Kegagalan Gus Dur, baik mencalonan dirinya menjadi Rois Am ataupun menggolkan calonnya sebagai Ketua Tanfidziyah dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) beberapa waktu yang lalu, serta kegagalan Akbar Tandjung menjadi ketua umum kembali Partai Golkar telah mensiratkan sebuah perubahan politik yang dilematis. Dilematika politik tersebut terkait dengan tidak munculnya kepemimpinan politik yang baru dan mengusung agenda regenerasi politik di masing-masing organisasi dan partai tersebut. Tetap dipilihnya duet Sahal Mahfud-Hasyim Muzadi menjadi nahkoda NU serta naiknya duet Surya Paloh-Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar serta puluhan elit politik lama dan dekat dengan Orde Baru dan pengusaha yang bermasalah telah menegaskan bahwa ada dilematika politik yang mengikuti proses tersebut. Sebagaimana diketahui penolakan kembali pencalonan Hasyim Muzadi sebagai Ketua Tanfidziyah oleh kalangan generasi muda NU memberikan indikator bahwa Hasyim Muzadi kurang membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan muda di organisasi Islam terbesar tersebut.

Sementara naiknya Kalla sebagai ketua umum partai pendukung Orde Baru tersebut sejatinya telah membuka pintu kembali bagi pengusaha dan politisi yang dekat dengan Orde Baru dan kalangan militer tersebut untuk masuk jajaran elit Partai Golkar. Naiknya Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, serta tampilnya beberapa pengusaha yang dikenal dekat dengan penguasa di masa lalu seperti Edward Surjadjaja, dan Aburizal Bakrie. Sedangkan dari unsur tentara diwakili oleh Prabowo Subianto dan Sumarsono.

Dugaan adanya praktek KKN dalam kepengurusan DPP Partai Golkar juga sangat kental, sebut saja misalnya Pompie Hidayatullah, menantu Fahmi Idris, adik Jusuf Kalla, Suhaili Kalla, anak dari Ginanjar Kartasasmita, Agus Gumiwang Kartasasmita, Sultan Hamengkubuwono X bersama adiknya, Jatikusumo. Nama-nama tersebut menduduki kursi kepengurusan DPP Partai Golkar dengan garansi nepotisme. Meski Kalla menolak anggapan tersebut, namun secara kasat mata, kecuali Jatikusumo yang pernah menjabat jadi salah satu ketua Partai Golkar, lainnya bisa dikatakan merupakan pendatang baru dalam kancah politik, khususnya di Partai Golkar.

Meskipun disadari betul bahwa proses pemilihan yang dilalui, dan penunjukkan personal yang menduduki kepengurusan organisasi dan partai tersebut sudah dalam koridor demokrasi. Namun sebagai organisasi terbesar; NU merupakan organisasi Islam terbesar, sedangkan Partai Golkar merupakan partai pemenang Pemilu Legeslatif 2004, seharusnya keduanya mampu menjadi contoh dari lokomotif perubahan politik yang tengah diusung. Setidaknya tampilan wajah NU pasca Gus Dur dan Partai Golkar pasca Akbar Tandjung harusnya lebih baik dan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Dan hal itu tercermin dari susunan kepengurusan dan konsistensi pada perubahan yang pernah dicanangkan. Dalam pengertian bahwa ketika NU menyatakan berkomitmen untuk kembali ke kittah 1926, maka hal tersebut harus dipegang teguh. Bukan didiamkan saat menguntungkan NU, namun digugat ketika gagal total dan cenderung merugikan. Sedangkan komitmen Partai Golkar untuk tetap berada di luar pemerintahan dengan mengusung Koalisi Kebangsaan bersama PDI Perjuangan, PDS, dan PBR bisa jadi tidak akan dipertahankan. Meski dengan berlandaskan pada dinamika politik yang ada, namun seyogyanya Partai Golkar harus belajar lebih dalam lagi soal demokrasi dalam hal membangun koalisi. Sebab banyak langkah politik Partai Golkar yang seringkali zig-zag, dan tidak berada dalam fatsoen politik yang jadi flattform-nya seperti yang pernah terjadi pada koalisi lebar dan longgar Poros Tengah, dimana Partai Golkar cenderung ikut arus.

Regenerasi Politik Atau Reduksi Demokrasi?
Berakhirnya era Gus Dur dan Akbar Tandjung di masing-masing organisasi yang pernah dipimpinnya dipandang sebagai langkah positif bagi regenerasi politik. Apalagi dalam hitungan bulan ke depan Amien Rais juga telah mengisyaratkan untuk tidak mau dipilih lagi dalam Kongres PAN pada Februari 2005 mendatang. Sementara Megawati masih menghitung untung-rugi bagi partai apabila dirinya tidak lagi bersedia menjadi ketua umum PDI Perjuangan pada Kongres PDI Perjuangan Maret 2005. Apabila Amien dan Megawati mengikuti jejak Gus Dur dan Akbar, apakah tidak bersedia lagi dicalonkan ataupun kalah dalam kongres di masing-masing partai. Maka dapat dipastikan era elit politik awal reformasi, atau yang lebih dikenal dengan Era Ciganjur berakhir. Karena tiga dari elit politik yang pernah mengharubirukan perpolitikan nasional selama kurun enam tahun belakangan merupakan deklarator Ciganjur. Amien Rais merupakan mantan Ketua MPR yang dikenal sebagai kingmaker, Gus Dur bersama Megawati pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, bahkan Megawati meneruskan masa jabatan Gus Dur setelah mantan ketua Tanfidziyah NU tersebut diturunkan.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa apakah berakhirnya kepemimpinan Amien dan Megawati di PAN dan PDI Perjuangan merupakan bentuk dari regenerasi politik yang sesuai dengan kaedah demokrasi atau hanya sekedar pergantian kepemimpinan semata, bahkan mengarah kepada reduksi demokrasi, sebagaimana yang terjadi pada pergantian kepemimpinan Partai Golkar yang syarat dengan nepotisme dan mengkerdilkan regenerasi politik.

Bila membandingkan kondisi internal PAN dan PDI Perjuangan, ada tiga persamaan dan empat perbedaan yang sama-sama menjadi factor penting dalam regenerasi politik di masing-masing partai. Persamaan pertama, PAN dan PDI Perjuangan sama-sama mengkultuskan figure ketua umumnya. Bahkan dapat dikatakan Amien dan Megawati tak tergantikan kader lainnya di masing-masing partai tersebut. Persamaan kedua, PAN dan PDI Perjuangan sama-sama memiliki basis massa yang tersedot oleh partai lain, yakni Partai Golkar. Banyak dari kader terbaik Muhamadiyah dan kalangan nasionalis menjadi kader di partai beringin tersebut. Persamaan ketiga, PAN dan PDI Perjuangan sama-sama memiliki resiko konflik internal yang tinggi karena perbedaan latar belakang. Di PAN kader-kader Muhamadiyah bersitegang dengan kader partai non-Muhamadiyah, sedangkan di PDI Perjuangan kelompok eks PNI dan nasionalis bergesekan dengan kader partai non eks PNI dan nasionalis.

Sedangkan perbedaan antara PAN dan PDI Perjuangan adalah. Pertama, basis massa pendukung kedua partai berbeda. Jika PAN banyak didukung oleh kelas menengah atas perkotaan dan cendikia, maka PDI Perjuangan banyak didukung oleh kelas bawah pedesaan dan kaum miskin kota. Kedua, perbedaan flatform partai. Bila PAN lebih memposisikan sebagai partai pluralis-religius, maka PDI Perjuangan memposisikan diri sebagai partai pluralis-sekuler. Hal ini tercermin dari basis dukungan yang berbeda. Ketiga, PAN dan PDI Perjuangan memiliki pendekatan massa yang berbeda. Bila PAN menggunakan pendekatan program dan visi politik ke depan, maka PDI Perjuangan lebih banyak membangun sentimen historis kelompok nasionalis dan abangan, serta figuritas Bung Karno yang termanifes pada sosok Megawati. Dan keempat, visi kebangsaan yang berbeda, bila PAN merajut visi Negara bagian bagi Indonesia masa depan, sedangkan PDI Perjuangan menjadikan Negara Kesaatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati.

Persamaan dan perbedaan kedua partai yang akan melaksanakan kongresnya pada Februari dan Maret 2005 ini telah menggambarkan bahwa kondisi kedua partai tersebut merupakan cermin dari kemungkinan regenerasi politik yang tidak mulus. Setidaknya Amien dan Megawati masih menjadi figure kepemimpinan yang kuat bagi kedua partai tersebut. Ada tiga alasan kemungkinan regenerasi politik di PAN dan PDI Perjuangan tidak akan mulus. Pertama, di PAN dan PDI Perjuangan belum memiliki figur yang dapat diterima semua faksi, sehingga kemungkinan terjadi deadlock politik sangat besar kemungkinan. Bila kondisi ini terjadi maka bukan tak mungkin juga Amien akan menarik kata-katanya untuk tidak lagi terlibat dalam day to day politic di PAN. Setidaknya Amien akan menerima tawaran berbagai faksi di PAN agar dirinya duduk di Majelis Pertimbangan Partai (MPP) yang diusulkan akan diperluas wewenangnya dalam kongres nanti, tidak lagi sekedar memberi masukan, tapi mampu mendesak dan memaksa ketua umum partai untuk mengambil kebijakan tertentu. Sedangkan Megawati akan cenderung menerima tuntutan faksi-faksi yang ada di partai banteng dalam lingkaran tersebut untuk kembali duduk menjadi ketua umum, meski dengan wewenang yang dikurangi.

Kedua, PAN dan PDI Perjuangan tidak memiliki pola pengkaderan yang baik. Sehingga tak heran apabila hampir tidak ada kader yang cukup menonjol dan siap mengambil tongkat estafet kepemimpinan. Sebagaimana diketahui, banyak dari elit-elit politik di PAN dan PDI Perjuangan merupakan kader lompat pagar, ataupun kader nepotisme, yang dapat duduk di kepengurusan karena kedekatan emosional dengan elit partai yang berpengaruh.

Ketiga, banyak dari kader-kader partai masih menginginkan kepemimpinan Amien maupun Megawati dengan alasan menjadi pemerrsatu partai. Bahkan sebagian kader dan simpatisan partai sudah mengancam akan mendirikan partai baru ataupun keluar dari partai apabila dua elit penandatangan Deklarasi Ciganjur tersebut tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Di PAN, Angkatan Muda Muhamadiyah (AMM), yang merupakan salah satu unsur pendukung PAN akan mendeklarasikan Perhimpunan Amanat Muhamadiyah (PAM), yang akan dideklarasikan menjadi partai apabila Amien dan kader Muhamadiyah tidak lagi memegang kepemimpinan di PAN.

Hampir dapat dipastikan bahwa regenerasi politik di PAN dan PDI Perjuangan jauh panggang dari api, dalam pengertian bahwa besar kemungkinan regenerasi politik tidak akan terjadi dalam tubuh kedua partai politik tersebut. Bahkan kecenderungan yang terjadi adalah mengarah kepada reduksi demokrasi, yakni pengurangan nilai-nilai demokrasi dalam proses politiknya. Ada tiga alasan penguat bahwa reduksi demokrasi lebih kuat menonjol dibandingkan dengan regenerasi politik, yakni: Pertama, pelembagaan Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN yang dikuatkan peran, wewenang dan fungsinya sebagai tempat yang akan ‘menampung’ Amien Rais pasca menjadi ketua umum PAN. Sementara dengan memberikan kesempatan ke Megawati untuk menjadi ketua umum kembali, PDI Perjuangan telah mengembangkan budaya politik model Orde Baru, yang terus mengukuhkan kepemimpinan yang tergantung pada satu figure.

Kedua, watak dan karakter kader-kader di kedua partai politik tersebut memiliki keengganan untuk melakukan perubahan secara signifikan. Hal ini berkaiatan dengan budaya politik yang berkembang di Indonesia, kombinasi antara budaya politik mesianisme dengan budaya politik modern yang berkembang seiring dengan reformasi politik enam tahun terakhir. Satu sisi menerima setiap perubahan politik sebagai sebuah realitas demokrasi, namun di sisi lain adanya keengganan perubahan politik tersebut menyentuh subtansi dari perubahan tersebut karena berarti juga menanggalkan kepercayaannya kepada figure pilihan, yang dianggap sebagai ratu adil, dan menggeser posisinya dari perpolitikan internal partai.

Ketiga, masih adanya keinginan dari masing-masing figure politik untuk maju menjadi ketua umum kedua partai tersebut. Sebagaimana diketahui Amien merupakan figure yang terkenal dengan tokoh yang mencla-mencle, dalam pengertian bahwa Amien dapat berubah tergantung situasi dan kondisi yang mempengaruhi. Sementara Megawati, meski banyak diam setelah kekalahan menyakitkan pada Pemilu Presiden 2004 lalu, namun ia kemungkinan besar tidak akan menolak untuk duduk menjadi ketua umum PDI Perjuangan kembali.