You are currently browsing the monthly archive for September 2007.

Realitas yang tidak bisa ditolak adalah bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sejak kali pertama memosisikan kamar kedua parlemen Indonesia adalah langkah untuk terus membonsai agar lembaga tersebut tidak besar. Upaya untuk membatasi fungsi dan wewenang DPD dalam kerja-kerja legislasi dan perwakilan ini bukan tanpa alasan, karena kenyataan bahwa keberadaan kamar kedua dalam sistem bikameral yang kuat hanya akan meningkatkan bargaining position daerah (wilayah) kepada pemerintah pusat. Penguatan posisi tawar ini disinyalir akan mengarahkan Indonesia ke dalam bentuk negara federalistik, dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sendirinya hilang. Read the rest of this entry »

“Kita memang harus mengalokasikan dana bagi pertahanan nasional (militer), sebab kondisi … memaksa demikian. Tetapi mestilah kita tidak mengijinkan superioritas militer kita di atas kita sendiri,” (Gorbachev, 1990)

Keterlibatan militer dalam penyelenggaraan Negara, baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan efek negative bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia, maupun belahan dunia lainnya. Kondisi ini membuat irama demokrasi menjadi tidak dalam porsi yang selaras dengan hakikat penyelenggaraan Negara. Watak tentara yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi membuat Negara yang memiliki kecenderungan keterlibatan militer yang tinggi seperti Indonesia, Aljazair, Myanmar, dan beberapa Negara di Afrika dan Amerika Latin terkungkung oleh rezim otoriter; baik yang didukung oleh militer ataupun jenderal militer yang menjadi rezim itu sendiri. Read the rest of this entry »

I.Pendahuluan

Saat krisis ekonomi melanda Indonesia di pertengahan 1997, di dalam tubuh TNI sendiri bahkan sudah memperkirakan akan adanya gelombang kebebasan yang salah satunya akan menggusur pemerintahan Soeharto baru dan Orde Baru. Kegelisahaan ini nyatanya tidak ditangkap secara utuh oleh pimpinan TNI waktu itu, sebab TNI sangat tergantung pada kekuatan politik Soeharto yang dalam hierarki sebagai Panglima Tertinggi ketiga angkatan dan Polri dengan lima bintang. Hal itu ditambah dengan langkah beberapa pimpinan TNI waktu itu yang sangat rapat dengan keluarga Cendana serta pernyataan yang seolah TNI menjadi mesin politik Golkar dan anjing penjaga penguasa Orde Baru. Read the rest of this entry »

Meski hampir diketuk palu oleh DPR dan Departemen Pertahanan tentang pemulihan Hak Politik TNI/Polri tidak akan diberikan pada Pemilu 2009, sebagaimana penegasan Jowono Sudarsono dalam Rapat dengan DPR terkait dengan pembahasan RUU Politik. Namun pro dan kontra masih terus menjadi bagian dari proses pemulihan hak tersebut. Berbagai pernyataan tersebut terkait dengan kesiapan sipil setelah Sembilan tahun berjalan reformasi, ada dua kelompok masyarakat dan parlemen yang saling berbeda pandangan terkait dengan pemberian hak politik tersebut, yakni: Read the rest of this entry »

….mahasiswa Indonesia berperan ibaratnya seorang resi (guru agama yang ahli bela diri—pen) atau seorang sheriff yang turun ke kota menyelamatkan rakyatnya ketika bandit-bandit datang dan mengancam keselamatan kota. Setelah bandit-bandit tersebut tewas atau melarikan diri, maka resi atau sheriff pergi meninggalkan kota tersebut dan kembali ke tempat tinggalnya. (Soe Hok Gie: Catatan Harian Seorang Demonstran. 1967:…..) Read the rest of this entry »