Kasus pemukulan Anggota DPR dari Fraksi Bintang Reformasi (FBR), Ade Daud Nasution (ADN) sejatinya makin menegaskan asumsi bahwa DPR telah menjelma menjadi komunitas preman. Pemukulan terhadap ADN pasca Tes Ketangguhan dan Kepatutan Komisi I kepada Marsekal Djoko Suyanto, sebagai calon Panglima TNI ini terkesan merupakan repon negative dari pernyataan ADN mengenai adanya kepala staf angkatan keempat yang berasal dari rekanan Mabes TNI dan ketiga matra. Meski begitu, sepatutnya langkah pemukulan sebagai akibat dari ketidaksetujuan terhadap pernyataan AND tidak perlu dilakukan. Langkah tersebut terkesan berani dan cenderung memanfaatkan situasi Rumah Rakyat yang jauh dari merakyat tersebut. Pembangunan pagar berharga milyaran rupiah dan prilaku anggota DPR yang buruk di mata rakyat dalam berbagai momentum persidangan telah membangkitkan keberanian para pemukul ADN untuk melakukan aksinya. Ulah anggota DPR tersebut tercermin dari aksi gaya preman anggota DPR di hampir setiap persidangan, bahkan adegan adu jotos juga menjadi satu drama memilukan dari proses penguatan pelembagaan demokrasi yang tengah berlangsung.

Menariknya dalam kasus pemukulan ADN, hampir tidak ada respon dukungan yang positif bagi pengusutan terhadap aksi tersebut dari masyarakat. Agaknya masyarakat sudah maklum perihal kejadian tersebut. Setidaknya bila dikaitkan dengan tugas anggota DPR sebagai wakil rakyat, yang tidak menyuarakan aspirasi masyarakat perihal kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat. Kenaikan harga BBM, kebijakan impor beras, rencana kenaikan TDL, serta telepon hampir tidak direspon oleh wakil rakyat tersebut. Hal ini menegaskan bahwa makin dalamnya jurang pemisah antara masyarakat sebagai konstituen, dengan para anggota DPR yang menjadi wakil rakyat tersebut.

Anomali Politik
Ada empat alasan mengapa masyarakat tidak merespon dan memberikan dukungan bagi pengusutan terhadap aksi premanisme di parlemen tersebut. Pertama, dalam konteks demokrasi, terjadi kebuntuan komunikasi politik antara anggota DPR dengan konstituennya. Hal ini dapat dilihat bagaimana kecewanya masyarakat pada kebijakan pemerintah yang justru tidak terkritisi oleh anggota parlemen, hingga lolos dan menyebabkan kehidupan masyarakat makin sulit. Durkheim (1980) menganalogikan sebagai hubungan timbal balik yang terputus; antara anggota parlemen dengan konstituennya. Secara kritis Durkheim mengingatkan bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka akan berkembang menjadi apriori politik masyarakat terhadap elit politik yang meluas.

Kedua, terjadinya pengkerutan asumsi politik pada anggota DPR. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya loyalitas membabi buta anggota DPR kepada basis partai politiknya. Baik dikarenakan ketakutan terkena Recall dari partai politik, ataupun karena pemahaman politik yang sempit. Sehingga akan kesulitan sekali bagi masyarakat untuk berharap banyak kepada mereka dapat memperjuangkan aspirasi dan tuntutannya. Tak heran apabila kasus pemukulan ADN dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak terlalu istimewa. Padahal dalam konteks negara demokratis, pemukulan terhadap anggota parlemen merupakan suatu pelanggaran berat, karena menyangkut kepada simbol kenegaraan.

Ketiga, meningkatnya frustasi politik masyarakat. Berbagai harapan yang dibebankan kepada pemerintahan dan parlemen hasil Pemilu 2004 lalu menjadi menguap karena berbagai kekecewaan yang muncul. Kebijakan politik yang seharusnya, dikritisi dengan memberikan berbagai catatan, justru dijadikan komoditas politik untuk membangun posisi tawar masing-masing kelompok dan kepentingan.

Keempat, terbangunnya garis pembatas, antara anggota DPR dengan masyarakat sebagai konstituennya. Penegasan adanya garis pembatas tersebut tercermin dengan dibangunnya pagar dan pintu gerbang mewah, yang makin menyulitkan masyarakat untuk membangun komunikasi politik dan penyampaian aspirasi politiknya. Apa yang terjadi di dalam gedung parlemen seolah menjadi konsumsi elit politik saja, karena akses masyarakat untuk masuk ke rumah rakyat tersebut terhambat.

Empat alasan tersebut makin mengukuhkan anomali politik masyarakat terhadap parlemen dan simbol kenegaraan lainnya. Dasar yang paling utama sebagai basis dalam pelembagaan demokrasi adalah keberadaan parlemen yang tidak mencerminkan lembaga yang mampu menjawab harapan dan tuntutan masyarakat. Penyimpangan politik masyarakat, sebagai bagian dari konsekuensi tidak berjalannya fungsi-fungsi kelembagaan parlemen mengarah kepada bentuk-bentuk dan ketidaknormalan aktivitas politik. Baik yang dilakukan oleh anggota DPR, maupun masyarakat sebagai konstituennya. Salah satu yang paling mutakhir adalah kasus pemukulan ADN oleh oknum anggota masyarakat di rumah rakyat tersebut.

Secara logika, kasus pemukulan terhadap ADN, dan juga aktivitas penyimpangan politik tidak akan berhenti, apabila tidak diikuti oleh perbaikan kinerja anggota DPR. Dibutuhkan langkah-langkah mempesona masyarakat agar anomali politik tidak lagi menjadi kendala. Ada empat langkah strategis yang harus dipertegas agar parlemen tidak lagi menjadi komunitas preman. Pertama, harus ada penegasan posisi dari anggota DPR, apakah menjadi wakil rakyat atau wakil partai politik. Hal ini berkonsekuensi kepada penyikapan anggota DPR terhadap setiap isu-isu politik, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat seperti kenaikan harga BBM, TDL, dan harga sembako. Sebab, dengan penegasan posisi tersebut akan mendapatkan garansi bagi terbangunnya jembatan politik yang kokoh, antara anggota DPR dengan konstituennya.

Kedua, melakukan pengkritisan setiap rencana kebijakan yang dibuat pemerintah. Melakukan catatan dan mengkritik setiap kebijakan yang akan dan sedang berjalan dapat memberikan semacam garansi bagi terbangunnya kepercayaan masyarakat ke parlemen. Hal ini dapat ditandai dengan melakukan satu langkah politik yang serius dalam melakukan kerja dan fungsi parlemen secara efektif.

Ketiga, mendorong pembuatan keputusan agar pagar dan pintu gerbang yang dibangun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudahan mengakses gedung DPR dapat diasumsikan sebagai langkah permulaan untuk merajut kepercayaan masyarakat. Salah satu indikatornya misalnya, setiap kejadian yang berkaitan dengan anggota DPR dan wakil rakyat lainnya masyarakat dapat secara terbuka merespon dan peduli.

Keempat, mengefektifkan penyerapan aspirasi, baik yang bersifat kontemporer maupun yang bersifat strategis. Hal inilah sesungguhnya tidak dilakukan oleh parlemen ketika masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Arus besar penolakan kenaikan BBM oleh masyarakat dianggap angin lalu oleh parlemen, dan lebih memilih mengikuti kebijakan pemerintah. Sehingga parlemen makin tidak populer di masyarakat.

Langkah-langkah politik tersebut diatas setidaknya akan mampu membangun efektifitas kerja-kerja parlemen. Dan tentu saja mengikis asumsi yang ada di masyarakat perihal premanisme parlemen; menjadi parlemen yang dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan dihargai serta dicintai oleh konstituennya.