal terhadap terhadap moda angkutan kota, di banyak daerah telah menumbuhkan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa ketika bisnis tersebut ditertibkan, masyarakat sekitar akan meradang dan menolak langkah tersebut. Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai prasyarat penertiban, penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI menjadi bagian utama untuk mematahkan mitos tersebut. Sebab, menyadarkan bahwa apa yang selama ini dinikmati oleh masyarakat tersebut berasal dari proses bisnis dan ekonomi yang kurang adil, karena ada pendekatan keamanan dalam menjalankannya. Keberadaan Perpres dalam konteks di daerah akan mampu menjadi stimulan bagi upaya tersebut, dengan menertibkan, menata, dan mengambilalih Bisnis TNI, maka fungsi sesungguhnya dari TNI dapat dikedepankan. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir 70 % dari 302 ribu prajurit TNI tidak terorganisir, dan kurang terlatih, karena lebih banyak mengerjakan aktivitas non-pertahanan. Sementara sebaran prajurit TNI di berbagai Kodam sekitar 150 ribu, di mana hampir 120 ribunya tidak terorganisir, dan kurang terlatih

Kelima, meski terlambat, upaya untuk melibatkan Pemda dalam proses penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI harus dilakukan. Hal ini bisa jadi bersamaan dengan dikeluarnya Perpres Tentang Penataan adan Pengambilalihan Bisnis TNI. Tidak perlu diatur dalam Perpres, namun tingkat koordinasi yang baik, akan mampu mensinergikan peran Pemda dalam upaya mendorong profesionalisme TNI. Pilihannya, bisa dalam bentuk Surat Edaran yang dibuat oleh Mendagri, tentang pentingnya dukungan penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI, ini berarti Depdagri harus dilibatkan untuk memperkuat hal tersebut, yang diharapkan akan dipatuhi oleh Pemda.

Keenam, penggalangan dukungan dari daerah untuk mendukung upaya terbitnya Perpres Penataan dan Pengambilalihan Bisnis TNI oleh Pemerintah. Penggalangan dukungan ini harus ditegaskan sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang bersih. Salah satunya harus dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan mendesiminasi berbagai produk perundang-undangan, maupun Perpres itu sendiri. Sekedar gambaran Desiminasi Rancangan Perpres yang dibuat The Indonesian Institute (TII) yang dilakukan oleh The RIDEP Institute pada akhir 2005 lalu ternyata disikapi senyap oleh masyarakat di Poso dan Banda Aceh. Hal tersebut bukan karena menolak rancangan tersebut, melainkan karena ketidakpahaman berbagai isu yang berkaitan denga Reformasi TNI, sebab asumsi dasar di masyarakat bahwa isu-isu pertahanan diasumsikan sebagai domain pemerintah pusat. Padahal bila mengacu pada konflik dan gerakan separatis di NAD maupun Papua, aktor kekerasan di dua daerah tersebut adalah TNI. Artinya, meski pertahanan menjadi domain pemerintah pusat, namun langkah untuk mensinergiskan penyelenggaraan pemerintah yang baik juga harus menjadi nafas di daerah. Karena itu, isu-isu pertahanan yang berkait dengan kepentingan ataupun berada di daerah, harus di respon secara positif oleh Pemda, dan masyarakat di daerahnya. Salah satunya dengan adanya sikap pro aktif dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, LSM, hingga pihak terkait, demi untuk mewujudkan TNI yang profesional, tidak berbisnis, tidak berpolitik.

Ketujuh, memutus ketergantungan secara ekonomi dan keamanan Pemda dan masyarakat setempat kepada TNI. Putusnya ketergantungan tersebut diharapkan akan makin menyuburkan aktivitas ekonomi yang lebih kompetitif dan sehat. Salah satu indikasi bahwa ketergantungan keamanan dan ekonomi tersebut adalah dengan makin tumbuhnya investasi dan berkembangnya aktivitas ekonomi yang terbebas dari intervensi militer, misalnya tidak ada lagi monopoli angkutan moda taksi di bandara tertentu, atau angkutan kota yang tidak hanya dikuasai oleh TNI. Sedangkan berkaitan dengan jasa keamanan, perlu kiranya memanfaatkan masyarakat di sekitar kilang minyak ataupun pabrik di daerah untuk diberdayakan sebagai tenaga keamanan, dengan memanfaatkan dan bekerja sama dengan jejaring Perpolisian Masyarakat yang dikembangkan oleh Polri bekerja sama dengan masyarakat.

Kedelapan, memberdayakan masyarakat di daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Bila sebelumnya isu-isu pertahanan dan keamanan yang berkembang di daerah banyak dipahami sebagai pelanggaran HAM, dan aktor tindak kekerasan. Maka dibutuhkan satu pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat di daerah agar bersama-sama unsur bangsa lain untuk secara terus menerus mengawal TNI agar menjadi tentara profesional.

Penutup
Hubungan antara TNI dan Pemda, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas Bisnis TNI telah menjadi bagian dari sejarah panjang TNI sejak bangsa ini merdeka. Sehingga dibutuhkan satu upaya yang komprehensif agar upaya untuk menegaskan posisi TNI agar menjadi tentara profesional. Memutus hubungan bisnis antara TNI dan Pemda merupakan satu bentuk penataan institusi, baik di internal TNI ataupun Pemda sendiri. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan mendasarkan pada nilai-nilai demokrasi adalah agenda yang harus dikedepankan. Hubungan antara Pemda dan TNI harus berdasar pada tata pemerintahan yang baik (good governance), bukan pada keuntungan materi. Dengan membiarkan hubungan bisnis antara TNI dan Pemda, mengandung konsekuensi yang serius bagi transisi demokrasi di Indonesia. Faktor otonomi daerah, serta keterbatasan anggaran pertahanan menjadi variabel yang harus diperhatikan.

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memutus hubungan antara TNI dan Pemda berkaitan aktivitas dan keberadaan bisnis TNI di daerah menjadi agenda yang mendesak. Putusnya hubungan yang tersebut harus diikuti dengan melibatkan Pemda dan masyarakat di daerah untuk bersama-sama mengawasi dan memonitoring proses penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah. Penataan kelembagaan TNI maupun Pemda di sisi yang lain merupakan satu rangkaian proses yang harus dilalui dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan tentara yang profesional.

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Penataan dan Pengambilalihan Bisnis TNI merupakan kebutuhan yang mendesak, sebagai bagian dari proses yang harus dilalui. Keberadaan Perpres menjadi satu penegas bahwa tanpaada Perpres, maka ada yang hilang dalam proses penataan dan pengambilalihan tersebut. Artinya, di samping memutus hubungan TNI dan Pemda yang tidak sinergis dengan prinsip dan nilai demokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik, juga harus terus diupayakan agar Perpres sebagai prasyarat penataan dan pengambilalihan bisnis militer dapat segera diterbitkan. Sehingga, hubungan antara TNI dan Pemda berkaitan dengan aktivitas dan keberadaan unit bisnis yang ada di daerah tersebut dapat segera disudahi.

Di samping itu, melibatkan Pemda secara aktif dalam proses penataan dan pengambilalihan bisnis militer, baik pada waktu proses tersebut berlangsung, ataupun pasca penataan dan pengambilalihan akan mampu menstimulasi berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan begitu, akan memudahkan proses pengawasan, karena diharapkan akan melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat, baik eksekutif, DPRD, LSM setempat, akademisi, hingga masyarakat secara luas.

REFERENSI:

Buku
Anggoro, Kusnanto. Anak Agung Banyu Perwita (ed),. 2006. Rekam Jejak Proses ‘SSR’
Indonesia 2000-2005. Jakarta: Pro Patria

Azca, M. Najib. Et al. 2004. Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Laporan Penelitian
Keterlibatan Militer dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso.
Jakarta: Kontras

Ball, Nicole et al. 2002. ”Voice and Accountability in the Security Sector”, Report
Prepared for Human Development Report Office. Bonn: Bonn International
Center for Conversion

Departemen Pertahanan RI. Mempertahankan Tanah Air Abad 21

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. 2004. Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan.
Jakarta: Departemen Pertahanan.

Marpaung, Rusdi. et al. (ed). 2005. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Pro
Patria

Nurhasim, Moch. (ed). 2003. Praktek-praktek Bisnis Militer: Pengalaman Indonesia,
Burma,Filipina, dan Korea Selatan. Jakarta: The RIDEP Institute-FES

Sukadis, Beni. Eric Hendra (ed). 2005. Menuju TNI yang Profesional: Restrukturisasi
Bisnis TNI. Jakarta: Lesperssi.

The International Institute for Strategic Studies. 2005. The Military Balance 2005-
2006.London: IISS

Verdiansyah, Chris (ed). 2006. Politik Kota dan Hak Warga Kota. Jakarta: Kompas

Widjajanto, Andi (ed). 2004. Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. Jakarta: Pro
Patria

Widoyoko, Danang, et. al. 2003. Bisnis Militer Mencari Legitimasi. Jakarta: ICW &
NDI.

Yunanto, Sri. Et al. 2005. Evaluasi Kolekstif Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia:
TNI dan Polri. Jakarta: The RIDEP Institute-FES.

Media Cetak, Makalah, dan Dokumentasi yang Tidak Diterbitkan:

“Dephan Godok PP tentang Sumbangan Persenjataan” Kompas, 17 Januari 2005.

“Bisnis TNI Akan Digabung dalam Holding Company” Koran Tempo, 25 Januari 2005

“Penertiban Bisnis Militer, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus” Koran Tempo, 31
Januari 2005

”Bulan ini, Tim Khusus Audit Bisnis Militer” Koran Tempo, 1 Februari 2005

”Rencana Pembentukan Pokja Penertiban Bisnis TNI Dibahas Empat Menteri” Kompas,
23 Februari 2005

“Military Allowed to Sell Asset from Business Ventures” The Jakarta Post, 29 September
2005

“Verifikasi Bisnis Militer Sulit”, Koran Tempo, 22 Desember 2005

“Verifikasi Bisnis TNI Diumumkan Awal 2006” Republika, 27 Desember 2005

“Kepres Bisnis Militer Paling Lambat April 2006” Sinar Harapan, 26 Desember 2005

”Tim Supervisi Kesulitan Verifikasi Bisnis TNI” Koran Tempo 4 Februari 2006

“TNI AD Jual Perusahaan Merugi” Republika, 5 Mei 2006

“Rata-rata Bisnis TNI Merugi” Republika, 26 Januari 2006

“Terganjal Data, Tim Pesimis Verifikasi Usai Tepat Waktu”, Media Indonesia, 4 Februari
2006

“Verifikasi Bisnis Militer Hadapi Kendala” Suara Pembaruan, 4 Februari 2006

“900 Unit Bisnis TNI Terpetakan” Republika 25 Februari 2006

”Pemerintah Bentuk Pengelola Bisns TNI” Koran Tempo, 3 Maret 2006

”Bisnis Perorangan TNI Tak Diperiksa” Republika, 3 Maret 2006

”Definisi Bisnis Militer Belum Jelas” Kompas, 4 Maret 2006

“Pangkostrad Pastikan Saham Mandala di Jual” Kompas, 7 Maret 2006

”Bisnis TNI Dijadikan 7 Perusahaan” Republika, 8 Maret 2006

”Bisnis TNI yang Diversifikasi sudah 1.520 Unit” Republika, 14 Maret 2006

”Perpres Bisnis TNI Diajukan ke Setneg” Media Indonesia, 15 Maret 2006

”TNI AD Jual Perusahaan Merugi” Republika, 5 Mei 2006

”Badan Pengelola Bisnis TNI Bertugas Tiga Tahun” Republika, 19 Juni 2006

Newsletter Monitoring. November 2006. ”Metamorfosis Bisnis TNI” Jakarta: The
RIDEP Institute

The RIDEP Institute. Agustus 2006. ”Kumpulan Paper Peserta Training Monitoring
Pengambilalihan Bisnis TNI Oleh Pemerintah di Lembang” Jakarta: The RIDEP
Institute

The RIDEP Institute. November 2006. ”Kumpulan Paper Peserta Training Monitoring
Pengambilalihan Bisnis TNI Oleh Pemerintah di Medan” Jakarta: The RIDEP
Institute