You are currently browsing the monthly archive for October 2007.

Kenyataan yang sulit untuk dibantah adalah bahwa penyebaran aset dan aktivitas bisnis TNI di sejumlah daerah menjadi persoalan tersendiri bagi upaya dan langkah-langkah untuk melakukan penataan, penertiban, dan pengambilalihan bisnis TNI menjadi terseok-seok, kalau tidak bisa dikatakan lamban. Kelambanan tersebut terletak pada langkah-langkah yang dilakukan oleh institusi terkait terhadap proses tersebut. Sejak Undang undang No. 34 Tahun 2004, khususnya Pasal 39 dan 76 tentang larangan anggota TNI berbisnis dan proses penataan, penertiban, dan pengambilalihan bisnis hampir tidak mencerminkan perwajahan dengan kinerja yang baik. Bahkan beberapa tim, maupun badan yang dibentuk oleh instansi lintas departemen seperti Tim Pendataan Bisnis TNI, Tim Verifikasi Bisnis TNI, Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI, hingga Tim Nasional yang hingga tulisan ini belum dapat bekerja, karena Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan legal bagi operasionalisasi Timnas Pengalihan Kegiatan Bisnis TNI tidak kunjung diterbitkan. Timnas terbagi menjadi tiga sub bagian, yaitu: Tim Pengarah yang terdiri dari Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Panglima TNI. Sedangkan Tim Pengawas yang terdiri dari Tim Supervisi Transformasi Bisnis (TSTB) TNI, yang akan diketuai oleh Sekretaris Meneg BUMN, dan Sekjen Departemen Pertahanan. Sementara itu, ketua Pelaksananya akan dijabat oleh Sudirman Said, yang hingga saat ini masih menjadi Deputi Bidang Informasi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias. Read the rest of this entry »

Keberadaan TNI dan Polri sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menjaga pertahanan dan keamanan dalam negeri kembali tercoreng. Kedua institusi tersebut terlibat bentrokan di lapangan, yang menyebabkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Bentrok antara TNI dan Polri terakhir terjadi di Ternate, Maluku Utara, yang pemicunya lagi-lagi masalah sepele, yang tidak ada hubungannya dengan tugas pokok kedua institusi tersebut. Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono melihat bahwa masalah kesejahteraan prajurit menjadi pemicu dari bentroknya kedia institusi tersebut. Sementara kalangan DPR melihat bahwa masalah profesionalisme menjadi akar dari permasalahan mengapa bentrok antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan seringkali terjadi. Sekedar gambaran saja data yang diolah oleh The RIDEP Institute tentang bentrok TNI dengan Polri selama 2007 saja telah terjadi 10 kali, ini belum temasuk bentrok ringan yang tidak terberitakan oleh media. Sedangkan bila dihitung lebih mundur lagi, yakni sejak tahun 2000, atau sejak dikeluarkannya Tap MPR No. VI dan VII tahun 2000, maka bentrok TNI-Polri telah terjadi lebih dari 100 kali, yang terdiri dari bentrok ringan, sedang, hingga bentrok berat yang menyebabkan korban jiwa dari kedua belah pihak. Read the rest of this entry »