Praktik demokrasi ala Gus Dur kembali membawa korban, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB saat ini, menyusul Matori Abdul Djalil, kemudian Alwi Shihab bersama Kairul Anam, A.S. Hikam, serta lusinan elit partai nahdlyin lainnya juga tergusur karena melawan ’titah’ Gus Dur. Muhaimin Iskandar, pengganti Alwi Shihab hasil Muktamar II Semarang menjadi korban kesekian dari demokrasi yang dikembangkan di PKB. Selain menggelikan, praktik politik yang dikembangkan Gus Dur juga cenderung mematikan mekanisme regenerasi dalam sebuah partai politik. Seyogyanya, dalam konteks demokrasi, sebuah partai politik secara reguler akan melakukan regenerasi dalam bentuk muktamar, ataupun mekanisme lain sesuai dengan konstitusi partai.

Langkah Gus Dur dengan mengganti kepemimpinan partai dengan pola yang tidak semestinya mengandung tiga konsekuensi politik yakni: Pertama, Melambatnya regenerasi politik dalam tubuh PKB,setidaknya hal ini nampak dari eksodusnya beberapa kader muda dari partai yang didirikan oleh kalangan elit NU tersebut. regenerasi yang melambat akan mengubur PKB sebagai partai spesialis ‘Jawa Timur’, di mana tanpa mekanisme politik yang demokratispun Jawa Timur sebagai basis PKB akan menyumbangkan suara yang signifikan bagi PKB. Artinya bila dikaitkan dengan penyebaran kader PKB yang memassa untuk menggalang suara diluar Jawa Timur, akan menemui kesulitan. Bandingkan dengan partai-partai berbasis massa tradisional seperti PDI Perjuangan yang telah sangat giat melapis kepemimpinannya dengan kader muda baik ditingkat nasional maupun daerah.

Kedua, berkurangnya basis dukungan pada PKB pada Pemilu 2009, hal ini terkait dengan masih berambisinya Gus Dur maju sebagai salah satu calon presiden. Jelas kondisi ini kontraproduktif dengan rencana Gus Dur tersebut. Massa pendukung akan melihat Gus Dur sebagai tokoh antagonis yang tidak layak didukung menjadi salah satu calon presiden.

Ketiga, adanya keuntungan partai-partai politik yang menjadikan kaum nahdlyin sebagai basis massa pendukung, sebut saja misalnya PPP, PKNU,maupun partai-partai lainya. Ini artinya sebagai partai yang didirikan oleh NU, maka PKB akan mengalami ujian berat untuk meyakinkan massa pendukungnya untuk tetap menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB pada Pemilu 2009.

PKB dan Ketahanan Politik

Mekanisme politik yang selama ini dipraktikkan di internal PKB akan cenderung mengkerdilkan PKB sebagai partai politik dengan basis massa tradisional. Intervensi Gus Dur dengan pendekatan ala kiayi tidak saja mengaburkan personifikasi Gus Dur yang menganggap dirinya sebagai lokomotif dari demokrasi di Indonesia, tapi juga mematikan kreatifitas elit politik PKB untuk membesarkan partai. Elit politik yang duduk di PKB sekarang ini akan lebih memilih menjilat Gus Dur dari pada berupaya mengembangkan partai dengan kreativitas politiknya. Dalam persfektif ini elit politik PKB melihat bahwa Gus Dur adalah faktor determinan satu-satunya di PKB, sehingga tak perlu lagi bersusah payah membangun basis politik, sebagaimana disyaratkan dalam pengembangan kepartaian politik. Kondisi tersebut makin menguat saat gerbong Muhaimin Iskandar memimpin PKB menggantikan Alwi Shihab. Sehingga tak heran masa kepemimpinan Muhaimin Iskandar cenderung stagnan, karena banyak dari elit politik yang duduk di DPP maupun DPW lebih sering melakukan mobilisasi vertikal dari pada mengurus basis massa. Hal tersebutlah yang mendorong konflik internal di tingkat DPP, yang berakhir dengan pencopotan Muhaimin Iskandar.

Harus diakui bahwa sebagai partai, PKB termasuk partai dengan energy politik yang relatif kuat. Setelah diguncang dua kali konflik,dan berakhir dengan lahirnya partai baru sebagai pecahan dari PKB, namun tetap konstan meraih suara dan kursi di parlemen. Kali ini pun PKB mengalami guncangan politik yang sama dengan dua pemilu terakhir, dan yang menariknya adalah sikap optimisme elit partai tersebut akan perolehan suara pada Pemilu 2009 nanti akan konsisten, bahkan ada keyakinan bertambah. Keyakinan tersebut jelas anomali dengan realitas sekarang, apalagi kompetitor PKB makin banyak dalam merebut basis massa tradisional PKB di Jawa Timur, sebagian Jawa Tengah, dan Jawa Barat Bagian Utara. Ada empat alasan, mengapa PKB cenderung tidak terlalu terganggu dengan krisis yang terjadi diinternal, yakni: Pertama, meski Gus Dur terkesan controversial, namun masih sangat dihormati oleh para ulama dan nahdliyin. Hal inilah yang kemudian memperkuat keyakinan dari internal PKB bahwa konflik internal tersebut lebih sebagai membersihkan anasir-anasir politik yang akan menggembosi partai.

Kedua, kalangan akar rumput sejak awal mengerti bahwa PKB didirikan oleh kalangan ulama sebagai kendaraan politik NU. Sehingga apabila ada prilaku maupun praktik politik yang sama dengan yang dilakukan ulama dipesantren maka hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa diterima.

Ketiga, kalangan nahdliyin juga cenderung memahami bahwa sebagai partai dengan basis Islam tradisional, maka praktik demokrasi maupun politikdi internal akan sangat dipengaruhi oleh sepak terjang para ulama yang menjadi bagian terpenting dalam partai tersebut.

Keempat, Gus Dur diyakini merupakan bagian terpenting dari penyaring anasir-anasir politik yang akan merusak masa depan partai. Sehingga sebelum anasir-anasir politik tersebut melakukan tindakan lebih jauh, Gus Dur terlebih dahulu mencopotnya. Sebagaimana yang dilakukannya pada Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, kemudian Muhaimin Iskandar, dan sebagainya.

Dengan kondisi melihat kondisi tersebut di atas, maka ujian ketiga bagi PKB ini akankah mampu dilalui; dengan tetap mempraktikkan demokrasi ala Gus Dur yang satu sisi mematikan proses regenerasi politik modern, namun di sisi lain justru menjaga PKB tetap eksis, dari gangguan anasir-anasir politik. Dan pembuktiannya ada di depan mata: Pemilu 2009.