Ada fenomena menarik menjelang dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2008 yang akan datang, yakni banyaknya kandidat gubernur maupun wakil gubernur dari unsur TNI dan Polri, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Tercatat ada enam jenderal dari TNI/Polri, masing-masing tiga dari TNI dan tiga dari Polri. Jenderal dari TNI yakni: Agum Gumelar yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, Iwan R. Sulanjana, mantan Pangdam Siliwangi, dan Tubagus Hasanuddin, jenderal bintang dua yang masih aktif. Mantan Sekretaris Militer (Sekmil) pada masa Presiden Megawati ini siap maju sebagai calon independen. Sementara dari Polri adalah: Nana Permana, mantan Kapolda Jawa Barat,dan juga mantan Wakapolri, Dadang Garnida, mantan Kapolda Jawa Barat, yang juga mantan Sestama Lemhanas, serta Maman Sulaiman, ketiganya mengambil formulir dari partai-partai yang telah membuka pencalonan, Nana Permana dan Dadang Garnida mencalonkan diri lewat PAN dan PKS, serta PKB dan Partai Golkar, sedangkan Maman Sulaiman lebih memilih PAN dan PKB.

Fenomena politik lokal tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilgub, sebut saja Jawa Timur dan Bali,di mana calon dari kedua institusi itu sudah pasang kuda-kuda untuk berpacu dalam kontestasi Pilgub. Hal ini seolah mempertegas peta politik di tingkat nasional, di mana calon dari Polri juga diprediksi akan mengimbangi calon dari TNI. Nama Sutanto, Kapolri saat ini bahkan telah disebut-sebut akan maju dalam Pilpres tahun 2009 dan dicalonkan oleh beberapa partai untuk beradu dukungan dengan calon dari unsur TNI maupun sipil. Dari TNI sebut saja misalnya Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta yang siap maju dengan bendera calon independen, kemudian juga kemungkinan besar Wiranto, dengan kendaraan politiknya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Susilo Bambang Yudhoyono, yang besar kemungkinannya maju kembali.

Khusus untuk jabatan gubernur, Polri memiliki kebanggaan dengan baiknya kinerja Sjachroedin ZP, yang jenderal Polri bintang tiga dalam memimpin Provinsi Lampung, atau juga perolehan suara yang relative bagus dari Adang Darajatun dalam Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Meski kalah, Adang sebagai Mantan Kapolri dianggap mampu memberikan perlawanan serius terhadap pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto, yang merupakan dropping dari Mabes TNI.

Sjachroedin dan Adang menjadi satu inspirasi tersendiri bagi jenderal Polri untuk berkompetisi dalam perebutan jabatan gubernur di beberapa provinsi. Khusus Jawa Barat, sebenarnya ketiga calon dari Polri ini merupakan tokoh masyarakat Jawa Barat yang dikenal luas. Hanya saja apabila salah memilih kendaraan politik, maka hampir dipastikan akan terjerembab oleh persaingan dari calon sipil dan TNI. Sementara calon dari TNI, meski ketiganya juga tokoh yang dikenal luas masyarakat, namun dengan status militer yang disandangnya, cenderung akan membuat masyarakat ragu-ragu memilih salah satu dari ketiganya. Referensi yang paling kentara adalah SBY, sebagai presiden, SBY yang jenderal TNI terkesan ragu-ragu dalam mengambil keputusan penting, sehingga bukan tak mungkin masyarakat Jawa Barat akan memilih alternative di luar calon berlatar belakang militer. Apalagi pada Pilgub sebelumnya, Tayo Tarmadi, yang mantan Pangdam Siliwangi juga kalah oleh Danny Setiawan. Sedangkan khusus Agum Gumelar, tokoh yang satu ini telah dua kali gagal dalam Pilpres tahun 2004 yang berpasangan dengan Hamzah Haz, serta tidak masuknya Agum sebagai kandidat dalam Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Sehingga akan dianggap sebagai calon yang haus kekuasaan, dan mempengaruhi psikologis politik masyarakat dalam memilih.
Posibilitas Politik

Harus diakui, meski Danny Setiawan, sebagai incumbent relative masih kuat untuk kembali memenangkan Pilgub Jawa Barat 2008, namun bukan berarti peluang dari jenderal TNI/Polri tersebut habis dan tertutup. Berbagai langkah dan siasat politik masih terus terjadi, yang mempengaruhi pola dan kekuatan dukungan dari incumbent. Apalagi jika PKS dan PKPB, telah tegas mendukung salah satu calon dari Polri, dan melebarkan dukungan, tentu menjadi satu ancaman tersendiri bagi Danny dan calon dari sipil serta TNI lainnya. Sementara PDI Perjuangan secara serius menggarap dukungan politik sepenuhnya untuk Agum, maka dipastikan calon alternative tersebut akan muncul dan menjadi ancaman yang serius.

Hal yang menarik dari pencalonan para jenderal tersebut adalah masyarakat tidak lagi melihat latar belakang dari calon dan kandidat. Hal ini sesungguhnya memberikan peluang bagi keenam kandidat tersebut untuk beradu keuntungan dengan calon lainnya. Artinya terbuka kemungkinan Jawa Barat dipimpin kembali oleh jenderal TNI/Polri, setelah terakhir R. Nuriana. Bisa jadi bukan harapan semu. Apalagi jika yang terpilih dari unsur Polri, maka peta politik Jawa Barat dengan sendirinya akan berubah, dan besar kemungkinannya juga mempengaruhi peta politik nasional. Namun hal tersebut membutuhkan prasyarat politik yang tidak mudah, adapun prasyarat tersebut adalah: Pertama, kongsi partai politik besar di Jawa Barat tidak solid dan cenderung jalan sendiri-sendiri. Dan kondisi tersebut makin kentara saat PDI Perjuangan, meski juga mencalonkan Danny Setiawan, juga masih menggadang-gadang Agum untuk dicalonkan sebagai gubernur. Sementara PPP, masih kukuh mencalonkan ketuanya, yang juga wakil gubernur Nu’man Abdul Hakim. Sedangkan Partai Golkar masih diributkan dengan potensi kadernya yang besar, selain Danny Setiawan, H.M. Ruslan,yang Ketua DPRD Jawa Barat, ada juga Uu Rukmana Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, dan Yance, Bupati Indramayu dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang siap mencalonkan dan dicalonkan. Kondisi ini menjadi peluang bagi calon dari TNI/Polri untuk melenggang dengan kendaraan politik partai-partai gurem bila soliditas kongsi politik maupun internal partai tidak terjaga.

Kedua, kekuatan partai politik terbelah menjadi dua; kelompok pluralism dengan kelompok sektarianisme, seperti yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Namun dengan catatan pembelahan tersebut diikuti dengan dukungan psikologis dari Mabes TNI atau Polri agar mampu memenangkan Pilgub, serta soliditas partai-partai besar tidak kokoh. Hal inilah yang tidak terjadi pada Pilgub DKI Jakarta lalu, dimana calon dari TNI dan Polri saling berlawanan.

Ketiga, masyarakat Jawa Barat menginginkan calon dari unsur TNI dan Polri. Hal ini dimaknai sebagai psikologi politik masyarakat yang terpengaruh oleh kondisi perpolitikan nasional maupun lokal yang akan cenderung memanas. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang kokoh di Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga DKI Jakarta ini tetap stabil menjelang hajat nasional tahun 2009 yang akan datang. Bila DKI Jakarta juga memasang Priyanto, sebagai wakil gubernur dari unsur TNI, maka Jawa Barat tentunya membutuhkan setidaknya duet sipil-TNI/Polri atau sebaliknya.

Dari ketiga prasyarat politik agaknya membutuhkan satu kerja sistematis agar prasyarat politik tersebut menguntungkan kandidat dari TNI/Polri. Dan perlu juga digarisbawahi bahwa kepemimpinan sipil di Jawa Barat dalam sembilan tahun reformasi telah mampu membangun karakteristik yang kokoh. Sehingga keinginan para jenderal TNI/Polri untuk melenggang dalam Pilgub Jawa Barat nanti tidak mudah. Dibutuhkan langkah politik yang mampu mempesona masyarakat Jawa barat, yang akan memberikan stimulasi politik bagi jenderal TNI/Polri tersebut. Sebab mengandalkan karismatik dan title ‘jenderal’ saja tidak cukup menawan dan meminang hati masyarakat. Kita tunggu saja!