You are currently browsing the monthly archive for June 2007.

Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi I DPR untuk mengusut Kasus Pasuruan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 13 Juni 2007, dengan Panglima TNI dan jajarannya patut dihargai. Hal ini tentu saja diharapkan dapat dijadikan penegasan bagi efektifitas kontrol DPR terhadap kinerja TNI. Komisi I juga menegaskan bahwa Kasus Pasuruan adalah bagian dari ekses belum tuntasnya penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah. Konflik pertanahan antara warga dan TNI, sebagai bagian dari aset TNI tersebar dari ujung Barat hingga ujung Timur Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi di internal TNI. Permasalahan yang kemudian makin meruncing adalah aset tanah dan lahan yang dimiliki tersebut ternyata dikomersialisasikan oleh TNI kepihak lain, sebagaimana yang dilakukan oleh TNI AL kepada PT. Kebon Grati Agung, PT. Asem Bagus, dan PT. Rajawali I, dan TNI AL, melalui Korps Marinir-nya menjadi penjaga dari pengelolahan lahan oleh ketiga perusahaan tersebut. Read the rest of this entry »

Advertisements

Kasus pemukulan Anggota DPR dari Fraksi Bintang Reformasi (FBR), Ade Daud Nasution (ADN) sejatinya makin menegaskan asumsi bahwa DPR telah menjelma menjadi komunitas preman. Pemukulan terhadap ADN pasca Tes Ketangguhan dan Kepatutan Komisi I kepada Marsekal Djoko Suyanto, sebagai calon Panglima TNI ini terkesan merupakan repon negative dari pernyataan ADN mengenai adanya kepala staf angkatan keempat yang berasal dari rekanan Mabes TNI dan ketiga matra. Meski begitu, sepatutnya langkah pemukulan sebagai akibat dari ketidaksetujuan terhadap pernyataan AND tidak perlu dilakukan. Langkah tersebut terkesan berani dan cenderung memanfaatkan situasi Rumah Rakyat yang jauh dari merakyat tersebut. Pembangunan pagar berharga milyaran rupiah dan prilaku anggota DPR yang buruk di mata rakyat dalam berbagai momentum persidangan telah membangkitkan keberanian para pemukul ADN untuk melakukan aksinya. Ulah anggota DPR tersebut tercermin dari aksi gaya preman anggota DPR di hampir setiap persidangan, bahkan adegan adu jotos juga menjadi satu drama memilukan dari proses penguatan pelembagaan demokrasi yang tengah berlangsung. Read the rest of this entry »

SETELAH memunculkan ketegangan antara eksekutif dan parlemen perihal surat pengunduran diri Endriartono Sutarto dari jabatan Panglima TNI beberapa waktu lalu, akhirnya pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat kemungkinan akan terealisasi. Alasan yang dikemukakan oleh Endriartono Sutarto dalam surat pengunduran diri yang disetujui oleh presiden ketika itu, Megawati adalah masalah regenerasi dan penyegaran di tubuh TNI. Alasan ini akan pula menjadi poin dari pergantian Panglima TNI. Namun, menarik untuk disimak adalah bahwa pergantian ini cenderung tidak akan memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi internal TNI. Pasalnya calon kuat pengganti Endriartono Sutarto adalah Ryamizard Ryacudu, mantan KSAD. Ini artinya harapan adanya jenderal di luar angkatan darat untuk menjadi Panglima TNI, sebagaimana tertuang dalam UU TNI , Pasal 13, ayat (3) dan (4) akan pupus. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergantian Panglima TNI kali ini sekadar seremonial untuk menegaskan dominasi AD di tubuh TNI. Read the rest of this entry »

Setelah lebih dari tiga puluh tahun, Intelijen Polri mengalami masa kegelapan, momentum pemisahan Polri dari TNI menjadi titik pijak untuk menata kembali lembaga intelijen keamanan tersebut. Harapan agar Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri memiliki tugas dan fungsinya layaknya Special Branch di Inggris ataupun Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM), yang menjadi cikal bakal intelijen Polri masih kuat mengakar. PAM memiliki tugas pokok yang meluas dan melebar, tidak fokus hanya pada intelijen kriminalitas, ataupun intelijen dengan keamanan dengan ‘k’ kecil. Baintelkam Polri yang (sementara) diatur integral dalam Keputusan Presiden (Perpres) No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara RI Pasal 21 memang masih membuka ruang bagi kemungkinan tugas pokok yang meluas dan melebar. Akan tetapi, sejalan dengan penataan organisasi Polri agar sinergis dengan prinsip dan nilai demokrasi serta HAM, maka Baintelkam Polri secara bertahap menjadi intelijen yang membantu tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, Tentang Polri. Read the rest of this entry »

Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pengelolaan Bisnis TNI?

Hubungan antara TNI dengan Pemda telah berlangsung sejak tahun 50-an, bahkan jauh sebelum Perang Kemerdekaan. Hubungan tersebut bahkan pernah melahirkan satu kesepakatan politik untuk bersama-sama menolak dominasi Jakarta dan Soekarno dalam bentuk separatisme, PRRI/Permesta. meski akhirnya dapat dipadamkan, namun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut terus berlangsung hingga kejatuhan Soekarno. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, hubungan antara tentara dan Pemda berkaitan dengan aktifitas bisnis terjadi secara intensif. Read the rest of this entry »