Meski hampir diketuk palu oleh DPR dan Departemen Pertahanan tentang pemulihan Hak Politik TNI/Polri tidak akan diberikan pada Pemilu 2009, sebagaimana penegasan Jowono Sudarsono dalam Rapat dengan DPR terkait dengan pembahasan RUU Politik. Namun pro dan kontra masih terus menjadi bagian dari proses pemulihan hak tersebut. Berbagai pernyataan tersebut terkait dengan kesiapan sipil setelah Sembilan tahun berjalan reformasi, ada dua kelompok masyarakat dan parlemen yang saling berbeda pandangan terkait dengan pemberian hak politik tersebut, yakni:

Pertama, kelompok yang menolak pemulihan hak politik TNI/Polri diberikan pada Pemilu 2009, dengan alasan kesadaran politik anggota TNI/Polri masih lemah, dan politisi sipil yang belum dewasa dan masih belum mampu mengartikulasikan kepentingan politiknya. Ada ketakutan bahwa pemberian hak politik ada Pemilu 2009 nanti akan memberikan peluang bagi oportunis politik di parlemen, dan oknum di TNI/Polri berikrar untuk saling mendukung.

Kedua, kelompok yang optimis bahwa cepat atau lambat, hak politik TNI/Polri harus diberikan, sekarang atau nanti. Sebab ‘lagu lama’ pernah juga disuarakan menjelang Pemilu 2004 lalu, di mana dengan alasan kedewasaan politik TNI/Polri dan masyarakat, maka hak politik TNI/Polri tidak jadi diberikan kepada kedua aktor keamanan tersebut.

Military-Phobia dan Hak Politik

Yang menarik adalah bahwa proses pemulihan hak politik TNI/Polri selalu menjadi isu yang muncul menjelang pemilu, hal ini sesungguhnya menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki posisi tawar yang penting dalam kancah perpolitikan nasional. Terlepas dari itu, kenyataan yang tidak bisa kita tolak adalah lemahnya konsolidasi sipil dalam melihat strategis atau tidaknya pemberian hak politik kepada TNI/Polri. Justru yang muncul adalah spekulasi politik yang sama sekali tidak mendorong proses konsolidasi tersebut. Spekulasi politik ini dalam persfektif hubungan sipil-militer disebut sebagai military-phobia. Ketakutan dan perasaan tidak mampu masih menjadi permasalahan tersendiri dalam konteks pemberihan hak politik kepada TNI/Polri. Meski Mabes TNI dan Mabes Polri masih menggodok baik dan buruk pemberian hak politik, namun bukan mau mendahului hasil kajian di internal TNI/Polri, agaknya TNI/Polri akan lebih menyukai untuk tidak menerima hak politik tersebut.

Ada tiga alasan mengapa TNI/Polri sejalan dengan pernyataan Juwono Sudarsono meski berbeda alasan, yakni: Pertama, Jika Menhan dan sebagian besar anggota DPR menolak karena alasan kedewasan politik, maka internal TNI/Polri cenderung untuk melestarikan ‘status istimewa’yang disandang pasca Pemilu 1955, di mana sejak itu Nasution menggelindingkan ‘Konsep Jalan Tengah’ bagi TNI, dan juga Polri untuk tidak terlibat dalam politik praktis, namun menjadi aktor yang menentukan, dalam hitam-putih perpolitikan nasional. Membandingkan posisi TNI/Polri seperti militer di Turki dan Thailand menjadi sangat menarik. Keberadaan militer di kedua Negara tersebut meski tidak terlibat dalam politik praktis, ternyata memiliki posisi tawar yang besar terhadap politisi sipil. Dengan menyandang ‘status istimewa’ maka TNI/Polri akan terbebas dari dosa politik yang dilakukan dalam proses politik. Sekedar gambaran misalnya bagaimana marahnya militer Turki saat Abdullah Gul, dari Partai Keadilan dan Pembangunan terpilih menjadi presiden pertama dengan basis Islam di Negara yang mempertahankan sekulerisme sebagai ideologi. Hal yang sama juga akan dilakukan TNI/Polri, saat bandul politik mengarah kepada instabilitas politik nasional seperti saat Abdurrahman Wahid hendak mengeluarkan Dektrit Presiden, yang berakhir pada kejatuhan Wahid. .

Kedua, TNI/Polri akan nyaman menjadi free rider, seperti yang selama kurang lebih 50 tahun dijalani, sejak Konsep Jalan Tengah TNI digulirkan, dari pada memutuskan mengambil tawaran untuk memulihkan hak politiknya. Karena secara kalkulasi politik, TNI/Polri tidak mendapatkan banyak keuntungan secara institusi, justru kekhawatiran adanya politisasi terhadap internal menjadi satu pertimbangan tersendiri.

Ketiga, penggunaan hak politik bagi TNI/Polri secara konsolidasi kelembagaan juga menjadi permasalahan. Sebab, setelah delapan tahun dirongrong oleh tuntutan masyarakat perihal reformasi yang harus dijalani oleh kedua institusi tersebut, TNI dan Polri membutuhkan konsolidasi internal. Setidaknya bila melihat sejauhmana keseriusan dari TNI/Polri untuk memperbaiki internal. Konsolidasi tersebut diperlukan oleh TNI/Polri untuk memulihkan kepercayaan diri sebagai institusi pelaksana keamanan.

Akan tetapi, yang perlu dicatat sesungguhnya adalah bahwa keberadaan TNI/Polri di wilayah politik adalah sebuah realitas yang harus dilihat dari kaca mata demokrasi. Seberapapun besar hak politik yang diberikan kepada TNI/Polri harus diasumsikan sebagai sebuah proses dari pembelajaran politik bagi TNI/Polri sebagai salah satu komponen bangsa. Sebab, kekhasan dari hubungan sipil-militer dan reformasi yang tengah dijalani oleh TNI/Polri harus juga dijadikan sebagai salah satu faktor determinan dari diberikan atau tidaknya hak politik tersebut sekarang. Artinya ada semangat yang harus dilihat sebagai bagian dari pola hubungan sipil-militer dan pemberian hak politik tersebut yang khas. Sebagaimana diketahui, sejak reformasi digulirkan, TNI dan Polri dibiarkan menata internal lembaganya, dengan rujukan dan desakan yang berasal dari eksternal. Dengan kondisi ini, seharusnya pemberian hak politik TNI/Polri diberikan atau tidak pada Pemilu 2009, harus merujuk pada kesiapan kedua lembaga tersebut. Ada empat alasan mengapa pemberian hak politik TNI/Polri harus dilihat tidak hanya dari persfektif masyarakat sipil, tapi juga internal lembaga tersebut, yaitu: Pertama, sejak pertama bergulirnya reformasi, termasuk di kedua lembaga tersebut, politisi sipil tidak memiliki konsep yang cukup jelas dan tegas perihal perbaikan dan perubahan yang harus dilakukan di kedua lembaga tersebut. Terasa sekali pendekatanyang dilakukan adalah basisnya isu dan tuntutan, bukan suatu rumusan perubahan yang signifikan.

Kedua, kalkulasi untung rugi yang tengah digarap oleh internal TNI dan Polri sebagai institusi yang hendak dipulihkan hak politiknya, merupakan bagian dari negoisasi antar kelembagaan, dalam hal ini Departemen Pertahanan yang mengkoordinasikan TNI,dengan Presiden yang membawahi langsung Polri. Akan ada kalkulasi yang bersifat politis, sehingga harus menjadi rujukan yang serius. Sebab tanpa pemberian hak politik terbukapun TNI/Polri secara kelembagaan terlibat dalam dinamika politik nasional. Artinya semangat Tut Wuri Handayani yang dianut oleh TNI/Polri, yang tidak lagi berada di depan tapi mengiringi proses politik bagi kebaikan bangsa dan Negara harus tetap menjadi landasan pemulihan hak politik tersebut.

Ketiga, kesiapan politisi sipil, tidak hanya sekedar mendukung atau menolak pemberian hak politik, tapi juga pemahamannya mengenai isu-isu pertahanan dan keamanan serta konsekuensi yang akan dihadapi. Sehingga ketika pemberian hak politik tersebut digulirkan, tidak bersifat parsial, melainkan sebuah keputusan yang komprehensif. Sehingga tidak lagi ada pro dan kontra yang justru membangun ketidakpercayaan sipil di mata TNI/Polri. Sebab itu, pernyataan Juwono Sudarsono yang menganggap bahwa TNI/Polri belum siap diberikan hak politiknya pada Pemilu 2009, harus dilihat sebagai refleksi betapa lemahnya kontrol parlemen atas proses reformasi yang terjadi di internal TNI/Polri.

Keempat, pemberian hak politik kepada TNI/Polri tidak hanya dilihat sebagai sebuah konsekuensi dari hak warga Negara, yang harus diberikan haknya. Melainkan juga dilihat sebagai pembangunan karakter kelembagaan professional TNI dan Polri. Apabila fase konsolidasi profesionalisme yang tengah dijalani kedua institusi tersebut terinterupsi hanya karena pemberian hak politik kepada kedua lembaga tersebut, maka seyogyanya hak tersebut ditangguhkan.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka sesungguhnya pemberian hak politik terhadap TNI/Polri harus dilihat lebih komprehensif, bukan sekedar persfektif sipil, melainkan juga persfektif kelembagaan kedua lembaga tersebut. Tentu saja, kita tidak akan mengorbankan penataan kelembagaan di TNI/Polri menuju tentara dan polisi yang professional, oleh provokasi politik yang dangkal. Sebab, memilih kedua institusi tersebut professional terlebih dahulu, akan mudah melakukan berbagai kontrol dan pemberian hak sebagaimana yang menjadi bagian dari warga Negara. Dan hak politik tersebut adalah bagian dari proses sinergisitas antara profesionalisme TNI/Polri, dan kedewasaan politik elit sipil.