Di tengah berbagai kendala internal yang tengah disorot masyarakat, keberhasilan Polri menangkap salah satu gembong teroris yang paling diburu, Abu Dujana, dan Amir JII, Zarkasih, serta jaringannya patut mendapatkan apresiasi yang tinggi. Hal tersebut menjadi penegas bahwa Polri sebagai institusi yang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam menegakkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), maupun implementasi dari UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Upaya membongkar jaringan terorisme yang ada di Indonesia terus dilakukan hingga Nordin M. Top, yang menjadi operator sejumlah aksi teror dapat ditangkap. Prestasi yang ingin terus ditorehkan oleh Polri tentu saja harus dihargai, hanya saja melihat realitas internal yang ada di tubuh Polri masih menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, dengan berbagai kondisi yang perlu dibenahi di internal Polri, maka langkah dan laku Polri dengan segudang prestasi dalam membongkar jaringan terorisme di Indonesia menjadi kurang lengkap.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa berbagai kasus penyimpangan anggota Polri, dari mulai melakukan penembakan terhadap rekannya sendiri, dugaan seks menyimpang, yang berakhir dengan pembunuhan sesama anggota hingga melakukan tindakan kriminal menjadi berita yang kurang sedap mengiringi berbagai prestasi yang ditorehkan Polri dalam membongkar jaringan terorisme. Hal ini tentu saja menjadi ganjalan tersendiri bagi Polri dalam menyelaraskan irama penataan internal dan prestasi yang hendak dicapai.

Anomali Polri

Dalam persfektif democratic policing, prestasi dan penyimpangan merupakan dua sisi mata uang, Artinya keberhasilan suatu proses yang terjadi dalam kepolisian akan pula mengundang prilaku menyimpang dari anggotanya. Hal tersebut disebabkan karena polisi bekerja di wilayah yang tidak sepenuhnya bersih dari hal-hal yang mendorong penyimpangan tersebut. Tak heran apabila dalam setiap proses dalam kepolisian di belahan dunia manapun, dua sisi mata uang; prestasi dan penyimpangan akan mengiringi setiap proses yang terjadi, tak terkecuali dengan Polri.

Ada tiga karakteristik anggota polisi, yang diakibatkan oleh wilayah dan cakupan kerja kepolisian yang dekat dengan kriminalitas dan dunia hitam bila mengacu pada Fogelson, yakni: Pertama, karakteristik anggota polisi yang secara sadar bahawa hal tersebut merupakan realitas yang harus dihadapi, sebagai konsekuensi dari tanggung jawab. Karakteristik polisi ini akan mampu menstimulasi anggota polisi yang profesional yang mampu menjadikan situasi tersebut sebagai cerminan untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian.

Kedua, karakteristik anggota polisi yang selalu merasa dan menyuarakan ketidakpuasaan yang akut. Sehingga mengarah kepada tuntutan kompensasi, baik politik, maupun ekonomi agar secara institusi maupun perorangan anggota Polri dapat sejajar di mata masyarakat seperti permintaan tunjangan dan gaji yang lebih tinggi, hingga hak untuk memilih dalam Pemilu dan Pilkada. Karakteristik ini mendorong anggota kepolisian untuk selalu bersikap merasa lebih baik dan lebih tinggi di masyarakat, dengan berbagai prilaku menyimpang, baik secara politik maupun ekonomi.
Ketiga, karakteristik anggota yang pemarah dan cenderung bertindak anarkis sebagai bentuk pelampiasan karena beban kerja yang tidak menyenangkan. Bentuk pelampiasan tersebut biasanya mengarah kepada tindakan melawan hukum, apakah melakukan pembekingan terhadap perjudian, ataupun yang lainnya.

Perbandingan tiga karakteristik anggota polisi tersebut di internal Polri sesungguhnya masih berimbang, hanya saja yang perlu ditegaskan adalah bahwa bagaimana prestasi dapat lebih dominan dari pada penyimpangan. Penyimpangan prilaku anggota Polri selain masalah psikologis, juga berkaitan dengan masalah ekonomi, tak heran misalnya terkait dengan anggaran Polri yang relatif kecil sehingga melakukan berbagai pungutan liar yang merugikan masyarakat.

Untuk meningkatkan prestasi Polri, khususnya pada upaya membongkar jaringan terorisme, dan umumnya membangun pencitraan Polri di mata masyarakat dan menguragi hingga menghilangkan anomali, ada lima hal yang harus dilakukan oleh pimpinan Polri untuk membangun pondasi democratic policing, polisi yang secara akuntabilitas dan transparan dikontrol oleh masyarakat. Adapun lima hal tersebut adalah: Pertama, sinkronisasi modal politik Polri yang telah memisahkan Polri dari TNI. Perubahan dari Polri yang memiliki wajah militeristik ke polisi berkarakter sipil merupakan pencitraan yang khas, yang berbeda sama sekali dengan militer. Sinkronisasi ini terletak pada upaya pengedepanan nilai-nilai peradaban (civilization), dan keadaban (civility),. Dan nilai-nilai tersebut harus termanifestasi dalam setiap langkah dan laku anggota Polri di lapangan.

Kedua, mendorong upaya pensejahteraan anggota Polri. Upaya memberikan kesejahteraan anggota Polri menjadi sangat penting karena akan membangun kinerja Polri sesuai dengan harapan, dan dicintai masyarakat. kesejahteraan anggota Polri juga diasumsikan akan mengurangi polisi yang ngobyek pekerjaan di luar tugas dan fungsinya. Polisi ngobyek hanya akan membangun citra dan wibawa Polri tidak baik di mata masyarakat.

Ketiga, mendorong agar Polri lebih transparan, dan bertanggung jawab perihal penggunaan dana operasional. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana di Polri sangat penting karena dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk melakukan reformasi internal Polri. Sehingga tidak ada lagi dana-dana yang tidak jelas asal-usul maupun pertanggung jawabannya, yang hanya dilabeli Partisipasi Teman (Parman), Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Pendapatan dari aktivitas abu-abu atau kriminal (Parmin)

Keempat, Pimpinan Polri harus melakukan pengawasan, pembinaan, dan bimbingan yang efektif kepada anggotanya dari tingkat pimpinan di markas besar, kepolisian daerah, Kesatuan Operasional Dasar (KOD) seperti Polwiltabes, Poltabes, dan Polres, maupun pelaksana operasional di tingkat Polsek dan Pospol. Bentuk pengawasan, pembinaan, dan bimbingan tersebut dapat dilakukan dengan sistem berjenjang, dengan memperkuat pembinaan dan pengawasan di tingkat KOD. Hal ini diharapkan akan mengurangi berbagai anomali anggota Polri yang akan merugikan pencitraan Polri di mata masyarakat.

Kelima, mengedepankan berbagai keahlian yang dimiliki oleh Polri dengan mewujudkan berbagai harapan dan prestasi yang dimiliki oleh Polri. Polri yang memiliki Densus 88, dan tempat pelatihan kontra terorisme, Platina di Semarang merupakan suatu rujukan bagi pemberantasan terorisme dari prestasi Polri yang mendunia. Ditambah lagi keberhasilan dalam membongkar jaringan terorisme, dari mulai Dr. Azahari, Abu Dujana, hingga Amir JII, Zarkasih makin menguatkan pencitraan Polri di masyarakat dan dunia internasional.

Dari lima hal yang harus dilakukan oleh pimpinan Polri tersebut menjadi barometer keberhasilan dari Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, dan keberhasilan menangkap dua gembong teroris yang paling dicari serta jaringannya menjadi satu bukti bahwa Polri memiliki kemampuan dan prestasi yang mumpuni. Selain yang tidak kalah seriusnya adalah bagaimana Polri terus meminimalisir berbagai penyimpangan (anomali) dari anggota Polri yang masih relatif besar. Sebab, jika tidak, prestasi tersebut tidak ada artinya, karena ibarat panas setahun, terhapus oleh hujan sehari.