Mengacu pada definisi Human Security yang ditawarkan oleh Garry King dan Christhoper Murray tentang tujuan dari Human Security “that is intended to include only essential elements, meaning elements that are ‘important enough for human being to fight over or to put their lives or property at great risk. They identify five key indicators off well-being, such as: poverty, health, education, political freedom, and democracy. They are underlining that intend to incorporate into an overall measure of human security for individual and groups”. Penjelasan dari King dan Murray mempertegas bahwa keberadaan manusia (human being) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara eksplisit peran pemerintah sebagai actor Negara menjadi sangat penting. Kelima identifikasi yang masuk dalam lingkup Human Security merupakan elemen dasar yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintahan demokratik kepada rakyatnya.

Merujuk pada penjelasan tersebut diatas, maka pertanyaan dari paper ini adalah bagaimana negara memainkan peranannya dalam penanganan ancaman dan gangguan terhadap rakyatnya dalam konteks human security? Selama ini peran Negara dalam konteks Negara bangsa mencakup kelima elemen yang dimaksudkan oleh King dan Murray sebagai bagian terpenting dari Human Security. Negara dalam konsep politik yang lebih sederhana merupakan representasi dari masyarakat. Hal inilah sesungguhnya yang membingungkan antara konsep Human Security dengan kewajiban Negara sebagai representasi dari populasi. Karena sesungguhnya elemen penting dalam Human Security hanya penegas dari peran dan kewajiban Negara kepada rakyatnya. Sehingga Human Security secara definisi dan makna merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran dan fungsi pemerintah dalam suatu Negara. Tak heran apabila kelima elemen tersebut dipertegas dalam konstitusi hampir semua negara bangsa, sehingga apabila suatu pemerintahan tidak mengindahkan kelima elemen tersebut, maka sesungguhnya Negara secara tidak langsung telah membuat warganegaranya terancam keamanan individu maupun kelompoknya.

Saya berpendapat bahwa Negara akan cenderung memosisikan diri sebagai bagian yang terintegral dengan masyarakat. Dalam pengertian bahwa Negara akan cenderung berupaya memenuhi berbagai indikator dari elemen-element yang ada di dalam Human Security. Sehingga secara langsung Negara akan menjamin berbagai hal terkait kelima elemen tersebut. Bahkan dalam banyak kasus, Negara akan melakukan intervensi,ataupun mengundang Negara lain atau lembaga international untuk turut serta dalam mengupayakan terjaminnya keamanan individu dan kelompok, baik di masyarakat liberal, sosialisme,maupun tradisional. Hal yang membedakan implementasi peran Negara di ketiga masyarakat tersebut adalah pada kadar penekanan terhadap lima elemen tersebut. Sekedar ilustrasi, di Negara dengan masyarakat yang liberal akan menekankan pentingnya kebebasan individu, demokrasi, dan pendidikan.

Globalisasi dan Human Security

Ketidakjelasan definisi cakupan Human Security tidak hanya menyulitkan para ahli dan akademisi untuk memosisikan apakah Human Security adalah bagian dari security, atau merupakan problematika hubungan antara Negara dengan warganya. Sebagian ahli dan akademisi menganggap bahwa Human Security bukan bagian dari security, melainkan merupakan bagian dari problematika hubungan antar Negara dengan warganya, sedangkan yang lain berpendapat sebaliknya. Perdebatan ini pada akhirnya mempengaruhi wacana dan kebijakan suatu Negara menyangkut elemen-elemen tersebut dalam Human Security. Group of Eight (G8), sebuah kelompok negara maju telah mendeklarasikan komitmen mereka memerangi berbagai ancaman terhadap Human Security. Deklarasi tersebut telah mempertegas bahwa peran Negara harus terintegral dalam menjamin keamanan individu dan kelompok.

Sementara tak sedikit pula Negara yang beranggapan sebaliknya, bahwa keamanan individu dan kelompok terkait dengan Human Security telah ada dan diatur dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Sehingga tidak perlu lagi mempertegasnya dalam bentuk peraturan atau kebijakan yang berbeda, salah satunya adalah Indonesia. Kelompok Negara ini kemudian cenderung melihat keamanan dalam persfektive kelompok realist yang melihat bahwa Human Security bukan bagian dari keamanan. Dalam konteks ini sesungguhnya keberadaan Human Security tak ubahnya sebagai suatu dinamika sosial kemasyarakatan yang terpisah dari wilayah keamanan. Meski dalam kasus tertentu terkadang dinamika tersebut menyentuh wilayah keamanan,salah satunya misalnya konflik yang disebabkan karena belitan kemiskinan dan kesenjangan social.

Ada tiga peran yang akan dilakukan oleh Negara untuk menjamin keamanan individu dan kelompok warganya, yakni: Pertama, Negara akan mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan berbagai cara, selain pembukaan lapangan pekerjaan baru, juga berupaya mengurangi intrastate konflik dengan pendekatan persuasive, ataupun mengundang negaralain atau lembaga international untuk memediasi proses perdamaian tersebut. dalam kasus Perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang dimediasi oleh Marti Atisaari, Mantan Presiden Finlandia, bersama dengan Uni Eropa dan Negara-negara ASEAN yang melakukan pengamatan terhadap proses perdamaian tersebut. Secara statistic, tingkat kemiskinan di Aceh menurun dari data tahun 2004 kemiskinan di Aceh dengan indeks kelayakan hidup sebesar US$ 120/bulan sebanyak 1.156.100 jiwa menurun menjadi 1.83.600 jiwa. penurunan yang tidak terlalu signifikan inidisebabkan karena Aceh dilanda gempa bumi dan tsunami. Namun bila dilihat dari kualitas hidup, maka masyarakat di Aceh relatif lebih baik bila dibandingkan dengan masa konflik.

Kedua, Negara akan mengupayakan terjadinya stabilitas politik yang signifikan agar kebebasan politik dan demokrasi dapat berjalan dengan baik. Langkah ini menjadipenting mengingat stabilitas politik menjadi satu parameter bagi terselenggaranya demokrasi yang efektif dengan kebebasan politik yang relatif baik. Kenya menjadi satu kasus yang menarik, sebab sebelum pelaksanaan Pemilu tahun lalu Kenya merupakan contoh Negara terstabil denganpertumbuhan ekonomi yang baik, dimana Mwai Kibaki, presiden yang berkuasa memaksakan kemenangannya, sehingga mengundang kemarahan kalangan oposisi yang dikalah dengan suara 51.13% berbading 48.7 % yang dipimpin oleh Raila Odinga. Kenya yang dalam 20 tahun terakhir menjadi Negara dengan tingkat stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan pelaksanaan demokrasi yang relatif baik pula, berubah menjadi ajang konflik baru di Afrika,mengikuti jejak Negara tetangganya,Ethiopia, Sudan dan Uganda, di mana kebebasan politik dan demokrasi, serta elemen lainnya terkubur dalamkonflik sekterian yang berkepanjangan. Dalam konteks ini sesungguhnya Negara, dalam hal ini pemerintahan berkuasa di Kenya mengambil inisiatif dialog dengan oposisi, atau mengundang mediator dari lembaga international atau Negara ketiga agar permasalahan tersebut tidak berkembang lebih jauh lagi dan mengancam keamanan warganya. Dan Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Koffi Anan mengambil inisiatif menjadi mediator perdamaian tersebut atas nama komunitas international dan perdamaian.

Ketiga, Negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan bagi warga negaranya. Pendidikan menjadi factor krusial dalam pembangunan dan pengembangansumber daya manusia di suatu Negara. Selama ini kebijakan Negara untuk meningkatkan pendidikannya dengan memberikan subsidi yang relatif besar dibandingkan dengan bidang lainnya. Hal ini dilakukan karena tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi model subsidi tersebut kemudian dikembangkan dalam bentuk pendidikan keterampilan,khususnya di Negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan untuk mempercepat adaptasi dan kebutuhan tenaga kerja dan pasar. Disamping itu, Negara harus menjamin pendidikan dasar atau minimal dapat terjamin dengan baik, guna mengurangi tingkat buta huruf masyarakat. Dalam banyak kasus, pemerintah di negara berkembang mengalami kesulitan untuk membangun dan memenuhi berbagai fasilitas pendidikan. Di sinilah dalamkonteks globalisasi, peran lembaga international dan Negara-negara lain untuk memberikan dukungan,baik dalam pendanaan maupun pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Beberapa lembaga international yang aktif memberikan bantuan dan dukungan kepada Negara-negara berkembang antara lain UNDP,UNICEF, IOM, dan lain-lain.

Dari uraian tersebut di atas, maka peran Negara dalam menjamin keamanan individu dan kelompok warganya tidak berbeda dengan apa yang harus Negara lakukan guna memenuhi kewajiban konstitusinya kepada warga Negara. Dalam pengertian bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk kebijakan merupakan suatu cerminan dari konsepsi Negara sebagai representasi politik masyarakat dan warga negaranya. Saya cenderung menolak bahwa langkah Negara dengan kebijakan untuk memenuhi dan menjamin lima elemen yang disebutkan oleh King dan Murray tersebut sebagai bagian dari menjamin keamanan individu masyarakat dalam konteks Human Security. Konsepsi ini dalam pandangan saya dengan sendirinya gugur karena lima elemen tersebut di atas adalah hak hakiki yang harus dipenuhi oleh Negara kepada warga negaranya, dan Negara akan menjamin dan memfasilitasi elemen-elemen tersebut tanpa kecuali, terlepas apakah itu merupakan bagian dari Human Security. Sebab, bila Negara alpa dalam memenuhi dan menjamin terlaksananya elemen-elemen tersebut, maka mekanisme yang terjadinya adalah masyarakat menarik mandatnya dari pemerintahan yang berkuasa.

Kesimpulan

Peran Negara dalam konteks human security tidak ada, hal itu karena sudah melekat dalam peran Negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya, di mana lima elemen tersebut ada didalamnya. Artinya secara konseptual, bisa saja Human Security mengajukan klaimnya bahwa Negara harus berperan dalam menjamin keamanan individu dan kelompok masyarakat. Akan tetapi dengan peran Negara yang lebih dahulu established dibandingkan dengan pendekatan Human security, maka dapat disimpulkan bahwa penekanan tentang pentingnya Negara dalam menjamin keamanan individu dan kelompok warganya dalam lima elemen dasar tersebut merupakan penegasan saja,bukan sesuatu yang baru.