Makin meluasnya permasalahan yang terjadi pada penanganan dampak sosial dari bencana lumpur di Porong, Sidoarjo menjadi satu penegas bahwa bemcana lumpur Porong tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai sebuah bencana ringan. Berbagai upaya, secara substansi telah dilakukan, dari mulai langkah tekhnis, hingga pada upaya preventif, dengan membebaskan lahan dan rumah warga yang berada di sekitar pusat semburan. Akan tetapi, hal tersebut tidak membawa penyelesaian yang konstruktif, yang ada di lapangan justru terjadi anomali sosial di masyarakat, sebagai akibat tidak adanya titik temu bagi penyelesaian dan penanganan yang efektif.

Bahkan dalam banyak kasus, justru efek sosiologis yang muncul di masyarakat adalah makin berkembang ke arah yang memprihatikan, di mana makin meluasnya benih-benih konflik dan kriminalitas. Konflik tersebut dapat pecah kapan saja, tergantung dari eskalasi penangangan dampak sosial yang tengah dilakukan. Akan tetapi, sedari awal proses penanganan dari dampak sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah terkesan seadanya, bahkan upaya deteksi dini (early warning) bagi masyarakat sekitar terhadap kemungkinan makin meluasnya luapan lumpur tidak dilakukan. Masyarakat harap-harap cemas, apakah daerahnya akan terkena luapan lumpur tersebut, dan perlu melakukan evakuasi atau tidak? Kesan ini makin kentara ketika upaya yang dilakukan adalah dengan menghadap-hadapkan antara masyarakat dengan pengelola Lapindo Brantas, dan negara bersembunyi dibalik proses tersebut. Berbagai pernyataan dari pejabat negara yang menegaskan pernyataan bahwa ini merupakan murni kesalahan dan dilimpahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas makin mengemuka. Hal ini makin menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang peran negara dalam proses penanganan dampak sosial dari Bencana Lumpur Porong ini bila dikaitkan dengan tanggung jawab negara sebagai ’aktor politik’ yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warga negaranya.

Tulisan ini akan melihat sejauhmana penanganan dampak sosial yang dilakukan dalam persfektif keamanan insani. Di mana seharusnya posisi negara cq. Pemerintah dalam upaya penanganan dampak sosial yang diakibatkan oleh luapan lumpur? Dan Tahapan apa saja yang harus dilakukan agar proses penanganan dampak sosial dapat secara efektif dilakukan?

Keamanan Insani
Dalam persfektif ancaman keamanan negara, dikenal ada dua dimensi tentang konsep keamanan, yakni: Pertama, the origin of threats, di mana pada masa Perang Dingin (cold war), ancaman terhadap suatu negara hampir selalu datang dari luar/eksternal negara, seperti invasi, penyusupan oleh negara lain, perang intelijen, dan lain sebagainya. Sementara pada saat ini ancaman keamanan tradisional dapat berasal tidak hanya lingkungan eksternal negara tapi telah berkembang sedemikian rupa, baik dari lingkungan domestik, maupun global. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman internal atau domestik terkait dengan konflik antar etnis, budaya, agama, dan berbagai ekses dari proses politik, seperti otonomi daerah, dan lain sebagainya. Dalam kasus Indonesia, ada beberapa wilayah yang dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan tradisional, seperti Konflik di Aceh, Poso, Papua, atau juga di Maluku, serta Kalimantan.

Kedua, The nature of threats. Dalam dimensi ini lebih melihat sisi ancaman militer, akan tetapi dalam perkembangannya justru secara nasional maupun internasional seperti yang diuraikan di atas telah mengubah pula sifat ancaman menjadi sangat rumit. sehingga, permasalahan keamanan menjadi jauh lebih kompleks dan komprehensif disebabkan menyangkut pada berbagai aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, bencana alam, baik yang dikarenakan oleh gejala alam ataupun oleh manusia (human error), serta isu tentang demokratisasi dan HAM.

Dalam konteks tersebut itulah kemudian masalah keamanan insani menjadi bagian terpenting dari era perang dingin dan sesudahnya. Permasalahan keamanan insani menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga dan memastikan bahwa masyarakat tersebut dapat terjaga keamanannya. Keamanan insani dalam persfektif yang lebih umum diartikan sebagai upaya dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh negara untuk dapat memastikan bahwa individu-individu yang ada di masyarakat dapat terjamin keselamatannya dari berbagai hal yang mengancam, baik yang disebabkan oleh perang, konflik, maupun bencana alam dan bencana karena manusia. Dalam persfektif ini ada dua aspek dalam keamanan insani yang mengemuka, yakni: Pertama, terbebas dan aman dari ancaman kelaparan, kesakitan, dan ketertindasan. Kedua, terjaga dari ancaman lain, yang datang karena terinterupsinya kehidupan sehari-hari seperti yang terjadi pada konflik, atapun bencana lainnya.
Dalam konteks tersebut diatas, negara harus melakukan berbagai upaya agar keselamatan dan keamanan warganya dapat terjamin, baik dengan melakukan upaya pencegahan, ataupun berbagai langkah kebijakan yang harus diambil. Dan apabila negara tidak mampu melakukannya, maka badan internasional yang akan mengambil alih fungsi tersebut.
Di samping itu, harus dipertegas bahwa ada empat hal yang esensial dalam keamanan insani, yakni:
a. Keamanan insani adalah suatu konsern yang bersifat universal, yang relevan bagi semua orang dimanapun, baik kaya maupun miskin.
b. Komponen-komponen dalam keamanan insani bersifat interdependen, saling terkait satu dengan yang lainnya.
c. Keamanan insani berbasis pada masyarakat sebagai pusat, di mana masyarakat bebas memilih dan melakukan berbagai hal yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat di manapun.
d. Keamanan insani lebih mengutamakan upaya pencegahan dari pada mengupayakan intervensi terhadap berbagai kekuasaan yang mengancam keamanan insani.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, apakah dalam Tragedi Lumpur Porong telah terjadi apa yang disebut sebagai ’kealpaan negara’? Ada lima indikator penegas untuk mengukur apakah pemerintah telah lalai , dan membiarkan proses luapan lumpur tersebut hingga pada kondisi dan situasi yang dapat dikatakan mengancam hak-hak dasar masyarakat, yakni: Pertama, telah terjadi efek bola salju dari meluapnya lumpur tersebut, dari hanya hitungan puluhan hektar menjadi ratusan hektar, dari ratusan kepala keluarga, menjadi belasan ribu kepala keluarga yang tercerabut hak-hak dasarnya sebagai warga negara, hak-hak dasar tersebut antara lain hak untuk hidup, hak mendapatkan pekerjaan, hak untuk terbebas dari ancaman, dan lain sebagainya.

Kedua, terhambatnya akses publik terhadap pelayanan publik, serta infrastruktur politik yang tidak lagi berfungsi. Pelayanan publik menjadi terhalang, dan tidak jalan sama sekali, ketika berbicara pada tataran kepentingan masyarakat yang lebih luas. Akses tersebut terputus, karena salah satunya disinyalir, dari level bupati hingga lurah dan kepala desa di Kabupaten Sidoarjo ’ngobyek’ atau mengambil keuntungan. Hal tersebut, dari mulai pengurusan surat-surat dan administrasi kependudukan dan pertanahan, hingga urusan pengangkutan tanah untuk pembuatan tanggul. Sementara itu, infrastruktur politik, dalam hal ini simbol-simbol pemerintahan, tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, dikarenakan ketidakadaan policy yang mengikat dari pemerintah pusat hingga daerah. Pencitraan dan simbolisasi negara, seperti crisis center ataupun

Ketiga, terbatasnya akses masyarakat untuk mengenyam pendidikan dan fasilitas publik lainnya. Hal ini disebabkan fasilitas pendidikan dan ruang publik ikut terendam, serta mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal, dan tinggal dipengungsian-pengungsian. Ironisnya, sense of crisis di kalangan aparat pemerintahan kecil sekali. Bupati, sebagai representasi pemerintahan cenderung meyakinkan dengan sering mengunjungi ke Jakarta, dan kurang menyambangi warganya.

Keempat, menguatnya potensi konflik dan kriminalitas di tiga kecamatan yang wilayahnya tergenang lumpur. Konflik tersebut cenderung terbagi ke dalam empat tahapan, yakni: a) konflik anatar individu dengan individu; b) konflik antar individu dengan kelompok/institusi, baik negara maupun swasta; c) konflik kelompok dengan kelompok; d) konflik kelompok dengan institusi/swasta. Dan saat ini tahapan konflik sudah mulai bereskalasi pada konflik antara kelompok dengan institusi, baik negara maupun swasta. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kasus di mana ratusan warga dari Perumtas I datang ke Jakarta untuk membangun bargainitas kepada negara. Konflik tersebut cenderung akan mengancam keamanan masyarakat secara umum, baik dalam bentuk intimidasi maupun teror fisik.

Kelima, terputusnya komunikasi antara publik dengan struktur kekuasaan dan politik, yang mampu memberikan berbagai kemungkinan agar hak-hak dasar masyarakat dapat dipulihkan. Hal ini dapat dilihat dengan terkatung-katungnya nasib warga yang berada di penampungan tanpa ada upaya progresiv yang akan memulihkan hak-hak dasar tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Lapindo Brantas, sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab menemui jalan buntu, karena struktur politik yang seharusnya bekerja memudahkan upaya tidak berjalan dengan semestinya.

Akan tetapi, kenyataannya langkah-langkah dan upaya agar pemerintah segera mengambil alih permasalahan terkesan setengah hati, meski berbagai indikator tersebut makin memperkuat kemungkinan terancamnya hak-hak dasar masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena tiga hal, yaitu: Pertama, belum adanya perundang-undangan yang mengatur dengan tegas bagaimana sebuah ancaman keamanan terhadap manusia dapat diproteks dan dicegah dengan kapasitas yang dimiliki oleh negara. Selama ini telah ada berbagai perundang-undangan yang terkait terhadap upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap individu dan masyarakat dari berbagai kondisi, baik yang tradisional maupun non-tradisional, seperti: UU Penanggulangan Bencana, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Keuangan Pusat dan Daerah, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, serta UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Akan tetapi perundang-undangan tersebut tidak terkait satu dengan yang lain, berjalan dalam persfektif masing-masing. RUU Keamanan Nasional, yang merangkum berbagai hal yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi, baik pemerintah pusat, Pemda, TNI, maupun Polri belum diundangkan.

Kedua, dinamika politik yang terjadi di dalam pemerintahan cenderung menarik-ulur upaya pemerintah untuk segera mengambilalih permasalahan. Tarik ulur ini terkait dengan sentimen politik dan conflict of interest, karena Aburizal Bakrie, pemililik Lapindo Brantas ada di pemerintahan.

Ketiga, alasan pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup, sehingga ada kegamangan untuk mengambilalih permasalahan. Padahal sejak tahun 2004, cadangan devisa kita cenderung meningkat dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Alasan ketiadaan anggaran tersebut menjadi suatu dagelan politik yang mengherankan, akan tetapi ketika ada desakan dari masyarakat ada perubahan sikap, dari mulai Timnas yang dibiayai oleh Lapindo Brantas, kemudian BPLS yang sudah menggunakan dana APBN mempertegas bahwa permasalahan keengganan pemerintah ini sama sekali tidak terkait dengan kesediaan anggaran, melainkan masalah belum meratanya sense of crisis akan pentingnya penyelamatan terhadap masyarakat.

Langkah-langkah Prioritas
Kenyataan yang tidak bisa ditolak adalah bahwa secara kasat mata telah terjadi ancaman yang terus menerus pada masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak meluapnya lumpur di Porong dan sekitarnya. Hak-hak dasar masyarakat telah terampas oleh karena dampak sosial yang diakibatkan oleh lambatnya pemerintah mengambilalih permasalahan. Kondisi tersebut akan makin meluas dan menjadi sebuah bola salju yang tidak hanya mengancam masyarakat di sekitar luapan lumpur, tapi juga akan meluas pada berbagai aspek lainnya, baik sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Apalagi dalam hitungan bulan Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan Pilkada Gubernur, apabila problem di Porong tidak segera diatasi, maka akan terjadi pembangunan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, sehingga kondisi anarkis politik sangat besar kemungkinan bakal terjadi, karena terpuruknya hak-hak dasar masyarakat.

Sehingga, diperlukan langkah-langkah prioritas yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar upaya penyelamatan terhadap masyarakat dapat dilakukan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah: Pertama, pemerintah harus segera mengambilalih semua permasalahan yang ada sebagai dampak sosial maupun tekhnis lainnya. Dalam pengertian, pemerintah harus melakukan take over atas proses yang telah dijalankan. Permasalahan tekhnis antara lain upaya menyumbat ataupun mengalirkan luapan lumpur agar tidak terkonsentrasi di pusat semburan. Sementara mengenai dampak sosial, pemerintah harus mengambilalih semua proses pembebasan lahan dan pembayaran ganti-untung yang telah dilakukan oleh pihak Lapindo Brantas. Hal ini agar dapat mengurangi distorsi yang selama ini berkembang, agar prosesnya dapat secara fokus dilakukan.

Kedua, melakukan koordinasi antar instansi terkait, seperti departemen terkait, Pemda Provinsi maupun kabupaten, TNI, Polri, dan Badan Intelijen (BIN) negara plus Lapindo Brantas untuk mengupayakan garis koordinasi yang jelas, sebagai upaya untuk meminimalisir berbagai dampak sosial yang ditimbulkan. Pemda provinsi dan kabupaten akan menjalankan fungsi penyediaan fasilitas dan urusan adminstratif pembebasan lahan, Polri lebih banyak menjaga agar prosesnya tetap dalam bingkai Harkamtibmas, sedangkan posisi TNI bisa diterapkan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang men-support pembangunan fasilitas pendukung. Sementara itu BIN diposisikan sebagai bagian dari deteksi dini dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi.

Ketiga, melakukan sosialisasi ke masyarakat agar proses yang sedang berlangsung tidak simpang siur dan menimbulkan distorsi di masyarakat. Sosialisasi ini dapat saja melibatkan kalangan media dan kampus untuk terlibat aktif dalam proses tersebut. Sosialisasi ini menjadi penting karena akan memberikan persfektif yang sesungguhnya di masyarakat tentang pentingnya mengupayakan agar masyarakat tidak terlantar.

Keempat, melakukan mediasi dengan kalangan LSM dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk menyokong masyarakat agar mampu terpenuhi hak-hak dasar masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar permasalahan tidak meluas dan membuat situasi makin tidak kondusif dan terkendali.

Kelima, mengupayakan berbagai penyelesaian secara partisipatif, di mana warga dilibatkan dalam prosesnya sejak awal, karena ini menyangkut hak hidup dan masa depan masyarakat. Hal ini menjadi penegas bahwa prinsip partisipatif dalam masyarakat dalam proses penyelesaian dampak sosial luapan lumpur dapat segera dilakukan, karena masyarakat sejak awal terlibat.
Dari lima langkah-langkah prioritas tersebut, setidaknya penanganan dampak sosial dari Lumpur Porong dapat mengurangi berbagai kemungkinan ancaman keamanan terhadap eksistensi masyarakat. Sebab esensi dari keamanan insani sesungguhnya terletak pada sejauhmana langkah-langkah antisipatif negara terhadap proses yang terjadi, serta bagaimana masyarakat merespon berbagai kebijakan tersebut, baik positif ataupun negatif. Dan jika terjadi kesepahaman, dalam arti yang sesungguhnya, maka proses tersebut berjalan dengan baik. Kita tunggu saja!