“Kita memang harus mengalokasikan dana bagi pertahanan nasional (militer), sebab kondisi … memaksa demikian. Tetapi mestilah kita tidak mengijinkan superioritas militer kita di atas kita sendiri,” (Gorbachev, 1990)

Keterlibatan militer dalam penyelenggaraan Negara, baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan efek negative bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia, maupun belahan dunia lainnya. Kondisi ini membuat irama demokrasi menjadi tidak dalam porsi yang selaras dengan hakikat penyelenggaraan Negara. Watak tentara yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi membuat Negara yang memiliki kecenderungan keterlibatan militer yang tinggi seperti Indonesia, Aljazair, Myanmar, dan beberapa Negara di Afrika dan Amerika Latin terkungkung oleh rezim otoriter; baik yang didukung oleh militer ataupun jenderal militer yang menjadi rezim itu sendiri.

Militer, baik sebagai institusi maupun personal memilih untuk terlibat aktif ataupun pasif dalam penyelenggaraan Negara memiliki berbagai alasan penguat. Alasan ini mencakup berbagai hal yang dipandang oleh militer sebagai sebuah ancaman yang serius bagi eksistensi bangsa dan Negara. Ada lima alasan mengapa militer memilih terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara. Pertama, militer beranggapan bahwa keterlibatannya dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara sebagai sebuah hak sejarah. Hak yang menjadi legitimasi militer untuk terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara adalah bahwa militer memiliki ‘saham’ atas lahirnya sebuah Negara. Alasan pertama ini biasanya menghinggapi Negara-negara yang proses kelahirannya didahului oleh perjuangan kemerdekaan. Indonesia adalah salah satu Negara yang militernya haus akan kekuasaan politik, karena alasan hak sejarah, hal ini dipertegas dengan adanya konsep matang Jalan Tengah yang dirumuskan Nasution, dan kemudian ‘dipatenkan’ dengan Dwi Fungsi ABRI pada masa Orde Baru.

Kedua, komitmen untuk menjaga integrasi bangsa dan Negara. Komitmen ini selaras dengan keinginan dari militer untuk dapat dilibatkan dalam segala yang berhubungan dengan integrasi bangsa. Di Turki misalnya, tentara akan melakukan kudeta apabila partai politik yang berkuasa menyimpang dari semangat sekulerisme yang menjadi landasan konstitusi Turki. Di Indonesia kejadian yang hampir sama terjadi saat Nasution bersama kolega perwira TNI lainnya mendesak agar Soekarno mengeluarkan Dektrit Presiden 5 Juli 1959, yakni mengembalikan penggunaan UUD 1945 untuk mencegah disintegrasi bangsa yang kemungkinan terjadi apabila Dewan Konstituante dibiarkan berlarut-larut membahas rancangan konstitusi yang memperuncing perbedaan.

Ketiga, ajakan dan lemahnya politisi sipil. Huntinton mensinyalir bahwa maraknya keterlibatan militer dalam pemerintahan disebabkan karena ajakan dan lemahnya politisi sipil. Kelemahan politisi sipil tersebut ditujukan dengan membangun dan mengajak militer masuk ke dalam gelanggang politik. Kelemahan ini makin mengemuka apabila makin meruncingnya konflik antar politisi sipil sendiri. Sebagaimana yang ditujukan pada saat Peristiwa 17 Oktober 1952 dan proses penjatuhan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenannya pada 2001 lalu.

Empat, desakan dari internal militer untuk mengambil alih ataupun ikut terlibat dalam politik pemerintahan, karena pemerintahann yang berkuasa cenderung korup dan membawa bangsa kearah yang membahayakan keutuhan dan integrasi bangsa. Desakan ini bentuknya beragam, namun secara umum ada dua pola, yakni; melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan, dan melakukan negoisasi dengan politisi sipil. Akan tetapi dari dua pola tersebut banyak yang dilakukan oleh militer untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan dengan melakukan kudeta. Kudeta oleh militer di Negara seperti Pakistan, Turki, Philipina, Negara-negara Afrika, dan Amerika Latin kerap menjadi sangat lumrah dan biasa. Untuk kasus Indonesia, menariknya langkah untuk melakukan kudeta hampir tidak pernah dikenal dan terjadi. Sadar akan posisinya yang strategis, TNI cenderung melakukan negoisasi dengan politisi sipil perihal keterlibatannya dalam politik pemerintahan, tak heran apabila kemudian lahir Konsep Jalan Tengah dan Dwi Fungsi ABRI/TNI.

Kelima, bila rakyat menghendaki. Alasan ini terasa klise dan absurd, namun kenyataannya bahwa banyak dari masyarakat di belahan dunia lainnya masih berharap agar militer dapat meluruskan dan membuka ruang kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat. Finer menyadari benar bahwa keinginan rakyat agar militer terlibat dalam politik pemerintahan merupakan realitas dari trauma masyarakat akibat ketidakjelasan arah pemerintahan sipil membawa bangsa dan Negara ini. Kehendak rakyat ini pada akhirnya akan menjadi boomerang bagi keterbelengguan akibat pola pemerintahan yang menutup sama sekali ruang politik bagi masyarakat. Finer menegaskan bahwa kenhendak rakyat seperti yang dimaksud lebih menitikberatkan pada masyarakat yang tingkat melek politiknya rendah, seperti di Afrika, dan sebagian Asia, serta Amerika Latin.

Dari Gerakan Nasionalis Radikal, Fundamentalisme Agama, sampai Communist Phobia

Kegigihan TNI untuk menolak pencabutan Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 memberikan satu sinyalemen penguat bahwa pencabutan ketetapan MPRS tersebut akan mengarah pada problematika tersendiri bagi kehidupan kebangsaan, maupun bagi TNI sendiri. Dalam pengertian bahwa satu-satunya organisasi sipil yang mampu mengimbangi kekuatan militer pada masa Orde Lama adalah Partai Komunis Indonesia, dan underbouw-nya. Ketakutan dari sinyalemen ini terbukti dengan ketidakkonsistenan TNI mendukung kepemimpinan politik Gus Dur yang ketika itu mengusulkan pencabutan ketetapan tersebut, yang pada akhirnya TNI harus menjilat ludah sendiri dengan mendukung kembali Megawati, yang dulu dianggap titisan dan ,reinkarnasi dari pemikiran Bung Karno yang kiri nasionalis. Permasalahannya yang makin memperkeruh adalah langkah ini didukung oleh politisi sipil yang juga memiliki ketakutan yang sama dengan TNI akan bangkitnya gerakan komunis sebagaimana diasumsikan.

Keteguhan TNI untuk tetap memelihara isu anti komunis, dianggap sebagai sebuah prestasi yang membanggakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya setelah lebih dari 30 tahun isu communist phobia masih terpelihara dibenak masyarakat kita semua. Bahkan penegasan langkah yang dilakukan oleh TNI untuk mendukung pemerintahan Orde Baru ketika itu dilegitimasi oleh Nugroho Notosusanto, Sejarawan Universitas Indonesia, dengan membangun berbagai pembenaran TNI melakukan langkah-langkah tersebut.

Ada empat pembenaran bagi langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI untuk memelihara semangat anti komunis dan hidup di masyarakat. Pertama, selain alasan rivalitas, langkah untuk memberangus PKI dilakukan sebagai sebuah sikap politik yang mempesona di mata masyarakat baik pada saat itu, maupun sekarang. Sikap politik ini dipelihara guna menjaga agar rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tetap kokoh dan lestari. Sayangnya langkah penyebaran anti komunis juga digunakan untuk membunuh karakter dan memenjarakan lawan-lawan politik dari Orde Baru yang kritis.

Kedua, ajaran marxisme/leninisme bertentangan dengan ajaran agama maupun budaya bangsa Indonesia. Selain anti Tuhan, ajaran tersebut dianggap sesat dan tidak mengintegralkan budaya masyarakat, sehingga lebih mengarah pada pembenaran langkah-langkah sesuai dengan doktrin dan ideology partai.

Ketiga, ajaran marxisme/leninisme membelah masyarakat ke dalam dua kekuatan; buruh/tani dengan tuan tanah/pemilik modal. Pembelahan masyarakat ini jelas akan membangun konflik yang berkepanjangan dan akan mendisintegrasikan masyarakat ke dalam kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan.

Keempat, TNI sebagai kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan PKI ketika itu merasa banyak dari langkah-langkah yang dilakukan oleh PKI merugikan TNI, baik secara personal maupun institusi. Kerugian yang paling mendasar adalah berhentinya bisnis militer di sejumlah daerah karena langkah-langkah PKI melakukan penguasaan sepihak atas tanah maupun hak miliki TNI yang ketika itu sedang berkembang.

Meski terkesan melakukan pembenaran, namun sejatinya apa yang dikemukakan di atas adalah sebuah realitas yang terjadi di Indonesia, karena sebagaimana diulas diatas bahwa keengganan TNI untuk berhubungan ataupun membuka kembali peluang ajaran marxisme/leninisme adalah sebuah kesalahan besar. Sehingga tak heran apabila keengganan tersebut berbuntut pada bargaining position TNI perihal pengentasan TNI dari wilayah sosial-politik.