Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pengelolaan Bisnis TNI?

Hubungan antara TNI dengan Pemda telah berlangsung sejak tahun 50-an, bahkan jauh sebelum Perang Kemerdekaan. Hubungan tersebut bahkan pernah melahirkan satu kesepakatan politik untuk bersama-sama menolak dominasi Jakarta dan Soekarno dalam bentuk separatisme, PRRI/Permesta. meski akhirnya dapat dipadamkan, namun hubungan timbal balik yang saling menguntungkan tersebut terus berlangsung hingga kejatuhan Soekarno. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, hubungan antara tentara dan Pemda berkaitan dengan aktifitas bisnis terjadi secara intensif.

Upaya melanggengkan hubungan saling menguntungkan tersebut berlangsung makin kental saat Soeharto dan Orde Baru berkuasa. Meski ‘keuntungan’ Pemda disunat oleh pendekatan politik sentralistik model Orde Baru, namun tetap saja hubungan tersebut mendorong terjadinya koreksi terhadap berbagai aktivitas ekonomi, yang disebabkan adanya intervensi yang dilakukan oleh TNI untuk menguasai aktivitas bisnis tersebut. Praktis, meski mendapatkan keuntungan dari proses dan aktivitas bisnis yang dikelola maupun yang dibekingi oleh tentara, Pemda merasakan hanya sebagai tukang stempel bagi pelanggengan aktivitas bisnis yang dikelola tentara, sebab secara penuh kontrol terhadap aktivitas bisnis ada di tangan tentara. Hal tersebut selaras dengan Dwi Fungsi TNI yang melanggengkan berbagai aktivitas sosial politik, termasuk juga aktivitas ekonomi.

Perlahan tapi pasti perubahan tersebut terjadi, momentum kejatuhan Soeharto dan Orde Baru menjadi satu titik pijak bagi Pemda untuk memainkan kembali perannya sebagai mitra tentara dalam bisnis, seperti masa di awal kemerdekaan. Otonomi daerah menjadi pondasi bagi Pemda untuk membangun bargainitas ke semua instansi vertikal yang ada, termasuk TNI. Tuntutan agar TNI profesional menjadi ancaman bagi internal TNI dan berbagai unit bisnis yang dikelolanya. Upaya untukmempertahankan aset terus dilakukan oleh TNI pasca disahkannya UU No. 34 Tahun 2004, dan salah satunya dengan cara membangun hubungan baik dengan Pemda. Kenyataan di lapangan sejatinya menunjukkan bahwa kerja sama dan hubungan baik tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan. Lonjakan partisipasi politik masyarakat di daerah membangun satu garis penegas bahwa keberadaan TNI masih dianggap sebagai institusi yang sakral. Hal ini berbeda sekali kondisinya dengan di tingkat pusat, di mana institusi TNI menjadi bulan-bulanan masyarakat dengan berbagai isu anti Dwi Fungsi TNI, dan penghapusan Koter.

Kondisi tersebut jelas menguntungkan TNI, hal ini menunjukkan satu grafik meningkat bahwa TNI secara institusi masih diharapkan oleh masyarakat, menjadi figur teladan, dan panutan, terlepas dari berbagai tuntutan agar TNI profesional yang berkembang di masyarakat di tingkat pusat. Gambaran demikian makin diperkuat dengan makin kokohnya anggota TNI di kursi gubernur, maupun bupati/walikota dalam Pilkada untuk periode yang kedua, atau purnawirawan seperti pada Pilkada Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Realitas tersebut membuat proses reformasi, khususnya di sektor keamanan relatif jalan di tempat. Hal ini terlihat dengan bagaimana pemahaman masyarakat dan elit politik di daerah terkesan tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang digariskan dan di luar wewenangnya. Hal demikian memperkokoh paradigmatik lama yang berkembang di masyarakat tentang TNI, bahwa institusi tersebut merupakan alat negara yang harus didukung dan bersama-sama diberdayakan untuk keselamatan bangsa dan negara.

Mekanisme Legal apa saja yang dapat dijadikan pijakan dalam hubungan antara Pemda dengan TNI terkait dengan pengelolaan bisnis TNI?
• Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah/Pemerintah Daerah
• Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daearh Langsung, PP No. 6 Tahun 2005
• Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
• Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
• Surat Edaran Mendagri No. 15 Tahun 2004 Tentang Pelarangan alokasi anggaran dari pos APBD untuk Instnasi Vertikal
• Peraturan Pemerintah Tentang Pelarangan Alokasi Anggaran untuk Instansi Vertikal, PP o. 37 Tahun 2006
• Pemahaman DPRD dan Pemda tentang Reformasi Sektor Keamanan (SSR) yang tengah berlangsung tidak dalam frekuensi yang sama

Latar belakang apa saja yang mendorong terjalinnya hubungan saling menguntungkan/Simbiosis Mutualisme antara Penda dengan TNI?

A. Pemda sebagai pemegang otoritas tertinggi di daerahnya memiliki wewenang untuk menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pajak, dan pendapat lainnya, yang berhubungan dengan aktivitas bisnis di daerahnya.

B. Pemda membutuhkan keamanan dan ketertiban di daerahnya, sehingga langkah untuk memberikan keistimewaan pada TNI dan juga Polri, termasuk dalam aktivitas bisnis adalah dengan melakukan barter agar kedua institusi tersebut berkomitmen menjaga daerahnya agar tetap kondusif. langkah Pemda tersebut telah dilakukan sejak bangsa ini merdeka. Gerakan separatisme, dan konflik komunal menjadi ancaman yang nyata bagi elit politik lokal di daerah. Sehingga barter politik tersebut menjadi semacam kelumrahan karena keduanya mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut.

C. Pemda membutuhkan pemasukan lain di luar pajak, sementara BUMD dan perusahaan daerah yang dimiliki relatif kurang bersaing. Sehingga ketika peluang yang dimiliki oleh TNI dengan pedekatan keamanan dan institusional, kerja sama tersebut akhirnya terjadi dan cenderung saling menguntungkan. TNI mendapatkan kemudahan perijinan operasional bisnis, sementara Pemda melalui BUMD dan perusahaan daerah lainnya mendapat bagian dari ’kue’ bisnis yang dikelola oleh TNI.

Mengapa Permasalahan penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI di daerah tidak terdengar gaungnya di daerah?

1. Asumsi dasar bawah masalah penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI merupakan wewenang pusat, sehingga Pemda cenderung tidak responsif dan pro aktif. Masalahnya sesungguhnya ketika UU No. 32 Tahun 2004 disahkan, maka ada fase di mana perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh instansi vertikal, termasuk TNI harus diperjelas statusnya. Apakah menjadi bagian dari daerah tersebut atau tetap berdiri sendiri dengan berbagai perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Adanya gap pemahaman mengenai interpretasi terhadap berbagai perundang-undangan yang terkait seperti pada UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan keberadaan unit bisnis yang di daerah cenderung tidak tersentuh. Setidaknya bila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di daerah-daerah tersebut di atas. Artinya adanya perbedaan pemahaman ini harus dicarikan solusinya, agar upaya membangun TNI yang profesional dapat dilakukan dengan sistematis, dengan melibatkan esensi masyarakat dan pemerintah daerah.

3. Dinamika otonomi daerah yang banyak menyita dan mengkonsentrasikan perhatian hanya pada isu-isu otonomi daerah. Hal ini membuat keberadaan TNI di dalam kelembagaan di daerah tersebut relatif tidak tersentuh. Sehingga hampir tidak direspon dengan baik, berbagai kebijakan yang menyangkut soal profesionalisme TNI, kecuali pada tawaran tentang partisipasi daerah untuk membeli kapal patroli bagi TNI AL. Permasalahan yang kompleks menyangkut otonomi daerah membuat pemerintah dan DPRD setempat lebih fokus pada upaya bagaimana mengintegrasikan kepentingan masyarakat dengan kebijakan yang dibuat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4. Budaya politik yang berkembang di daerah terhadap eksistensi TNI, baik dalam bentuk Koter, maupun yang lainnya membuat Pemda cenderung memosisikan TNI sebagai institusi yang memiliki keistimewaan. Bentuk keistimewaan ini tidak hanya terbatas pada hubungan politik dan sosial, tapi juga pada hubungan ekonomi. Salah satu yang kemudian muncul dan menjadi bagian dari permasalahan tersebut adalah maraknya aktivitas bisnis yang dikelola TNI, cenderung direstui oleh Pemda setempat karena membuka lapangan pekerjaan, dan cenderung memberikan kesejahteraan masyarakat, seperti pada angkutan moda, rumah sakit, hingga lembaga pendidikan lainnya.

5. Paradigmatik elit politik di daerah, baik anggota DPRD maupun masyarakat yang mengistimewakan status TNI di mata masyarakat membangun keengganan dan sikap sungkan. Sehingga ketika ada prilaku TNI yang menyimpang sebagaimana undang-undang tegaskan. Pemda dan anggota DPRD cenderung tidak tegas untuk bersikap. Bahkan paradigma membangun TNI yang profesional, dengan membiarkan TNI mengupayakan pemenuhan anggaran lain, di luar APBN menjadi satu kecenderungan yang umum.

Bagaimana cakupan dan keberadaan bisnis TNI di daerah?

1. Aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di wilayah konflik, seperti NAD, Poso, Maluku, dan Papua. Karakteristik hubungan yang terbangun akan berbeda dengan wilayah yang relatif aman. Banyak literatur yang membahas bagaimana TNI serta Polri yang mengambil keuntungan dari usaha yang dikembangkan di wilayah konflik.

2. Aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di daerah pertambangan, baik pertambangan di darat, maupun di perairan. Aktivitas bisnis yang terjadi cenderung memosisikan TNI sebagai figur keamanan yang akan melanggengkan aktivitas pertambangan tersebut, baik yang legal maupun tradisional, yang dikelola oleh masyarakat ataupun ilegal, yang dikelola oleh cukong dan bandar lokal maupun nasional.

3. Aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di perkebunan dan kehutanan. pola hubungan antara Pemda dan TNI ini akan cenderung memiliki kekhasan, misalnya pada keterlibatan unit bisnis yang miliki TNI untuk terlibat cawe-cawe dalam proyek tersebut, apakah dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat (PIR), maupun Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

4. Aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di wilayah perbatasan antar negara, seperti di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, maupun Papua. Bisnis yang dibangun oleh TNI biasanya terkait pada jasa pengamanan dan penyelundupan barang dari dan ke Indonesia, bekerja sama dengan oknum Pemda setempat. Dalam kasus Riau dan Kepulauan Riau, dalam lima tahun terakhir marak penyelundupan pakaian bekas layak pakai dari Singapura yang melibatkan tiga institusi, TNI dan Polri, Pemda setempat, dan pengusaha. Meski sekarang relatif berkurang, namun penyelundupan baju ’cimol’ tersebut masih tetap ada, tapi dalam volume yang lebih kecil.

5. Aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di kota-kota besar. Bisnis yang dibangun biasanya berupa jasa, seperti rumah sakit, biro jasa, pendidikan, angkutan moda, dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa aktivitas bisnis yag dikelola oleh TNI beroperasi di pinggiran kota-kota besar, seperti pada operasional angkutan moda kota, lembaga pendidikan, maupun usaha lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu mencolok, meski untuk rumah sakit banyak beroperasi di pusat-pusat kota, dan menjadi rujukan bagi rumah sakit lainnya.

Berdasarkan cakupan dan wilayah aktivitas Bisnis TNI tersebut di atas, bagaimana model hubungan antara Pemda dengan TNI?

Pertama, Pemda cenderung permisif dan melanggengkan aktivitas Bisnis TNI di daerahnya. Dengan berbakal alasan dan pendekatan yang dilakukan oleh petinggi TNI di daerah setempat, upaya membiarkan aktivitas bisnis militer tersebut sangat disadari oleh elit politik lokal setempat. Setidaknya bila dilihat dari permisifitas dengan alasan bahwa aktivitas Bisnis TNI tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah tersebut. Bahkan dengan berbagai pendekatan tentang perlunya TNI mendapatkan dana dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah. Misalnya penyewaan Hotel Wijaya Kusuma dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Pasir Putih kepada pihak ketiga yang merupakan aset dari Korem 043 Garuda Hitam, Provinsi Lampung. Pada model ini posisi Pemda cenderung pasif, dan hanya memberikan legalisasi dari proses tersebut.

Kedua, manipulasi pajak dan penyertaan hak istimewa. Menarik dalam model ini adalah bahwa pajak yang dibebankan kepada unit bisnis militer, ataupun aktivitas bisnis yang dikelola pihak ketiga tapi aset TNI maka pajak yang dibebankan cenderung tidak sama dengan yang biasanya. Hal ini disebabkan karena ada penyertaan keistimewaan yang dimiliki oleh TNI, hal ini nampak pada pajak yang harus diambil oleh Pemda pada beberapa pusat perbelanjaan yang menggunakan lahan miliki TNI di Jakarta, atau yang dikelola oleh TNI tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal yang sama juga terjadi pada sejumlah pusat hiburan malam di Kota Medan, Sumatera Utara. Kuat dugaan bahwa hal tersebut disebabkan karena ada penyertahaan saham yang dimiliki oleh TNI pada berbagai tempat tersebut.

Ketiga, barter ekonomi. Model ini banyak terjadi di daerah konflik. Artinya model hubungan antara Pemda dan TNI banyak dilakukan karena faktor ekonomi dan keamanan. Di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali model hubungan antara TNI dengan Pemda seperti di atas mudah ditemukan. Sekedar contoh misalnya Koramil setempat melakukan bisnis kursi yang dibuat dari kayu hitam, atau mobilisasi anggota Zipur setempat untuk menjaga keamanan di PLTA Sulewana 2, Poso. Dari hal tersebut di atas, maka diasumsikan akan tercipta keamanan di Poso. Akan tetapi hal tersebut telah membelenggu Poso, sebab yang terjadi justru sebaliknya. Setiap ada rencana penarikan pasukan dari Poso, baik TNI maupun Polri, Poso selalu mencekam. Teror bom kerap menjadi bagian dari belenggu yang membuat Poso tidak berdaya..

Keempat, pemanfaatan sewa lahan TNI oleh Pemda. Catatan yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa hampir semua provinsi, ataupun kabupaten/kota hasil pemekaran menggunakan sementara lahan ataupun fasilitas yang dimiliki oleh TNI, akibat ketidaksiapan daerah-daerah hasil pemakaran tersebut. Bahkan yang menarik misalnya, daerah-daerah tersebut bahkan menyewa lahan yang dimiliki oleh TNI tanpa batas waktu yang jelas. Salah satunya adalah penyewaan lahan milik Kodam III Siliwangi untuk kantor DPRD Kota Cimahi, serta lahan yang juga dimiliki oleh Kodam III Siliwangi untuk pasar tradisional, Pasar Antri Baru di Cimahi, Jawa Barat. Namun dalam kasus penyewaan lahan untuk kantor DPRD Kota Cimahi dan pasar tradisional, di Cimahi, disinyalir merupakan satu barter ekonomi yang bersifat saling menguntungkan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaktransparanan proses transaksi penyewaan antara Kodam III Siliwangi dengan Pemkot Cimahi. Justru yang menarik terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Singkawang, di mana perseteruan penguasaan lahan antara Pemkot Singkawang dengan Korem 121 Alam Bana Wanaway (ABW). Pemkot Singkawang ingin membangun bandara, untuk memudahkan jalur transportasi dari dan ke kota-kota lain di Kalimantan, sementara Korem 121 ABW ingin memperluas arena Latihan Calon Tantama Kompi 641, agar lebih komprehensif.

Kelima, penjualan semu unit Bisnis yang dimiliki oleh TNI. Pada kasus ini secara tidak langsung Pemda terlibat dalam prosesnya, sebagaimana yang terjadi pada penjualan dan pengalihan aset TNI yakni, Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswaganti) , Cirebon Jawa Barat dari Korem 063 Sunan Gunung Djati (SGD) ke publik. Ada kejanggalan pada proses penjualan tersebut, karena terjadi ketika UU TNI disahkan. Hal tersebut disinyalir karena Unswaganti merupakan perguruan tinggi yang banyak peminatnya di Keresidenan Cirebon, Jawa Barat, dan bukan aset yang merugi. Sehingga, secara finansial Korem bersangkutan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

Keenam, legalisasi penjualan unit bisnis TNI. Legalisasi penjualan unit bisnis yang dikelola TNI oleh Pemda ini banyak dilakukan terhadap aset-aset ataupun unit bisnis yang tidak lagi beroperasi dan merugi. Pemda hanya sekedar melegalisasi bahwa penjualan tersebut berlangsung dengan benar. Sebab perlu diketahui juga bahwa keberadaan bisnis militer yang menguntungkan cenderung dilakukan dengan tidak terbuka, dan Pemda sedikit banyak juga terlibat. Misalnya rencana penjualan Hotel Kartika, di Pontianak, Kalimantan Barat kepada pihak ketiga. Namun hingga tulisan ini dibuat proses tersebut belum selesai. Sementara di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara penjualan Sertifikat HPH yang dimiliki oleh TNI kepada cukong-cukong kayu seperti Adelin Lis ataupun D.L. Sitorus menjadi bagian permasalahan tersendiri, karena TNI cenderung merubah orientasi dalam pengelolaan hutan, dari pemilik HPH, menjadi sekedar penjaga keamanan dari proses tersebut. Hal ini bisa jadi karena langkah pemerintah untuk menata dan mengambil alih Bisnis TNI sehingga orientasi Bisnis TNI berubah, masalahnya adalah perubahan tersebut lebih mengarah kepada tindak kriminal karena oknum-oknum TNI menjadi beking dari praktik Illegal Logging di Sumatera Utara.

Ketujuh, kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Kerja sama yang saling menguntungkan misalnya pada pengamanan perairan oleh TNI AL, dengan sumbangan kapal patroli jenis KAL 35 senilai Rp. 12,8 milyar. Kerja sama ini mendorong lonjakan aktivitas bisnis di daerah yang menyumbangkan kapal patroli tersebut, semisal Riau, Banten, Maluku, dan lain sebagainya. Konsesi yang didapat oleh TNI AL tentu saja eksplorasi sumber daya laut yang dilakukan oleh perusahaan milik TNI ataupun mitranya. Di samping itu kerja sama dibidang perkebunan adalah keterlibatan Kodam VI Tanjung Pura dalam Program Satu Juta Hektar Perkebunan Kelapa sawit di Kalimantan Timur, yang diprediksi merugikan negara hingga Rp. 3.5 Trilyun. Keikutsertaan Kodam VI Tanjung Pura merupakan bagian dari kerja sama antara Pemda Kalimantan Timur dengan pengusaha perkebunan. Akan tetapi kerja sama tersebut ternyata menyimpang dari tujuan, sehingga Gubernur Kalimantan Timur, Suwarna Abdul Fatah, diperiksa atas keterlibatan yang bersangkutan dalam proyek tersebut.

Delapan, legalisasi kontrak pihak ketiga dengan TNI. Pada hakikatnya legalisasi kontrak antara TNI dengan pihak ketiga seputar pemanfaatan lahan ataupun fasilitas yang dimiliki oleh TNI, Pemda tidak banyak mengetahui. Hanya saja, dalam kasus penyewaan lahan dan rumah yang merupakan aset Kodam III Siliwangi sepanjang Jalan R.E. Martadinata/Riau, Bandung yang berubah menjadi Factory Outlet (FO), Pemda merasa diuntungkan dari kontrak sewa tersebut. Selain dari pajak yang diterima dari pengelolaan tempat tersebut, juga retribusi parkir dan keramaian, serta pencitraan Bandung sebagai trendsetter mode dan gaya hidup tetap kuat.

Karakteristik Bisnis TNI apa saja yang terjadi di daerah?

Masih maraknya aktivitas bisnis TNI di daerah mendorong dinamika ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitarnya dan Pemda setempat. Hal ini disebabkan adanya hubungan take and give atau supply and demand yang memposisikan Pemda dan instansi lainnya menjadi aktor dalam melanggengkan aktivitas bisnis TNI di daerah. Kondisi tersebut diyakini merupakan ekses dari belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) yang terkait dengan penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI. Adapun karakateristik bisnis di daerah adalah sebagai berikut:

1. Bisnis yang dikelola bukan hanya bisnis legal yang dikelola oleh koperasi, yayasan, maupun perseroan terbatas, melainkan juga komersialisasi aset, dan bisnis illegal.

2. Bisnis yang dikelola untuk mendapatkan kontribusi off budget untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

3. Pemanfaatan aset dan komersialisasi aset dengan dasar sebagai bagian dari pengabdian dan dukungan kepada aktivitas masyarakat di sekitar.

4. Bersandar pada pengabdian TNI kepada masyarakat dengan dalih ‘Delapan Wajib TNI’

Bentuk ancaman apa saja apabila hubungan simbiosis mutualisme antara TNI dan Pemda tetap dibiarkan berlangsung?

1. Sebagai akibat dari tidak fokusnya TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan, TNI cenderung akan lalai pada peran dan fungsinya sebagai alat pertahanan. Hal ini akan mengurangi kontrol pengamanan pada daerah-daerah yang menjadi tanggung jawab TNI, seperti wilayah perbatasan antar negara, daerah konflik, dan pengamanan pulau terluar. Di wilayah perbatasan antar negara misalnya, kasus penyelundupan barang elektronik dan Sembako, serta bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah marak terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, yang merugikan negara milyaran rupiah. Belum lagi berbagai kasus penyelundupan mobil bekas dan pakaian bekas eks Singapura di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Kalimantan Barat. Hal tersebut diyakini karena TNI sebagai bagian tugas tersebut tidak dijalankan dengan mestinya.

2. Maraknya aktivitas ilegal, yang menyangkut soal eksplorasi sumber daya alam. Hal tersebut dapat dilihat pada makin longgarnya pengamanan penyelundupan kayu hasil penebangan liar di Kalimantan ke Malaysia, China, bahkan ke Eropa. Selain itu, pencurian ikan dan habitat laut lainnya di perairan Indonesia, terutama daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh radar sipil maupun militer makin menjadi-jadi, seperti pada kasus pencurian harta karun di bangkai kapal eks Spanyol dan Portugis di Laut Banda, Maluku yang tenggelam pada abad -15 luput dari perhatian. Keterbatasan sarana pendukung bagi pengamanan wilayah menjadi alasan bagi TNI untuk berkilah bahwa berbagai kejadian tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab institusi tersebut, melainkan menjadi permasalahan bersama. Akan tetapi, tentu saja hal tersebut dapat diminilisir apabila TNI menanggalkan semua aktivitasnya di luar fungsi pertahanan. edangkan yang tidak kalah seriusnya adalah pergeseran patok perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, akibat adanya aktivitas illegal logging dan perkebunan liar yang dikelola oleh para pengusaha dan cukong dari negeri jiran, dan disinyalir dibekingi oleh oknum anggota TNI.

3. Adanya subyektivitas TNI dalam penanganan konflik komunal dan separatisme. Sebagai unsur yang membantu penanganan tugas perbantuan ke Polri, sejatinya dalam berbagai kasus TNI justru terlihat sangat superior dan mendominasi, tidak hanya di lapangan, tapi juga dalam sektor lain. Maraknya aktivitas bisnis di wilayah konflik tersebut mensiratkan bahwa keberadaan TNI dan juga Polri menjadi faktor determinan untuk mendorong agar menjadi kondusif, bukan sebaliknya. Persaingan antara TNI dan Polri dalam upaya mengeruk keuntungan dari berbagai aktivitas bisnis yang dijalani membuat kedua institusi tersebut seringkali bentrok. Meski dengan berbagai alasan, namun sesungguhnya bentrok antara TNI dan Polri merupakan bagian dari persaingan dan subyektifitas kedua institusi tersebut sebagai akibat dari tidak fokusnya peran dan fungsinya masing-masing. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa bentrokan-bentrokan tersebut disebabkan karena persaingan bisnis dan pengaruh di daerah konflik tersebut. Selain menjadi penjaga keamanan terhadap aset-aset bisnis yang beroperasi, TNI juga menjalankan bisnisnya sendiri. Salah satunya misalnya dengan membuat kursi dan peralatan rumah tangga dari kayu hitam di Poso, Sulawesi Tengah yang banyak diminati masyarakat, ataupun menawarkan fasilitas TNI lainnya untuk disewakan kepada pihak-pihak yang memiliki bisnis di Poso .

4. Subyektivitas TNI dalam dinamika politik di daerah. Kenyataan yang sulit dibantah adalah keinginan dari internal TNI untuk terlibat dalam politik sangat tinggi. Bahkan hal tersebut makin kentara dengan adanya keinginan dari para perwira TNI untuk ikut mencalonkan diri dalam Pilkada. Subyektivitas TNI ini dalam konteks lain, adalah melakukan pemihakan kepada salah satu calon, yang kemungkinan adalah incumbent atau bupati yang masih menjabat. Harus disadari bahwa bentuk dukungan TNI terhadap satu calon tertentu dalam Pilkada maupun ketika menjabat merupakan intervensi yang menyesatkan, karena akan mengkoreksi esensi demokrasi dan subyektifitas perpolitikan di daerah.

5. Munculnya harapan-harapan semu yang berkembang di masayarakat. Harapan semu tersebut berbentuk pada penyelenggaraan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh TNI, seperti penyelenggaraan angkutan moda, aktivitas koperasi dan yayasan, serta bisnis jasa pengamanan. Kasus lain dapat kita lihat di Sumatera Selatan, salah satu perusahaan eksplorasi minyak Grup Medco milik Konglomerat, Arifin Panigoro bahkan melakukan penggalangan anggota TNI, dengan mengangkat purnawirawan TNI, baik level bintara, maupun jenderal pada posisi strategis di kantor pusat maupun operasional lapangan. Pengangkatan mantan tentara, bahkan tentara aktif tersebut awalnya untuk meminimalisir gejolak masyarakat, yang memaksa untuk dapat diterima bekerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, justru persaingan antara sesama tentara menyebabkan perusahaan tersebut menjadi tidak aman, berbagai sabotase yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang disinyalir suruhan oknum tentara, dari perusakan pagar pembatas perusahaan, hingga perusakan pipa minyak menyebabkan perusahaan tersebut terganggu aktivitasnya.

6. Terkoreksi aktivitas ekonomi yang fair. Kegiatan ekonomi yang seharusnya berjalan dengan terbuka dan bersaing secara sehat kemudian terganggu oleh pendekatan kekuasaan dan senjata yang merupakan kolaborasi antara Pemda dan TNI. Kondisi ini di masa yang akan datang akan memperlemah pondasi ekonomi di daerah tersebut, dan memacetkan investasi, yang merupakan bagian dari upaya untuk melepaskan Indonesia dari dekapan krisis ekonomi yang telah berlangsung lebih dari delapan tahun. Sekedar contoh misalnya, bagaimana monopoli moda taksi berlabel Puskopau yang dikelola oleh TNI AU di Bandara Husein Sastranegara Bandung atau sejumlah Bandara lain seperti Bandara Djuanda, ataupun yang lainnya. Di mana tidak memberikan kesempatan pada moda taksi dari perusahaan lain untuk beroperasi di sekitar bandara. Di samping itu, pemberian fasilitas istimewa kepada Susi Air, perusahaan penerbangan yang dimiliki oleh Pengusaha pengalengan udang dan ikan asal Pangandaran, Jawa Barat di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU di Polonia, Medan. Penggunaan fasilitas Pangkalan Udara TNI AU sebagai home base dari Susi Air merupakan bentuk dari keistimewaan yang melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana diketahui Susi Air menjalani rute dari Medan ke hampir ke semua kota di NAD.

Prasyarat apa saja agar Pemda dapat terintegral dalam penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI di daerah?

Pertama, mensinergikan berbagai perangkat perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas serta fungsi TNI sebagai alat pertahanan. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai perundang-undangan seperti UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, UU NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. sebagaimana diketahui bahwa ada beberapa pasal yang multi interpretasi batasan yang cukup jelas menyangkut tentang keterkaitan antara Pemda dan TNI, sebut saja Pasal 10, 11,12, dan 13, UU No. 32 Tahun 2004 Bab Tentang Urusan Pemerintahan. Sedangkan dari UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 5, 6, 7, 11, tentang Sumber Penerimaan Daerag dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pasal 44, 46, dan 47, yang berisi tentang Lain-lain Pendapatan Daerah. dan pada UU No. 34 Tahun 2004 ada pada Pasal 7 yang berisi tentang tugas pokok TNI, 39 yang berisi tentang Larangan Bagi Anggota TNI, dan 76, yang berisi tentang pengambillaihan bisnis oleh pemerintah. Sementara pada UU No. 3 Tahun 2002 ada pada Pasal 6 dan 7. Keempat perundang-undangan tersebut harus disinergikan satu dengan yang lain. Sebab tanpa ada satu interpretasi, maka kecenderungan akan terjadinya multi interpretasi dan penyimpangan substansi dari perundang-undangan akan terus terjadi.

Kedua, perlu penegasan adanya perundang-undangan yang dapat menutupi cela terjadinya multi interpretasi dan pemahaman ganda terhadap berbagai perangkat perundang-undangan. Salah satu yang mendesak untuk segera di berlakukan adalah UU Tugas Perbantuan, dan UU Keamanan Nasional, di mana kedua perundang-undangan tersebut akan menutup cela tersebut. UU Tugas Perbantuan akan mampu melegalisasi bentuk perbantuan TNI kepada Polri, dan Pemda setempat dalam menjaga keamanan, khususnya di daerah konflik, perbatasan dan pulau terluar, serta gerakan separatis. Sedangkan UU Keamanan Nasional diharapkan akan mampu menutup ruang gerak TNI untuk cawe-cawe dan bermain mata dengan Pemda, khususnya pada hal di luar tugas-tugas pertahanan, salah satunya pada aktivitas bisnis dan ekonomi. UU Tugas Perbantuan dan UU Keamanan Nasional diharapkan akan mampu mensinergikan kinerja TNI dan Polri, khususnya dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan pengamanan wilayah perbatasan, konflik komunal, separatisme, dan penjagaan pulau terluar. Sedangkan yang berkaitan dengan Pemda sendiri adalah pada bentuk partisipasi dalam mengamankan wilayahnya secara aktif.

Ketiga, yang tidak kalah serius, dan sangat mendesak untuk segera dilakukan adalah sosialisasi berbagai perundang-undangan yang menyangkut tentang penataan institusi TNI agar profesional ke daerah-daerah, khususnya UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan UU No. . Salah satu yang sangat terkait dengan Pemda adalah masalah penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah. Berdasarkan penelitian The RIDEP Institute di dua puluh kota besar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera ditemukan fakta bahwa masalah penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI hampir tidak memiliki porsi yang cukup besar dan dibahas oleh elit politik setempat, baik eksekutif, DPRD, maupun akademisi dan kalangan LSM. Hal ini bisa jadi dikarenakan ada garis pembatas perihal wewenang Pemda, yang tidak menyangkut dengan pertahanan. Akan tetapi, seperti di urai di atas aktivitas bisnis TNI di daerah tumbuh subur dan hampir tidak terjangkau oleh pemerintah pusat. Bahkan berbagai kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum TNI di berbagai kasus di daerah merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan bisnis TNI tersebut.

Keempat, memecahkan mitos bahwa TNI adalah ’dewa penyelamat’, yang selalu dapat menentramkan, mensejahterakan, dan mengamankan. Harus dikaui bahwa di daerah mitos tersebut terpelihara dengan baik, bahkan secara institusi, TNI melakukan pembenaran terhadap mitos tersebut. Sekedar contoh misalnya pengelolaan Puskopad, Puskopau, maupun Puskopal terhadap terhadap moda angkutan kota, di banyak daerah telah menumbuhkan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa ketika bisnis tersebut ditertibkan, masyarakat sekitar akan meradang dan menolak langkah tersebut. Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai prasyarat penertiban, penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI menjadi bagian utama untuk mematahkan mitos tersebut. Sebab, menyadarkan bahwa apa yang selama ini dinikmati oleh masyarakat tersebut berasal dari proses bisnis dan ekonomi yang kurang adil, karena ada pendekatan keamanan dalam menjalankannya. Keberadaan Perpres dalam konteks di daerah akan mampu menjadi stimulan bagi upaya tersebut, dengan menertibkan, menata, dan mengambilalih Bisnis TNI, maka fungsi sesungguhnya dari TNI dapat dikedepankan. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir 70 % dari 302 ribu prajurit TNI tidak terorganisir, dan kurang terlatih, karena lebih banyak mengerjakan aktivitas non-pertahanan. Sementara sebaran prajurit TNI di berbagai Kodam sekitar 150 ribu, di mana hampir 120 ribunya tidak terorganisir, dan kurang terlatih.

Kelima, meski terlambat, upaya untuk melibatkan Pemda dalam proses penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI harus dilakukan. Hal ini bisa jadi bersamaan dengan dikeluarnya Perpres Tentang Penataan adan Pengambilalihan Bisnis TNI. Tidak perlu diatur dalam Perpres, namun tingkat koordinasi yang baik, akan mampu mensinergikan peran Pemda dalam upaya mendorong profesionalisme TNI. Pilihannya, bisa dalam bentuk Surat Edaran yang dibuat oleh Mendagri, tentang pentingnya dukungan penataan dan pengambilalihan Bisnis TNI, ini berarti Depdagri harus dilibatkan untuk memperkuat hal tersebut, yang diharapkan akan dipatuhi oleh Pemda.

Keenam, penggalangan dukungan dari daerah untuk mendukung upaya terbitnya Perpres Penataan dan Pengambilalihan Bisnis TNI oleh Pemerintah. Penggalangan dukungan ini harus ditegaskan sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang bersih. Salah satunya harus dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan mendesiminasi berbagai produk perundang-undangan, maupun Perpres itu sendiri. Sekedar gambaran Desiminasi Rancangan Perpres yang dibuat The Indonesian Institute (TII) yang dilakukan oleh The RIDEP Institute pada akhir 2005 lalu ternyata disikapi senyap oleh masyarakat di Poso dan Banda Aceh. Hal tersebut bukan karena menolak rancangan tersebut, melainkan karena ketidakpahaman berbagai isu yang berkaitan denga Reformasi TNI, sebab asumsi dasar di masyarakat bahwa isu-isu pertahanan diasumsikan sebagai domain pemerintah pusat. Padahal bila mengacu pada konflik dan gerakan separatis di NAD maupun Papua, aktor kekerasan di dua daerah tersebut adalah TNI. Artinya, meski pertahanan menjadi domain pemerintah pusat, namun langkah untuk mensinergiskan penyelenggaraan pemerintah yang baik juga harus menjadi nafas di daerah. Karena itu, isu-isu pertahanan yang berkait dengan kepentingan ataupun berada di daerah, harus di respon secara positif oleh Pemda, dan masyarakat di daerahnya. Salah satunya dengan adanya sikap pro aktif dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, LSM, hingga pihak terkait, demi untuk mewujudkan TNI yang profesional, tidak berbisnis, tidak berpolitik.

Ketujuh, memutus ketergantungan secara ekonomi dan keamanan Pemda dan masyarakat setempat kepada TNI. Putusnya ketergantungan tersebut diharapkan akan makin menyuburkan aktivitas ekonomi yang lebih kompetitif dan sehat. Salah satu indikasi bahwa ketergantungan keamanan dan ekonomi tersebut adalah dengan makin tumbuhnya investasi dan berkembangnya aktivitas ekonomi yang terbebas dari intervensi militer, misalnya tidak ada lagi monopoli angkutan moda taksi di bandara tertentu, atau angkutan kota yang tidak hanya dikuasai oleh TNI. Sedangkan berkaitan dengan jasa keamanan, perlu kiranya memanfaatkan masyarakat di sekitar kilang minyak ataupun pabrik di daerah untuk diberdayakan sebagai tenaga keamanan, dengan memanfaatkan dan bekerja sama dengan jejaring Perpolisian Masyarakat yang dikembangkan oleh Polri bekerja sama dengan masyarakat.

Kedelapan, memberdayakan masyarakat di daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Bila sebelumnya isu-isu pertahanan dan keamanan yang berkembang di daerah banyak dipahami sebagai pelanggaran HAM, dan aktor tindak kekerasan. Maka dibutuhkan satu pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat di daerah agar bersama-sama unsur bangsa lain untuk secara terus menerus mengawal TNI agar menjadi tentara profesional.