Ketika pertengahan Agustus1997, secara perlahan perekonomian Indonesia tengah mengarah kepada krisis, mahasiswa Bandung telah melihat situasi tersebut akan membuat bangsa ini terpuruk dalam kubangan krisis ekonomi dan politik yang akut. Meski ketika itu banyak pengamat ekonomi melihat bahwa situasi tersebut hanyalah bagian dari efek kejut saja bagi Indonesia, yang ketika itu menjadi salah satu Macan Asia, karena pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang mantap versi Majalah Far East Economic Review (FEER). Akan tetapi pembacaan situasi dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa Bandung ternyata lebih mengarah kepada kebenaran, perlahan tapi pasti perekonomian Indonesia memasuki fase krisis. Hal ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah dari mata uang asing lainnya, khususnya Dollar Amerika Serikat. Beberapa universitas yang memiliki tradisi pergerakan mahasiswa di Bandung telah mulai mengeliat, selain Universitas Padjadjaran, dan ITB, ada juga Universitas Parahyangan (Unpar), Universitas Islam Bandung (Unisba), IAIN Bandung, dan Universitas Pasundan (Unpas), juga beberapa kampus yang selama ini tradisi pergerakannya kurang mengakar. Meski begitu, baru beberapa kampus saja yang sepakat dengan berbagai tuntutan yang mengarah kepada pergantian kepemimpinan nasional. Ketika itu baru Unpad yang menyuarakan agar pergantian kepemimpinan nasional merupakan solusi bagi krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat.

Secara harfiah pergerakan mahasiswa di Bandung pada tahun 1998 terbagi dalam empat kelompok, yakni: Pertama, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi ”Cipayung”, seperti HMI, PMII, GMKI, PMKRI, dan lain sebagainya. Kelompok ini relatif tidak muncul sebagai salah satu kelompok yang secara sistematis melakukan tutntutan dan mengorganisasi mahasiswa di internal kampus. Bahkan cenderung kelompok ini membatasi diri dengan elemen gerakan mahasiswa lain yang ada di Bandung, meski tuntutannya sama. Namun begitu, menjelang kejatuhan Soeharto, kelompok ini akhirnya juga mengorganisir massa mahasiswa di kampus, dan berinteraksi secara ekstrim dengan berbagai elemen mahasiswa, baik yang intra kampus, maupun elemen mahasiswa pro demokrasi.

Kedua, kelompok mahasiswa internal kampus. Kelompok ini banyak melakukan aktivitas di kampus, namun tidak cukup mengikat mahasiswa lainnya untuk terlibat. Hal ini disebabkan karena kelambanan dan tuntutan yang dikumandangkan bersifat formalitas. Tak heran, mengingat kelompok mahasiswa ini cenderung terbelenggu oleh birokrasi kampus. Kecenderungan situasi tersebut membuat para penggiat di bawahnya membangun oposisi terhadap organisasi yang ada di atasnya. Sekedar contoh misalnya kelahiran Forum Lembaga Mahasiswa Universitas Padjadjaran (FLMUP) yang merupakan antitesis dari kelambanan Senat Mahasiswa Unpad (SMUP) dalam merespon setiap perkembangan yang ada di mahasiswa dan masyarakat.

Ketiga, kelompok mahasiswa eksternal non-Cipayung. Keberadaan kelompok ini sejatinya merupakan bagian dari upaya meradikalisasi kampus agar lebih berpihak ke masyarakat. Perlu juga diketahui, banyak dari aktivis dari kelompok ini melakukan advokasi, pengorganisasian, dan pendidikan politik masyarakat, khususnya petani dan buruh, yang ada di sekitar Bandung, dan Jawa Barat. Di Unpad misalnya ada Keluarga Aktivis Universitas Padjadjaran (KA Unpad), di Unisba ada Forum Aktivis Mahasiswa Unisba (FAMU), di Unpas ada Himpunan Mahasiswa Revolusioner (HMR), di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ada Serikat Mahasiswa Peduli Rakyat (SMPR). Sementara organisasi di tingkat Bandung ada Front Indonesia Muda Bandung (FIM-B), Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Bandung (SPMB), Komite Pemuda dan Mahasiswa Bandung (KPMB), dan Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung (FKMB). Harus diakui, meski dua kelompok di atas memiliki basis dan organisasi yang lebih kuat dan mapan, namun upaya radikalisasi kampus banyak dilakukan oleh kelompok mahasiswa ini. Bahkan langkah taktis dan strategis juga secara mapan dilakukan untuk mendorong agar unjuk rasa mahasiswa menyentuh isu-isu kerakyatan dan lebih membasis di tingkat rakyat.

Sedangkan kelompok keempat adalah kelompok mahasiswa yang cenderung memiliki basis ideologi seperti Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang merupakan organisasi payung dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang ketika itu dilarang, serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang membangun basisnya di Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Akan tetapi selama kurun waktu antara September 1997 hingga kejatuhan Soeharto pada Mei 1998, dua elemen mahasiswa tersebut tidak cukup signifikan memiliki andil dalam pengorganisasian mahasiswa menumbangkan Rejim Orde Baru di Bandung.

Bersatu Karena Isu

Satu penyakit yang mengakar kuat sejak Angkatan ’66 di Bandung adalah adanya sikap kehati-hatian yang bisa dibilang sangat kronis. Bahkan dalam konteks pengorganisasian elemen mahasiswa untuk menyatukan barisan sebagai respon dari krisis ekonomi di pertengahan tahun 1997 juga berujung pada ketidaksamaan dalam merumuskan agenda aksi bersama. Ada kecurigaan antara elemen mahasiswa satu dengan yang lain, baik masalah membangun eksistensi kampus-kampus, maupun ideologi mahasiswa. Sebagaimana diketahui, dua kampus besar yang dianggap memiliki tradisi pergerakan mahasiswa; Unpad dan ITB dicurigai memiliki ambisi mengukuhkan eksistensi kampusnya dalam pergerakan mahasiswa di Bandung, bahkan ketika berbagai usulan agenda aksi yang diusung oleh kedua kampus tersebut dimentahkan dan dipatahkan. Sehingga terlepas pembagian kelompok mahasiswa di atas, muncul juga poros kampus yang makin membuat kompleks gerakan mahasiswa di Bandung. Poros pertama, adalah poros kampus besar, dan memiliki tradisi pergerakan mahasiswa yang mengakar seperti Unpad dan ITB. Sedangkan poros kedua adalah beberapa kampus swasta yang menggalang dan mengorganisasi kampusnya dan sedapat mungkin untuk menghindari beraliansi dengan Unpad ataupun ITB.

Akan tetapi hal tersebut hanya berlangsung beberapa saat saja. Situasi dan kondisi yang memaksa aliansi dan koalisi yang lebih ketat dan kokoh bagi perjuangan untuk menuntut Reformasi di segala bidang, dan berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Yang patut ditegaskan di sini adalah, bahwa gerakan dengan memakai almamater kampus khususnya di Bandung baru terjadi pada awal Januari 1998. sebelumnya, unjuk rasa dan demonstrasi dilakukan dengan memakai bendera masing-masing elemen, baik dari organisasi Cipayung, maupun organisasi mahasiswa pro demokrasi, seperti FIM Bandung, SPMB, KPMB, dan lain-lainnya. Sementara organisasi kampus seperti Senat Mahasiswa sendiri lebih banyak terkungkung oleh aturan dan ketakutan sebagian besar karena adanya ancaman sanksi dan skorsing dari birokrat kampus.

Serangkaian pertemuan antar elemen mahasiswa dari berbagai kampus maupun organisasi ekstra kampus lainnya merumuskan satu agenda aksi bersama di tiap kampus, dengan bendera di tingkat Bandungnya bernama ’Mahasiswa Bandung’. Yang menarik dari kondisi ini adalah bahwa rangkaian unjuk rasa yang dilakukan secara bergilir dari kampus ke kampus mampu meningkatkan solidaritas antar mahasiswa dan kampus. Jadwal unjuk rasa yang terorganisir di Bandung dengan nama ’Mahasiswa Bandung’ dari Senin hingga Jum’at membuka ruang bagi kampus-kampus yang tidak memiliki tradisi pergerakan mahasiswa ikut dalam unjuk rasa menuntut ’Reformasi Ekonomi Politik Sekarang’, serta ’Ganti Kepemimpinan Nasional’. Hari Senin unjuk rasa di lakukan di IKIP/UPI Bandung dan Unpas Setiabudhi, hari Selasa unjuk rasa dilakukan di Unpas Taman Sari dan Unpas Lengkong, dan Unisba. Sementara hari Rabu unjuk rasa dilakukan di ITB dan Unpad Dipati Ukur, sedangkan unjuk rasa di Unpad Jatinangor, Universitas Winaya Mukti, Ikopin dilakukan pada hari Kamis. Pada hari Jum’at demonstrasi dilakukan di IAIN Bandung, Uninus, STSI, STISI, dan STT Mandala. Akan tetapi, perlu juga digarisbawahi, meski jadwal unjuk rasa dan demotrasi telah dibuat, namun bukan berarti di luar hari yang telah disepakati masing-masing kampus tidak melakukan unjuk rasa di kampusnya. Justru langkah untuk menjadwalkan hari-hari demonstrasi di Bandung agar stamina mahasiswa dan peliputan media tetap ada. Sehingga akan memberikan efek positif bagi pembesaran massa dan solidaritas mahasiswa, dan masyarakat untuk menyuarakan tuntutan reformasi di bidang ekonomi dan politik, di mana salah satu tuntutan agar Soeharto mundur sebagai Presiden. Dari berbagai unjuk rasa ini juga terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI. Alhasil, dorongan agar gerakan menuntut reformasi berlangsung secara simultan, dan mengundang simpati dari masyarakat luas dapat terjadi.

’Mahasiswa Bandung’ yang merupakan aliansi berbagai kampus di Bandung tersebut pada akhirnya terbelah menjadi tiga menjelang Sidang MPR pada Maret 1998, yakni; Blok mahasiswa Bandung Utara yang dipimpin oleh ITB, Maranatha, dan UPI. Blok mahasiswa Bandung Selatan yang dipimpin oleh Unpad, IAIN, Uninus, dan Ikopin. Sedangkan blok yang ketiga adalah kumpulan kampus-kampus swasta yang tidak mau dipimpin oleh ITB ataupun Unpad. Pangkal perpecahan ’Mahasiswa Bandung’ adalah pembacaan yang berbeda terhadap pelaksanaan Sidang MPR 1998 yang akan memilih kembali Soeharto menjadi Presiden. Pembacaan yang tidak sama ini juga makin mengentalkan tuntutan dari sekedar ganti kepemimpinan nasional menjadi adili dan turunkan Soeharto. Mandat baru yang diterima Soeharto dari MPR ini telah membuat mahasiswa makin meradang, sehingga ketika ada sebagian kampus yang masih mengemukakan tuntutan normatif, maka harus ditinggalkan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong kampus-kampus di Bandung makin memperkuat basisnya di kampus. Efek positif yang menarik adalah mulai kewalahannya aparat keamanan untuk mencegah mahasiswa keluar dari kampus. Sekedar gambaran misalnya unjuk rasa pada tanggal 4 Maret 1998, yang serentak dilakukan di Unpad, ITB, dan Unisba membuat unjuk rasa sudah keluar dari kampus dan mengambil titik di Lapangan Gasibu. Meski tidak sampai di Gasibu, namun dengan unjuk rasa di luar kampus sudah mampu membangun simpati dan solidaritas mahasiswa dan masyarakat. Dan dapat dikatakan bahwa dengan berbagai upaya mahasiswa untuk keluar kampus dan menyuarakan, serta bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang terjadi di berbagai kampus di Bandung makin memperkuat keinginan masyarakat untuk bersimpati dan terlibat secara penuh dalam unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa di Bandung.

Menariknya, dalam berbagai unjuk rasa, meski masih mengedepankan eksistensi kampus masing-masing. Namun upaya untuk mengintegrasikan agar gerakan dapat lebih sinergis dan efektif dalam langkah yang sama juga menjadi wacana yang berkembang di elemen mahasiswa dari berbagai kampus. Satu hal yang juga dibenahi adalah pembangunan komunikasi dan koordinasi antar elemen yang berbeda di masing-masing kampus. Di Unpad, terjadi integrasi politik taktis antara Senat Mahasiswa Unpad, FLM Unpad, Komite Aksi Mahasiswa Unpad, serta Keluarga Aktivis Unpad dengan mengusung satu nama, yakni: Keluarga Besar Unpad (KB Unpad). Sedangkan di ITB misalnya ada sinergisitas antara Forum Komunikasi Himpunan Jurusan (FKHJ) dengan Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK), serta elemen mahasiswa lainnya untuk membawa nama satu ITB. Hal yang sama juga terjadi di berbagai kampus yang ada di Bandung.

Pertengahan bulan April 1998, terjadi integrasi lintas kampus dengan nama Forum Mahasiswa Bandung (FMB) yang beranggotakan lebih dari 30 kampus di Bandung. FMB ini memiliki satu tujuan untuk mengusung isu Reformasi Ekonomi dan Politik sekarang Juga, serta menjatuhkan Soeharto dan Rejim Orde Baru-nya. Secara prinsip, FMB ini telah menjadi super body bagi konsolidasi gerakan mahasiswa di Bandung. FMB juga mengintegrasikan semua kekuatan elemen pergerakan mahasiswa yang pro reformasi dan anti Orde Baru. Tercatat lebih dari 60 kampus, baik universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, hingga sekolah-sekolah tinggi kejuruan seperti NHI, Sekolah Tinggi Penerbangan, maupun STPDN tergabung dalam aliansi gerakan mahasiswa yang mengorganisir unjuk rasa dan tuntutan mahasiswa Bandung.

Di bulan April 1998 ini juga intensitas unjuk rasa dan perkembangan isu telah marak dan berkembang mengarah kepada kepemimpinan Soeharto yang menjadi sumber dari krisis yang melanda Indonesia. Bahkan hampir tiap hari terjadi unjuk rasa dan bentrokan yang estimasi massanya tidak sekedar ratusan, tapi telah mencapai ribuan. Di Jatinangor, Kawasan Pendidikan di Timur Bandung, pengorganisasian massa aksi telah melumpuhkan Jalan Negara yang menghubungkan antara Bandung dengan kota-kota lainnya di bagian timur Jawa Barat, maupun Pulau Jawa. Pelibatan massa yang besar telah juga menegaskan bahwa tuntutan reformasi telah benar-benar disambut dan didukung oleh masyarakat secara luas. Bahkan pembentukan Pos Koordinasi di tiap kampus telah melapangkan jalan bagi masyarakat untuk memberikan berbagai bantuan, baik uang maupun sekedar dukungan moril
alam bentuk surat dukungan ataupun dengan mengemukakan rasa simpatinya secara lisan atau tertulis lainnya.

FMB menjadi satu organisasi gurita dengan anggota hampir semua kampus di Bandung, memasuki bulan Mei 1998, anggota FMB lebih dari 70 kampus. Bahkan keanggotaan FMB juga berasal dari Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan lain sebagainya. Karena besarnya anggota FMB ini pula maka dibutuhkan Posko gabungan bagi elemen-elemen dan kampus untuk dapat berkoordinasi. Melalui berbagai perdebatan yang serius, Posko gabungan akhirnya ditentukan di Unpad, dengan perhitungan karena dekat dengan kantor Gubernuran, kantor DPRD Jawa Barat, dan Lapangan Gasibu. Selain alasan tersebut, Unpad juga dilalui jalan di tengah kota, sehingga mudah bagi masyarakat dan elemen lainnya untuk merapat dan berkoordinasi.

Ketika terjadi Tragedi Trisakti, dan kerusuhan yang melanda Jakarta, dan beberapa kota-kota besar lainnya, praktis Posko Gabungan di Unpad juga menjelma menjadi dapur umum, bagi mahasiswa Bandung yang berunjuk rasa di Lapangan Gasibu, dan kantor DPRD serta Gubernuran Jawa Barat. Dapur umum tersebut digawangi oleh mahasiswa sekolah pariwisata dan perhotelan seperti Sekolah Tinggi Pariwisata (NHI) yang bahu-membahu untuk memenuhi logistik ratusan satuan tugas gabungan, dan dahaga sekitar seratus ribuan massa yang tumpah di Lapangan Gasibu, dan pelataran DPRD serta Gubernuran Jawa Barat antara tanggal 14 hingga 21 Mei 1998.

Di tengah upaya untuk makin memperbesar massa yang terlibat dalam mengusung tiga isu penting:Turunkan Soeharto, Turunkan Harga, dan Reformasi Ekonomi-Politik terjadi perbedaan yang mengemuka dalam tubuh FMB. Setelah Tragedi Trisakti, FMB menjadi organisasi yang membesar dan karenanya menjadi lamban. Sehingga ada langkah-langkah taktis-politis dilakukan oleh beberapa kampus untuk menyempal membangun organisasi yang terbebas dari pengaruh presidium FMB. Hal ini makin kentara ketika ratusan ribu massa terbelah ke dalam dua panggung yang sama-sama mengatasnamakan mahasiswa Bandung; panggung yang dibuat di tengah Lapangan Gasibu, yang dimotori oleh ITB, Maranatha, UPI, dan kampus-kampus gurem lainnya. Sementara panggung kedua berada di depan Gedung DPRD dan Gubernuran Jawa Barat, yang dimotori oleh Unpad, Unpar, Unpas, Unisba, IAIN, dan kampus-kampus lainnya. Ada empat alasan mengapa pembelahan massa di lapangan tersebut terjadi. Pertama, ada asumsi bahwa FMB dikuasai dan didominasi oleh jaringan kampus yang secara tradisional dekat dengan Unpad. Kedua, kelambanan presidium FMB merespon dan melakukan berbagai manuver politik di lapangan dan antisipasi lainnya. Kelambanan ini dapat dimaklumi mengingat setiap keputusan harus disetujui oleh minimal tiga perempat anggota presidium. Ketiga, adanya tradisi rivalitas yang dipelihara antara Unpad dan ITB. Sehingga ada upaya untuk saling membangun eksistensi, dan tidak mau dipimpin oleh satu di antara kedua kampus tersebut. Dan keempat, kreativitas lapangan yang mengarah kepada kemunculan figur-figur aktivis mahasiswa yang selama ini tertahan dalam antrian untuk melakukan orasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Disadari oleh masing-masing tokoh pergerakan mahasiswa apabila perbedaan tersebut dimunculkan ketika semangat berkobar akan memecah konsentrasi massa dalam menuntut isu-isu reformasi. Sehingga, sampai pada kejatuhan Soeharto, 21 Mei 1998, persoalan tersebut diendapkan sementara waktu. Setelah Soeharto mundur dari kursi kepresidenan, barulah persoalan-persoalan tersebut mengemuka dan menjadi titik pijak bagi kampus-kampus yang tergabung dalam FMB untuk menarik diri. Isu yang tidak sedap seputar pemanfaatan dana masyarakat oleh oknum mahasiswa menjadi dagangan politik untuk menghancurkan aliansi taktis-strategis tersebut. Kuda-kuda FMB pun akhirnya goyah, dan rapuh. FMB menjadi salah satu organisasi taktis yang mampu mengkoordinasikan satu demonstrasi dengan jumlah massa puluhan hingga ratusan ribu, dan hancur bersama jatuhnya Soeharto dan Rezim Orde Baru.

Gerakan mahasiswa Bandung pasca kejatuhan Soeharto kembali pada basis masing-masing kampus dan organisasi. Bukan itu saja efektivitas dan kepemimpinan mahasiswa Bandung dalam pergerakan mahasiswa melamban, dan akhirnya setiap langkah yang diambil oleh segenap elemen mahasiswa di Bandung lebih menonjolkan eksistensi organisasi dan kampus masing-masing, tanpa memperhatikan esensi dan pentingnya mengedepankan mahasiswa Bandung secara utuh dalam pentas pergerakan mahasiswa nasional. Bahkan gerakan mahasiswa Bandung telah bergumul untuk menegakkan benang kusut; eksistensi mahasiswa Bandung di pentas nasional, sebagai sebuah tradisi yang menjadi pijakan utama setiap nafas pergerakan mahasiswa Bandung dalam memulai langkah perjuangannya.

Efektifitas Gerakan Mahasiswa Pasca satu dekade Reformasi

Pertanyaan yang kemudian muncul setelah sepuluh tahun Reformasi adalah, seberapa efektif pergerakan mahasiswa di Bandung, dan Indonesia umumnya yang menjadi satu kelompok politik yang terbebas dari kepentingan yang sempit. Meski dalam pandangan Riswandha Imawan, gerakan mahasiswa di Indonesia dikelompokkan dalam kelompok kepentingan dan kelompok penekan, namun secara garis besar Imawan mengelompokkan gerakan mahasiswa dalam kelompok kepentingan yang tidak terikat dalam satu perjanjian politik praktis. Akan tetapi Imawan juga menegaskan bahwa pola dan cara gerakan mahasiswa cenderung memiliki irisan dengan partai politik, LSM, dan kelompok kepentingan lain, khususnya dalam dua cara dan pola mahasiswa dalam mengekspresikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, yakni: (1) Menawarkan kepentingan masyarakat yang sudah diartikulasikan untuk ’dibeli’ dan direspon oleh partai politik. (2) Secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah, yang sering didahului adanya polemik di masyarakat.

Sementara dengan sinis Francois Raillon menyebutkan bahwa karena peran pemuda dan mahasiswa yang begitu besar di Indonesia, maka dikenal adanya periodisasi. Periodisasi tersebut meliputi Angkatan 28, Angkatan 45, Angkatan 66, Angkatan 74, Angkatan 77/78, Angkatan 80-an, dan Angkatan 98 Terlepas adanya asumsi bahwa periodisasi tersebut telah membatasi ruang gerak mahasiswa, karena terkesan eksklusif, namun keberadaan mahasiswa di luar kekuasaan politik harus diakui sangat efektif. Sekedar gambaran saja, langkah taktis-strategis yang dilakukan oleh Kelompok Sjahrir pada masa Penjajahan Jepang, yang banyak anggotanya merupakan mahasiswa kedokteran dan hukum mampu memberikan shock-therapy politik kepada Jepang karena kerja-kerja politik yang menolak kehadiran Jepang di Indonesia. Bisa jadi periodisasi dalam pergerakan mahasiswa dan pemuda hanya ingin menegaskan bahwa generasi muda yang selalu gelisah tersebut dalam tiap jamannya mengukuhkan sikap dan keberpihakannya pada rakyat. Sebagaimana pergerakan politik lainnya, gerakan mahasiswa pun telah membangun satu kelompok politik yang diperhitungkan oleh penguasa dari tiap jamannya.

Pertanyaan tersebut dapat saja dijawab dengan pendekatan Imawan ataupun Raillon. Hanya saja bila dikaitkan dengan pola diaspora dan polarisasi politik yang terjadi pada setiap angkatan kaum muda dan mahasiswa tersebut, maka kita dapat melihat bahwa tiap angkatan memiliki kekhasan dalam mem-follow up-i proses perjuangan yang dilakukannya. Pada Angkatan 1928 misalnya terjadi polarisasi politik antara kelompok mahasiswa radikal, menginginkan kemerdekaan Indonesia, dengan kelompok mahasiswa dan pemuda yang memilih berjuang dengan jalan kooperasi dan bekerja sama dengan Belanda. Sementara pada Angkatan 45, polarisasi justru terletak pada yang menerima kedatangan Jepang secara terbuka dengan yang menolak bekerja sama dengan Jepang. Sementara pada Angkatan 66, justru bukan polarisasi yang terjadi, tapi diaspora politik, yang diakhir kekuasaan Soeharto justru terjebak dengan kekuasaan itu sendiri. Hanya sedikit yang menyadari hal tersebut, kemudian keluar dari lingkaran kekuasaan Orde Baru. Pada Angkatan berikutnya: 74, 77/78, dan 80-an polarisasi dan diaspora politik tidak kentara secara jelas, karena pada tiga angkatan tersebut perjuangan gerakan mahasiswa tidak memenangkan momentum sebagaimana Angkatan 66, atau bahkan Angkatan 98 yang sekarang tercerai berai dalam ruang lingkup politik yang tidak terkoordinasi. Hal ini mengaskan bahwa keberadaan angkatan dalam pergerakan mahasiswa memiliki kecenderungan timbul dan tenggelam, tergantung pada momentum politik yang ada.

Ada lima alasan mengapa gerakan mahasiswa di Bandung, khususnya, dan Indonesia pada umumnya menjadi terlihat tidak ’seksi’, ’mati angin’ dan cenderung terjebak dalam proses dan aktivitas politik lanjutan, yang dipandang sebagai suatu upaya memadamkan semangat perjuangan setelah delapan tahun reformasi. Pertama, kehilangan momentum politik. Satu tesis yang hingga saat ini sulit dibantah adalah bahwa kerap kali momentum besar tercipta tidak mampu dijaga dan dipertahankan oleh mahasiswa untuk menuntaskan agenda dan aspirasi masyarakat. Bahkan ada kecenderungan logika diaspora politik dilakukan bercampur dengan ambisi politik dari pelaku dalam pergerakan mahasiswa tersebut.

Kedua, peluang politik pasca momentum politik. Peluang politik tersebut menjadi satu permasalahan tersendiri ketika dikaitkan dengan netralitas dan kepentingan mahasiswa yang hanya untuk masyarakat. Peluang politik tersebut terkait dengan upaya untuk menggayungsambuti langkah dan perjuangan lanjutan pasca momentum politik. Bentuk dari peluang politik tersebut bisa dari kekuasaan yang baru, kesempatan untuk aktif dalam LSM, dan partai politik.

Ketiga, polarisasi ideologi gerakan mahasiswa. Salah satu konsekuensi dari kemenangan politik mahasiswa adalah terbukanya peluang masyarakat untuk mengembangkan diri dalam berbagai organisasi, termasuk organisasi mahasiswa. Bila sebelum kejatuhan Soeharto dan Orde Baru, organisasi mahasiswa radikal banyak didominasi oleh kalangan pro demokrasi dan organisasi informal. Maka pasca kejatuhan Orde Baru, berdiri berbagai organisasi yang tidak kalah radikalnya, baik dari informal kampus maupun organisasi formal kampus.

Keempat, ketidakmampuan menjaga stamina gerakan. Hal yang sama persis juga terjadi pada berbagai angkatan. Sekedar contoh misalnya pada kasus Malari, yang ’diinisiasi’ oleh Angkatan 74 atau pada kasus diberlakukannya NKK/BKK pasca gerakan yang dilakukan oleh Angkatan 77/78.

Kelima, tingkat represif yang ketat ataupun sebaliknya. Tingkat represif dan longgar ternyata membawa implikasi pada efektifitas
gerakan mahasiswa. Sekedar contoh pada Angkatan 80-an, karena tingkat represif yang tinggi, banyak aktivis gerakan mahasiswa beralih ke ruang-ruang diskusi ataupun banting stir menjadi pegiat LSM.

Dari kelima hal tersebut di atas. Maka dibutuhkan tiga prasyarat agar gerakan mahasiswa dapat secara aktif dan efektif menjalankan fungsinya sebagai agen perubahan (Agent of Change) dan agen kontrol social (Agent of Social Control), yakni:

Pertama, gerakan mahasiswa harus mampu membangun pondasi kepercayaan di antara organisasi dan elemen lainnya. Pondasi kepercayaan tersebut harus lintas ideologi dan kepentingan kelompok. Hal ini perlu ditekankan, mengingat kepercayaan antar elemen baru terbangun apabila ada isu strategis yang berkaitan dengan upaya memperjuangkannya.

Kedua, gerakan mahasiswa harus merumuskan cetak biru (blue print) perjuangan dan posisi mahasiswa dalam percaturan politik nasional. Cetak biru ini harus mengkaitkan antara harapan mahasiswa, rakyat, dan tatanan ideal yang diinginkan dan upaya untuk mencapainya.

Ketiga, meminimalisir perbedaan ideologi dan metode perjuangan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Ideologi yang harus dikedepankan adalah ideologi kerakyatan, yang menyentuh permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Sementara metode perjuangan dapat dibuat dengan berbagai varian, namun tetap berada di dalam koridor memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ada tiga formula bagi upaya untuk mengefektifkan gerakan mahasiswa sebagai bagian dari kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Formula pertama, membangun satu kesadaran yang utuh kepada semua elemen gerakan mahasiswa untuk bersama-sama membangun satu gerakan yang sinergis dan komprehensif tentang pengusungan isu bersama, seperti penolakan kenaikan harga BBM, dukungan mahasiswa terhadap penolakan revisi UU No. 13/2001 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini jelas mengandung konsekuensi untuk melepas baju eksistensi kelompok, ideologi, kepentingan, patronase, hingga tujuan dari perjuangan yang lebih sempit. Sejatinya formula ini relatif ideal dan pernah berhasil saat berbagai elemen gerakan mahasiswa bersatu padu dalam menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru 1998 lalu, meski beberapa saat kemudian terpecah kembali pada basis gerakannya.

Formula kedua, membangun aliansi taktis-strategis untuk isu-isu tertentu. Aliansi-taktis-strategis ini sejatinya rumit dan mengundang permasalahan baru dalam praktiknya. Akan tetapi dalam kasus dukungan mahasiswa dalam aksi buruh menolak perubahan terhadap undang-undang perburuhan di Perancis beberapa waktu lalu justru efektif. Memang ada tiga syarat agar aliansi taktis-strategis tersebut dapat berhasil. (1) Isu yang diusung merupakan isu yang tidak terkait langsung dengan permasalahan mahasiswa, dan masyarakat secara luas. (2) Tingkat partisipasi politik mahasiswa cenderung stabil, dengan berbagai latar belakang ideologi politik. (3) Kepemimpinan massa ada pada masyarakat secara langsung. Kepemimpinan politik menjadi satu permasalahan dalam integrasi gerakan mahasiswa di banyak negara, bahkan Perancispun mengalami kegagalan ketika gerakan mahasiswa pecah pada tahun 1968, karena kepemimpiann massa yang tidak tuntas.

Formula ketiga, menciptakan momentum politik bersama. Penciptaan momentum politik bersama harus disadari penuh akan ada yang leading untuk berbagai kasus. Namun hal ini sesungguhnya menegaskan kepada kita semua bahwa tingkat kompetisi antar organisasi mahasiswa dapat teruji benar. Sekedar contoh misalnya sekarang ini, di mana organisasi mahasiswa yang memiliki jumlah dan basis massa yang jelas akan memimpin dalam berbagai momentum politik.

Perlu ditegaskan di sini adalah gerakan mahasiswa masih memiliki hutang politik yang harus segera dilunasi. Selain reformasi ekonomi dan politik yang membutuhkan, juga proses pengadilan bagi Soeharto yang hingga saat ini belum jelas benar. Bahkan wacana untuk mengampuni segala kesalahan yang dilakukannya di masa lalu akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum, yang selama ini menjadi koridor bagi proses reformasi yang sedang berlangsung. Semoga saja gerakan mahasiswa kembali solid untuk mengingatkan dan segera membayar hutang politiknya, agar proses reformasi yang sepuluh tahun lalu disuarakan tidak hilang ditelan oleh hiruk-pikuk pragmatisme, dan oportunisme.