Mengapa Proses Pengambilalihan dan Penataan Bisnis TNI Berjalan Lamban?

Setelah inventarisasi bisnis militer diselesaikan Mabes TNI dan diserahkan kepada Departemen Pertahanan RI, proses pengambilalihan dan penataan bisnis TNI memasuki babak baru. Perkembangan ini dapat dikatakan signifikan melihat inventarisasi ini merupakan langkah awal yang dapat dilihat oleh publik sejak komitmen pengambilalihan ini dimaktubkan dalam pasal 39 dan pasal 76 UU No. 34/2004 tentang TNI pada bulan Oktober tahun 2004. Selama lebih dua tahun pemerintah, dalam hal ini Presiden, Departemen Pertahanan RI, maupun Mabes TNI belum menunjukkan langkah konkret dalam mewujudkan mandat kedua pasal UU TNI tersebut. Diselesaikannya inventarisasi ini segera dilanjutkan dengan verifikasi terhadap badan-badan usaha milik TNI oleh sebuah desk di Kementrian Negara BUMN untuk menentukan mana badan usaha yang akan menjadi BUMN (holding company), perum, dan PT. Meski akhirnya diputuskan untuk sementara waktu berbagai unit bisnis tersebut akan dikelola oleh satu badan yang berada di bawah kontrol Departemen Keuangan bernama Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sebelum ditentukan bentuk badan usaha pasca pengambilalihan, yang mana terlebih dulu berbagai aktivitas bisnis TNI yang tertera dalam inventarisasi ini melewati penilaian (asesment) yang memperlihatkan kepemilikan aset. Dengan menggarisbawahi bahwa hanya bisnis militer yang memiliki aset di atas 20 miliar rupiah dan merupakan aset negara yang akan diambilalih.

Walaupun sebuah langkah maju, inventarisasi, hingga pada pembentukan PPA yang akan mengelola aset bisnis TNI merupakan satu bentuk pengingkaran dari amanat UU TNI. Pertanyaan legalistiknya adalah apa posisi inventarisasi bisnis TNI hingga pembentukan PPA vis a vis Peraturan Presiden (atau Keputusan Presiden) yang merupakan aturan pelaksana mandat pasal 39 dan 76 UU No. 34/2004? Kedua pasal tersebut, termaktub dengan jelas pada ayat 2 pasal 76, dilaksanakan melalui Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Artinya, langkah apa pun yang dilakukan dalam rangka pengambilalihan bisnis TNI, termasuk inventarisasi, harus didasari pada aturan pelaksana tersebut. Kriteria bentuk aktivitas bisnis TNI yang diinventarisasi harus ditentukan terlebih dahulu melalui Peraturan Presiden yang dapat diakses oleh publik. Begitu pula dengan tahap-tahap pengambilalihan dan kerangka waktu yang digunakan, harus menjadi bagian dari pengaturan Peraturan Presiden. Pembuatan inventarisasi bisnis TNI yang mendahului dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Pengambilalihan Bisnis TNI bukan hanya merupakan tindakan ekstra-legal tetapi mengaburkan langkah-langkah pengambilalihan selanjutnya. Kondisi ini dapat mengakibatkan kontrol dan penilaian masyarakat maupun pemerintah terhadap pengambilalihan bisnis militer tidak dapat dilakukan. Ketiadaan mekanisme pengawasan juga tidak dimungkinkan karena inventarisasi bisnis TNI tidak dipublikasikan dan hal ini membuat legitimasi inventarisasi yang dibuat Mabes TNI dan Dephan RI ini patut dipertanyakan. Masyarakat tidak pernah tahu perusahaan-perusahaan apa saja yang sebenarnya terdaftar dalam inventarisasi tersebut.

Permasalahannya adalah bahwa proses yang terjadi hingga sekarang menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan ideal dari pengambilalihan dan penataan bisnis TNI, yakni menarik mundur TNI sepenuhnya dari kehidupan politik dan ekonomi untuk membangun profesionalisme TNI, yang ditunjukkan dengan spesialisasi fungsi pada pertahanan, dan tata kelola sektor pertahanan yang demokratis, ditunjukkan dengan pengawasan sipil terhadap anggaran pertahanan dan ketiadaan otonomi TNI dalam hal anggaran. Ketaatan terhadap dua tujuan ini semestinya diindikasikan dengan proses pengambilalihan bisnis militer yang lebih demokratis yang dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang pengambilalihan bisnis TNI yang memuat definisi kerja aktivitas bisnis TNI, tata cara pengambilalihan, batas waktu pengambilalihan, tahapan pengambilalihan, dan langkah koordinatif dengan departemen yang terkait. Setidaknya ada lima catatan penting, diluar masalah legalitas dan legitimasi mengapa pengambilalihan bisnis TNI secara prinsip telah keluar dari tujuannya dan berjalan sangat lamban:

• Belum adanya aturan legal operasional, dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), sebagaimana yang diamanatkan UU TNI sebagai prasyarat dari proses pengambilalihan dan penataan bisnis TNI. Hal ini makin menguatkan bahwa ada ketidakseriusan pemerintah untuk segera melakukan penataan dan pengambilalihan bisnis yang dikelola TNI.

• Pemerintah teridentifikasi tidak memiliki political will yang serius dan terkesan mengulur-ngulur waktu untuk melakukan pengambilalihan bisnis TNI. Ketidak seriusan dan tidak adanya political will ini memberikan indikasi adanya peluang bagi TNI untuk mengalihkan kepemilikan aset dengan berbagai cara. Dan hal tersebut telah terjadi. Sehingga pegambilalihan aset bisnis TNI tersebut dilakukan, hanya akan membuat pemerintah menanggung beban baru, karena aset yang ada teridentifikasi merugi ataupun tidak beraset lagi.

• Dinamika pengambilalihan bisnis TNI yang terjadi telah menunjukkan ketidakadaan kepemimpinan politisi sipil. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan bagaimana respon politisi sipil di parlemen maupun di luar parlemen yang tidak terlalu responsif dan antusias dalam mengawasi pengambilalihan dan penataan bisnis TNI. Setelah hampir dua tahun berjalan, sebagaimana yang diurai di atas hampir tidak ada desakan ataupun langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses pengambilalihan tersebut. Indikator yang paling kentara adalah inventarisasi aset diserahkan kepada institusi yang seharusnya bersifat pasif dalam proses pengambilaihan tersebut. Dengan mendominasi proses pembuatan inventarisasi, Mabes TNI dapat menentukan aktivitas bisnis apa saja yang harus diambilalih. Bahkan sejak awal Mabes TNI sudah membangun garis demarkasi: hanya bisnis TNI yang diatas 20 milyar rupiah saja yang dapat diambil alih, sementara yang lain tertutup untuk diambil alih. Ditutupnya kemungkinan mengambilalih bisnis TNI dengan aset kurang dari 20 miliar rupiah dan tidak menggunakan aset negara memungkinkan TNI untuk tetap memiliki bisnis di masa yang akan datang.

• Perdebatan tentang posisi dan status yayasan dan khususnya koperasi dengan mengedepankan tentang kesejahteraan prajurit dalam proses pengambilalihan. Hal ini membangun dilema bagi banyak pihak, karena faktanya koperasi dan juga yayasan justru menjadi bagian dari proses ekonomi yang harus dihilangkan dari tugas-tugas TNI. Terlepas dari bagaimana tetap menjaga agar kesejahteraan prajurit, namun hal tersebut harus ditegaskan bahwa cepat atau lambat semua aktivitas bisnis TNI harus diambil alih, dan tanggung jawab negaralah yang memenuhi semua anggaran pertahanan, di mana kesejahteraan prajurit menjadi salah satu bagiannya.

• Minimnya sosialisasi dan keterlibatan publik, baik organisasi sektoral, maupun masyarakat secara umum. Bisa jadi alasannya karena isu ini masih menjadi konsumsi elit dan akademisi saja, belum sampai dikonsumsi masyarakat. Atau juga karena secara prinsipil isu tersebut berada di wilayah abu-abu, di mana tidak sedikit pula dari masyarakat sipil lainnya menerima atau bahkan hidup dari bisnis yang dikelola TNI. Bisa dikatakan bahwa partisipasi publik, baik pasif sebagai penerima informasi, juga aktif dalam pengawasan, maupun monitoring dari proses pengambilalihan bisnis TNI tersebut.

• Kengganan masyarakat untuk mengawasi proses pengambilalihan bisnis TNI dikarenakan adanya budaya yang berkembang bahwa TNI berbisnis merupakan suatu hal yang bersifat given. Sehingga dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Apalagi secara psikologis juga sudah terbangun bahwa masyarakat merasa enggan untuk berusaha memosisikan diri untuk menjadi pengawas dari aktivitas tersebut.

Mengapa Terjadi Metamorfosis Bisnis TNI Sebelum Diambilalih dan Ditata oleh Pemerintah?

Setelah dua tahun berjalan, sejak UU TNI disahkan pengambilalihan dan penataan bisnis TNI masih dalam proses dan belum selesai. Bahkan proses tersebut menjadi permasalahan tersendiri, karena belum adanya aturan operasional, Perpres yang menjadi bagian terpenting dalam proses pengambilalihan dan penataan binis TNI. Lambannya proses tersebut membuka peluang bagi metamorfosis bisnis TNI, baik kepemilikan, bentuk, hingga akuisisi dan membuat bangkrut unit bisnis yang ada. Hal ini dapat dilihat pada berbagai kasus misalnya kepemilikan Mandala Air Lines, swastanisasi dan penjualan berbagai aset berbagai lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi, dan berbagai unit bisnis lainnya di lingkungan Departemen Pertahanan, Mabes TNI, dan ketiga matra. Sementara yang tidak kalah seriusnya adalah keberadaan unit dan aset bisnis TNI yang berada di daerah. Berbagai upaya untuk mengalihkan kepemilikan unit bisnis dengan melakukan kongkalingkong dengan Pemda, maupun pengusaha lokal setempat. Pengalihan kepemilikan, perubahan bentuk, akuisisi, hingga membangkrutkan perusahaan dengan menjual berbagai aset dari bisnis yang dikelola TNI.

Belum adanya aturan operasional yang baku, yang menjadi acuan bagi proses pengambilalihan dan penataan bisnis di lingkungan TNI. Tidak adanya aturan operasional yang baku menjadi cela bagi internal TNI untuk segera mungkin melakukan berbagai perubahan dan’menyelamatkan’ aset yang dimiliki TNI. ’penyelamatan’ aset ini dilakukan agar TNI tetap mampu mengalokasikan aset dan dananya pada perusahaan ataupun bentuk usaha lain yang tidak terkait langsung dengan institusi TNI. Ketidakjelasan aturan operasional tersebut membuat internal TNI lebih leluasa melakukan berbagai hal untuk melakukan metamorfosis berbagai unit bisnis yang ada, dari unit bisnis yang menguntungkan menjadi perusahaan yang tidak lagi sanggup menopang aktivitasnya.
Minimnya kontrol dan keterlibatan publik dalam proses pengambilalihan dan penataan bisnis TNI. Hal ini terkait karena isu mengenai pengambilalihan dan penataan bisnis TNI seolah-olah merupakan bagian dari domain elit politik Jakarta. Penegasan tersebut makin nyata ketika upaya sosialisasi ke berbagai daerah mengenai hal tersebut ternyata kurang mendapatkan respon yang baik. Selain karena di sibukan dengan isu-isu lokal daerahnya, juga hal lain yang tidak kalah seriusnya adalah pemahaman mengenai isu-isu Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan (Security Sector Reform).
Ketidakpercayaan TNI terhadap kemampuan sipil dalam mengelola dan menata bisnis TNI. Ketidakpercayaan tersebut makin dikuatkan dengan upaya untuk mengaburkan data, serta berupaya menjual ataupun mengalihkan kepemilikan bisnis TNI ke pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya vested interest personil TNI dalam pengelolaan bisnis TNI. Bukan isu baru apabila hampir semua prajurit maupun perwira TNI ketika memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) ’dikaryakan’ ke berbagai unit bisnis yang dikelola TNI. Selain itu keterlibatan personil aktif, baik secara ex officio, maupun terlibat secara langsung merupakan bagian yang memperkuat bahwa keberadaan unit bisnis yang dikelola TNI sangat strategis. Sehingga berbagai upaya untuk mempertahankan agar tidak lepas ke pihak lain betul-betul dilakukan. Dan salah satu upaya tersebut selain menjual, mempailitkan, juga dengan melakukan metamorfosis unit bisnis agar terbebas dari pengambilalihan dan penataan oleh pemerintah sesuai amanat undang-undang.

Bentuk-bentuk Perubahan Apa saja yang terjadi?

Selama lebih dari dua tahun sejak pemberlakuan UU TNI, upaya untuk mengubah dan menghindarkan berbagai unit bisnis TNI terus dilakukan. Setidaknya hal ini dapat dilihat bahwa banyak dari unit bisnis yang ada mendadak pailit, atau bangkrut, bahkan tidak memiliki aset. Artinya bahwa perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar unit bisnis yang ada ’terselamatkan’ dari pengambilalihan dan penataan oleh pemerintah. Terkait dengan hal tersebut di atas, ada beberapa perubahan bentuk yang terjadi pada berbagai unit bisnis TNI, yakni:

Pengosongan aset atau pempailitan perusahaan dan unit bisnis yang dikelola TNI. Langkah pengosongan aset dan atau pempailitan perusahaan yang dikelola TNI sejatinya telah berjalan sejak pemberlakukan UU TNI, pada Oktober 2004 silam. Hal ini dilakukan khusus pada perusahaan dan unit bisnis yang hampir merugi, dan atau menjadi beban bagi TNI untuk melakukan subsidi silang dengan beberapa unit bisnis yang aset dan keuntungannya cenderung stabil. Namun, pada kenyataannya upaya yang sama juga dilakukan terhadap unit bisnis yang secara finansial menguntungkan. Di sinilah sesungguhnya yang patut dipertanyakan kebijakan yang dikeluarkan internal TNI perihal pempalitan unit bisnis yang ada. sebab apabila mengacu pada perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT), syarat untuk sebuah perusahaan dapat dipailitkan salah satunya adalah aset perusahaan yang minus dibandingkan aktiva aktif berjalan.

Penjualan kepemilikan atau saham yang dimiliki oleh unit bisnis TNI. Penjualan ataupun pengalihan kepemilikan unit bisnis yang dikelola oleh TNI kepada publik ataupun perorangan. Langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi internal TNI untuk mengalihkan aset yang dimiliki oleh TNI agar tidak jatuh ke pemerintah, sebagai bagian dari konsekuensi pengambilalihan dan penataan bisnis yang dikelola TNI sebagaimana amant UU TNI. Masalah yang kemudian muncul adalah langkah tersebut merupakan bagian dari ketidakpercayaan TNI terhadap pemerintah perihal pengelolaan unit bisnis TNI. Hal ini merupakan bagian dari cerminan opini yang dibangun oleh TNI sendiri perihal kemungkinan salah urus unit bisnis TNI yang diambil alih pemerintah. Dalam proses penjualan ini juga dikenal dengan penjualan terbuka dan penjualan tertutup. Salah satu contoh penjualan terbuka adalah penjualan saham yang dimiliki oleh TNI di Bank Artha Graha, dan Mandala Air. Sementara penjualan tertutup dilakukan pada beberapa unit bisnis, khususnya di bidang pendidikan seperti penjualan atau pengalihan kepemilikan Universitas Universitas Swadaya Sunan Gunung Jati (Unswaganti) Cirebon dari kepemilikan di bawah korem setempat ke publik dan perorangan.

Pengalihan kepemilikan terhadap unit bisnis yang dikelola TNI ke swasta ataupun BUMD. Secara harfiah langkah untuk mengalihkan sebagian ataupun keseluruhan kepemilikan terhadap unit bisnis yang dikelola dilakukan untuk menghindari pendataan dan verifikasi unit bisnis yang akan diambil alih oleh pemerintah. Cela yang paling mungkin adalah dengan mengalihkan kepemilikan kepada lembaga ataupun swasta yang benar-benar preofesiobal, ataupun yang ’jadi-jadian’. Dalam pengertian bahwa langkah tersebut bisa saja dilakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif agar aset dan kepemilikan tidak benar-benar lepas dari genggaman TNI. Selain itu, yang tidak kalah seriusnya adalah pengalihan kepemilikan dilakukan kepada BUMD setempat ataupun anak perusahaannya. Langkah tersebut dimungkinkan dengan adanya pemberlakukan Otonomi Daerah yang memungkinkan Pemda untuk secara penuh mengelola daerahnya, termasuk juga BUMD yang ada di daerahnya. Beberapa perusahaan HPH yang dikelola oleh korem maupun kodam setempat di Kalimantan Barat misalnya melakukan langkah tersebut. Meski relatif tidak berhasil, karena salah urus, namun bukan tidak mungkin langkah tersebut juga dilakukan di daerah lain, dan berhasil mengubah ’perwajahan’ unit bisnis TNI menjadi lebih beradab dan bernuansa sipil.

Penataan internal terhadap aset bisnis yang dikelola dan dimiliki oleh TNI. Opsih khusus terhadap pengelolaan bisnis TNI di bawah koperasi dan yayasan memberikan cela bagi upaya untuk mengaburkan substansi dari amanah UU TNI yang menegaskan bahwa TNI harus terbebas dari aktivitas lain selain pertahanan. Penataan internal tersebut pada akhirnya membangun garis pembatas bagi upaya untuk membebaskan TNI dari aktivitas lain di luar pertahanan. Permasalahan yang kemudian mengemuka adalah sejauh mana penataan internal tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Di sinilah pentingnya membangun kepercayaan TNI kepada pemerintahan sipil agar lebih leluasa melakukan berbagai upaya untuk mengambilalih dan menata agar bisnis yang dikelola oleh TNI tidak menjadi penghalang bagi TNI untuk menjadi tentara profesional.

Bagaimana Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Bisnis TNI di Daerah?

Selama ini mungkin tidak banyak orang tahu bahwa salah satu yang memperumit proses pengambilalihan dan penataan bisnis TNI oleh pemerintah karena ada keterlibatan Pemda dalam prosesnya. Dalam pengertian bahwa sebaran bisnis TNI di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota menjadi satu kerumitan tersendiri bagi pemerintah karena terbentur masalah otonomi daerah. Ada beberapa temuan tentang keterlibatan Pemda dalam pengelolaan bisnis TNI di daerah, yaitu:

Pengklaiman unit bisnis TNI yang ada di wilayahnya sebagai otomatis menjadi unit bisnis yang dimiliki oleh Pemda dengan mengacu pada hakikat otonomi daerah. Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menginventarisasi aset Pemda setempa, seperti kasus perseteruan perebutan lahan antara Pemkot Singkawang dengan Korem 121 ABW, Kodam VI Tanjung Pura. Langkah ini sebenarnya perlu pertimbangan serius oleh Pemda karena dimanfaatkan oleh internal TNI untuk mengaburkan data dan fakta di lapangan perihal keberadaan unit bisnis di wilayah tersebut.

Pemberi ijin atau wewenang operasional. Pemberian ijin atau wewenang operasional sebenarnya terkait dengan usaha seperti penguasaan HPH, ijin pertambangan, pembangunan lahan usaha dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi juga bahwa pemberi ijin atau wewenang ini menjadi makin kompleks ketika kepala daerah setempat adalah anggota TNI yang ’dikaryakan’ atau purnawirawan. Karena yang terjadi bukan pemberian ijin, melainkan langkah-langkah untuk memperkaya diri dari oknum perwira ataupun institusi, sebagaimana yang terjadi pada kasus pengelolaan HPH dan pertambangan yang melibatkan unit dan atau anak bisnis yang dikelola oleh TNI di Kalimantan Timur.

Sebagai ’mitra’ TNI untuk pengalihan aset dalam bentuk penjualan dan kepemilikan saham. Langkah tersebut dilakukan oleh beberapa Pemda di provinsi maupun kabupaten/kota untuk sekedar menjaga relasi dengan kalangan tentara di daerahnya. Faktanya, ternyata pembelian ataupun pengalihan aset bisnis TNI tersebut dilakukan untuk membangun opini bahwa pemerintah sipil tidak mampu mengelola bisnis TNI dengan baik. Sehingga turunannya pencitraan pemeritahan sipil yang diwakili Pemda setempat relatif tidak cukup baik. Setidaknya bila dilihat dari berbagai pengalihan unit bisnis menjadi Perusahaan Daerah (PD) atau bahkan BUMD.