Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi I DPR untuk mengusut Kasus Pasuruan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 13 Juni 2007, dengan Panglima TNI dan jajarannya patut dihargai. Hal ini tentu saja diharapkan dapat dijadikan penegasan bagi efektifitas kontrol DPR terhadap kinerja TNI. Komisi I juga menegaskan bahwa Kasus Pasuruan adalah bagian dari ekses belum tuntasnya penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI oleh pemerintah. Konflik pertanahan antara warga dan TNI, sebagai bagian dari aset TNI tersebar dari ujung Barat hingga ujung Timur Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi di internal TNI. Permasalahan yang kemudian makin meruncing adalah aset tanah dan lahan yang dimiliki tersebut ternyata dikomersialisasikan oleh TNI kepihak lain, sebagaimana yang dilakukan oleh TNI AL kepada PT. Kebon Grati Agung, PT. Asem Bagus, dan PT. Rajawali I, dan TNI AL, melalui Korps Marinir-nya menjadi penjaga dari pengelolahan lahan oleh ketiga perusahaan tersebut.

Ekses Komersialisasi aset, dalam Kasus Penembakan di Alas Tlogo, Pasuruan, akibat sengketa tanah dan lahan merupakan bagian dari bisnis milik TNI yang harus ditata, ditertibkan, dan diambil alih oleh pemerintah. Akan tetapi, lambannya pemerintah dalam menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI menjadi biang keladi dari berbagai kasus sengketa lahan antara TNI dengan masyarakat. Sebagaimana diketahui komersialisasi aset militer merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh TNI.

Jatuhnya korban dari masyarakat dalam Kasus Pasuruan sejatinya mempertegas bahwa penyimpangan tugas utama TNI dalam bidang pertahanan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 tahun 2004 Tentang TNI makin serius akibatnya. Tidak hanya pada permasalahan profesionalisme TNI, semata, tapi sudah mengancam keselamatan masyarakat. TNI tak ubahnya menjadi ‘mesin pembunuh’ bagi masyarakat, sebagaimana pencitraan yang pernah melekat pada TNI ketika masa Orde Baru.

Sebaran Bisnis TNI di Daerah
Kenyataan yang sulit dibantah adalah bahwa tidak fokusnya TNI dalam bidang pertahanan telah menyebabkan konflik di banyak tempat, mulai kasus sengketa tanah dan lahan hingga arogansi kekuasaan. TNI, sebagai tentara rakyat seharusnya tidak menodongkan senjatanya kepada masyarakat, apalagi dengan alasan sengketa lahan. Karena, yang menjadi musuh TNI adalah ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Namun realitas di lapangan justru berkata sebaliknya. Keberadaan berbagai aset bisnis dan aset yang dikomersialisasikan kepada pihak lain menjadi bukti bahwa secara personal maupun institusi, TNI enggan melepaskan berbagai aset bisnis yang dimilikinya kepada pemerintah untuk diambil alih.

Sengketa lahan yang dikuasi oleh Korps Marinir TNI AL di Pasuruan, adalah salah satu aset yang dikomersialisasikan oleh TNI AL. Hal ini tentu saja membuat masyarakat yang merasa bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari haknya secara berani, baik melalui proses hukum, maupun melakukan reclaiming terhadap lahan tersebut, sebagaimana yang terjadi di Pasuruan tersebut. Sebagaimana diketahui penguasaan lahan oleh TNI sejak era kemerdekaan hingga saat ini terus menuai konflik, hal ini dikarenakan kebanyak lahan yang diklaim oleh TNI adalah tanah bekas peninggalan Jepang maupun Belanda, yang dahulu diambil paksa dari masyarakat oleh kedua penjajah tersebut. Yang menarik adalah tanah dalam Kasus Pasuruan tersebut telah menjadi bagian konflik yang berkepanjangan antara TNI AL dengan masyarakat. Apalagi hal tersebut diperburuk dengan mengkomersialisasikannya kepada pihak ketiga.

Setidaknya ada lima bentuk bisnis TNI yang tersebar di daerah, yakni: Pertama, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di wilayah konflik, seperti NAD, Poso, Maluku, dan Papua. Karakteristik bisnis militer yang ada berbeda dengan bisnis militer yang dikelola TNI di wilayah yang relatif aman. Dalam banyak literatur yang membahas bagaimana TNI serta Polri yang mengambil keuntungan dari usaha yang dikembangkan di wilayah konflik.

Kedua, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di daerah pertambangan, baik pertambangan di darat, maupun di perairan. Aktivitas bisnis yang terjadi cenderung memosisikan TNI sebagai figur keamanan yang akan melanggengkan aktivitas pertambangan tersebut, baik yang legal maupun tradisional, yang dikelola oleh masyarakat ataupun ilegal, yang dikelola oleh cukong dan bandar lokal maupun nasional.

Ketiga, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di daerah pertannian, perkebunan dan kehutanan. pola hubungan antara Pemda dan TNI ini akan cenderung memiliki kekhasan, misalnya pada keterlibatan unit bisnis yang miliki TNI untuk terlibat cawe-cawe dalam proyek tersebut, apakah dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat (PIR), maupun Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

Keempat, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di wilayah perbatasan antar negara, seperti di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, maupun Papua. Bisnis yang dibangun oleh TNI biasanya terkait pada jasa pengamanan dan penyelundupan barang dari dan ke Indonesia, bekerja sama dengan oknum Pemda setempat. Dalam kasus Riau dan Kepulauan Riau, dalam lima tahun terakhir marak penyelundupan pakaian bekas layak pakai/pakaian Cimol dari Singapura yang melibatkan tiga institusi, TNI dan Polri, Pemda setempat, dan pengusaha. Meski sekarang relatif berkurang, namun penyelundupan baju ’cimol’ tersebut masih tetap ada, tapi dalam volume yang lebih kecil.

Kelima, aktivitas dan unit Bisnis TNI yang berada di kota-kota besar. Bisnis yang dibangun biasanya berupa jasa, seperti rumah sakit, biro jasa, pendidikan, angkutan moda, dan lain sebagainya. Harus diakui bahwa aktivitas bisnis yag dikelola oleh TNI beroperasi di pinggiran kota-kota besar, seperti pada operasional angkutan moda kota, lembaga pendidikan, maupun usaha lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu mencolok, meski untuk rumah sakit banyak beroperasi di pusat-pusat kota, dan menjadi rujukan bagi rumah sakit lainnya.

dari kelima bentuk tersebut, Kasus Pasuruan masuk dalam bentuk ketiga, di mana tanah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang menarik sesungguhnya adalah kehadiran pihak ketiga, yang mengambi keuntungan dari konflik tersebut, terlepas bahwa pihak ketiga juga membayar mahal kepada TNI AL. Akan tetapi, koloborasi pengusaha dengan unsur keamanan sebenarnya mempertegas bahwa obyektivitas keadilan ekonomi yang menjadi pondasi ekonomi nasional yang hendak dibangun dengan sendirinya runtuh. Di sinilah sesungguhnya mengapa Kasus Pasuruan menjadi taruhan pencitraan Korps Marinir, TNI AL, dan Mabes TNI secara keseluruhan. Apabila tidak segera menata dan menertibkan berbagai asetnya untuk diserahkan ke pemerintah, maka citra yang negatif akan kembali melekat kuat pada institusi tersebut, setelah berupaya memulihkan citranya selama sembilan tahun belakangan ini.

Mengefektifkan Kontrol Parlemen
Langkah untuk membentuk Panitia Kerja oleh Komisi Pertahanan menjadi satu peluang bagi upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh komersialisasi aset, serta aktivitas bisnis TNI. Selama kurang lebih tiga tahun upaya untuk menata, menertibkan, dan mengambilalih semua aset dan aktivitas bisnis yang dikelola oleh TNI terganjal oleh belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres). Padahal apabila proses tersebut berjalan lambat, maka konsekuensinya akan makin menyulitkan posisi TNI menjelang Pemilu 2009 nanti. Karena asumsi dasar bahwa wacana pemberian hak politik TNI pada Pemilu 2009 diasumsikan bahwa semua permasalahan Reformasi TNI, khususnya pada cawe-cawe di wilayah politik dan ekonomi sudah jelas aturan legal formalnya, yang merujuk pada dua pasal dalam UU No. 43 Tahun 2004 Tentang TNI, yakni Pasal 39 dan Pasal 76. pemberian hak memilih pada Pemilu 2009 kepada TNI akan terganjal dengan belum tuntasnya berbagai permasalahan yang menyangkut institusi tersebut. Sehingga upaya untuk melakukan kontrol efektif dari DPR diperlukan sebagai upaya untuk memuluskan jalan agar Reformasi TNI. Jadi bisa ditegaskan bahwa peran Panitia Kerja yang dibentuk tersebut tidak hanya mengusut Kasus Pasuruan, melainkan juga akar dari permasalahannya, yakni: komersialisasi aset dan aktivitas Bisnis TNI.

Ada lima hal yang perlu dilakukan oleh Panja agar Kasus Pasuruan tidak lagi terjadi di seluruh wilayah republik tercinta ini, yakni: Pertama, Panja sebagai kepanjangan tangan dari DPR harus melihat permasalahan Kasus Pasuruan tidak hanya parsial pada permasalahan tersebut, melainkan juga akar dari permasalahan tersebut. Karena konflik lahan dan pertanahan yang melibatkan TNI dengan masyarakat tercatat lebih dari 20 kasus, seperti di Bogor, Subang, Garut, Mataram, Surabaya, Makasar dan lain sebagainya. Apabila tidak secara komprehensif diselesaikan, maka ledakan konflik akan makin menyulitkan penataan kelembagaan TNI sebagaimana yang diharapkan.

Kedua, Panja harus merekomendasikan dan mendesak kepada pemerintah untuk segera menertibkan Keppres tentang penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI. Sebagaimana diketahui bahwa kerja Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI telah menyelesaikan pekerjaannya, dan menyusul pembentukan Tim Nasional yang akan melakukan berbagai upaya penataan, penertiban, dan pengambilalihan Bisnis TNI yang satu paket dalam Keppres tersebut.

Ketiga, Panja harus mengusut secara tuntas Kasus Pasuruan tersebut dengan mendasarkan pada esensi civilian control dan penegakan HAM. Hal ini perlu ditegaskan agar segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat, merupakan bagian dari penyimpangan dari tugas utama dan melakukan pelanggaran HAM. Karena salah satu hakikat dari tentara profesional adalah pengakuan terhadap supremasi sipil dan penegakan HAM.

Keempat, Panja harus mendesak kepada Panglima TNI dan jajarannya untuk menstop semua komersialisasi aset dan aktivitas bisnis, baik yang telah ditandatangi bersama pihak ketiga maupun yang dilakukan oleh internal TNI sendiri. Hal ini penting agar permasalahan yang sama di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

Kelima, Panja harus merekomendasikan agar pelaku dan atasannya, yang termasuk dalam garis komando yang aktif untuk dihukum dengan setimpal, baik melalui pengadilan militer ataupun pengadilan koneksitas. Hal ini perlu dilakukan agar ada efek jera bagi pelaku yang bersembunyi atas nama institusi.

Dengan lima hal yang harus dilakukan oleh Panja DPR ini, maka diharapkan upaya pengusutan Kasus Pasuruan, tidak hanya berhenti pada penyelesaiannya, melainkan juga pada upaya untuk mencegah agar tindakan yang sama terjadi di masa yang akan datang. Sebab, apabila hal tersebut kembali terjadi, maka sejatinya Reformasi TNI patut kita pertanyakan efektifitasnya.