SETELAH memunculkan ketegangan antara eksekutif dan parlemen perihal surat pengunduran diri Endriartono Sutarto dari jabatan Panglima TNI beberapa waktu lalu, akhirnya pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat kemungkinan akan terealisasi. Alasan yang dikemukakan oleh Endriartono Sutarto dalam surat pengunduran diri yang disetujui oleh presiden ketika itu, Megawati adalah masalah regenerasi dan penyegaran di tubuh TNI. Alasan ini akan pula menjadi poin dari pergantian Panglima TNI. Namun, menarik untuk disimak adalah bahwa pergantian ini cenderung tidak akan memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi internal TNI. Pasalnya calon kuat pengganti Endriartono Sutarto adalah Ryamizard Ryacudu, mantan KSAD. Ini artinya harapan adanya jenderal di luar angkatan darat untuk menjadi Panglima TNI, sebagaimana tertuang dalam UU TNI , Pasal 13, ayat (3) dan (4) akan pupus. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergantian Panglima TNI kali ini sekadar seremonial untuk menegaskan dominasi AD di tubuh TNI.

Namun, harus diakui bahwa pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden, dengan persetujuan DPR, namun seyogianya hak tersebut diletakkan pula dalam kerangka membangun hubungan sipil-militer yang baik. Dalam pengertian bahwa dengan memberikan kesempatan kepada angkatan lain, maka akan terbangun kepercayaan diri dan soliditas di tubuh TNI. Sehingga turunannya akan melahirkan kompetisi yang sehat akan mendorong profesionalisme di tubuh TNI.

Terlepas sepakat atau tidak, ada perasaan inferior yang menghinggapi para petinggi TNI AU dan TNI AL perihal dosa masa lalu, sebagai beban sejarah yang harus ditanggung. Dosa sejarah tersebut adalah terkait oleh adanya tuduhan terhadap sejumlah jenderal di kedua angkatan tersebut yang menjadi pendukung PKI dan Bung Karno pada tahun 1965. Hal tersebut telah membangun jurang perbedaan yang cukup dalam antara kedua angkatan tersebut dengan TNI AD. Perasaan inferior tersebut dipakai dan dipelihara untuk melanggengkan kekuasaan oleh Soeharto ketika itu. Tak banyak jabatan strategis di lingkungan TNI diberikan kepada perwira dari dua angkatan tersebut, bahkan selama kurun waktu 30 tahun lebih kedua angkatan tersebut berada di bawah bayang-bayang TNI AD.

Meski diselingi oleh adanya Panglima TNI dari TNI AL pasca-Orde Baru tumbang, namun realitasnya kedua angkatan tersebut tidak cukup memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memimpin dan mengendalikan langkah TNI agar tetap berada di jalur yang benar. Ada empat alasan mengapa kedua angkatan tersebut dinilai belum cukup memiliki kepercayaan yang tinggi untuk membawa “gerbong” TNI.

Pertama, TNI AL dan TNI AU secara kuantitas, dan kualitas memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan TNI AD. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat pelaksanaan operasional. Dengan jumlah yang lebih sedikit, serta cakupan wilayah operasional yang bukan territorial, akan menyulitkan kontrol dan pengendalian operasional TNI. Setidaknya hal ini terjadi saat Widodo AS menjabat sebagai Panglima TNI pada masa Abdurrahman Wahid menjadi presiden.

Kedua, tugas dan wewenang Panglima TNI seringkali pula memasuki wilayah politik. Baik berupa penyikapan terhadap peristiwa politik oleh Panglima TNI ataupun terkait dengan institusi TNI sendiri. Sehingga Panglima TNI diharapkan memiliki kecakapan dan memahami isu dan dinamika politik yang berkembang agar mampu menjaga TNI sebagai institusi tetap eksis. Secara substansial, diakui bahwa yang memiliki cukup kecakapan dan memahami isu, serta dinamika politik yang berkembang adalah perwira yang berasal dari TNI AD.

Ketiga, tingkat konsolidasi di tubuh TNI. Terlepas sepakat atau tidak tingkat konsolodasi di tubuh TNI menjadi sangat penting untuk dilakukan secara terus menerus agar mendorong langkah-langkah profesionalisme di TNI sendiri. Sundhaussen (1985) menegaskan bahwa profesionalisme tentara salah satunya dipicu oleh adanya kesadaran dari internal militer untuk mengakui otoritas sipil. Harus diakui pula bahwa selama TNI dipimpin oleh jenderal di luar Angkatan Darat, tingkat konsolidasi internal TNI sangat rendah. Bahkan telah memicu pula persaingan yang tidak sehat, baik antar angkatan maupun antar perwira yang membuat TNI ketika itu berada pada situasi yang cukup kritis.

Keempat, TNI sebagai institusi yang tengah menghadapi sorotan masyarakat perihal keseriusannya untuk kembali menjadi alat pertahanan sebagaimana yang diatur dalam UU TNI maupun UU Pertahanan. Mungkin secara prinsipil Panglima TNI mampu menjelaskan dan menjawab tuntutan masyarakat yang telah diperundangkan tersebut, namun jelas membutuhkan keseriusan dan konsentrasi yang kuat dari Panglima TNI untuk meyakinkan prajurit di lapangan perihal realitas yang dihadapi tersebut.
Sejatinya tantangan yang paling hebat perihal posisi TNI yang hanya menjadi alat pertahanan negara berasal dari unsur angkatan darat, karena yang memiliki sentuhan langsung dengan masyarakat adalah mereka, yang berada di garis terdepan teritorial. Sehingga dibutuhkan Panglima TNI yang mampu menjadi panutan untuk memberikan pengertian, sekaligus kepercayaan guna memperjuangkan tingkat kesejahteraan prajurit agar upaya memposisikan TNI di tempat yang benar tidak akan mendapatkan perlawanan dari internal TNI sendiri.

Profesionalisme TNI dan kearifan sipil

Sebagai sebuah prasyarat demokrasi, upaya membangun hubungan sipil-militer yang ideal harus terus dilakukan. Terbangunnya otoritas sipil atas militer menjadi sebuah kondisi yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sebab, dengan mensubordinatkan militer di bawah otoritas pemerintahan sipil, maka upaya membangun demokrasi menjadi sangat terbuka.
Pergantian kepemimpinan di tubuh TNI juga merupakan salah satu prasyarat dari upaya membangun demokrasi. Dengan adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI diharapkan akan mampu mengkondisikan dan memberikan pemahaman yang hakiki kepada segenap anggota TNI perihal posisi dan fungsi TNI, yang berbeda dengan posisi dan fungsi TNI di masa lalu. Apalagi upaya membangun militer yang profesional juga akan menggerus bisnis tentara, baik melalui perusahaan yang ada maupun lewat koperasi-koperasi yang dimiliki oleh masing-masing angkatan.

Kemungkinan terpilihnya Ryamizard Ryacudu, menjadi Panglima TNI dapat dijadikan momentum bahwa membangun TNI yang professional pada akhirnya tidak lagi mengenal kepemimpinan bergilir antar angkatan sebagaimana tertuang dalam UU TNI. Pilihan ini bisa jadi dilematis bagi pemerintahan SBY-Kalla, karena harus “melanggar” UU TNI tersebut. Namun, terlepas dari itu, pemerintahan SBY-Kalla harus sadar betul bahwa kepemimpinan di TNI harus kuat agar langkah-langkah politik untuk mendorong profesionalisme TNI akan makin cepat.

Ada lima alasan mengapa pemerintahan SBY-Kalla “mungkin” memilih Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI menggantikan Endriartono Sutarto. Pertama, realitas di internal TNI sendiri bahwa Ryamizard merupakan figur yang paling kuat dan menonjol dibandingkan dua kepala staf angkatan lainnya untuk menjadi “lokomotif” TNI. Meski dianggap sebagai jenderal yang kurang mengontrol gaya bicaranya, namun Ryamizard dianggap mampu membawa TNI makin profesional dengan peran dan fungsi TNI, menjadi alat pertahanan negara.

Kedua, Ryamizard juga merupakan figur jenderal lapangan yang mengecilkan kemungkinan TNI kembali ke wilayah politik. Figur tersebut dianggap tepat memimpin TNI untuk lebih mendalami peran dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Dan diharapkan TNI mampu memberikan stimulasi positif bagi pembangunan demokrasi bangsa ini ke depan.

Ketiga, Ryamizard dianggap figur yang mampu memutus korelasi antara elite politik dengan institusi TNI. Asumsi sebagian kecil elite politik sipil yang menganggap TNI sebagai institusi yang mampu memberikan dukungan politik harus segera diakhiri, dan hal ini membutuhkan figur yang tegas dan anti kompromi terhadap upaya membawa “gerbong” TNI ke politik praktis.

Keempat, Ryamizard diharapkan mampu mengkonsolidasikan internal TNI ke arah yang lebih positif. Dalam pengertian bahwa konsolidasi internal TNI harus mengarah kepada pengakuan terhadap otoritas sipil dan memperjuangkan kesejahteraan prajurit, agar upaya membangun profesionalisme di TNI dapat berjalan lancar.

Kelima, Ryamizard juga dianggap figur yang mampu membersihkan praktik-praktik KKN di tubuh TNI. setidaknya salah satu prasyarat dari profesionalisme militer adalah dengan memutus praktik-praktik yang dapat menghancurkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi, pilihan pemerintahan SBY-Kalla terhadap calon Panglima TNI ini juga harus diikuti pula oleh semangat untuk tidak lagi memposisikan TNI sebagai salah satu amunisi politik, untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Sebab, dengan mengangkat Panglima TNI dari unsur darat, berarti pula Pemerintahan SBY-Kalla tengah melakukan “perjudian” politik. Hal ini dikarenakan pemerintahan SBY-Kalla telah “melanggar” UU TNI di mana Panglima TNI seyogianya dijabat secara bergilir dari ketiga angkatan.
Di sinilah pentingnya mendorong agar politisi sipil lebih arif menyikapi perihal tersebut. Dengan memberikan kesempatan kepada Ryamizard untuk memimpin TNI, agar profesionalisme TNI dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Namun demikian, ada lima prasyarat agar politisi sipil, baik di parlemen maupun di luar parlemen dapat secara arif memberikan dukungan kepada proses pergantian kepemimpinan di TNI. Pertama, pergantian kepemimpinan di TNI tersebut merupakan proses alami yang harus dilakukan oleh sebuah institusi agar regenerasi dapat berjalan dengan baik. Proses tersebut pada akhirnya akan melahirkan figur kepemimpinan yang terbaik dari institusi tersebut.

Kedua, pergantian kepemimpinan TNI tersebut harus didasari oleh keinginan untuk membangun TNI menjadi profesional dan mampu membangun hubungan sipil-militer yang bervisi pada superioritas pemerintah sipil. Sebab, dengan adanya kesadaran di internal tersebut, maka upaya membangun TNI profesional dan demokrasi sekaligus dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, pergantian kepemimpinan di TNI harus diikuti pula dengan menyiapkan kader-kader terbaik TNI dari ketiga unsur angkatan. Bila sekarang yang menjadi Panglima TNI dari unsur angkatan darat, maka dapat disiapkan wakil Panglima TNI-nya dari kedua angkatan lain. Dengan tetap memperhatikan kepala-kepala staf yang memimpin ketiga angkatan tersebut. Sehingga suatu saat dianggap mampu, maka kepemimpinan di TNI dapat dipegang oleh angkatan lain.

Keempat, pergantian kepemimpinan di TNI juga harus memberikan kontribusi yang baik bagi transisi demokrasi yang tengah berlangsung. Dalam pengertian bahwa Panglima TNI yang terpilih harus membangun dan menjaga batas antara TNI dengan wilayah politik praktis. Salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan oleh Panglima TNI adalah mengabaikan ajakan politisi sipil ataupun pemerintah untuk terlibat dalam konflik elit sipil, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Endriartono Sutarto saat menjadi Panglima TNI.

Kelima, pergantian kepemimpinan di TNI tersebut harus bebas dari kesepakatan politik. Sebab dengan tetap berlandaskan pada kebutuhan untuk membangun regenerasi di TNI, maka asumsi TNI akan dijadikan alat politik praktis oleh politisi dan elit sipil akan terbantahkan. Pergantian kepemimpinan ini juga harus dipahami sebagai kelanjutan dari kebijakan Panglima TNI yang terdahulu, yang memiliki komitmen untuk mendorong profesionalisme TNI.

Dari kelima prasyarat tersebut di atas, diharapkan akan terbangun sinergisitas antara kebijakan politik pemerintahan SBY-Kalla, profesionalisme TNI, dan kearifan elite politik sipil untuk membangun demokrasi di Indonesia. Sebab tanpa kesadaran elite politik sipil untuk menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik, dan tentara yang tidak profesional, hanya akan mengulang mimpi buruk bagi bangsa ini, sebagaimana yang pernah terjadi lebih 30 tahun lalu.***