Mencuatnya saling lempar tanggung jawab antara Polri, TNI, serta badan Intelijen Negara (BIN) terkait dengan Insiden Pengibaran Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dalam peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon mengundang keprihatinan yang mendalam. Hal ini tentu saja terkait dengan kinerja deteksi dini yang dilakukan oleh BIN dan intelijen TNI dan |Intelijen Polri terkait dengan ancaman yang kemungkinan akan timbul. Secara harfiah memang BIN telah menginformasikan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya, baik unsur Pemda, TNI, maupun Polri tentang ancaman dan gangguan yang mungkin akan timbul dalam Peringatan Harganas, yang salah satunya adalah rencana pengibaran bendera RMS tersebut. Akan tetapi, minimnya koordinasi membuat langkah-langkah pencegahan terjadinya aksi tersebut menjadi tidak optimal.

Kenyataan ini makin menguatkan opini publik bahwa kinerja lembaga intelijen kita masih ‘jauh panggang dari api’. Keengganan untuk melakukan koordinasi dan kerja sama antar komunitas intelijen disebabkan karena adanya semangat berkompetisi yang kurang sehat. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus, jauh sebelum Insiden RMS terjadi. Belum adanya legalitas yang mengikat komunitas intelijen tersebut makin memperkeruh hubungan dan koordinasi antar lembaga. Keberadaan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2002, dan diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 9 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, membuat posisi BIN yang relatif cukup kuat. BIN, yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga intelijen yang mengkoordinatori semua lembaga dan komunitas intelijen yang ada juga tidak maksimal dalam memposisikan perannya. Bahkan terkadang karena merasa menjadi koordinator dari komunitas intelijen tersebut, kerap kali BIN bertindak superior dan mem-by pass banyak pekerjaan yang menjadi lahan bagi komunitas intelijen lainnya. Sehingga dalam konteks ini tidak salah apabila Panglima TNI maupun Kapolri menuding BIN yang paling bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut, karena kebiasaan BIN yang sering mempraktikkan pola dan model kerja kerika lembaga tersebut bernama BAKIN.
Ekses dari minimnya koordinasi antar komunitas intelijen sesungguhnya akan mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab, harus dipahami pula bahwa keberadaan lembaga intelijen sebagai mata dan telinga Negara dari berbagai kemungkinan ancaman pendadakan strategis yang terkait dengan gangguan terhadap eksistensi Negara dan masyarakat. Dapat dibayangkan bagaimana kualitas kinerja intelijen apabila komunitas intelijen dengan berbagai cakupan batasan yang cukup jelas kemudian kecolongan juga dengan adanya Insiden Maluku, bahkan dalam kegiatan yang dihadiri oleh Presiden.

Harus diakui pula bahwa Insiden Maluku merupakan ekses dari akumulasi keengganan dari aparat keamanan, khususnya komunitas intelijen untuk duduk bersama dalam upaya mencegah terjadinya berbagai bentuk ancaman faktual terhadap eksistensi bangsa dan negara. Padahal bila merujuk pada berdirinya negara ini, gerakan separatisme menjadi semacam ’bumbu penyedap’ yang menguji keyakinan kita sebagai satu bangsa. Berbagai gerakan separatisme tersebut makin menguatkan keyakinan anak bangsa ini untuk berada dalam satu irama republik bernama Indonesia. Akan tetapi, kenyataan bahwa gerakan separatisme masih terus menjadi batu ujian yang relatif serius dalam bingkai keindonesiaan, salah satunya adalah gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS).
Ada enam penegasan mengapa koordinasi antara lembaga intelijen menjadi titik krusial yang membuka cela terjadinya Insiden Maluku, yakni: Pertama, otoritas negara atas lembaga-lembaga intelijen cenderung rendah. Otoritas dalam hal ini diasumsikan sebagai kontrol negara atas kinerja dari lembaga intelijen yang mengemban fungsi koordinasi. Kontrol tersebut menjadi sulit dilakukan ketika ketua ataupun pimpinan BIN, yang mengemban fungsi intelijen negara dan fungsi koordinasi merupakan orang terdekat dengan kekuasaan. Hal ini tercermin dari kedekatan antara Megawati dengan Hendropriyono yang merupakan Ketua BIN pertama setelah berganti baju dari BAKIN, atau SBY dengan Syamsir Siregar, Ketua BIN sekarang.

Kedua, tidak adanya aturan hukum yang mengatur batasan dan wewenang kerja antara lembaga intelijen negara dengan intelijen Kepolisian. Aturan yang ada hanya terbatas mengikat satu organisasi saja, itupun sebatas Keputusan Presiden (Kepres), Intruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri, maupun Keputusan Kapolri. Ketidakadaan aturan yang mengikat koordinasi antar lembaga intelijen tersebut menyebabkan batasan wilayah dan wewenang tugas juga makin rancu dan kabur. Tak heran apabila ketiga institusi: BIN, TNI, dan Polri saling tuding

Ketiga, dinamika internal masing-masing lembaga yang memiliki ekspektasi yang berbeda, baik berupa esprit de corps, maupun sentimen kelembagaan. Hal ini terlihat pada semangat membangun dan menjaga negara dalam kondisi dan situasi yang utuh. Indikator yang mudah dikedepankan adalah rumusan tugas dan fungsi yang secara umum dibuat mencakup keindonesiaan.

Keempat, budaya di internal lembaga inteiejen belum mengedepankan semangat kebersamaan dan profesionalisme. Satu filosofis kelembagaan yang bersifat koordinatif adalah memahami posisi, peran, dan fungsinya secara sadar. Dalam pengertian keberadaan setiap lembaga intelijen harus terkait dengan peran dan fungsinya secara tegas. Di sinilah kemudian akan mampu menstimulasi profesionalitas kelembagaan.

Kelima, masih kuatnya semangat superioritas antara lembaga satu dengan lembaga lain. Superioritas tersebut tercermin dari keengganan melakukan koordinasi. Sehingga koordinasi dapat diasumsikan membuka strategi dan berujung pada wan prestasi dari masing-masing lembaga tersebut. Tak heran apabila koordinasi hanya dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting. Padahal dalam konteks deteksi dini dari berbagai ancaman, koordinasi mampu menutup cela kemungkinan berubahnya ancaman menjadi tragedi.

Keenam, sentimen kelembagaan yang satu dengan yang lain merasa lebih baik dari lembaga lain. Berbeda pada kasus kebanggaan pada lembaga, pada sentimen yang merasa lebih baik menjadi pemicu terjadinya keengganan dari masing-masing lembaga intelejen untuk membuka hal-hal yang menjadi kerja-kerja keseharian. Tak heran pula kerap kali terjadi bentrok kerja antara lembaga intelejen tersebut di lapangan, misalnya pada kasus penggrebekan pelaku teroris di Tangerang tahun 2006 lalu yang membuka kedok dan mencederai intel yang tengah melakukan covert action.

Buruk Kinerja (Intelijen), Cermin Dibelah!

Kenyataan bahwa kinerja intelijen di Indonesia buruk makin kentara ketika Insiden Maluku terjadi di depan mata. Dalam konteks ini misalnya BIN, yang melakukan koordinasi dengan sejumlah institusi intelijen lainnya dianggap pihak yang paling bertanggung jawab. Padahal bila mengacu pada proses pengambilan keputusan dan operasional di lapangan, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh BIN, yang menyampaikan temuan serta mensosialisasikannya kepada pihak terkait, dalam hal ini TNI, Polri, dan Pemda setempat sudah memenuhi proses yang diatur dalam Inpres No. 5 Tahun 2002, di mana BIN ditunjuk sebagai institusi yang mengkoordinasikan komunitas intelijen. Tinggal kemudian upaya kontra intelijennya dapat dilakukan oleh institusi intelijen Polri. sebagaimana diketahui fungsi intelijen terdiri dari: pengumpulan, analisa, kontra intelijen, dan operasi rahasia. Dalam kasus Insiden Maluku, pengumpulan bahan, data, dan lain sebagainya telah dilakukan oleh masing-masing lembaga intelijen, baik Intelkam Polri, BIN sendiri, maupun Intel Kodam, dan BAIS. Hanya saja pada upaya kontra intelijen sebelum acara Harganas, maupun pengetatan pemeriksaan keamanan di ring satu keamanan kepresidenan ternyata kecolongan.

Kecerobohan ini sebetulnya tergolong fatal, karena menyangkut kesalamatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Beruntung aksi Tarian Cakalele tersebut hanya menarik perhatian dengan mengibarkan bendera RMS, tidak melakukan upaya pembunuhan seperti pada kasus terbunuhnya Rajiv Gandhi di India atau hal buruk lainnya.

Apalagi, sebenarnya tuntutan dari gerakan separatisme tersebut tidak memiliki nuansa agama maupun rasa keadilan ekonomi maupun politik, kecuali masa lalu yang menjadi pijakan dari tetap eksisnya RMS di mata masyarakat Maluku. Bisa jadi pendekatan ini sedikit berbeda bila dibandingkan dengan tuntutan kemerdekaan seperti pada kasus Aceh ataupun Papua. Sehingga sebenarnya langkah untuk memadamkannya relatif mudah dari pada gerakan separatisme lainnya. Karakteristik gerakan separatisme pada kasus RSM sesungguhnya merupakan bagian dari gerakan masa lalu, dengan berupaya mengkaitkannya dengan masalah keadilan ekonomi dan agama, karena itu RMS identik dengan gerakan yang didukung oleh para pelarian politik asal Maluku yang tinggal di Belanda dan beragama Kristen. Ketika pecah konflik sekterian, upaya membelah kelompok masyarakat dalam blok Islam-Kristen dilakukan untuk memisahan mana pendukung RMS mana yang pro republik.

Terlepas dari itu, Insiden Maluku tersebut menjadi stimulasi bagi gerakan sejenis di beberapa daerah, sebut saja misalnya pengibaran bendera Bintang Kejora di sejumlah tempat strategis di wilayah Papua, setelah sehari sebelumnya para penari yang meramaikan acara Kongres Adat setempat memakai baju dengan motif dan bendera Bintang Kejora. Belum lagi, telah muncul ketidakpuasan di kalangan eks GAM yang telah memenangi sejumlah pelaksanaan Pilkada di provinsi NAD, yang dapat saja menginspirasikan Insiden Maluku sebagai sebuah keniscayaan.

Namun demikian, dalam dunia intelijen ada dua pembenaran yang nyaris sama rasionalnya ketika diujimaterikan dengan pendekatan konspiratif, yakni: Pertama, komunitas intelijen, dalam hal ini BIN dan lainnya sengaja membiarkan aksi Tarian Cakalele tersebut dengan mengibarkan bendera RMS di depan presiden agar presiden secara nyata merasakan bahwa gerakan separatisme di sejumlah daerah masih tetap ada pasca pernyelesaian damai dengan GAM di Aceh. Turunannya, presiden dan jajarannya akan makin waspada dan melakukan sejumlah kebijakan untuk mematikan ruang gerak dari gerakan tersebut. Namun pembenaran yang pertama ini lemah dari sisi koordinasi di lapangan, dan nampak terjadi kepanikan, yang berujung pada upaya saling menyalahkan antar institusi.

Kedua, komunitas intelijen kecolongan dengan terjadinya Insiden Maluku tersebut. Hal ini nampak ketika sejumlah penari Cakalele mengeluarkan bendera RMS dalam tariannya. Kepanikan dari aparat keamanan ketika itu adalah segera menghalau para penari tersebut dan merasakan bahwa hal tersebut sebagai bagian di luar skenario, dan kecolongan.

Dari dua kemungkinan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa yang besar kemungkinan adalah ada pada kemungkinan kedua, di mana komunitas intelijen kecolongan sebagai akibat dari minimnya koordinasi antar komunitas intelijen. Ada tiga penegasan bahwa kemungkinan kedua tersebut adalah: Pertama, koordinasi yang tidak intens antara pelaku keamanan dan komunitas intelijen. Anggapan bahwa pengibaran bendera tersebut adalah sebagai sebuah hal yang biasa, sebagaimana tahun-tahun yang lalu, di mana pola dan tempat pengibaran cenderung menjauh dari pusat kekuasaan, seperti pada pohon-pohon yang tinggi, tangki air, dan lain-lain.

Kedua, kecenderungan para komunitas intelijen saling mengandalkan dalam bertugas. Meski keberadaan komunitas intelijen tersebut telah diatur dalam koordinasi dan wilayah operasional, namun karena pada kenyataannya proses koordinasi dan lain-lain tersebut tidak berjalan dengan baik.

Ketiga, pemetaan aktor RMS maupun aktivitas kemasyarakatan cenderung subyektif, dan tidak bisa diujimaterikan. Maka tak heran ketika terjadi Insiden Maluku tersebut, anggapan menyepelehkan dan menganggap tidak terlalu penting terhadap bendera RMS tersebut.